Kementerian Luar Negeri Turki mengabarkan penarikan pasukan negara itu dari wilayah Irak.

Kantor berita Perancis (19/12) melaporkan, Kemenlu Turki, Sabtu (19/12) mengumumkan, langkah penarikan pasukan itu dilakukan untuk menjawab permintaan Barack Obama, Presiden Amerika Serikat yang disampaikan kepada Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki.

Kemenlu Turki dalam pernyataannya juga mengakui mengirim pasukan ke Irak tanpa koordinasi pemerintah pusat Baghdad.

Ankara mengaku bermaksud melanjutkan proses penarikan pasukan negara itu dari Irak.

Ketegangan Turki-Irak muncul dua pekan lalu setelah masuknya pasukan Turki beserta perlengkapan militer berat ke wilayah Irak.

Mereaksi langkah Turki itu, Irak, Jumat lalu mengadukan masalah tersebut ke Dewan Keamanan PBB.

Perdana Menteri Turki menekankan bahwa kebijakan negaranya terkait dengan Irak tidak akan berubah.

Ahmet Davutoglu dalam pidatonya di Istanbul, Sabtu (19/12/2015) mengatakan, Turki komitmen dengan sikap berprinsipnya dalam mendukung integritas teritorial dan persatuan Irak.

Ia menambahkan, Turki melanjutkan sikap tegas dan upayanya untuk mendukung persatuan negara-negara tetangga dan pembersihan wilayah dari keberadaan kelompok-kelompok teroris.

Davutoglu menjelaskan, ketidakmampuan pemerintah dan Angkatan Bersenjata Irak dalam menghadapi serangan kelompok teroris Takfiri ISIS dan jatuhnya kota Mosul, kota terbesar negara ini, telah menunjukkan pentingnya kerjasama dan dukungan internasional kepada Irak untuk memerangi ancaman tersebut.

Klaim PM Turki terkait dukungannya kepada integritas teritorial Irak dilontarkan ketika pemerintah Ankara telah melanggar kedaulatan negara Arab ini dengan mengirim pasukan ke dekat kota Mosul dengan dalih melatih pasukan Peshmerga.

Pemerintah Baghdad memprotes tindakan ilegal tersebut dan menuntut Ankara untuk segera menarik kembali pasukan Turki dari utara Irak.

Pemerintah India mengkonfirmasi keputusannya untuk membeli lima sistem pertahanan rudal S-400 Rusia dan akan memasangnya di perbatasan bersama dengan Pakistan.

Seperti dikutip laman Tasnimnews, Ahad (20/12/2015), penempatan sistem pertahanan rudal S-400 Rusia akan menelan biaya milyaran dolar dan tiga dari sistem tersebut akan dipasang di wilayah perbatasan India dengan Pakistan, sementara dua sistem lagi di perbatasan timur dengan Cina.

Sistem rudal S-400 Rusia memiliki kemampuan untuk menembak jet tempur, rudal dan drone hingga jarak 400 kilometer. Para pengamat pertahanan India menilai kepemilikan sistem pertahanan rudal Rusia akan “mengubah permainan” di kawasan.

Selain itu, India juga berniat menandatangani kontrak pembelian pesawat tempur Rafale buatan Perancis senilai lima milyar dolar.

Taliban Pakistan menyatakan penolakannya terhadap Abu Bakr al-Baghdadi, pemimpin kelompok teroris ISIS sebagai khalifah kaum Muslim dan sama sekali tidak menerima kepemimpinannya.

Sebagaimana dilaporkan IRNA, Ahad (20/12/2015), Taliban dalam satu pernyataannya mengumumkan bahwa Abu Bakr al-Baghdadi hanya diterima oleh sebuah kelompok kecil dan klaimnya tentang kekhalifahan tidak berdasar.

Taliban Pakistan dan Afghanistan tidak menerima ideologi dan pemikiran kelompok teroris ISIS. Akibat perpecahan internal di tubuh Taliban Afghanistan dalam beberapa bulan terakhir, akhirnya muncul kekhawatiran bahwa beberapa anasir Taliban mungkin telah bergabung dengan ISIS.

