Khatib shalat Jumat Tehran, mengatakan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) dan pencabutan sanksi merupakan sebuah kesuksesan besar akibat resistensi dan dukungan rakyat.

Ayatullah Ahmad Khatami dalam khutbahnya, memaparkan masalah penutupan berkas nuklir Iran dan pencabutan sanksi. Ia mengapresiasi kerja keras presiden, menteri luar negeri dan tim negosiasi nuklir untuk menutup berkas nuklir dalam kerangka kepentingan bangsa Iran.

“Perjanjian nuklir Iran dan Kelompok 5+1 meskipun bukan kesepakatan yang sempurna, tapi telah memenuhi tuntutan Republik Islam yaitu penghapusan sanksi ekonomi dan pengakuan resmi hak nuklir Iran,” tambahnya.

Menanggapi sanksi baru Amerika Serikat setelah Presiden Barack Obama menandatangani perintah penghapusan sanksi-sanksi sebelumnya, Ayatullah Khatami menandaskan Amerika masih tetap Amerika yang sebelumnya dan Iran perlu mewaspadai tipu dayanya dalam implementasi JCPOA.

“JCPOA tidak boleh dianggap sebagai kemurahan hati AS. Negara itu akan selalu menjadi musuh Iran dan sama sekali tidak boleh mempercayai musuh, karena mereka senantiasa marah atas kemajuan bangsa Iran dan gembira atas kegagalan Republik Islam,” jelas Ayatullah Khatami.

Di bagian lain khutbahnya, Ayatullah Khatami berbicara tentang pemilu parlemen dan Dewan Ahli Kepemimpinan Iran yang akan digelar pada 26 Februari mendatang. Ulama berpengaruh ini menegaskan, semua tanggung jawab dan jabatan di Republik Islam mulai dari kepemimpinan sampai anggota parlemen merupakan amanah politik.

Menurutnya, orang-orang yang telah ditolak kelayakannya oleh Dewan Garda Konstitusi, tapi tidak menerima keputusan itu dan mengklaim ada kecurangan, mereka adalah orang-orang yang tidak amanah dan tidak layak menjadi wakil bangsa Iran.

Ia juga menyarankan para pejabat Dewan Garda Konstitusi Iran untuk bertindak sesuai undang-undang dalam proses verifikasi kelayakan para calon dan tidak perlu takut terhadap celaan dan kritik yang tidak pada tempatnya.

“Pasal 99 Undang-Undang Dasar Iran memerintahkan Dewan Garda Konstitusi untuk mengawasi pemilu dan lembaga itu berhak melakukan pengawasan persetujuan sesuai dengan konstitusi. Jadi, para calon yang ditolak kelayakannya punya hak konstitusional untuk protes dan juga tidak ada klaim bahwa Dewan Garda Kontitusi terbebas dari kesalahan,” ujarnya.

Di bagian akhir, Ayatullah Khatami mengapresiasi langkah Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran dalam menahan marinir AS, yang memasuki wilayah perairan Iran.

Amerika Serikat dan Perancis sedang bersiap untuk menggelar operasi militer di Libya dengan alasan meningkatnya kekacuan di negara itu.

Situs koran ad-Diyar Lebanon, Ahad (10/1/2016) melaporkan, AS dan Perancis telah memberitahu pemerintah Aljazair bahwa operasi militer dengan melibatkan negara-negara Barat akan dilakukan di Libya untuk memerangi kelompok ISIS.

Washington dan Paris juga sudah meminta Aljir untuk melakukan kerjasama intelijen sehingga jumlah korban sipil dapat dikurangi.

Setelah serangan teror di Paris pada November 2015, Presiden AS dan Perancis menugaskan dinas-dinas intelijen mereka untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas ISIS di Libya sebagai persiapan serangan.

Keputusan untuk melakukan serangan militer di Libya dibuat selama pertemuan Barack Obama dan Francois Hollande.

Sementara itu, para pengamat politik di Libya mengatakan bahwa intervensi militer Barat di negara itu akan memperburuk krisis Libya dan operasi lebih lanjut akan menghancurkan negara tersebut.

Gedung Putih kembali menekankan tekad Presiden Amerika, Barack Obama untuk menutup penjara Guantanamo.
Seperti dilaporkan Press TV, Denis McDonough, kepala Gedung Putih Ahad (10/1) dalam wawancaranya dengan televisi Sky News mengatakan, Barack Obama pertama-tama akan menyerahkan rencana penutupan penjara Guantanamo kepada Kongres.

