Boikot sidang parlemen Kamboja oleh partai oposisi negara ini ternyata juga tidak mampu mencegah peratifikasian draf usulan pemerintah di lembaha legislatif ini.

Akhirnya meski banyak penentangan di dalam negeri dan internasional, pemerintah Kamboja sepakat, dengan bersandar pada suara mayoritas di parlemen yang mereka miliki, menggolkan undang-undang terkait organisasi dan lembaga non pemerintah (NGO) di parlemen negara ini.

Draf undang-undang terkait aktivitas lembaga kemasyarakatan di Kamboja awal Juli diratifikasi pemerintah, namun draf ini membutuhkan persetujuan parlemen untuk dilaksakanan.

68 anggota partai berkuasa termausk Hun Sen, pemimpin partai in sekaligus perdana menteri Kamboja, ketika memberikan suara setuju atas draf tersebut, sekitar 55 anggota partai oposisi Partai Penyelamat Nasional memboikot sidang parlemen hari Senin sebagai bentuk protes atas langkah pemerintah.

Partai oposisi di statemennya yang dirilis hari Senin meminta parlemen mencegah diratifikasinya draf undang-undang usulan pemerintah yang membatasi aktivitas lembaga masyarakat dan organisasi non pemerintah (NGO). Namun ternyata seruan mereka tidak diperhatikan dan akhirnya draf usulan pemerintah diratifikasi parlemen.

Hun Sen, perdana menteri Kamboja menyebut draf terbaru pemerintah terkait organisasi non pemerintah sebagai jaminan atas kepentingan rakyat dan hak anggota organisasi itu sendiri. Ia meyakini bahwa transparansi aktivitas organisasi non pemerintah akan menjamin hak-hak anggotanya, namun kubu anti undang-undang baru menyebutnya membatasi aktivitas organisasi ini dan mereka memprotes undang-undang tersebut.

Kubu anti draf tersebut, menilai sejumlah butirnya bertentangan dengan kebebasan aktivitas organisasi non pemerintah. Berdasarkan draf undang-undang terbaru usulan pemerintah, organisasi non pemerintah untuk selanjutnya harus mendaftarkan kewarganegarannya di Kamboja dan setiap tahun harus memberikan laporan terkait aktivitas serta kondisi finansialnya kepada pemerintah.

Di Kamboja, negara di era pemerintahan Khmer Merah terjadi beragam kejahatan terhadap warga dan hampir dua juta warga negara ini dibantai karena menentang pemerintah, terdapat ribuan organisasi non pemerintah dan organisasi swadaya masyarakat. Organisasi tersebut selain membela hak-hak warga negara ini, juga membela hak seluruh rakyat di negara Asia Tenggara.

Oleh karena itu, ada sensitivitas tersendiri atas aktivitas organisasi non pemerintah yang menurut data statistik pemerintah mencapai 5000-an. Bahkan sebagian negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengkritik langkah pemerintah Kamboja dan memperingatakan pembatasan aktivitas organisasi non pemerintah di negara ini.

Perdana Menteri Hun Sen, mengingat penentangan luas di dalam negeri dan internasional, tidak mampu mengontrol aktivitas organisasi non pemerintah sesuai yang diinginkannya melalui peratifikasian undang-undang baru. Karena perilisan undang-undang ini di parlemen Kamboja, mengingat absennya kubu oposisi terbesar, dapat memicu tensi politik di negara ini.

Partai Rakyat Kamboja yang diketuai oleh Hun Sen pada pemilu parlemen 28 Juli 2013 untuk keempat kalinya berhasil meraih kursi mayoritas di parlemen. Sebelumnya partai berkuasa ini juga sempat dituding kubu oposisi melakukan kecurangan di hasil pemilu. Hal ini ditandai dengan protes luas partai oposisi pimpinan Sam Rainsy yang membuat kondisi dalam negeri kacau.

Meski aksi demo ini sedikit redam setelah dicapai kesepakatan antara dua partai berkuasa dan oposisi terkait pemilu mendatang, namun protes terhadap pemerintah terkait peratifikasian sejumlah undang-undang di parlemen masih terus berlanjut. Padahal negara miskin di Asia Tenggara ini membutuhkan ketenangan dan stabilitas untuk mencapai kemajuan dan pembangunan.

Wakil Menteri Pertahanan Rusia Anatoly Antonov menyebut uji coba bom nuklir B61-12 oleh Amerika Serikat sebagai aksi provokatif dan tindakan tidak bertanggung jawab.

