Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah al-Udzma Sayyid Ali Khamenei, menilai politik permanen Republik Islam dalam masalah Suriah adalah dukungan untuk perdamaian.

Hal itu dikemukakan Ahad petang (14/2) oleh Rahbar dalam pertemuan dengan John Dramani Mahama, Presiden Ghana, beserta para delegasi tingkat tinggi negara itu di Tehran.

Beliau menegaskan, Iran selalu mengupayakan kepentingan bangsa Suriah dan berpendapat bahwa resep untuk sebuah bangsa tidak dapat ditentukan dari luar negeri.

Ayatullah Khamenei menegaskan, Amerika Serikat dan Eropa tidak dapat mendikte bangsa Suriah dan bahwa rakyat Suriah sendiri yang harus menentukan masa depan mereka.

Seraya mengemukakan pertanyaan soal bagaimana senjata mutakhir dalam jumlah besar dan juga dana dapat dimiliki para teroris, Rahbar mengatakan, "Akar dari semua masalah adalah kekuatan imperialis di mana Amerika Serikat adalah puncaknya dan rezim Zionis sebagai manifestasi angkara."

Beliau menandaskan bahwa solusi krisis Suriah dan penyelesaian berbagai masalah termasuk terorisme dan derita rakyat Palestina, bergantung pada kerjasama lebih erat negara-negara independen.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran menyinggung perspektif positif dan suportif Iran terhadap perluasan kerjasama dengan negara-negara Afrika sejak awal [kemenangan] Revolusi Islam dan menyatakan, kekuatan-kekuatan imperialis menentang hubungan Iran dengan Afrika dan bahwa mereka (kekuatan imperialis) adalah sumber utama perang, bentrokan dan asupan untuk para teroris.

Ayatullah Khamenei lebih lanjut menjelaskan, kelompok-kelompok teroris di wilayah Asia Barat dan Afrika adalah didikan dinas intelijen Amerika Serikat, Inggris dan rezim Zionis.

Seraya mengapresiasi perjuangan kemerdekaan sejumlah tokoh Afrika dalam melawan para penjajah, Rahbar menilai para tokoh besar itu telah mengangkat identitas Afrika di tingkat dunia.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran menilai partisipasi luas dan penuh kesadaran rakyat Iran dalam pemilu Majelis Syura Islami (parlemen) dan pemilu Dewan Ahli Kepemimpinan Iran sebagai faktor untuk menggagalkan konspirasi musuh.

Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei mengungkapkan hal itu dalam pidatonya di hadapan ribuan masyarakat Tabriz dari berbagai kalangan pada Rabu (17/2/2016) menjelang Hari Ulang Tahun Kebangkitan Masyarakat Tabriz, 29 Bahman 1356 Hs (1978).

Ayatullah Khamenei mengatakan, pemilu parlemen dan Dewan Ahli Kepemimpinan Iran yang akan digelar pada tanggal 26 Februari 2016 merupakan simbol kebangkitan rakyat dan pembelaan terhadap pemerintahan, kemerdekaan dan martabat nasional negara ini.

Beliau menegaskan, partisipasi luas dan penuh kesadaran rakyat Iran dalam pemilu akan berseberangan dengan keinginan musuh-musuh negara ini.

"Musuh mengejar realisasi konspirasi yang telah dirancang melalui sebuah program khusus untuk pemilu. Oleh karena itu, rakyat Republik Islam Iran sebagai pemilik negara yang sebenarnya, harus mengetahui sejumlah fakta, sehingga niat jahat ini tidak terealisasi, "ungkapnya.

Rahbar menjelaskan, mencegah penyelenggaraan pemilu di Iran adalah proyek asing sejak awal kemenangan Revolusi Islam Iran, di mana mereka telah melakukan upayanya, namun karena mereka sudah putus asa, maka selama beberapa tahun terakhir ini mereka memfokuskan untuk mempersoalkan pemilu. Mereka, lanjutnya, ingin menanamkan pengaruhnya dalam pemilu di Iran.

