Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan, Republik Islam Iran melakukan semua upaya untuk menjaga keamanan dirinya.

Saeed Khatibzadeh, Senin (29/11/2021) dalam jumpa pers mingguannya ditanya tentang klaim terbaru Menteri Perang rezim Zionis Israel yang menuduh Iran menggunakan pelabuhan Chabahar dan Qeshm untuk melancarkan serangan drone.

Khatibzadeh mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu keamanan Iran, wilayah geografris Teluk Persia, dan sekitarnya."

Jubir Kemenlu Iran juga menyinggung statemen bersama Menlu Inggris dan Israel, dan menuturkan, "Langkah ini membuktikan bahwa sebagian negara  bukan saja tidak serius dalam perundingan, bahkan mereka berusaha menciptakan peluang agar perundingan ini berkepanjangan."

"Selain mendukung hak pasti rakyat Palestina, kami juga mengecam normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel, karena cita-cita Palestina tidak akan pernah dilupakan," pungkasnya. 

Perwakilan Rusia di Organisasi-organisasi internasional di Wina, mengabarkan pertemuan koordinasi tidak resmi di antara negara-negara anggota kesepakatan nuklir JCPOA, minus Iran dan Amerika Serikat.

Beberapa jam sebelum dimulainya perundingan nuklir Wina dengan agenda pencabutan sanksi Iran, Senin (29/11/2021), sebuah pertemuan tidak resmi digelar oleh anggota JCPOA.
 
Mikhail Ulyanov, Perwakilan Rusia di Organisasi-organisasi internasional di Wina, di akun Twitternya menulis, "Pertemuan koordinasi tidak resmi antara anggota JCPOA tanpa Iran dan AS, sudah dilaksanakan."
 
Menurut Ulyannov, tujuan pertemuan koordinasi tidak resmi ini sebagai persiapan pertemuan resmi Komisi Bersama JCPOA, dan pembukaan putaran ketujuh perundingan Wina.

Duta Besar Austria untuk Iran mengatakan, Iran dalam perkembangan terbaru di Afghanistan, memberikan bantuan yang sangat baik untuk mengevakuasi warga Austria dari Afghanistan, dan bantuan-bantuan Tehran selama krisis di Afghanistan, mendapat pujian dari masyarakat internasional.

Stefan Scholz, Senin (29/11/2021) menyampaikan terimaskasih atas bantuan Iran terhadap warga Austria di Afghanistan. Menurutnya, Iran selama lebih dari 40 tahun menampung imigran Afghanistan, dan memberikan dukungan yang baik di bidang ini.

Dalam kunjungan ke Kamar Dagang Khorasan Razavi di kota Mashhad, Dubes Austria juga berharap hubungan ekonomi negaranya dengan Republik Islam Iran dapat dipulihkan.

"Untuk pertama kalinya saya berkunjung ke Mashhad, saya sangat menikmati kunjungan ke tempat-tempat suci, pusat pariwisata dan berdialog dengan pelaku usaha kota ini. Mashhad adalah kota dengan kapasitas yang luas, dan kami berminat untuk mengenal kapasitas kota ini, dan Provinsi Khorasan Razavi, terutama di bidang ekonomi," paparnya.

Scholz menegaskan, "Saya berharap perundingan Iran dan Kelompok 4+1 di Wina, mengalami kemajuan cepat, dan membuahkan hasil optimal yang menguntungkan kedua pihak, sehingga kita bisa menyaksikan kembali peningkatan hubungan Iran-Austria di berbagai bidang terutama ekonomi dan perdagangan." 

Wakil Sekjen Hizbullah Lebanon mengatakan, masalah pembebasan Palestina hanya soal waktu. Palestina adalah sebuah poros yang jika ia tenang dan bebas, maka seluruh kawasan akan bebas.

Syeikh Naim Qassem, Sabtu (27/11/2021) seperti dikutip situs Al Ahed News menuturkan, "Jatuhnya rezim Zionis adalah hal yang pasti, hanya masalah waktu saja, dan legitimasi rezim ini mustahil dengan adanya perlawanan."
 
Kepada para pejuang Palestina, Syeikh Naim Qassem berkata, "Ketahuilah bahwa Hizbullah bersama Anda, dan kami yakin akan kemenangan."
 