Antonov pada Senin (13/7/2015) mengatakan, bom nuklir B61-12 telah diuji di Gurun Nevada pada 1 Juli 2015. Bom ini memiliki tujuan ganda, di mana dapat menjadi unsur senjata ofensif strategis ketika dibawa oleh pesawat pembom berat dan menjadi elemen senjata nuklir non-strategis ketika diangkut oleh pesawat taktis.

“Bom nuklir baru ditembakkan oleh jet tempur pembom F-15 dan dengan memperhatikan fenomena itu, maka ada kemungkinan bahwa tes tersebut dilakukan untuk menguji penggunaan bom nuklir B61-12 oleh pesawat pembom NATO yang ditempatkan di negara-negara Eropa,” ucap Antonov.

Menurutnya, uji coba bom nuklir baru oleh AS merupakan sebuah tindakan tidak bertanggung jawab dan membawa pesan yang berbahaya. Dia menegaskan bahwa langkah itu bertentangan dengan klaim Washington terkait perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

Rusia sebelum ini juga mengkritik keras berlanjutnya penempatan senjata nuklir AS di wilayah Eropa. Menurut para pejabat Moskow, meski adanya langkah-langkah internasional untuk memangkas arsenal nuklir khususnya NPT – yang diratifikasi untuk mengurangi dan pada akhirnya memusnahkan persenjataan nuklir – AS tetap bertekad untuk mempertahankan senjata nuklirnya.

Sejalan dengan itu, AS sebagian dari senjata nuklir taktisnya yang mencakup 200 bom nuklir B61 disebarkan di lima negara Eropa anggota NATO yakni, Belgia, Belanda, Jerman, Italia, dan Turki. Washington juga terus mempertahankan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya di Eropa. Bom-bom tersebut akan dirubah menjadi bom nuklir pintar dengan anggaran 11 miliar dolar.

Keberadaan bom nuklir taktis AS dalam jumlah besar di Eropa sampai sekarang masih mengundang perdebatan di tengah negara-negara yang menjadi tuan rumah senjata pemusnah massal itu. Selama dua dekade lalu, banyak pihak di Eropa mengira bahwa dengan berakhirnya Perang Dingin, AS akan mengeluarkan persenjataan nuklirnya dari benua itu. Namun, Washington justru memilih mempertahankan arsenal nuklir taktisnya di Eropa dan mengalokasikan dana besar untuk program peremajaan.

Dalam KTT NATO di Chicago pada Mei 2012, para pemimpin aliansi militer Barat menyetujui program AS untuk memodernisasi dan menjaga keberadaan bom nuklir di Eropa. Negara-negara anggota NATO dalam pertemuan itu menegaskan, senjata nuklir harus menjadi bagian penting dari kebijakan pertahanan NATO dan fungsi semua senjata itu harus dipertahankan.

Program Misi Nuklir Bersama NATO memungkinkan negara-negara yang tidak memiliki persenjataan jenis ini untuk menampung senjata nuklir dari mereka.

AS dengan dalih menjaga keamanan Eropa sebenarnya ingin memantau dan mengancam Rusia dan rival-rival lainnya. Oleh karena itu, AS bersikeras untuk mempertahankan arsenal bom nuklir B61 di benua Eropa. Jelas bahwa berlanjutnya kebijakan seperti ini secara alamiah mengundang reaksi dari Rusia.

Rusia dalam beberapa tahun ini mengambil tindakan balasan dengan menempatkan rudal balistik nuklirnya di wilayah Kaliningrad, yang berbatasan dengan Polandia.

Menteri Luar Negeri Austria mengatakan, jelas bahwa aktivitas ekonomi dan perdagangan antara Austria dan Republik Islam Iran akan diperluas setelah kesepakatan nuklir.

Sebastian Kurz mengatakan hal itu dalam wawancara dengan wartawan Mehr di Wina, Selasa (14/7).

Ia menambahkan, Austria sangat tertarik untuk memperluas hubungan bilateral dengan Iran di semua bidang, dan sebagaimana sebelumnya telah diumumkan kesiapannya, negara ini sangat berminat untuk memperkuat hubungan tersebut.

Berdasarkan isi kesimpulan perundingan antara Tehran dan Kelompok 5+1, kata Kurz, sanksi-sanksi ekonomi dan keuangan terhadap Iran akan dicabut, dan secara khusus akan memberikan kondisi yang lebih baik untuk pengembangan hubungan ekonomi, di mana Wina akan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkannya.

Sementara dalam wawancara dengan kantor berita Austria, Kurz mengucapkan selamat kepada delegasi-delegasi perunding atas berakhirnya negosiasi nuklir di Wina.

Menlu Austria menilai kesimpulan perundingan nuklir Iran di Wina pada Selasa, 14 Juli sebagai sebuah peluang besar untuk perdamaian, stabilitas dan keamanan di Timur Tengah dan dunia.