Ayatullah Khamenei lebih lanjut menyebut kebijakan Amerika Serikat dan banyak negara Eropa sebagai kebijakan yang berada di bawah pengaruh dan dominasi jaringan-jaringan Zionis.

Menurut beliau, kinerja AS dalam isu nuklir juga dapat dievaluasi dari konteks tersebut.

Rahbar juga menyinggung pernyataan terbaru seorang pejabat AS terkait dengan upaya untuk mencegah para investor dunia untuk berinvestasi di Iran.

"Statemen seperti ini menunjukkan kedalaman permusuhan AS terhadap rakyat Republik Islam Iran, "tuturnya.

Ayatullah Khamenei juga mengucapkan terimakasih kepada rakyat Iran atas partisipasi luas mereka dalam pawai akbar 22 Bahkan untuk memperingati HUT Kemenangan Revolusi Islam ke-37. Beliau menyebut partisipasi besar rakyat Iran tersebut sebagai tekad kuat, resistensi dan kebangkitan rakyat.

"Dengan karunia Allah Swt, para pemuda Republik Islam Iran akan menyaksikan hari di mana AS dan bahkan lebih besar dari negara ini, tidak akan mampu berbuat apa-apa dalam menghadapi rakyat Iran, "tegasnya.

Di bagian lain pidatonya, Rahbar menegaskan bahwa Ekonomi Muqawama bukan bermakna terbatas masalah dalam negeri Iran saja. Ekonomi Muqawama, kata Ayatullah Khamenei, tumbuh dari dalam dan berkembang ke luar; artinya, jika perekonomian nasional tidak tumbuh dari dalam, maka tidak akan berhasil.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran menyebut interaksi ekonomi dengan negara-negara dunia sebagai interaksi yang baik. Namun, katanya, interaksi ini harus cerdas dan hasilnya melahirkan ekonomi dari dalam, di mana untuk mencapai tujuan ini tidak ada jalan lain kecuali resistensi rakyat dan gerakan penuh kesadaran para pejabat. (

Perancis melalui duta besarnya di Tel Aviv secara resmi mengumumkan prakarsanya untuk menggelar konferensi internasional perdamaian Timur Tengah di Paris pada bulan Juni atau Juli mendatang.

Duta Besar Perancis di Israel, Patrick Maisonnave di pertemuannya dengan staf kementerian rezim Zionis memaparkan kepada Tel Aviv prakarsa negaranya untuk menggelar Konferensi Internasional Perdamaian Timur Tengah di Paris. Prakarsa Perancis ini memiliki tiga tahap dan rencananya dalam beberapa hari mendatang Jean-Marc Ayrault, menteri luar negeri baru Perancis akan memberitahu Uni Eropa atas prakarsa Paris tersebut.

Perincian prakarsa ini telah dikirim ke Washington, London, Berlin, Moskow dan negara-negara Eropa serta Arab lainnya. Perancis sebelumnya mengancam jika Israel menolak undangan Paris untuk menggelar Konferensi Internasional Perdamaian ini, maka mereka akan mengakui secara resmi pembentukan negara independen Palestina dengan garis perbatasan 1967.

Prakarsa Perancis memiliki tiga tahap dan mencakup lobi dengan Israel dan Palestina terkait isi gagasan tersebut, penyelenggaraan sidang internasional pendukung perundingan tanpa melibatkan Israel dan Palestina serta pada akhirnya menyelenggarakan konferensi perdamaian di Paris pada bulan Juni.

Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu mengkritik prakarsa Perancis untuk menggelar Konferensi Perdamaian Timur Tengah. Netanyahu mengatakan, perundingan langsung dan bilateral dengan Palestina serta tanpa prasyarat merupakan solusi paling mungkin untuk perdamaian di kawasan. Menurut Netanyahu, prakarsa Paris akan mengubah jalur yang ada. Perdana menteri Israel seraya mengabaikan jalur perundingan damai Timur Tengah sejak tahun 1991 hingga kini menuntut dimulainya perundingan dengan Palestina dari awal dan tanpa perantara dunia.