Menurutnya, ratusan protes terhadap Hizbullah yang terdengar di Lebanon, dan kawasan disebabkan karena Hizbullah berada di front perlawanan bersama Palestina, dan berdiri untuk membebaskan tanah air serta kemanusiaan.
 
Ia menambahkan, protes-protes ini pada kenyataannya merupakan refleksi dari strategi Amerika Serikat, dan negara-negara yang menormalisasi hubungan dengan Israel, dan tidak berpengaruh pada Hizbullah.
 
"Mereka ini, karena mendapatkan bantuan dari AS dan beberapa negara Teluk Persia, sekarang menentang senjata Hizbullah, dan menyampaikan usulan menyesatkan terkait pemilu, akan tetapi pemilu akan menunjukkan batas serta kapasitas mereka kelak," pungkasnya. (

Komandan Angkatan Laut Militer Iran mengatakan angkatan laut strategis militer Republik Islam perlu meningkatkan kemampuannya di tiga sektor.

Laksamana Muda Shahram Irani melakukan wawancara dengan kantor berita Tasnim pada Minggu (28/11/2021) bertepatan dengan Hari Angkatan Laut Militer Iran.

"Angkatan laut harus beroperasi di tiga bidang utama yaitu bawah permukaan, permukaan, dan udara. Untuk itu, peralatan angkatan laut harus dibagi ke dalam tiga bidang utama ini," tambahnya.

Dia juga mengungkapkan rencana untuk memperkuat kemampuan udara angkatan laut dengan drone-drone canggih.

"Drone juga harus efektif dalam operasi amfibi. Kami mencoba memanfaatkan drone berbasis laut dengan kemampuan operasional yang sesuai untuk memperluas jangkauan operasional dan dominasi intelijen kami,” kata Laksamana Muda Irani.

Berbicara tentang kehadiran Angkatan Laut Militer Iran di perairan internasional, Laksamana Muda Irani menuturkan pasukan kami juga membutuhkan kapal perusak kelas berat sehingga dapat hadir secara terus-menerus di perairan internasional.

Dia mengatakan pasukannya secara aktif melayari perairan bebas dan dalam kerangka hukum internasional.

"Pelanggaran hukum internasional dapat menciptakan masalah bagi negara mana pun di laut, tetapi Angkatan Laut Militer Iran, dengan memahami hukum internasional dan bahkan aturan-aturan lokal, telah mencegah munculnya konflik dan masalah apa pun bagi pasukannya di perairan internasional," kata Laksamana Muda Irani.

Imam Khomeini ra menetapkan tanggal 7 Azar (28 November) sebagai Hari Angkatan Laut Militer Iran untuk mengapresiasi pengabdian dan keberanian pasukan angkatan laut dalam membela negara. 

Salah satu media Inggris mengutip sejumlah sumber diplomatik mengklaim bahwa Amerika Serikat akan menggulirkan ide "kesepakatan sementara" dengan Iran jika perundingan Wina, gagal.

Reuters, Minggu (28/11/2021) melaporkan, "Negara-negara adidaya dunia dan Iran, dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir tahun 2015 (JCPOA), hari Senin akan bertemu di Wina, tapi hanya sedikit dari mereka yang optimis akan kemajuan, pasalnya dalam upaya terbuka untuk menekan Barat, aktivitas nuklir Iran terus berlangsung."
 
Menurut Reuters, para diplomat mengatakan, waktu untuk menghidupkan kembali JCPOA sudah habis. Kesepakatan ini ditinggalkan oleh Amerika Serikat di masa Presiden Donald Trump, dan hal itu membuat Iran geram, serta membuat Inggris, Cina, Prancis, Jerman dan Rusia putus asa.
 
Media Inggris ini melanjutkan, jika perundingan Wina tidak membuahkan hasil maka akan terbuka kemungkinan AS dan sekutunya meminta Iran menggelar pertemuan darurat dengan Badan Energi Atom Internasional IAEA bulan depan.
 
"Sebuah skenario yang disampaikan para diplomat adalah AS mengusulkan, selama kesepakatan permanen belum tercapai, maka perundingan akan dilakukan dengan Iran terkait sebuah kesepakatan sementara. Tapi ini akan memakan waktu lama, dan tidak ada jaminan bahwa Iran mau menerima usulan semacam ini," pungkasnya.

Mantan Perdana Menteri rezim Zionis Israel mengatakan, Israel tidak akan pernah menyerang fasilitas nuklir Iran, tujuan dari ancaman ini hanya untuk menakuti Amerika Serikat.