Pasukan India dan Pakistan kembali terlibat kontak senjata dan serangan mortir di wilayah perbatasan kedua negara.

Seperti dilansir situs berita Dawn, juru bicara pasukan keamanan negara bagian Punjab Pakistan menuding pasukan India melanggar gencatan senjata di wilayah Sialkot, Punjab, Rabu (15/7) pagi.

Menurutnya, pasukan Pakistan juga membalas serangan mortir dari pasukan India.

Bentrokan tersebut telah meningkatkan kekhawatiran di antara penduduk setempat, namun belum ada laporan mengenai kemungkinan kerugian atau jatuhnya korban dalam insiden tersebut.

Bentrokan antara pasukan perbatasan Pakistan dan India meningkat dalam beberapa hari terakhir. Padahal kedua negara telah komitmen kepada gencatan senjata yang disepakati pada Desember 2014.

Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan, kesepakatan nuklir dengan Iran akan dapat membantu perang melawan kelompok teroris Takfiri ISIS.

Sergei Lavrov mengungkapkan hal itu dalam pernyataannya, Selasa (14/7) petang yang dimuat di situs Kemlu Rusia, seperti dilansir AFP.

Lavrov menambahkan, kesepakatan nuklir dengan Iran membuka jalan untuk menciptakan koalisi internasional guna memerangi teroris ISIS dan kelompok-kelompok teroris lainnya.

Menurutnya, kesepakatan nuklir Iran juga akan berdampak positif dalam menyelesaikan berbagai krisis regional.

"Sekarang terbuka banyak peluang untuk kerjasama antara Rusia dan Iran di sektor teknologi pertahanan, "pungkasnya.

Iran dan Kelompok 5+1 (Rusia, Cina, Inggris, Perancis, Amerika Serikat ditambah Jerman) telah mencapai kesepakatan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA) untuk menyelesaikan isu nuklir damai Tehran dan pencabutan sanksi terkait agenda nuklir ini pada Selasa, 14 Juli 2015.

Koran Jerusalem Post mengancam Amerika Serikat akan menguak dukungan negara itu terhadap kelompok teroris Takfiri ISIS. 

Koran terbitan Israel itu menulis, “Jika Amerika Serikat menyetujui kesepakatan nuklir dengan Iran, maka dokumen-dokumen terkait dukungan AS terhadap ISIS akan dikuak.”

Menyinggung rekaman video yang bocor dari laptop Senator Amerika Serikat, John McCain, soal pembuatan video penyembelihan korban ISIS dalam studio indoor, Jerusalem Post menulis, “Jika keotentikan video itu terbukti, maka dunia akan mengecam Amerika Serikat dan sistem yang berkuasa atasnya.”

Para analis politik menyatakan bahwa dengan menggunakan ancaman pengungkapan dukungan Amerika Serikat dan anggota Senat negara itu terhadap kelompok teroris Takfiri ISIS di Timur Tengah dan dunia, Israel berusaha mendesak pemerintah dan Kongres AS untuk mengurungkan persetujuan atas kesepakatan nuklir dengan Iran.

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif dan mitranya dari AS, John Kerry, berpeluang dicalonkan sebagai kandidat peraih penghargaan Nobel Perdamaian 2016 atas kesepakatan nuklir Iran, demikian dikatakan direktur lembaga perdamaian Swedia.

Tariq Rauf, direktur Program Perlucutan Senjata dan Non-Proliferasi di Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) mengemukakan pernyataan itu menyusul kesimpulan perundingan nuklir antara Republik Islam dan enam kekuatan dunia pada Selasa (14/7/2015).

Setelah 18 hari perundingan maraton di ibukota Austria Wina, Iran dan Kelompok 5+1 - Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Cina, Rusia dan Jerman - mencapai kesimpulan pada Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), yang akan membatasi program nuklir Iran sebagai imbalan dari pencabutan sanksi anti-Republik Islam.

Rauf adalah mantan ketua verifikasi dan kebijakan keamanan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) periode 2002-2011.(

Masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia hanya dapat diselesaikan jika ada kemauan politik. Demikian kata Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Zahrain Mohamed Hashim saat bertemu wartawan Rabu siang.

Dubes Zahrain menjelaskan bahwa Indonesia dan Malaysia, selama ini pembicaraan mengenai batas wilayah dilakukan oleh Technical Committee (Komite Teknis), yang telah berulang kali mengadakan berulang kali pertemuan namun tidak membuahkan hasil. Karena hal ini kedua negara sepakat membentuk Special Committee untuk memfasilitasi perundingan politik.