Namun demikian prakarsa Perancis juga merupakan salinan dari gagasan perdamaian Timur Tengah yang dikenal dengan Prakarsa Regan. Presiden Amerika Serikat di dekade 1980, Ronald Regan mengajukan gagasan perdamaian untuk Timur Tengah yang kemudian dikenal dengan Prakarsa Regan. Langkah pertama di gagasan ini adalah menggelar konferensi internasional dengan melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna mewujudkan perdamaian Arab dan Israel.

Regan dari Partai Republik AS menggantikan Jimmy Carter dari kubu Demokrat yang menorehkan perjanjian damai Camp David dan perdamaian Mesir-Israel bagi kubu Demokrat Amerika. Oleh karena itu, perpanjangan dari perjanjian Camp David yang sebagiannya mencakup perdamaian Palestina dan Israel, prakarsa Regan muncul. Regan pada akhirnya gagal mensukseskan gagasannya dan penggantinya, George Bush kemudian melanjutkan jejak Regan di tahun 1991 dan menjalankannya. Akhirnya ia berhasil menggelar perundingan pertama Arab-Israel di bawah pengawasan dunia internasional dan dengan Amerika Serikat sebagai mediator.

Perundingan Arab-Israel yang mencakup dialog bilateral dan multilateral Palestina-Israel serta PBB dan negara-negara kawasan serta dunia pada akhirnya menemui kegagalan. Sementara perundingan sesi Palestina terhenti di tahun 2009 dengan berkuasanya Benyamin Netanyahu di Israel. Di kondisi seperti ini, prakarsa Perancis merupakan langkah mundur ke era 1980 dan 1990 di mana upaya untuk menyelesaikan pendudukan Palestina dan mengakhiri pendudukan serta arogansi dan kebijakan ekspansif Israel serta pada akhirnya pembentukan negara Palestina tetap juga menemui jalan buntu.

Dan kini di tahun 2016, tragedi kemanusiaan masih saja terus berlangsung di bumi pendudukan.

Perdana Menteri Inggris, David Cameron sebelum sidang para pemimpin Uni Eropa di Brussels menyatakan dirinya tidak akan menerima kesepakatan yang tidak menguntungkan Inggris.

Ia menekankan, pekerjaan yang benar lebih penting dari kecepatannya, oleh karena itu ketika kesepakatan Uni Eropa tidak menguntungkan Inggris, maka ia akan menolak untuk menandatanganinya.

Pertemuan dua hari para pemimpin 28 negara anggota Uni Eropa digelar sejak Kamis (18/2) sore dan rencananya selama sidang, selain dibahas berbagai isu, reformasi yang diinginkan Inggris juga akan dibahas. Sementara itu, Ketua Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker hari Kamis menandaskan, dirinya yakin akan kemampuan Uni Eropa mencapai kesepakatan dengan Inggris dan mencegah keluarnya London dari organisasi ini. Namun menurutnya sejumlah isu lain juga harus diselesaikan.

Jean-Claude Juncker kembali menyuarakan penentangan keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Sementara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini di Brussels mengungkapkan rasa optimisnya dan menilai Inggris dan Uni Eropa mampu meraih kesepakatan.

Sidang para pemimpin negara anggota Uni Eropa di Brussels dimulai ketika berbagai isu marak bergulir dan dalam hal ini nasib Inggris di organisasi ini tercatat sebagai isu terpenting. Mungkin atas dasar ini pula, David Cameron sejak setibanya di Brussels langsung menyinggung Uni Eropa dan menekankan tidak akan menerima kesepakatan yang tidak menguntungkan London.