Media-media mengabarkan pengumuman resmi kesepakatan Turki dan rezim Zionis Israel membangun jalur pipa gas musim semi tahun depan.

Fars News (20/12) melaporkan, situs Natural Gas Europe, Ahad (20/12) menulis, "Seiring dengan dijatuhkannya sanksi Rusia atas Turki, pemerintah Ankara bermaksud membangun jalur pipa gas dengan Israel musim semi 2016, untuk memenuhi kebutuhan gasnya."

Mengutip surat kabar Haberturk, situs itu menambahkan, "Turki dan Israel saat ini sedang berunding untuk memasok gas lewat jalur pipa gas di wilayah Laut Mediterania."

Jalur pipa gas sepanjang 550 kilometer yang menuju kota pelabuhan Mersin, Turki itu terletak di Selatan negara tersebut dan di pesisir pantai Timur Laut Mediterania.

Surat kabar Haberturk memberitakan, "Dengan adanya proyek ini, Ankara berharap bisa mengimpor gas dari Israel sampai tahun 2019 mencapai 30 milyar meter kubik gas pertahunnya."

Biaya yang diusulkan Israel kepada Turki untuk setiap meter kubik gas adalah 199 dolar dan dinilai sebagai harga yang sesuai bagi Ankara.

Juru Bicara Partai Keadilan dan Pembangunan Turki, AKP mengatakan, pemerintah dan rakyat Israel adalah sahabat Turki, dan Ankara hanya bermasalah dengan beberapa langkah Tel Aviv.

IRNA (20/12) melaporkan, Omer Celik, Jubir AKP, Ahad malam setelah menghadiri pertemuan Dewan Eksekutif dan keputusan AKP dalam sebuah konferensi pers menyinggung berita-berita terkait normalisasi hubungan Ankara-Tel Aviv.

Ia menuturkan, "Sampai sekarang belum ditandatangani kesepakatan apapun, namun draf kesepakatan sedang dibahas oleh kedua belah pihak."

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu mengkonfirmasi dimulainya perundingan Turki dan Israel untuk memulihkan hubungan.

Ia mengatakan, "Negosiasi di tingkat pakar terkait mekanisme realisasi tuntutan-tuntutan Turki dan Israel guna menormalisasi hubungan yang tepat, masih berlanjut."

Media-media Turki, Kamis lalu mengabarkan kesepakatan Ankara-Tel Aviv untuk menyelesaikan masalah penyerangan militer Turki ke kapal bantuan kemanusiaan Gaza yang menewaskan sembilan warga Turki.

Kesepakatan itu menyebutkan, kedua pihak akan memulihkan kembali hubungan diplomatiknya.

Polisi Turki dalam upayanya membubarkan ratusan demonstran, menembakkan gas air mata kepada para demonstran.

Seperti diberitakan ISNA, polisi anti huru-hara Turki menembakkan gas air mata ke demonstran yang memprotes larang lalu lalang di wilayah tenggara negara ini di jalan-jalan Istanbul dan di dekat sebuah bundaran di kota tersebut. Aksi polisi Turki mengakibatkan sejumlah demonstran menderita luka-luka.

Sementara itu, militer Turki pekan lalu melancarkan opeasi luas di wilayah tenggara yang dihuni oleh etnis Kurdi.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menyatakan, selama milisi bersenjata Partai Buruh Kurdi (PKK) belum dihancurkan, operasi ini akan terus dilanjutkan.

Miilter Turki mengumumkan selama operasi yang dilancarkan enam hari, sebanyak 110 milisi PKK terbunuh.

Berbagai media menyatakan, sejumlah kota Kurdi di tenggara Turki secara praktis menjadi basis militer dan kondisi perang diberlakukan di wilayah tersebut.

Departemen Luar Negeri Malaysia memprotes resolusi parlemen Eropa terkait berbagai isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Kuala Lumpur.

Menurut laporan IRNA, Deplu Malaysia Senin (21/12) di statemennya saat mereaksi resolusi parlemen Eropa menyatakan, keputusan dan penilaian sepihak di resolusi terbaru yang rilis parlemen Eropa terkesan tergesa-gesa dan hal ini patut disayangkan.