“Komite teknis telah bertemu sebanyak 27 kali, tidak ada yang terselesaikan. Semua ini berawal karena mapping (pemetaan). Tidak ada yang perseteruan, hanya klaim yang kita buat saja. Jadi Komite Teknis tentu saja akan memberikan isu-isu teknis, tapi hanya dengan kemauan politik yang dapat menyelesaikan ini, dan harus datang dari tingkat yang lebih tinggi,” jelas Dubes Zahrain di Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Di sinilah Komite Khusus yang dikepalai oleh utusan khusus kedua negara berperan. Dubes Zahrain mengungkapkan bahwa pembicaraan mengenai hal ini telah dilakukan sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun karena terhalang masa jabatan, maka baru sekarang utusan khusus Indonesia ditunjuk.

Malaysia saat ini sedang menunggu pertemuan pertama antara utusan khusus kedua negara untuk membahas masalah batas wilayah ini. Dubes Zahrain mengaku tidak mengetahui kapan pastinya pertemuan itu akan berlangsung, namun dia merasa yakin hal itu akan terjadi dalam waktu dekat.

Ribuan muslim yang tergabung dalam aksi solidaritas pembebasan Palestina, berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat dan bundaran Hotel Indonesia, Jumat 10 Juli 2015. Meskipun terik menyengat, para demonstran yang masih berpuasa, tampak bersemangat melakukan aksi damai mulai pukul 2 siang hingga sore menjelang waktu berbuka.

Mereka berunjuk rasa dalam rangka memperingati hari Al-Quds. Hari Al-Quds pertama kali dicetuskan oleh Imam Khomeini pada 1979 bagi muslim seluruh dunia untuk menggalang aksi solidaritas bagi bangsa Palestina di Jumat terakhir bulan Ramadan.

Berdasarkan pantauan Tempo, demonstran berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk mendengarkan orasi dari Ketua Voice of Palestine, Mujtahid. Dalam orasinya, Mujtahid menyatakan bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat tidak memiliki izin. Ia juga memprotes letak kantor itu yang sangat strategis.

Selain itu, Mujtahid juga menyerukan seluruh orang untuk mendukung pembebasan Palestina dari Israel. "Anda tidak perlu menjadi muslim, tidak perlu beragama untuk membela Palestina. Cukup menjadi manusia untuk melawan penindasan," kata Mujtahid.

Setelah mendengarkan orasi, para demonstran melakukan long march ke arah bundaran Hotel Indonesia sambil mengelu-elukan yel yel anti zionis, Israel, dan Amerika Serikat. Banyaknya jumlah mereka membuat Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan M.H. Thamrin cukup macet.

Mereka berjalan rapi beriringan dengan anak-anak perempuan di baris paling depan, membawa spanduk pembebasan Palestina. Aksi ini diikuti lansia hingga bayi. Yeni, 30 tahun, salah seorang peserta aksi, memboyong kedua anaknya yang masih balita untuk melakukan aksi unjuk rasa. "Sebagai umat Islam, saya wajib membela Palestina," katanya.

Tidak hanya dari Jakarta, massa juga berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat dan sekitarnya. Seperti Batul dan Aqilah, kakak beradik dari Purwakarta yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Ketika ditanya tentang aksi Al-Quds hari ini, mereka hanya menjawab sambil tertawa, "Nggak tahu."

Thailand menutup Kedutaan besarnya di Ankara, Turki menyusul protes warga karena Thailand telah mendeportasi lebih dari 100 Uighur ke Cina, Jumat (10/7).

Konsulat Thailand di Istanbul juga ditutup sementara pasca diserang oleh pendukung Uighur pada Kamis lalu. Juru bicara pemerintah Thailand, Werachon Sukhondhapatipak mengatakan bahwa pemerintah telah memerintahkan penutupan pada Jumat.

"Kami akan menilai situasi setiap harinya," kata dia, dikutip BBC.

Pendeportasian Uighur telah meningkatkan ketegangan di Turki. Etnis ini dipercaya berasal dari negara tersebut karena menggunakan bahasa yang sama. Kelompok HAM mengkritisi pendeportasian ini.

Uighur menghadapi penyiksaan di Cina. Pemerintah Cina telah mengeluarkan larangan berpuasa dan beribadah pada mereka. Cina menyangkal tuduhan penyiksaan namun menyebut mereka adalah migran ilegal.

Protes juga terjadi di luar kedutaan Cina hingga berujung bentrok. Bendera negeri tirai bambu tersebut dibakar dan polisi terpaksa menembakan gas air mata pada pengunjuk rasa.

Beberapa laporan mengatakan warga Cina diserang di Turki hingga pemerintah merencanakan larangan perjalanan. Cina mengonfirmasi bahwa etnis minoritas itu telah kembali dalam beberapa hari terakhir.(