Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menyerahkan data terkait dengan keberadaan 12 yayasan berpaham radikal kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.

"Kami telah merekomendasikan ke-12 yayasan itu agar dipantau gerakannya, bahkan sebaiknya dibubarkan saja," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj setelah melantik kepengurusan PWNU Jatim 2013--2018 di Surabaya, Kamis.

Dalam pelantikan pengurus baru yang dirangkai dengan halalbihalal bersama pengurus NU se-Jatim itu, dia menjelaskan bahwa ke-12 yayasan itu tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

"Ada di Surabaya, Cirebon, Bondowoso, Bogor, Makassar, Bandar Lampung, Mataram, Jakarta, dan Sukabumi," katanya.

Menurut dia, ke-12 yayasan tersebut mengajarkan aliran Wahabi yang sebenarnya bukan radikal. Akan tetapi, bila diartikan secara salah, justru bisa mengarah kepada teroris.

"Wahabinya bukan teroris, tetapi ajarannya yang radikal itu jika dipoles sedikit bisa mengarah ke teroris. Buktinya, pentolan teroris di Indonesia bersumber dari situ semua," katanya.

Selain menyerahkan data-data itu kepada Pemerintah, PBNU juga telah menginstruksikan kepada semua pengurus NU dari ranting, cabang, hingga wilayah untuk mewaspadai aliran itu.

"Kita hanya bisa menjaga agar warga NU, terutama anak-anak muda agar tidak tertarik kepada mereka. Itu yang akan kita jaga dengan memberi pemahaman yang benar," katanya.

Ditanya validitas data ajaran ke-12 yayasan yang bisa mengarah kepada teroris, dia menjamin data yang dimiliki PBNU adalah valid. "Masak, saya asal ngomong, ya, tentu ada datanya," katanya.

Dalam acara yang tidak dihadiri satu pun dari Cagub Jatim itu, dia mengatakan bahwa PBNU akan selalu mendukung langkah Pemerintah untuk memerangi aksi teroris di Indonesia.

"Teroris itu harus kita lawan, teroris itu musuh kita bersama, bahkan kita sudah berpesan kepada Presiden agar tidak takut membubarkan ormas radikal. Kita (PBNU) selalu di belakang Pemerintah untuk urusan ini," katanya.

Kurs mata uang rupiah dari hari ke hari tampak kian terpuruk, mendekati tingkat Rp11.000 terhadap dolar AS pada Rabu sore, diperdagangkan di Rp10.945 di pasar spot antarbank, atau jatuh 215 poin dari sehari sebelumnya.

Di perdagangan Asia, rupiah Indonesia melemah menjadi Rp10.680 terhadap dolar AS, titik terendah sejak pertengahan 2009, dari Rp10.495 pada Selasa (20/8). Di pasar spot antarbank Jakarta sejauh bulan ini kurs rupiah telah terkoreksi sebesar 6,4 persen dari Rp10.290 pada awal Agustus.

Fenomena pelemahan ini, juga melanda mata uang negara-negara berkembang lainnya. Beberapa mata uang telah turun tajam, rupee India jatuh ke rekor terendah baru untuk ketiga hari berturut-turut mencapai 64,60 terhadap dolar AS pada Rabu.

Rupee India bahkan merupakan mata uang Asia berkinerja terburuk pada tahun ini. Dalam tiga bulan terakhir saja rupee telah kehilangan sekitar 19,5 persen dari nilainya terhadap dolar AS.

Demikian pula dengan real Brazil telah jatuh ke tingkat terendah dalam empat tahun, mencapai 2,4282 terhadap dolar AS, tingkat yang tidak terlihat sejak Maret 2009. Hal yang sama menimpa mata uang lira Turki, yang turun sekitar 10 persen dari puncaknya pada Februari.

Mata uang negara-negara berkembang sebagian besar telah terpukul baru-baru ini, karena banyak investor menarik uang mereka dalam mengantisipasi langkah Federal Reserve AS akan mulai mengurangi stimulus besarnya, dengan India paling parah karena pertumbuhan yang lambat.

Negara-negara berkembang seperti Indonesia memang telah banyak menerima aliran dana asing melalui instrumen investasi obligasi, reksadana, dan saham. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika dana-dana tersebut tiba-tiba ditarik para pemiliknya.

