Televisi Zionis melaporkan kebakaran besar di daerah utara rezim Zionis.

Jaringan media Israel, Kan Senin malam merilis sebuah video kebakaran besar di wilayah utara rezim Zionis, dan lima petugas pemadam kebakaran sedang memadamkan api besar di kota Maghar.

Kebakaran di wilayah pendudukan terjadi beberapa kali tahun ini, termasuk bulan lalu di wilayah utara Kiryat Shmona dan Al Quds timur.

Beberapa pemukiman di selatan wilayah pendudukan juga terbakar karena pengiriman balon api dari Gaza.

Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menyatakan akan terus mengirim balon pembakar dan tindakan perlawanan lainnya di perbatasan Gaza sampai rezim Zionis memenuhi komitmennya terhadap kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya.

Parlemen Lebanon memberikan suara mendukung kabinet baru yang diusulkan Perdana Menteri Najib Mikati.

Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri Senin (20/9/2021) malam mengatakan bahwa kabinet Najib Mikati telah meraih mayoritas 85 suara yang mendukung.

Parlemen Lebanon bersidang pada Senin malam dengan 100 anggota.

Lima belas anggota parlemen Lebanon menolak untuk memberikan mosi percaya pada pemerintah baru.

Pada 26 Juli 2021, Najib Mikati ditunjuk oleh Presiden Lebanon Michel Aoun untuk membentuk kabinet Lebanon, setelah Saad Hariri tidak berhasil menjalankan tugasnya, karena ketidaksepakatan dengan Presiden Lebanon Michel Aoun.

Hariri tidak mencapai keputusan tentang pembentukan kabinet setelah berlalu sembilan bulan dan mengumumkan pengunduran dirinya pada 15 Juli 2021.

Kabinet baru Lebanon dibentuk ketika rakyat Lebanon menghadapi situasi ekonomi yang memburuk, termasuk kekurangan bahan bakar yang parah sebagai akibat dari sanksi AS satu setengah tahun yang lalu.

Selama beberapa hari terakhir, Hizbullah Lebanon membeli bahan bakar dari Iran untuk membantu meringankan tekanan terhadap rakyat Lebanon.

Para pecinta Ahlul Bait di seluruh penjuru Irak sedang bergerak ke kota Karbala untuk memperingati Hari Arbain Imam Husein as.

Dikutip dari laman Farsnews, Selasa (21/9/2021), seperti tahun-tahun sebelumnya, peziarah berjalan kaki secara berkelompok untuk mencapai Makam Imam Husein as di Karbala.

Untuk mencegah penyebaran virus Corona, pemerintah Irak hanya mengizinkan 59 posko milik lokal dan asing beroperasi untuk menjamu peziarah. Meski demikian, masyarakat Syiah dan pecinta Imam Husein dari berbagai kota di Irak tetap meramaikan Pawai Arbain tahun ini.

Kota al-Samawah di Provinsi al-Muthanna menjadi salah satu stasiun terpenting dalam Pawai Arbain, karena peziarah dari tiga Provinsi Basra, Dhi Qar, dan Maysan melintasi provinsi tersebut untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Karbala.

Arbain adalah peringatan 40 hari dari kesyahidan Imam Husein as dan para sahabat setianya di Padang Karbala. Peringatan Arbain tahun ini jatuh pada 20 September 2021 dan peziarah dari berbagai dunia akan berkumpul di Karbala untuk mengenang perjuangan cucu baginda Rasulullah Saw itu. (

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Uzma Sayid Ali Khamenei menyampaikan terima kasih kepada para atlet Iran yang berpartisipasi dalam olimpiade dan paralimpiade Tokyo, dan menyebut para atlet sebagai kebanggaan nasional.