McDonough menambahkan, jika Kongres AS menolak prakarsa Obama dalam kasus ini, maka presiden akan mengambil langkah lain untuk menutup penjara tersebut.

Obama saat kampanye pemilu presiden tahun 2008 telah berjanji akan menutup penjara Guantanamo. Namun demikian upaya Obama untuk memenuhi janjinya tersebut gagal karena penentangan Kongres.

Penjara Guantanamo didirikan setelah peristiwa 11 September 2001 untuk memenjarakan para tersangka teroris. Saat ini, masih terdapat 100 tahanan yang mendekam di penjara tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB mengecam serangan jet-jet tempur Arab Saudi ke rumah sakit milik organisasi Dokter Lintas Batas di Yaman.

Kantor berita Sputnik (10/1) melaporkan, Ban Ki-moon, Sekjen PBB, Ahad (10/1) dalam satu pernyataan mengecam serangan ke rumah sakit milik organisasi Dokter Lintas Batas di Saada, Utara Yaman.

Ban Ki-moon juga mengkhawatirkan minimnya akses rakyat Yaman terhadap layanan kesehatan.

Sekjen PBB kembali mendesak diberlakukannya gencatan senjata di Yaman dan penyelesaian krisis di negara itu lewat dialog.

Organisasi Dokter Lintas Batas, Ahad (10/1) mengkonfirmasikan serangan jet-jet tempur Saudi ke rumah sakit milik organisasi itu di Utara Yaman.

Akibat serangan jet tempur Saudi itu, empat orang tewas dan sejumlah lainnya luka-luka.

Ini adalah serangan ketiga terhadap rumah sakit milik organisasi Dokter Lintas Batas di Yaman dalam tiga bulan terakhir.

Masyarakat Jerman meluncurkan sebuah petisi online untuk melarang Donald Trump, bakal calon presiden AS dari Partai Republik masuk ke negara itu.

Petisi tersebut merupakan respon atas komentar Trump agar seluruh Muslim dilarang masuk ke Amerika. Sejauh ini 35.000 warga Jerman telah menandatangani petisi untuk melarang Trump.

Sebelum Jerman, 500 ribu warga Inggris juga menyetujui sebuah petisi untuk melarang Trump masuk ke negara mereka. Petisi itu rencananya akan dibahas di parlemen Inggris dalam beberapa hari mendatang.

Sementara itu, seorang anggota parlemen Jerman menyerukan agar Trump dilarang memasuki negara itu, dengan alasan komentarnya yang menyerang Muslim.

Dieter Janecek, anggota Partai Hijau Jerman, mengatakan kepada majalahSpiegel bahwa komentar Trump terhadap kelompok minoritas dan pengungsi bisa merupakan tindak pidana penghasutan kebencian.

Trump juga mengusulkan kepada pemerintah AS agar melarang para pengungsi memasuki negara itu. Ia baru-baru ini juga mengomentari serangkaian serangan seksual yang terjadi di kota Cologne pada malam tahun baru.

Dalam Tweetnya, Trump menulis bahwa rakyat Jerman sedang menghadapi serangan besar-besaran pengungsi yang diperbolehkan masuk ke negara mereka.

Deputi Perdana Menteri Belgia menekankan penghentian eskpor senjata negara itu ke Arab Saudi.

Sebagaimana dilaporkan situs berita RTL, Ahad (10/1) Kris Peeters, Deputi PM Belgia mengatakan, pada situasi seperti sekarang ini dan dengan memperhatikan kondisi kawasan, ekspor senjata ke Saudi tidak boleh dilanjutkan.

Peeters juga menyinggung soal peristiwa terbaru di Timur Tengah dan hubungan Iran-Saudi.

"Pemerintah federal Belgia harus mengambil tindakan dengan memperhatikan kompetensi," ujarnya.

Namun, pada saat yang sama Deputi PM Belgia tidak secara langsung berbicara tentang pemutusan hubungan dagang antara Saudi dan Belgia.

Pekan lalu, pasca eksekusi mati Syeikh Nimr Baqir Al Nimr, ulama Syiah terkemuka Saudi dan demonstrasi di depan Kedutaan Besar Saudi di Tehran, Riyadh memutus hubungan dengan Tehran.

Kementerian Pertahanan Rusia mengabarkan peluncuran rudal-rudal balistik lintas benua negara itu pada tahun 2016.

Kantor berita Ita Tass (10/1) melaporkan, Kemenhan Rusia mengumumkan, Pasukan Rudal Strategis Rusia, akan melakukan 16 peluncuran rudal balistik lintas benua untuk tahun 2016.