Sebuah asosiasi bank-bank terkemuka dunia, Institute of International Finance (IIF), memperkirakan arus masuk bersih modal swasta ke negara-negara berkembang kemungkinan akan turun 36 miliar dolar AS menjadi 1,145 triliun dolar AS pada tahun ini, dan kemudian turun 33 miliar dolar AS menjadi 1,112 triliun dolar AS pada 2014.

Fenomena inilah yang sekarang sedang dihadapi Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya di kawasan Asia. Sejak krisis moneter melanda Amerika Serikat pada 2008, negara-negara emerging markets, telah banyak menikmati aliran dana asing. Dana-dana itu masuk ke Asia, karena melihat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini begitu fantastis.

Indonesia salah satu negara yang menjadi incaran para investor, karena instrumen investasinya memberikan imbal hasil lebih menarik dibanding negara lainnya. Sepanjang semester I/2013 dana asing mengalir cukup deras ke sektor keuangan nasional. Bank Indonesia (BI) mencatat arus modal masuk (capital inflow) dalam bentuk portofolio mencapai Rp33,8 triliun pada Januari-April 2013. Angka ini diyakini semakin besar untuk kumulatif selama semester pertama.

Namun belakangan mulai muncul gejala terjadinya pelarian modal (capital flight) menyusul rencana Federal Reserve AS untuk mengurangi stimulus moneternya. Sebelumnya, program pembelian aset oleh the Fed, yang dikenal sebagai pelonggaran kuantitatif (QE) sebesar 85 miliar dolar AS per bulan telah mendorong para investor AS memilih berinvestasi di luar negeri untuk mencari keuntungan yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan pasar di seluruh dunia.

Faktor Internal

Pelemahan kurs rupiah belakangan ini juga didorong beberapa faktor internal. Pasar tampak merespon negatif perkembangan kebijakan fiskal dan moneter, seperti postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 yang terlalu optimistis dan langkah BI mempertahankan suku bunga acuan 6,5 persen.

Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo mengakui, tekanan di pasar keuangan, termasuk nilai tukar rupiah, masih berlanjut karena faktor global, yakni isu pengurangan stimulus dari bank sentral Amerika Serikat serta faktor domestik, khususnya defisit transaksi berjalan.

Defisit transaksi berjalan merupakan fenomena relatif baru untuk Indonesia yang selama bertahun-tahun terus membukukan surplus. Belakangan transaksi berjalan mulai defisit dan merembet ke neraca pembayaran sehingga menimbulkan sentimen negatif di pasar.

Transaksi berjalan triwulan II-2013 mengalami defisit senilai 9,8 miliar dolar AS, naik dari defisit transaksi berjalan triwulan I-2013 senilai 5,8 miliar dolar AS karena tekanan dialami hampir di semua pos. Ini merupakan defisit transaksi berjalan triwulanan ketujuh berturut-turut sejak triwulan terakhir 2011.

Defisit transaksi berjalan terjadi akibat nilai ekspor barang dan jasa lebih kecil dari nilai impor barang dan jasa. Namun, dikaitkan dengan transaksi modal dan finansial, yakni investasi langsung dan investasi portofolio, membentuk neraca pembayaran.

Data triwulan II-2013 menunjukkan, defisit neraca pembayaran turun dari 6,6 miliar dolar AS menjadi 2,47 miliar dolar AS. Neraca pembayaran belum surplus lagi seperti pada 2011 dan 2012. Kondisi defisit ini membuat cadangan devisa berkurang. Cadangan devisa saat ini 92,671 miliar dolar AS. Cadangan devisa pernah mencapai 124,6 miliar dolar AS pada Agustus 2011.

Dengan cadangan devisa yang terus menurun, sulit bagi bank sentral untuk melakukan intervensi di pasar. Meski BI menyatakan bahwa ia terus berada di pasar, melalui intervensi di pasar valas untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, diperlukan bauran kebijakan yang cukup untuk menahan penurunan rupiah lebih lanjut, termasuk peningkatan suku bunga acuan BI rate.