Pemerintah Malaysia di statemennya menilai komitmen dengan kebebasan beragama, perpendapat dan kebebasan demonstrasi yang telah dijelaskan dalam undang-undang dasar negara ini.

Parlemen Eropa Kamis lalu meratifikasi resolusi terkait beragam isu HAM dan meminta Malaysia menghapus draf undang-undang Dewan Keamanan Nasional (NSC) dari agenda kerjanya serta membatalkan peraturan anti kerusuhan yang diratifikasi tahun 1948.

Sejumlah anggota parlemen Malaysia dan organisasi HAM menyebut undang-undang ini terlalu keras yang hanya dimiliki oleh pemerintahan despotik dan di sisi lain, kekuasaan hanya difokuskan pada perdana menteri.

Berdasarkan undang-undang ini, sosok pribadi perdana menteri menjadi penentu wilayah keamanan negara saat mendapat ancaman nasional. Di wilayah ini, pejabat pemerintah juga memiliki wewenang melakukan penangkapan dan interogasi tanpa harus mengantongi izin atau instruksi.

Ledakan bom kembali dilaporkan melanda Filipina Selatan. Insiden ini mengakibatkan 12 tentara Filipina menderita luka-luka.

Menurut laporan Xinhua, Filemon Tan, juru bicara militer Filipina di kesatuan Mindanao Barat menandaskan, menyusul pendudukan sebuah pos kelompok Abu Sayyaf di desa Macalan dan kota al-barka di Provinsi Basilan, Filipina selatan pada hari Ahad (20/12) sebanyak 12 militer terluka saat menggelar operasi pembersihan.

Tan menambahkan, sebuah bom yang dipasang milisi Abu Sayyaf meledak saat operasi pembersihan.

Juru bicara militer Filipina menambahkan, operasi luas yang dilancarkan militer pada beberapa hari sedikitnya berhasil menewaskan 26 anggota milisi Abu Sayyaf.

Kelompok teroris Abu Sayyaf yang dibentuk tahun 1990 hingga kini telah terlibat beragam kejahatan seperti penculikan, pengeboman dan pembunuhan di berbagai wilayah selatan Filipina.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan saat ini jumlah anak di Indonesia yang belum memiliki akte kelahiran mencapai sekitar 43 juta jiwa dari 86 juta anak.

"Jumlah tersebut merupakan data yang diperoleh dari Kementerian Sosial, kalau data panitia HKSN sendiri jumlahnya bisa mencapai 56 juta jiwa," katanya kepada wartawan seusai meninjau lokasi donor darah menyambut Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN), Sabtu (19/12).

Mensos mengatakan akte kelahiran merupakan hak dasar anak yang harus dimiliki oleh seorang anak. Oleh karena itu proses pemenuhan hak dasar tersebut harus dilakukan oleh semua pihak.

Kementerian Sosial menurut Mensos sudah melakukan penandatanganan Nota kesepahaman (MoU) dengan tujuh Kementerian dan Lembaga untuk percepatan pencatatan akte kelahiran anak. "Jadi pencatatan pernikahan dan akte kelahiran anak tersebut menjadi satu kesatuan untuk bisa memberikan perlindungan kepada warga khususnya kepada perempuan dan anak," ujarnya.

Mengenai kendala, menurut Survei Kementerian Sosial, ada di antara warga yang memang terlahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan, sehingga jumlahnya bisa sebanyak itu. "Ya kalau pernikahannya tidak dicatatkan tentu saja anak itu lahir tidak akan mendapatkan nomor induk kependudukan," katanya.

Disamping itu, orang tua dari anak yang telah lahir juga belum memiliki pengetahuan yang luas tentang bagaimana cara atau proses administrasinya, atau yang tidak memiliki dana yang cukup untuk memprosesnya.

Untuk memudahkan hal tersebut, Mensos mengatakan Kementerian Agama sudah memberikan biaya pernikahan yang gratis asalkan pasangan nikah mencatatkan namanya di kantor catatan sipil sehingga bebas dari pungutan biaya. Oleh karena itu Mensos mengharapkan agar Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2015 dapat menjadi puncak dari semua layanan sosial untuk lebih memaksimalkan akte kelahiran.