Cameron mengajukan prakarsa reformasinya kepada Uni Eropa terkait empat hal. Perubahan sejumlah undang-undang Uni Eropa termasuk undang-undang migrasi serta sistem pembayaran pekerja migran Eropa, dihentikannya proses merjer politik negara-negara Eropa, pemberitan wewenang lebih kepada parlemen negara anggota Uni Eropa untuk menolak keputusan atau undang-undang yang ditetapkan lembaga Eropa serta diakuinya mata uang Poundsterling di samping Euro.

Sejatinnya Cameron tidak begitu tertarik jika Inggris keluar dari Uni Eropa. Ia menyadari sepenuhnya kerugian bagi Inggris jika hal ini terjadi, khususnya hangusnya jutaan lapangan pekerjaan. Ia menjelaskan bahwa keamanan ekonomi dan keamanan nasional Inggris akan lebih terjamin dengan tetap menjadi anggota Uni Eropa yang telah direformasi.

Namun kini Cameron berada di bawah represi opini publik Inggris dan partainya sendiri. Ia dituding memiliki tuntutan yang sedikit kepada Uni Eropa, padahal menurut pandangan seluruh negara anggota, khususnya negara Eropa Timur, tuntutan Inggris sangat rakus dan diskriminatif.

Namun demikian Cameron berulang kali mengumumkan ingin mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa selama sidang dua hari Brussels sebelum referendum di Inggris terakit masa depan keanggotaan negara ini di Uni Eropa. Sebagaimana hal ini terbukti dengan berbagai lawatan Cameron ke ibukota negara Eropa termasuk Berlin dan Paris untuk meyakinkan pemimpin kedua negara penting Eropa guna menerima syarat bagi kelangsungan keanggotaan London di Uni Eropa.

Di sisi lain, statemen dan sikap terbaru para pemimpin Eropa menunjukkan bahwa di sidang dua hari 18-19 Februari 2016 di Brussels, Cameron harus mempersiapkan dirinya menerima kritikan keras dan sebuah perundingan yang alot. Perdana menteri Inggris untuk pertama kalinya di tahun 2013 menyatakan akan mendukung keanggotaan Inggris di Uni Eropa jiak syarat keanggotaan London diubah.

Apa pun hasil perundingan Inggris di Brussels dengan seluruh pemimpin Eropa, referendum terkait penentuan dan masa depan Inggris di organisasi ini tetap digelar pada tahun 2016.

Murad Ibrahim, pemimpin MILF menekankan dijaganya gencatan senjata dan meminta kedua pihak komitmen dengan kesepakatan ini.

Kesepakatan damain yang ditandatangani pemerintah Manila dan MILF pada tahun 2014 dan harapan bagi perdamaian serta rekonsiliasi, sampai kini masih belum ditandatangani majelis Senat Filipina. Sejak tahun 2014 hingga kini, ribuan kali pejabat kedua pihak saling menuding melakukan sabotase dan menghalangi peratifikasian final kesepakatan ini.

Dalam halini, pemerintah Manila dengan posisinya di atas, menuding anasir MILF memiliki hubungan dengan kelompok teroris Takfiri ISIS dan Abu Sayyaf. Mereka berusaha menerapkan represi kepada front ini dengan anggapan kubu tersebut bersedia melakukan fleksibilitas lebih dan kerjasama luas dengan pemerintah.

Realitanya adalah MILF berbeda dengan Front Nasional Moro, memiliki popularitas lebih besar di mata Muslim di wilayah selatan Filipina dan untuk membuktikannya dalam bentuk nyata, kelompok ini untuk menunjukkan keseriusan kerjasama dengan pemerintah Manila telah mengusir banyak anggotanya yang dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok teroris.

Langkah MILF ini sejatinya telah membuka peluang ditandatanganinya kesepakatan damai dengan pemerintah pada tahun 2014. Namun pemerintah, khususnya militer negara ini sampai kini tetap yakin masih ada anasir teroris di front tersebut dan pemimpin MILF harus menunjukkan kejujurannya dengan mengambil langkah jangka panjang.