Beberapa bank sentral telah bertindak untuk menahan kemerosotan mata uang mereka. Bank sentral Brazil, Turki dan India telah melakukan intervensi di pasar mata uang dan menaikkan suku bunga utamanya. India bahkan secara tak terduga melakukan kontrol pada arus keluar dana-dana asing.

Museum terbesar Mesir di Kairo dijarah. FNA (23/8) mengutip laporan Russia 24 menyebtutkan, salah satu museum Mesir di dekat Kairo dijarah, dirusak dan berubah menjadi puing-puing.

Berdasarkan laporan ini, para penjarah sebelum beraksi terlebih dahulu menyerang bus yang mengangkut personil polisi yang mengakibatkan tewasnya 24 orang.

Pembebasan mantan diktator Hosni Mubarak pada Kamis (22/8) menunjukkan bahwa pemerintahan tangan besi yang dirintisnya masih tetap berlaku di Mesir, bahkan setelah dua tahun revolusi di negara itu.

FNA (23/8) melaporkan, koran Los Angeles Times terbitan Amerika Serikat dalam laporannya menulis, "Di saat para pendukung Hosni Mubarak sedang bersuka cita, pemerintah interim yang didukung militer Mesir terus menumpas Ikhwanul Muslimin sehingga jalan bagi kelompok agamis di kancah politik tertutup serta untuk melemahkan pengaruh syariat Islam dalam UUD Mesir.

Oleh karena itu, pembebasan Mubarak membuktikan bahwa pemerintahan ala polisi di Mesir yang dirintisnya masih berlaku dan menguntungkannya.

Los Angeles Times mendiskripsikan pembebasan Mubarak dengan, "Segelintir pendukung Mubarak menyaksikan terbangnya helikopter yang mengangkutnya meninggalkan penjarah. Mubarak direlokasi beberapa mil dari penjara tersebut menuju sebuah rumah sakit militer di selatan Kairo di pinggir sungai Nil. Hanya demi relokasi Mubarak yang mengenakan sepatu putih dan kacamata hitam terkenalnya itu, jalan-jalan ditutup."

Pemerintah interim Mesir menyatakan, Mubarak masih menjalani tahanan rumah karena dia masih harus diadili dengan tuduhan berbagai tuduhan lain termasuk pembunuhan lebih dari 800 demonstran di masa revolusi.

Ayatullah Sayid Abdul Husein Lari lahir pada 1264 Hq di kota Lar. Setelah menyelesaikan pendidikan awal dan menengah, beliau pergi ke kota Najaf, Irak untuk melanjutkan pendidikan agamanya. Beliau belajar pada Mirza Shirazi Bozourgh. Selain mendapat ijazah ijtihad dari gurunya, beliau juga mendapat ijazah ijtihad dari guru-guru besar lainnya seperti Ayatullah Mohammad Husein Kazhimi, Fadhil Irawani, Lutfullah Mazandarani dan Mulla Hossein Qoli Hamedani.

Atas perintah Ayatullah Shirazi, Ayatullah Lari kembali ke kota Larestan untuk membimbing masyarakat di sana. Beliau membangung hauzah ilmiah Lar dan mengajarkan hukum Islam. Keberadaan ulama dengan kapasitas sebesar beliau di sana mampu menahan pengaruh para misionaris Kristen, bahkan dari hari ke hari mereka semakin terisolasi.

Langkah kedua yang dilakukan oleh Ayatullah Lari adalah mencatat kekayaan penguasa boneka di sana, membangun pabrik senjata, menggelar pendidikan militer dan tidak membayar pajak kepada pemerintah pusat. Sikap beliau mendukung Revolusi Konstitusi menghadapi pasukan pemerintah dengan bekerjasama dengan para pejuang gagah berani Tangestan menghadapi penjajah Inggris merupakan aktivitas beliau dalam rangka mengembalikan kemuliaan Islam.

Ayatullah Lari memiliki sekitar 40 karya tulis di bidang fiqih, teoloti, politik, ushul fiqih dan lain-lain. Ulama pejuang ini akhirnya meninggal dunia pada 4 Syawal 1342 Hq di usia 86 tahun dan dikebumikan di kota Jahrom.

