Seorang anggota parlemen Irak di Komisi Pertahanan dan Keamanan mengatakan pasukan Amerika Serikat akan meninggalkan Irak mulai bulan depan.

Badr al-Zaidi, seperti dilansir IRNA, Kamis (16/9/2021), menambahkan penarikan pasukan AS dari Irak mengacu pada kesepakatan Baghdad-Washington dan dilakukan secara bertahap.

"Hingga 1 Januari 2022, tidak ada pasukan Amerika yang tersisa di Irak," ujarnya.

Mengenai operasi militer AS di Irak, al-Zaidi menjelaskan Amerika, sebagai anggota koalisi internasional anti-Daesh, akan melanjutkan serangan udaranya di Irak serta melatih dan memberi nasihat kepada pasukan Irak.

"Saat ini ada sekitar 2.500 tentara AS di Irak. Tidak jelas berapa banyak dari mereka akan tetap berada di Irak untuk melatih dan memberi nasihat kepada pasukan kami," ucapnya.

Dia mengatakan peralatan militer AS akan ditransfer dari Irak ke pangkalannya di negara-negara Arab lainnya.

Berdasarkan kesepakatan yang dicapai antara Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi dan Presiden Joe Biden, seluruh pasukan Amerika akan meninggalkan Irak pada 31 Desember 2021.

Rezim Zionis Israel telah menghabiskan biaya 31 juta dolar akibat pengerahan ribuan pasukan untuk mencari tahanan Palestina yang kabur dari penjara Gilboa.

Biaya tersebut diperkirakan akan terus bertambah karena dua tahanan Palestina masih buron, menurut situs Israel, Mako, Jumat (17/9/2021).

Dana operasional harian untuk mencari dua tahanan tersebut diperkirakan antara 10 hingga 20 juta shekel (mata uang rezim Zionis). Operasi pencarian yang melibatkan ribuan personel polisi dan militer Israel telah menelan biaya 100 juta shekel (sekitar 31 juta dolar).

Enam tahanan Palestina pada 6 September lalu berhasil melarikan diri dari penjara Gilboa di utara Palestina pendudukan melalui sebuah lubang yang mereka gali. Israel kemudian menerjunkan ribuan pasukan untuk mencari mereka dan sejauh ini telah menemukan empat orang.

Pasukan rezim Zionis masih melakukan operasi pencarian untuk menangkap dua tahanan lagi.

Pemerintah Prancis membatalkan sebuah acara perayaan bersama dengan Amerika Serikat yang dijadwalkan berlangsung di Washington.

Paris menganggap pelaksanaan acara tersebut sebagai lelucon setelah AS membentuk sebuah aliansi baru dengan Inggris dan Australia, yang tidak melibatkan Prancis.

Menurut surat kabar The New York Times, acara itu untuk memperingati 240 tahun pertempuran “Battle of the Capes 1781” yang akan diadakan di Kedutaan Besar Prancis di Washington dan juga di sebuah fregat Prancis di Baltimore, Maryland.

Seorang pejabat Prancis yang tidak ingin disebutkan namanya, berkata kepada The New York Times pada Kamis (16/9/2021) bahwa perayaan tersebut telah dibatalkan.

“Para perwira tinggi Angkatan Laut Prancis yang sudah tiba di Amerika untuk mengikuti perayaan itu akan kembali ke Paris,” tambahnya.

Menurutnya, perayaan ini bertujuan untuk memperkuat aliansi Amerika-Prancis, tetapi sekarang akan menjadi lelucon setelah ditandatanganinya sebuah pakta keamanan baru.

Para pemimpin AS, Inggris, dan Australia pada Rabu lalu, mengumumkan pembentukan sebuah pakta baru untuk kerja sama di bidang diplomasi, keamanan, dan militer di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Setelah pengumuman itu, pemerintah Australia memutuskan pembatalan kontrak pembelian kapal selam nuklir dari Prancis.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian menyebut pembatalan sepihak oleh Australia sebagai tikaman dari belakang. “Keputusan brutal, sepihak, dan tak terduga ini mengingatkan saya pada apa yang dulu dilakukan oleh Trump,” kata Le Drian. 

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian bertemu dengan Sergei Lavrov, mitranya dari Rusia di sela-sela KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Dushanbe, Tajikistan.

Dalam pertemuan hari Jumat (17/9/2021), Amir-Abdollahian menekankan pengembangan hubungan yang komprehensif dengan Rusia. Menurutnya, kedua negara perlu menyamakan pandangan terkait isu-isu regional khususnya Afghanistan.