Landasan diterimanya gencatan senjata selama satu tahun terakhir juga memiliki arti ini, sehingga terbukti bagi pemerintah Manila bahwa MILF melalui transparansi dan penciptaan kepercayaan, berniat menggalang kerjasama dengan pemerintah terkait penentuan batasan otonomi di wilayah selatan.

Namun begitu penangkapan Hassan Indal,salah satu komandan MILF oleh militer Filipina menunjukkan bahwa pemerintah Manila dan militer sampai saat ini masih memiliki keraguan atas kinerja makro front ini. Bahkan Retituto Pedill, juru bicara militer Filipina mengklaim bahwa sejumlah anggota MILF memiliki hubungan dengan anasir kelompok teroris Abu Sayyaf.

Kesepakatan pemerintah Manila dan MILF memperpanjang gencatan senjata hingga Maret 2017 pastinya dapat dicermati dalam masalah ini bahwa pemerintah Filipina ingin perdamaian dan stabilitas serta pembentukan wilayah otonomi Muslim di selatan negara ini.

Sejatinya kedua pihak yang bertikai sejak awal merilis statemen dan kemudian dengan menerima perpanjangan gencatan senjata telah menunjukkan tujuan serius mereka memerangi anasir teroris. Dengan mengedepankan rasa persaudaraan dan menerima isi kesepakatan damai 2014, mereka dapat mengakhiri bentrokan selama beberapa dekade, instabilitas, dan kekacauan serta memikirkan untuk meraih prestasi sebuah kesepakatan damai yang baik.

Sejumlah pengamat dengan mencermati berakhirnya periode kepemimpinan Benigno Aquino, yakin bahwa Aquino akan berusaha menjadikan draf Undang-undang Asas Bangsamoro (BBL) yang menjadi jaminan perdamaian, rekonsiliasi dan stabilitas di wilayah selatan negaranya berhasil diratifikasi sempai final di periode tersisa dari kepemimpinannya di Filipina.

Kementerian Luar Negeri Rusia, menyatakan bahwa pembicaraan bilateral hari Jumat (19/2/2016) antara Moskow dan Washington membahas masalah gencatan senjata di Suriah dan perang bersama dengan ISIS dan Front al-Nusra.

Seperti dlansir Reuters, juru bicara Kemenlu Rusia Maria Zakharova mengkonfirmasi pembicaraan kedua pihak di Jenewa, Swiss untuk mendiskusikan kerjasama Rusia dan Amerika Serikat di Suriah.

"Para pejabat Moskow dan Washington berbicara tentang cara-cara menciptakan gencatan senjata di Suriah dan perang bersama dengan kelompok teroris ISIS dan Front al-Nusra," ujarnya.

AS sejauh ini belum memberi pandangan dalam masalah tersebut, tapi ini pertama kalinya kedua negara berbicara tentang kerjasama militer di Suriah.

Zakharova juga menyinggung soal permintaan pemberontak Suriah untuk menghentikan serangan udara dan menegaskan bahwa kampanye udara terhadap teroris akan terus berlanjut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyatakan bahwa pasukan pemerintah Sudan Selatan kemungkinan mengambil bagian dalam serangan ke sebuah kamp pengungsi milik organisasi itu.

Menurut laporan Africa Time, Komisioner Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi pada Jumat (19/2/2016) mengumumkan bahwa militer Sudan Selatan kemungkinan terlibat dalam serangan Rabu lalu ke kamp pengungsi PBB di daerah Malakal.

Serangan itu sedikitnya menewaskan 18 warga sipil dan melukai lebih dari 90 lainnya.

Juru bicara UNHCR, Andreas Needham mengatakan bahwa sedikitnya 26.000 orang dari 48.000 pengungsi yang berlindung di kamp tersebut telah melarikan diri setelah serangan terjadi.

Sudan Selatan merdeka pada Juli 2011, namun terjebak dalam perang saudara sejak 15 Desember 2013. Pertikaian internal telah menciptakan kejahatan luas di negara tersebut.