Daruqutni Meninggal Dunia

Tanggal 4 Syawal 351 Hijriah, Daruqutni, ulama dan sastrawan terkenal abad ke 4 Hijriah, meninggal dunia. Daruqutni juga merupakan qari dan mufasir Quran terkenal di zamannya.

Di antara karya-karya Daruqutni berjudul "al-Mu'jamul Akbar" dan "al-Manasik".

Militer Israel melancarkan skenario baru terhadap Lebanon. Aksi ini berlangsung di saat pelanggaran rezim Zionis terhadap kedaulatan Lebanon dalam beberapa bulan terakhir semakin meningkat dari sebelumnya.

Militer rezim Zionis menggelar latihan perang baru di Shebaa dan Dataran Tinggi Golan yang berbatasan dengan Lebanon dan Suriah. Kedua wilayah itu merupakan milik bangsa Lebanon dan Suriah yang dirampas Israel. Manuver militer rezim Zionis dimulai dengan peluncuran pesawat tanpa awak dan jet tempur. Koran al-Safir melaporkan, latihan perang itu juga mengguji kemampuan pasukan artileri Israel, termasuk tank merkava.

Para analis politik mengaitkan manuver militer ini dengan rencana terbaru Israel menyerang Hizbullah Lebanon. Sumber militer Amerika Serikat menyatakan Israel sedang merencanakan serangan terhadap gerakan muqawama Lebanon Hizbullah.

"Kami diberitahu oleh pejabat militer Amerika Serikat bahwa Israel melakukan pengintaian ke Lebanon, dan merencanakan serangan opensif terhadap Hizbullah...," kata seorang editor senior di Veteran Today, Gordon Duff dalam wawancara dengan Press TV Sabtu (10/8).

Menurut analis militer AS ini, tujuan utama Israel melancarkan agresi militer terhadap Lebanon untuk menghancurkan Hizbullah demi membuka jalan bagi serangan berikutnya ke Irak, Suriah dan Iran. menurut Duff, Israel berambisi melumpuhkan militer Suriah dari arah utara. Rezim Zionis juga berencana mengirim ribuan teroris melalui Yordania, dan menjebak Hizbullah dari arah selatan Suriah dan dari dalam Lebanon secara bersamaan.

Sebelumnya, di hari Rabu, militer Lebanon menyatakan personil militer Israel telah menerobos garis biru yang ditetapkan oleh PBB di perbatasan dekat kota Al-Labouneh di Lebanon selatan, sebelum mereka dihantam ledakan ranjau darat. Pasukan penjaga perdamaian PBB yang ditempatkan di wilayah tersebut menyatakan bahwa 10 tentara Israel mundur akibat ledakan ranjau. Militer Israel sendiri mengakui empat tentaranya terluka dalam insiden tersebut.

Sontak PBB memprotes Israel, karena ulahnya melanggar kedaulatan Lebanon dan menuntut penyelidikan atas insiden tersebut. Pada hari Jumat (9/8), Penjabat Menteri Luar Negeri Lebanon Adnan Mansour mengatakan Beirut akan mengajukan protes kepada PBB atas pelanggaran Israel terhadap Resolusi PBB nomor 1701.

Manuver militer Israel digelar di tengah memanasnya kondisi dalam negeri di sejumlah negara Arab, terutama Suriah, Mesir, Irak dan Lebanon. Para analis politik menilai manuver ini dilancarkan untuk mematangkan skenario serangan Israel terhadap Hizbullah Lebanon demi membalas kekalahan getir militer rezim Zionis dalam perang 33 hari. Tel Aviv juga memanfaatkan keputusan terbaru Uni Eropa yang memasukkan sayap militer Hizbullah dalam daftar teroris internasional dan friksi internal di Lebanon. Tapi tampaknya Tel Aviv lupa, Hizbullah hingga kini didukung rakyat Lebanon dan saat ini kemampuannya semakin kuat dari sebelumnya.(

Pemimpin oposisi Kamboja mengancam akan melancarkan aksi unjuk rasa besar-besaran menyikapi kekalahan partainya dalam pemilu legislatif yang digelar beberapa waktu lalu.

Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) menolak hasil pemilu tersebut. Pemimpin CNRP, Sam Rainsy yang saat ini berdomisili di AS mengancam akan menyerukan para pendukungnya turun ke jalan sebagai bentuk protes, jika pemerintah Phnom Penh tidak membentuk komisi independen penyelidikan terhadap kecurangan pemilu.