Ehud Olmert, Sabtu (27/11/2021) seperti dikuktip surat kabar Maariv menuturkan, Israel sampai kapan pun tidak akan pernah menyerang fasilitas nuklir Iran.
 
Ia menambahkan, seluruh persiapan dan langkah Israel yang diklaim untuk menyerang fasilitas nuklir Iran, sebenarnya hanya upaya menakut-nakuti AS, bukan untuk menciptakan kemampuan merusak program nuklir Iran.
 
Menurut mantan PM Israel, kabinet Zionis pimpinan Naftali Bennet memprotes program nuklir Iran, dan kebijakan-kebijakan semacam ini bisa memicu konflik dengan AS.
 
Olmert juga mengkhawatirkan statemen terbaru Naftali Bennett soal tidak adanya komitmen Israel atas kesepakatan apa pun yang mungkin dihasilkan antara Iran, dan negara-negara adidaya dunia.
 
"Benett sedang berlomba dengan Benjamin Netanyahu dalam mengeluarkan pernyataan-pernyataan ceroboh terkait program nuklir Iran," imbuhnya.
 
Ehud Olmert meminta PM Israel Naftali Bennett untuk melakukan dialog diplomatik yang tidak tergesa-gesa dengan Presiden AS Joe Biden, dan menghindari statemen-statemen permusuhan.
 
"Israel di hadapan tantangan-tantangan yang menentukan bagi dirinya, tidak bisa lepas dari Amerika Serikat," pungkasnya. 

Perdana Menteri rezim Zionis Israel Naftali Bennett mengumumkan bahwa Israel berada di ambang keadaan darurat karena peningkatan jumlah warga yang terinfeksi varian baru Virus Corona

Seperti dilansir Rusiya Al-Yaum, Naftali Bennett dalam sidang kabinet pada hari ini, Sabtu (27/11/2021) mengatakan bahwa virus yang tercatat untuk pertama kalinya di Afrika Selatan, adalah virus yang lebih menular dan lebih berbahaya daripada Delta.

PM Israel menambahkan, sejumlah warga Israel yang terjangkit Virus Corona jenis baru sangat menyedihkan.

Kekhawatiran rezim Zionis atas penyebaran varian baru Virus Corona muncul ketika rezim ini mengklaim sebagai pemimpin dalam vaksinasi dan perang melawan Corona, bahkan mantan PM Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel adalah juara vaksinasi dunia. 

Komisi Tinggi Pemilu di Irak Kamis (25/11/2021) mengumumkan penghitungan ulang di seluruh daerah pemilihan yang hasilnya diprotes telah selesai. Di statemen ini disebutkan, "Hasil penghitungan manual saat ini seratus persen sesuai dengan penghitungan elektronik."

Statemen ini telah memicu aksi demo luas warga Irak. Ribuan warga pada hari Jumat (26/11/2021) berkumpul di dekat Zona Hijau di Baghdad. Ada tiga tuntutan demonstran Irak.

Pertama, pembatalan hasil pemilu parlemen 10 Oktober. Dengan diumumkannya hasil pemilu parlemen dan pengesahan Komisi Pemilu Irak atas keabsahan hasil pemilu, tekad warga Irak untuk melanjutkan aksi demonya hingga dibatalkannya hasil pemilu semakin besar, karena para demonstran masih meyakini adanya kecurangan, khususnya manipulasi suara dan hasil pemilu yang diumumkan adalah palsu.

Kedua, proses hukum bagi pelaku pembunuhan para demonstran. Selama aksi demo menentang hasil pemilu, terjadi bentrokan antara aparat keamanan dan demonstran termasuk bentrokan pada 5 November lalu yang mengakibatkan sejumlah orang tewas dan terluka. Meski pemerintah Mustafa al-Kadhimi membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki insiden ini, tapi demonstran tidak percaya pada proses penyidikan tersebut dan meyakini pelaku pembunuh demonstran tidak akan diumumkan atau dihukum.

Pemilu di Irak
Ketiga, pencopotan dan pengusiran Utusan khusus PBB untuk Irak, Jeanine Antoinette Hennis-Plasschaert. Alasannya adalah Plasschaert dengan mengabaikan protes warga Irak, membenarkan hasil pemilu di negara ini. Dalam sebuah statemen intervensif terkait pemilu parlemen Irak, Plasschaert mengklaim bahwa seluruh pihak politik harus menerima hasil pemilu, dan ia memperingatkan dapak buruk dari pembatalan hasil pemilu.