Ayatullah Khamenei dalam pertemuan dengan para atlet hari Sabtu (18/9/2021) menegaskan manifestasi nilai-nilai kemanusiaan, agama dan spiritualitas dalam pertandingan sebagai masalah yang sangat berharga dan penting. Rahbar mengatakan, "Atlet wanita Iran dalam kompetisi ini membuktikan bahwa jilbab Islami tidak mencegah mereka tetap bersinar di bidang olahraga, yang juga terbukti dalam bidang politik, ilmu pengetahuan dan administrasi,".

"Jilbab atlet wanita Iran telah membuka jalan bagi atlet wanita di negara-negara Muslim, sehingga sekarang atlet wanita lebih dari 10 negara muslim menggunakan jilbab di arena olahraga," ujar Rahbar.

Di bagian lain statemennya, Ayatullah Khamenei memandang masalah tidak mengakui rezim Zionis di bidang olahraga sebagai isu yang sangat penting, dengan menjelaskan, "Rezim Zionis yang kejam, pelaku genosida, dan ilegal sedang mencoba untuk mendapatkan legitimasi dengan berpartisipasi dalam arena olahraga internasional. Oleh karena itu, para pejabat olahraga dan atlet yang terhormat tidak boleh pasif dalam hal ini dengan cara apa pun,".

Menyinggung tindakan timbal balik rezim Zionis dan pendukungnya untuk merampas hak atlet Muslim, Rahbar menekankan, "Kementerian Olahraga dan Kementerian Luar Negeri serta perangkat hukum pemerintah harus mengejar masalah ini melalui jalur hukum dengan mendukung atlet dalam negeri, bahkan atlet Muslim dari negara lain seperti atlet Aljazair yang  dirampas haknya,".

Pemimpin Besar Revolusi Islam menekankan bahwa seorang atlet Iran tidak dapat berjabat tangan dengan perwakilan rezim Zionis demi medali dan mengakui eksistensinya. Rahbar menegaskan, "Masalah ini memiliki sejarahnya. Di masa lalu, atlet dari negara lain menolak untuk bersaing dengan perwakilan rezim apartheid di Afrika Selatan. Mereka melakukannya, dan setelah beberapa saat, rezim itu menghilang dan rezim Zionis juga akan dihancurkan."

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh mengadakan pertemuan komisi bersama JCPOA tidak ada dalam agenda dan pertemuan tersebut akan bersifat bilateral.

Saeed Khatibzadeh di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pada hari Selasa (21/9/2021) menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri Prancis mengenai pertemuan bersama JCPOA dengan mengatakan, "JCPOA akan menjadi salah satu topik yang dibahas oleh para menteri luar negeri yang hadir di sini, tetapi pertemuan bersama dengan anggota kelompok 5+1 tidak ada dalam agenda,".

"Pertemuan dengan anggota JCPOA akan dilakukan secara bilateral," tegasnya.

Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian melakukan perjalanan ke New York kemarin untuk menghadiri Sidang Umum PBB ke-76.

Iran dan Suriah membahas cara untuk mempercepat implementasi perjanjian ekonomi dan perdagangan antara kedua belah pihak.

Menurut Kantor Berita resmi Suriah (SANA), Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen Suriah, Amr Salem, bertemu dengan Mustafa Esbati, Ketua Dewan Kerja Sama Ekonomi Iran hari Senin (20/9/2021) untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan, terutama mekanisme mewujudkan perjanjian yang telah dicapai bersama Damaskus dan Tehran 

Amr Salem menekankan perlunya meningkatkan kerja sama dan menciptakan proyek yang memenuhi kebutuhan pasar kedua negara dan pentingnya mengatasi semua masalah yang dihadapi.

Esbati juga menyatakan bahwa delegasi akan tetap berada di Suriah sampai tercapai kesepakatan tentang implementasi perjanjian sebelumnya yang menguntungkan kepentingan kedua negara.

Baru-baru ini, Wakil Menteri Perdagangan Dalam Negeri Suriah mengumumkan kesepakatan antara Iran dan Suriah untuk mendirikan pusat perdagangan di Damaskus dan Tehran dalam rangka memasok produk  kedua negara.