Pada pemilu legislatif Kamboja yang digelar 28 Juli lalu, Partai Rakyat Kamboja (CPP) meraih 68 dari 123 kursi parlemen mengungguli Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) yang meraih 55 kursi.

Rainsy menuding kemenangannya dijegal oleh berbagai pelanggaran dalam pengambilan suara. CNRP mendesak penyelidikan yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait tuduhan bahwa sebanyak 1,25 juta pemilih disingkirkan dari daftar, dan lebih dari sejuta "pemilih hantu", serta 200 ribu nama ganda ditambahkan ke dalam daftar itu.

Tampaknya, isu kecurangan pemilu terus digulirkan oposisi Kamboja. Sejak awal Rainsy memblow up isu ini untuk menarik dukungan negara-negara Barat, terutama AS yang memiliki kepentingan terselubung terhadap negara di Asia Tenggara itu.

Bercokolnya kembali Hun Sen selama lima tahun ke depan setelah berkuasa selama 28 tahun menunjukkan bahwa sistem partai tunggal masih berlaku di Kamboja, yang kini berada dalam kendali Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP).

Di sisi lain, Kamboja terancam bahaya konflik internal antara kubu seiring meningkatnya isu demokratisasi yang diusung para antek asing.

Para analis politik memandang isu protes yang dilancarkan oposisi juga tidak terlepas dari peran interventif kekuatan adidaya global. AS berupaya mengail di air keruh dengan memanfaatkan isu demokrasi di Kamboja demi menekan penguasa negara itu melalui tangan oposisi semacam Rainsy yang memimpin Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP).

Tampaknya, Washington berupaya memainkan isu demokrasi dan hak asasi manusia di Kamboja untuk menyulut perlawanan sipil terhadap pemerintah Phnom Penh. Meski upaya tersebut tidak terlalu membuahkan hasil saat ini, tapi dalam jangka panjang benih yang ditanam Gedung Putih telah cukup ampuh untuk menyulut friksi internal semakin berkobar di Kamboja. Dan kini, bagaimana upaya pemerintah dan rakyat Kamboja meredam dan mengatasinya.

Republik Islam Iran, Rusia, Cina dan Uni Eropa adalah target utama operasi pengawasan elektronik Amerika Serikat di luar negeri oleh institusi mata-mata terbesar Amerika, Badan Keamanan Nasional AS (NSA).

Majalah mingguan Jerman, Der Spiegel mengutip dokumen rahasia yang dibocorkan oleh mantan kontraktor NSA, Edward Snowden, pada Sabtu melaporkan, daftar prioritas utama badan intelijen AS untuk pengawasan elektronik juga mencakup Pakistan, Afghanistan dan Korea Utara. Demikian dilaporkan Press TV, Senin (12/8).

Berdasarkan dokumen yang tercatat pada April 2013, disebutkan bahwa negara-negara yang menjadi prioritas pengawasan NSA, dimulai dari angkat 1 sebagai prioritas tertinggi, dan berlanjut hingga angka 5 sebagai prioritas terendah.

Menurut laporan itu, target utama mata-mata NSA adalah negara-negara rival utama AS seperti Cina dan Rusia, dan yang dianggap musuh oleh Amerika seperti Iran dan Korea Utara, dan bahkan sekutunya: Pakistan dan Afghanistan juga masuk dalam target dengan menyebutnya sebagai perang melawan terorisme.

Sementara itu Uni Eropa juga berada di peringkat tinggi dalam prioritas pengawasan NSA.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah menjamin keselamatan warga Syiah Sampang dalam upaya memulangkan mereka kembali ke kampung halamannya. Pemerintah juga akan memfasilitasi pemulangan tersebut meski dilakukan bertahap.

"Pemerintah menjamin keamanan dan memfasilitasi pemulangan pengungsi," kata dia saat ditemui di kantornya, Senin, 12 Agustus 2013.