Ia menganggap situasi saat ini di Afghanistan sudah rumit dan hal ini disebabkan oleh penarikan Amerika Serikat yang tidak bertanggung jawab dan memalukan. Ia menyalahkan pemerintah Washington atas situasi saat ini di negara tersebut.

Di pihak lain, Lavrov mengucapkan selamat kepada Amir-Abdollahian atas penunjukannya sebagai menlu baru Iran dan mengundangnya untuk berkunjung ke Moskow.

Perlu dicatat bahwa Iran menganggap solusi untuk masalah Afghanistan adalah membentuk pemerintahan yang inklusif yang melibatkan semua kelompok etnis. Tehran akan melanjutkan upaya untuk mendorong tercapainya tujuan ini.

Pada hari Kamis, para menlu Rusia, Cina, Pakistan, dan Iran bertemu di Dushanbe untuk membahas situasi di Afghanistan dan mendesak Taliban membentuk pemerintahan yang inklusif.

Para menlu negara-negara tetangga Afghanistan dan Rusia menyatakan tekad untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Afghanistan serta kawasan.

Republik Islam Iran secara resmi diterima sebagai anggota penuh Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) pada Jumat (17/9/2021).

Keputusan itu diumumkan pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-21 SCO yang diadakan di Dushanbe, Tajikistan. Selama ini, Iran berstatus sebagai anggota pengamat di organisasi itu.

Presiden Cina Xi Jinping, yang menghadiri KTT SCO di ibu kota Tajikistan secara virtual, mengumumkan bahwa Iran diterima sebagai anggota penuh Organisasi Kerja Sama Shanghai.

Dia meminta negara-negara anggota untuk bersatu dan tidak membiarkan negara lain menyerang anggota organisasi ini.

Perdana Menteri India Narendra Modi juga menyambut keanggotaan penuh Iran di SCO.

Sekarang SCO memiliki sembilan negara anggota yaitu Cina, India, Rusia, Iran, Kazakhstan, Kirgistan, Pakistan, Tajikistan, dan Uzbekistan.

Presiden Republik Islam Iran mengatakan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) dapat menjadi lokomotif bagi multilateralisme global.

Hal itu disampaikan Sayid Ebrahim Raisi dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi SCO di Dushanbe, Tajikistan, Jumat (17/9/2021).

"SCO menunjukkan dengan baik bahwa ia dapat menjadi kekuatan pendorong multilateralisme global dengan bersandar pada kapasitas ekonomi, politik, nilai-nilai, dan demografinya," ujarnya.

Dia menekankan bahwa kebijakan luar negeri Republik Islam Iran selalu didasarkan pada partisipasi aktif di organisasi-organisasi internasional, (mendukung) multilateralisme, dan menentang unilateralisme.

Kebijakan Iran, lanjut Raisi, berpijak pada keadilan, kerja sama, saling menghormati, dan pentingnya berperan konstruktif dalam menghadapi tantangan regional dan internasional.

Menurutnya, penguatan kerja sama bilateral, khususnya di bidang ekonomi, merupakan faktor penting untuk meningkatkan peran strategis SCO dalam perekonomian global.

Presiden Iran menyatakan bahwa hari ini dunia telah memasuki era baru, sementara hegemoni dan unilateralisme telah melemah. Tatanan dunia bergerak menuju multipolar dan redistribusi kekuasaan yang menguntungkan negara-negara independen.

"Saat ini, perdamaian dan keamanan dunia terancam oleh hegemoni dan tantangan-tantangan seperti terorisme, ekstremisme, dan separatisme. Sebuah ancaman yang menargetkan negara dunia, terutama anggota dan mitra SCO," jelasnya.

Raisi menegaskan bahwa memelihara dan memperkuat perdamaian di wilayah yang luas ini bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan.

"SCO dan semangat yang melandasinya yaitu rasa saling percaya, kepentingan kolektif, kesetaraan, konsultasi timbal-balik, keragaman budaya, dan pembangunan bersama merupakan sarana kunci untuk menjaga perdamaian di abad ke-21," pungkasnya.

Komandan Angkatan Laut Israel yang baru saja pensiun mengatakan militer rezim Zionis telah meningkatkan kegiatannya di Laut Merah untuk menghadapi ancaman Iran.

Jenderal Eli Sharvit dalam wawancara dengan Associated Press, menuturkan kegiatan Iran di laut lepas telah menjadi perhatian utama Israel. Angkatan laut dapat menyerang di mana pun yang diperlukan untuk melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan rezim Zionis.

"Rezim Israel akan melindungi kebebasan navigasinya di seluruh dunia,” kata Sharvit seperti dikutip laman Farsnews, Kamis (16/9/2021).