Khatib Jumat Tehran mengatakan, ketaatan pada Wilayatul Fakih sudah bercampur dengan jiwa dan raga rakyat Iran, dan mereka secara sadar memilih Republik Islam Iran.

Hujatulislam Kazem Sedighi, Khatib Jumat Tehran menyinggung penyelenggaraan pemilu ke-10 parlemen dan pemilu ke-5 Dewan Ahli Kepemimpinan Iran.

Ia menuturkan, alasan kehadiran masyarakat dalam pemilu adalah berlanjutnya kehidupan politik dan keterlibatan mereka dalam menentukan nasib bangsa.

Khatib Jumat Tehran menjelaskan bahwa rakyat Iran tetap setia kepada Wilayatul Fakih dan cita-cita Revolusi Islam Iran.

"Parlemen yang kuat, efektif dan loyal kepada revolusi adalah milik seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.

Hujatulislam Sedighi dalam khutbahnya menerangkan upaya musuh Revolusi Islam untuk mengendorkan semangat masyarakat agar partisipasi mereka dalam pemilu mendatang menurun.

Menurutnya, setelah putus asa karena tidak berhasil mematahkan semangat masyarakat untuk mengurangi nilai penting pemilu, musuh merusak pondasi utama pemilu, termasuk Dewan Garda Konstitusi Iran dan menyebarkan propaganda anti-Wilayatul Fakih.

Sedighi menegaskan, musuh tidak akan pernah berhasil memisahkan rakyat Iran dari Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar, dan rakyat Iran sudah membuktikannya dalam banyak pemilu yang digelar di negara ini.

Khatib Jumat Tehran juga menyinggung pergerakan dan kejahatan kelompok teroris ISIS di kawasan khususnya Suriah dan Irak.

"Kelompok teroris ini adalah buatan dan binaan Inggris bersama Amerika Serikat. Kedua negara itu juga terus memberi dukungan kepada ISIS," pungkasnya.

Tepat pada hari ini, Minggu (14/2/2016), ratusan personel gabungan, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polisi, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), menggeruduk kawasan prostitusi tersebut dan memberikan surat peringatan.

Pantauan Warta Kota, berbondong-bondong pihak Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara bersama satuan keamanan gabungan lainnya menggeruduk Kawasan Kalijodo.

Terpantau Kapolsek Penjaringan, AKBP Ruddi Setiawan, dan Walikota Jakarta Utara, Rustam Effendi memantau lokasi yang terbilang menyeramkan akan keberadaan premanisme tersebut. Sepanjang Jalan Kepanduan II tersebut, satu persatu club, Pub, kafe, disatroni petugas gabungan.

Adapun beberapa kisah Kalijodo yang harus Anda ketahui adalah sebagai berikut:

Pertempuran Antarmafia di Kalijodo 14 Tahun Silam, Ratusan Rumah Terbakar

SAAT  ini kawasan prostitusi dan judi Kalijodo, Jakarta Utara, tengah bergejolak menyusul rencana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang akan menggusurnya.

Sejenak mari kita kilas balik soal kawasan yang pernah rusuh sekitar 14 tahun lalu ini.

Hari itu Jumat, 22 Februari 2002, kerusuhan terjadi di kompleks perjudian dan prostitusi ilegal di Kalijodo, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Dalam pemberitaan harian Kompas, Sabtu 23 Februari 2002 disebutkan bahwa kerusuhan melibatkan dua kelompok.

Mereka saling serang sehingga tiga orang luka berat karena dibacok.

Dalam peristiwa yang berlangsung pukul 02.30 sampai pukul 07.30 itu, 225 bangunan terbakar.

Kerusuhan berawal dari perkelahian kecil yang diawali lempar-lemparan botol di antara dua pihak di ruas Jalan Bidara Raya antara Gang Kambing dan Gang Mabes.

Lempar-lemparan itu sempat berhenti sebentar.

Akan tetapi, ketika listrik mati, yang terjadi justru pertarungan yang diikuti pembakaran.