Demonstran Irak meyakini bahwa utusan khusus PBB ini sekutu di kecurangan hasil pemilu. Oleh karena itu, komisi yang mengorganisir aksi demo di protesnya kemarin atas hasil pemilu terbaru di Irak seraya merilis statemen menyebut Plasschaert mitra utama atas munculnya kecurangan di pemilu Irak.

Poin lain adalah para penentang Plasschaert meyakini bahwa ia dengan sikapnya terkait hasil pemilu parlemen Irak, telah memperumit kondisi politik dan keamanan di negara ini, karena secara praktis selain menentang demonstran, ia sepakat atas eskalasi bipolar kubu pro dan anti hasil pemilu. Dengan demikian, Hadi al-Amiri, ketua Koalisi al-Fath Irak hari Jumat saat bertemu dengan Plasschaert seraya mengkritik sikapnya terkait pemilu, kepada utusan khusus PBB ini mengatakan, "Statemen dan sikap Anda telah memperumit kondisi pemilu dan merusak mekanisme politik."

Sepertinya pendekatan kubu pro hasil pemilu yang telah diumumkan adalah mengulur waktu dan mengikis demonstrasi, sementara kubu anti hasil pemilu semakin bertekad menentang hasil pemilu. Oleh karena itu, ada potensi besar munculnya kondisi bipolar atau dua kubu di pentas politik Irak dan bahkan terbentuknya sebuah kebuntuan politik di negara ini.

Kondisi ini bagi Irak yang tengah menghadapi beragam kesulitan khususnya di sektor ekonomi akan sangat mengkhawatirkan dan praktisnya memperuncing friksi antara rakyat dan pemerintah Irak. Sementara tingkat partisipasi warga di pemilu parlemen 5 Oktober lalu di Irak tercatat sebagai partisipasi terendah dalam lima pemilu terakhir dan hanya 41 persen warga yang berhak memilih berpartisipasi di pemilu parlemen Irak tersebut.

Hari Angkatan Laut (AL) Militer Republik Islam Iran jatuh pada tanggal 7 Azar atau tahun ini bertepatan dengan 28 November 2021. Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mohammad Bagheri dalam pesannya memperingatkan musuh-musuh revolusi Islam dan Republik Islam untuk menahan diri dari petualangan apa pun dan menjauhi melakukan kesalahan perhitungan.

"Tidak diragukan lagi, keamanan yang langgeng dan menyeluruh di perairan teritorial Iran dan kekuatan pencegah AL strategis Republik Islam dengan dua sayapnya yang luas di militer dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC/Pasdaran) yang telah membuat bangsa Iran bangga dan memiliki kepercayaan internasional dalam kapasitas dan pencipta keamanan mereka, adalah berkat bimbingan yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan dari Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata (Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei), dukungan dan doa yang baik dari rakyat Iran, kemauan dan upaya yang bijaksana, jujur, dan cerdas dari para pejuang di bidang strategis ini," kata Bagheri dalam pesannya pada hari Sabtu (27/11/2021) memperingati Hari AL Militer Republik Islam Iran.

Dia menambahkan, saya yakin bahwa kelanjutan dari proses yang agung dan bersejarah ini –setelah pelaksanaan misi navigasi yang berbahaya baru-baru ini di Samudra Atlantik dan penyelenggaraan latihan Agkatan Laut internasional bersama di Rusia, yang menunjukkan kekuatan dan inisiatif luar biasa dalam peristiwa-peristiwa besar dan yang digambarkan di masa depan– akan menjadi penjamin yang bersinar dan menifestasi Iran dan rakyat negara ini dalam situasi sulit dan krusial yang akan dihadapi.

Mayjen Mohammad Bagheri lebih lanjut memperingatkan musuh untuk menahan diri dari petualangan dan kesalahan perhitungan untuk membenarkan kehadiran yang tidak sah dan pembuat tidak aman mereka di kawasan, terutama di Teluk Persia dan Laut Oman, dan jika tidak, mereka akan menunggu api kemarahan dan keinginan untuk mengutuk mereka agar melarikan diri (keluar) dari kawasan tersebut.