"Kegiatan angkatan laut rezim Zionis di Laut Merah telah meningkat secara eksponensial selama tiga tahun terakhir," ujarnya.

"Kami telah meningkatkan kehadiran kami di Laut Merah secara signifikan. Kami beroperasi di sana terus menerus dengan kapal utama yaitu fregat rudal dan kapal selam," ucap Jenderal Sharvit.

Dia mengklaim bahwa Israel telah mencegat banyak pengiriman senjata ke Hizbullah Lebanon. "Kami sangat waspada terhadap pengiriman senjata lintas laut, dan setiap ada pengiriman yang memuat senjata, kami akan bertindak,” katanya.

Sharvit mengatakan bahwa di sepanjang sisi selatan wilayah Palestina pendudukan, Hamas memiliki unit komando angkatan laut yang kecil namun tangguh. 

Militer rezim Zionis sedang membentuk sebuah unit yang disebut "lebah" untuk mencegah pasukan Hizbullah Lebanon menyusup ke wilayah Palestina pendudukan.

Surat kabar Haaretz melaporkan pada Jumat (17/9/2021) bahwa militer Israel sedang mencoba untuk membentuk unit cadangan yang disebut Dvora (bee) untuk menghadapi kemungkinan infiltrasi cepat Hizbullah ke daerah al-Jalil, Palestina pendudukan.

Situs media, Arab48 menyatakan bahwa unit tersebut akan beroperasi di bawah komando Divisi-91 Israel yang bertugas menjaga perbatasan dengan Lebanon. Jika terjadi perang, mereka akan bertindak sebagai pasukan reaksi cepat.

Unit Dvora ini beranggotakan ratusan personel dan kebanyakan dari mereka dipilih dari penduduk daerah al-Jalil. Para mantan anggota pasukan khusus dan pasukan infanteri rezim Zionis juga bergabung dengan unit ini.

Mereka akan dibekali senjata dan peralatan yang bisa disimpan di rumah masing-masing. Jika situasi darurat diumumkan, mereka harus segera hadir di lokasi kejadian dan mendukung pasukan yang bertugas di lapangan.

Haaretz juga mengklaim bahwa tentara Israel saat ini tidak mengkhawatirkan pencahnya perang dengan Hizbullah, karena Lebanon sedang dilanda krisis internal.

Namun, Tel Aviv akan menghadapi masalah dalam jangka panjang sebab Hizbullah memiliki lebih dari 70.000 rudal jarak jauh yang dapat menjangkau setiap target di Israel.

Sekjen Hizbullah Sayid Hassan Nasrallah menyambut baik pembentukan kabinet baru pemerintah Lebanon.

Nasrallah dalam pidatonya pada Senin (13/9/2021) malam, berterima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi pada pencapaian tersebut.

"Kami berterima kasih kepada Perdana Menteri sementara Hassan Diab atas kesabarannya dan kesediaannya memikul tanggung jawab yang diberikan padanya," ujarnya seperti dilaporkan televisi al-Mayadeen Lebanon.

Menurut sekjen Hizbullah, prioritas pemerintah baru harus menyelamatkan negara dari kehancuran, melakukan reformasi, dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat.

Nasrallah juga menyerukan solidaritas dan mempersilahkan pemerintahan baru bekerja sebelum pihaknya memberikan penilaian. 

Persiapan teknis, administrasi, logistik, dan promosi untuk menyambut tanker-tanker bahan bakar Iran di Lebanon, sudah dilakukan oleh Hizbullah.

Stasiun televisi Al Manar, Selasa (14/9/2021) melaporkan, rencananya 70-80 truk akan membawa bahan bakar diesel yang diimpor dari Iran oleh Lebanon, dan menempuh perjalanan 230 kilometer dari pelabuhan Baniyas di Suriah, ke Lebanon.
 
Hizbullah sudah menyiapkan acara penyambutan kedatangan truk-truk pengangkut bahan bakar Iran itu di Provinsi Bekaa, dan gerbang kota Baalbek selatan. Rencananya sejumlah banyak warga Lebanon, dan pemuka masyarakat Baalbek akan ikut dalam acara penyambutan ini.
 
Setelah itu stasiun-stasiun pengisian bahan bakar milik perusahaan Al Amana akan diisi penuh, kemudian seluruh lembaga yang rencananya akan mendapatkan bahan bakar gratis dari Iran, juga akan mendapat pasokan bahan bakar.
 
Lembaga-lembaga itu di antaranya adalah rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, perusahaan penyulingan air, Palang Merah Lebanon, pemadam kebakaran, dan perusahaan-perusahaan yang menyedot air tanah menggunakan generator.