Kisah Dua Kelompok Paling Berkuasa di Kalijodo

TERCATAT, 225 rumah terbakar. Tiga korban bacok dirawat di rumah sakit. Mereka juga ditetapkan sebagai tersangka.

Selain ketiga orang tersebut, terdapat delapan tersangka lain yang diduga menjadi pemicu pertikaian. Semuanya ditahan.

Polisi menyita tujuh tombak besi, dua bambu runcing, satu besi panjang, badik, serta sejumlah pedang dan katana samurai.

Dua kelompok paling berkuasa

Ada dua kelompok yang selama ini dikenal menguasai dan memiliki pengaruh kuat di kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara.

Dua kelompok ini adalah kelompok Bugis dan Mandar.

Dalam bukunya, Geger Kalijodo, Krishna Murti, yang kini dikenal sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan pangkat Komisaris Besar, menuturkan, walaupun sama-sama berasal dari Sulawesi Selatan, kelompok Bugis dan Mandar memiliki latar belakang kultural yang berbeda.

"Mereka mempunyai kepercayaan dan keyakinan agama serta politik yang tak seragam," kata Krishna.

Menurut Krishna, perbedaan itu tidak lepas dari ikatan kekerabatan dan kelompok keluarga masing-masing.

Krishna menilai perbedaan sosio kultural ini masih mereka bawa saat sudah berada di perantauan, dalam hal ini Jakarta.

"Seperti perantau dari daerah lain, Jakarta juga menjadi tempat hidup mereka yang kedua, setelah tanah kelahiran," ujar Krishna.

Mengapa Mereka Bertikai ?

KOMBES Krishna Murti, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyebut dalam sejarahnya, kelompok Bugis dan Mandar tidak memiliki akar konflik.

Namun, situasi tersebut tak terjadi saat keduanya berada di tanah perantauan.

Menurut Krishna, di Kalijodo, persaingan hidup dan tuntutan untuk tetap eksis membuat kelompok Bugis dan Mandar harus bersaing untuk dapat memperebutkan sumber daya kehidupan.

Krishna mengatakan perjudian memicu kelompok Bugis dan Mandar untuk saling bertarung.

"Mereka inilah jagoan-jagoan yang berkuasa atas lahan-lahan kosong di bantaran Kanal Banjir Barat maupun Kali Angke yang mereka bangun sebagai lapak judi," tutur Krishna.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Saud Usman Nasution mengungkapkan pihaknya mengendus banyak paham-paham ekstrim dan cenderung mengarah pada terorisme.

Seperti dikutip dari batampos, Minggu (14/02), Usman menyebutkan bahwa sel-sel penyebaran paham terorisme itu terus tumbuh kembang. Indikasi itu terlacak dari dunia maya. Baik itu melalui laman perambah digital (website) maupun melalui media sosial. Selain itu juga ada dari laporan masyarakat.

"Jelas, kami rutin memantau lewat keterampilan teknologi dan informasi (IT), dan ada banyak," kata Komjen Pol Saud Usman Nasution usai mengisi acara Seminar Nasional dan Rapat Kerja Cabang GP Ansor Kota Batam di Harmoni One Hotel Batamcenter, Batam, Sabtu (13/2).

Saud jelaskan selama ini sudah ada laporan-laporan yang masuk terkait indikasi paham-paham radikal tersebut di Batam. "Kita melihat potensi-potensi itu, di mana mereka ada kita ikuti (pantau) terus," kata mantan Kepala Datasemen Khusus 88 Anti Teror tersebut.

Sayangnya, Saud tak merinci nama-nama sel jaringan teroris yang potensinya sudah terendus di Batam itu. Namun, dia mengungkap beberapa ciri kelompok atau orang yang berpotensi menyebarkan paham radikal.

Antara lain, lebih sering bersikap eksklusif dan tidak mau bergaul, dan juga suka mengkafirkan pihak lain yang tak sepaham dengannya. "Waspada juga jika putra-putri kita mulai ada keanehan (mengikuti paham atau ajaran tertentu)," kata dia.