Gamawan mengatakan pemerintah tak mensyaratkan pertobatan bagi pengungsi agar bisa pulang ke Desa Nangkernang dan Bluuran, Sampang. Negara tak ikut campur mengatur keyakinan yang dipilih masyarakat. "Negara tidak masuk ke wilayah keyakinan. Itu urusan pribadi dengan Tuhan," katanya.

Dalam pertemuan antara pemerintah, perwakilan pengungsi, dan ulama Madura, Gamawan mengatakan para pihak yang berselisih telah sepakat soal poin-poin rekonsiliasi. Ada 12 poin yang disepakati. Poin-poin itu mengatur apa yang harus dilakukan ulama, pengungsi, dan pemerintah dalam proses rekonsiliasi.

Pekan lalu, upaya pemulangan pengungsi masih tersendat. Kuasa hukum pengungsi Syiah yang juga Direktur Eksekutif Yayasan Bantuan Hukum Universalia, Hertasning Ichlas, mengatakan pengungsi yang akan pulang diminta menandatangani ikrar yang berisi syahadat ulang untuk kembali ke ajaran Ahlus Sunnah.

Warga Syiah itu dipaksa untuk meneken sembilan ikrar di hadapan tokoh dan pemerintah yang intinya syahadat ulang, menganggap ajaran Tajul Muluk sesat, dan kembali ke Ahlus Sunnah. Ada pesan-pesan bahwa jika tidak menandatangani tidak dijamin keamanan rumah dan keselamatannya.

Hertasning berujar sudah ada 34 orang warga Syiah yang mengalami hal serupa. Pemaksaan ikrar terhadap warga Syiah telah terjadi lima hari belakangan.

Ditanya soal masalah pembacaan Syahadat itu, Gamawan mengaku tak tahu. "Itu urusan Menteri Agama," katanya. Yang jelas, kata Gamawan, negara tidak ikut campur mengurus keyakinan orang. "Negara kan tidak masuk dalam wilayah itu. Itu kan sudah soal keyakinan betul. Itu urusan dia dengan Tuhan."

Bertentangan dengan seluruh upaya untuk mengakhiri perselisihan antara Pemerintahan Islam Irak dan Syam (Suriah) dan Front Al-Nusra, friksi bersenjata antardua kelompok afiliasi Al-Qaeda di Suriah itu telah mencapai puncaknya.

Alalam (12/8) melaporkan, friksi internal Al-Qaeda di Suriah antardua afiliasi Pemerintahan Islam Irak dan Syam pimpinan Abu Bakr Al-Baghdadi dan Front Al-Nusra pimpinan Abu Muhamamd Al-Joulani, semakin meruncing.

Friksi itu dimulai sejak Al-Baghdadi menyatukan anasir Al-Qaeda di Irak dan Suriah dengan membentuk Pemerintahan Islam Irak dan Syam dan mengangkat dirinya sebagai panglima Al-Qaeda di duna negara tersebut. Akan tetapi Al-Joulani menolak keputusan Al-Baghdadi itu. Dan pada akhirnya, dukungan para syeikh esktrim dan ansir jihadi radikal terhadap Al-Baghdadi semakin meningkat.

Meski Al-Joulani dikirim oleh Al-Baghdadi ke Suriah dan membentuk Front Al-Nusra dan dia berhasil menggalang kekuatan berkat dukungan para anasir teroris asing di Suriah, akan tetapi penentangan Al-Nusra terhadap Al-Baghdadi adalah karena tidak mengkoordinasikan pembentukan Pemerintahan Islam Irak dan Syam itu dengan pemimpin tertinggi Al-Qaeda, Ayman Al-Zawahiri.

Masalah ini menimbulkan Ayman Al-Zawahiri merilis pernyataan dan menyebut Al-Baghdadi dan Al-Joulani sama-sama melakukan kekeliruan yang menyebabkan munculnya perselisihan ini.

Namun hingga kini friksi kedua afiliasi jaringan teroris Al-Qaeda itu masih belum sampai pada bentrokan bersenjata dalam skala massif, mengingat Pemerintahan Islam Irak dan Syam beraktivitas di utara Suriah sementara Front Al-Nusra beroperasi di selatan Suriah. Akan tetapi friksi tersebut sedemikian meruncing sehingga kemungkinan dalam waktu dekan akan terjadi bentrokan bersenjata berdarah.