Iran dan Suriah menekankan pentingnya peningkatan perdagangan dan upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar kedua negara.

Kedua pihak menekankan akan terus melaksanakan kesepakatan yang dicapai, terutama di bidang perdagangan domestik di Suriah dan mengambil langkah baru menuju kegiatan bersama.

Presiden Republik Islam Iran, Sayid Ebrahim Raisi mengatakan, "Pemerintahan kami didasarkan pada ajaran agama,".

Presiden Iran, Sayid Ebrahim Raisi dalam peringatan Pekan Pertahanan Suci hari Selasa (21/9/2021) mengatakan, "Langkah untuk menghormati dan memuliakan para veteran dapat menjadi benteng bagi generasi muda sekarang dan generasi mendatang," 

"Republik Islam Iran didasarkan pada ajaran agama; kitab suci [Al-Quran] dan Sunnah," ujar Raisi.

"Dalam sistem pemerintahan kami, tidak ada undang-undang dan peraturan disetujui dan dilaksanakan kecuali harmonis dengan nilai-nilai Islam," tegasnya.

Menurut Raisi, setiap peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai syari tidak akan disahkan sebagai ketentuan hukum di negaranya.

Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan, kami telah menghimpun kekuatan untuk mengalahkan Amerika Serikat.

"Kami membangun kekuatan untuk (menghadapi) imperium militer terbesar umat manusia yaitu Amerika Serikat. Jadi, kekuatan-kekuatan kecil seperti rezim Zionis tidak lagi diperhitungkan bagi kami," kata Mayor Jenderal Hossein Salami dalam sebuah acara dengan para veteran Perang Pertahanan Suci di Tehran, Selasa (21/9/2021).

"Saat ini, rakyat Iran menghadapi sanksi kejam AS dan tekanan dari perang psikologis Amerika dan Barat serta propaganda media yang berat," ujarnya seperti dikutip laman Farsnews.

Menurut Mayjen Salami, berkat perang ekonomi dan psikologis yang hebat ini, bangsa Iran telah bangkit kembali dan mampu mematahkan sanksi. Bangsa besar Iran telah mematahkan sanksi dan menjauhkan musuh dari tujuannya.

"Semakin musuh mendekati bangsa Iran, mereka akan semakin jauh dari bangsa kita. Ini karena spirit perlawanan yang mengalir di masyarakat kita sejak era Pertahanan Suci," jelasnya.

Dia menambahkan, musuh-musuh kita berada di ambang kehancuran dan kita melihat mereka secara perlahan melarikan diri, menghilang, dan lari dari pandangan rakyat Iran.

Komandan IRGC menegaskan bahwa pertahanan terus berlanjut dan kami berdiri sampai akhir.

"Menceritakan kembali kisah hidup para syuhada memberikan energi kepada kaum muda kita dan membantu mereka berkembang. Pertahanan Suci merupakan perpaduan antara identitas budaya dan sejarah, yang membentuk satu kesatuan," pungkasnya. 

Meskipun diprotes berulang kali oleh pejabat Baghdad dan Damaskus, tapi Turki masih melanjutkan serangan militernya di Irak dan Suriah.

Pemerintah Ankara selama ini mengklaim agresi militernya di Irak dan Suriah untuk menumpas kelompok militan Partai Buruh Kurdistan Turki (PKK), tapi masalahnya tidak hanya sampai di sana. Turki membangun pangkalan militer di berbagai kota di Irak dan Suriah yang bukan merupakan wilayah teritorialnya yang memicu kecaman dari pemerintah dan rakyat kedua negara Arab itu.

Meskipun menghadapi kecaman terus-menerus terhadap agresi militer Turki tersebut oleh pemerintah Irak dan Suriah, tapi Ankara masih terus melanjutkan operasi militer di wilayah kedua negara tetangganya.