Menurut laporan itu, intensitas peluncuran rudal uji coba, pada tahun 2017 harus ditambah. Di tahun yang sama, Pasukan Rudal Strategis Rusia dijadwalkan melakukan 100 latihan taktis dan khusus.

Selain itu, pasukan Rusia juga akan melakukan latihan komando dan ketentaraan. Pelatihan untuk meningkatkan kesiapan dalam kondisi sulit juga akan digelar.

Kemenhan Rusia mengatakan, siaga militer sudah disiapkan dalam level tertinggi operasi, meliputi lebih dari 40 divisi rudal dan setiap bagian pelatihan tahun 2016 akan mendapat pelatihan yang cukup.

Pada tahun 2016, Pasukan Rudal Strategis Rusia akan melanjutkan pemeriksaan hal-hal yang mungkin terjadi dalam kesiapan tempur mereka.

Kepolisian Jerman mengatakan jumlah kekerasan selama perayaan Tahun Baru 2016 di Kota Cologne mencapai 516 kasus, termasuk 40 persen yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

Seperti dilansir AFP, polisi Jerman pada hari Ahad (10/1/2016) menyatakan bahwa 19 tersangka berada di bawah penyelidikan dan seorang pria Maroko (19 tahun) ditangkap atas tuduhan pencurian.

Menurut keterangan polisi Cologne, mereka yang dicurigai melakukan kekerasan selama perayaan Tahun Baru di dekat stasiun kereta api kota kebanyakan pencari suaka dan imigran dari Afrika Utara.

Skala serangan Cologne mendapat sorotan media-media dunia dan membuat Kanselir Jerman Angela Merkel mengecam tindakan tersebut.

Program lawatan Menteri Luar Negeri Jerman, Frank Walter Steinmeier ke Arab Saudi menuai reaksi dan protes keras dari berbagai partai di negara ini.

Koran Welt Jerman melaporkan, Frank Walter Steinmaeier dalam waktu dekat dijadwalkan berkunjung ke Arab Saudi dan mengingat eksekusi mati besar-besaran di Riyadh serta krisis di kawasan, rencana tersebut memicu kritik luas di pemerintah Berlin.

Partai Sosialis Kristen Jerman mengkritik keras rencana kunjungan Meier ke Arab Saudi dan pertemuan dengan Raja Salman bin Abdulaziz.

Norbert Röttgen, ketua Dewan Hubungan Luar Negeri di parlemen Jerman terkait hal ini menandaskan, mengingat aksi eksekusi besar-besaran di Arab Saudi, lawatan Meier ke negara ini tidak dapat dibenarkan.

Armin Laschet, wakil ketua partai Sosialis Kristen juga mengkritik keras Steinmeier dan mengatakan, mengingat aksi eksekusi luas di Arab Saudi dan pelanggaran HAM di negara ini, maka lawatan tersebut harus dibatalkan.

Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan, sanksi Barat terhadap Moskow pasca transformasi Ukraina adalah keputusan bodoh dan merugikan, namun juga membawa sisi positif bagi Rusia.

Menurut laporan Itar-Tass, Senin (11/1) Putin saat diwawancarai Koran Bild cetakan Jerman menyatakan, reaksi Barat terkait transformasi Ukraina dan aneksasi Crimea oleh Rusia adalah keliru dan tujuannya untuk meredam laju Moskow, bukannya mendukung Ukraina.

Ia mengatakan, Barat seharusnya berpikir soal kemajuan bersama dan memerangi beragam isu yang dihadapi kedua pihak, bukannya menjatuhkan sanksi.

Putin mengakui, sanksi memiliki dampak negatif bagi perekonomian Rusia, khususnya bagi perusahaan negara ini yang bergerak di pasar finansial global.

Presiden Rusia di bagian lain wawancaranya seraya mengisyaratkan eskalasi terorisme di dunia mengatakan, Rusia menuntut kerjasama internasional dalam memerangi fenomena terorisme.

Ia juga menuding Barat terlibat dalam krisis global yang berujung pada maraknya terorisme.

"Dunia menghadapi ancaman kolektif dan Kami meminta seluruh negara baik di Eropa maupun belahan dunia lainnya menyatukan upaya mereka guna memerangi segala bentuk ancaman," ungkap Putin.

Di kesempatan tersebut, Putin juga memprotes meluasnya Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ke perbatasan Rusia pasca tumbangnya Uni Soviet di tahun 1991 serta program anti udara Amerika Serikat. "Meluasnya NATO memicu krisis internasional," tandas Putin.