Dalam hal ini, Kementerian Pertahanan Turki mengeluarkan pernyataan bahwa jet tempur Angkatan Udara Turki telah menewaskan enam anggota Partai Pekerja Kurdistan Turki (PKK) dalam sebuah operasi di Irak utara.

Kementerian Pertahanan Turki juga menekankan perlunya melanjutkan perang melawan PKK di Irak dan Suriah yang disebutnya sebagai kelompok teroris. 

Intervensi Turki di Irak telah menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran, terutama setelah pemerintah Ankara memutuskan untuk mendirikan pangkalan militer besar di provinsi Duhok, wilayah utara Irak.

Menyusul pengumuman keputusan Ankara untuk membangun pangkalan militer baru di Irak dan Suriah, Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengunjungi pangkalan militernya di wilayah Kurdistan Irak bersama kepala staf umum angkatan bersenjata negaranya.

Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu juga mengatakan bahwa Ankara akan melanjutkan operasi militernya di dekat perbatasan Kurdistan Irak. Secara terbuka Mendagri Turki mengatakan, "Sama seperti kami mendirikan pangkalan militer di Suriah, kami akan mendirikan pangkalan di Irak untuk mengontrol wilayah tersebut."

Ironisnya, langkah ini dilakukan tanpa koordinasi dan persetujuan dari pihak berwenang di Baghdad dan Damaskus. Oleh karena itu, invasi militer Turki di Irak dan Suriah dikecam oleh rakyat dan pemerintah kedua negara, serta masyarakat internasional. Namun, meskipun memicu protes, tapi jumlah serangan yang dilancarkan tentara Turki di beberapa bagian kedua negara tetangganya ini tidak berkurang.

Militer Turki telah melakukan sejumlah operasi ilegal terhadap posisi Partai Buruh Kurdistan Turki (PKK) di utara Irak selama dua tahun terakhir. Iyad Al-Anbar, profesor ilmu politik Irak mengatakan, "Kehadiran pasukan Turki dengan cara saat ini adalah invasi yang jelas dan nyata ke wilayah Irak, dan kompromi rahasia apa pun tidak dapat menyangkal invasi ini, karena kesepakatan apa pun dalam hal ini harus disetujui oleh parlemen untuk mendapatkan legitimasi yang diperlukan,".

"Turki sedang mengejar rencana pembangunannya di kawasan dan tidak ingin meninggalkan posisi penting seperti Irak," katanya.

Tampaknya, kebijakan Ankara untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan didasarkan pada eksploitasi rapuhnya situasi di negara-negara tetangga, seperti yang terus berlanjut di Libya dan Suriah. Turki sedang berupaya memanfaatkan konflik arus politik Irak demi kepentingannya.

Serangan militer Turki di Irak dan Suriah dan pendirian pangkalan militer di kedua negara ini dapat menjadi pembalasan yang berat bagi pemerintah Turki di masa depan. Secara khusus, otoritas Ankara terus menyerang wilayah sipil kedua negara itu, terlepas dari protes dan tuntutan para pejabat Baghdad dan Damaskus.

Perdana Menteri Lebanon menekankan perlawanan terhadap rezim Zionis Israel, pembalasan atas agresi militer rezim ini, serta merebut kembali wilayah Lebanon yang diduduki Israel.

Stasiun televisi Al Mayadeen, Senin (20/9/2021) melaporkan, Najib Mikati mengaku akan berusaha untuk merampungkan proses pembebasan wilayah-wilayah Lebanon yang diduduki Israel.
 
Ia menegaskan, pemerintah baru Lebanon juga akan membela hak negara ini di wilayah laut, dan melindungi sumber-sumber alamnya, dengan menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada.
 
"Hak rakyat Lebanon dalam melawan Israel adalah membalas agresi rezim ini, dan merebut kembali wilayah-wilayahnya yang diduduki Israel," imbuhnya.
 
Sebelumnya Najib Mikati menyampaikan keinginan untuk memulai kembali hubungan dengan negara-negara tetangga, dan berusaha mengembalikan Lebanon ke arena internasional.