Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Al-Udzma Sayid Ali Khamenei memuji kinerja pemerintah Irak, dan menekankan bahwa masih banyak yang harus dilakukan di dalam negeri.

"Upaya yang Anda lakukan untuk negara saat ini sungguh tidak ternilai. Tentu saja, Irak memiliki jauh lebih banyak tuntutan [yang harus dipenuhi]." Kata Rahbar dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Irak Nouri Al-Maliki, Kamis (5/12).

Menggarisbawahi pentingnya meningkatkan hubungan politik dan ekonomi antara Iran dan Irak, Rahbar menekankan bahwa Tehran dan Baghdad dapat menjalin kerjasama bekerja sama erat di berbagai bidang, dan bahwa tidak ada batasan untuk meningkatkan hubungan timbal balik serta kerjasama regional.

Ayatullah Khamenei menyinggung perkembangan ilmiah signifikan Iran dalam beberapa tahun terakhir, dan menambahkan bahwa salah satu bidang kerjasama yang saling menguntungkan bagi Iran adalah untuk berbagi pengalaman ilmiah dengan Irak.

Rahbar juga memuji kinerja Presiden Irak Jalal Talabani, yang menderita masalah kesehatan baru-baru ini, dan menilainya sebagai teman yang baik dan tulus bagi Iran serta mendoakan segera pulih.

Di lain piha, Perdana Menteri Irak Nouri Al-Maliki juga berterima kasih kepada pemerintah Iran dan berharap perundingan dan kesepakatan yang dicapai selama kunjungannya ke Tehran saat ini akan memperluas hubungan kedua negara di berbagai bidang.

Perdana Menteri Maliki tiba di Tehran pada hari Rabu (4/12) dan menurut rencana akan bertemu dengan para pejabat Iran, termasuk Presiden Hassan Rouhani dan Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei menyerukan tindakan bijaksana terhadap serangan budaya, dan memperingatkan bahwa video game dan mainan yang diimpor mempromosikan gaya hidup Barat di Iran.

"Masalah itu (invasi budaya) harus ditangani melalui upaya-upaya kreatif, dan untuk itu, Lembaga Penyiaran Republik Islam Iran (IRIB) dan Kementerian Kebudayaan dan Bimbingan Islam memikul tanggung jawab yang sangat berat," kata Ayatullah Khamenei dalam pertemuan dengan anggota Dewan Tinggi Revolusi Budaya di Tehran pada hari Selasa (10/12).

Rahbar mendesak Kementerian Kebudayaan dan Bimbingan Islam untuk fokus memproduksi buku dan film yang menarik, merancang video game yang bermanfaat dan mengembangkan mainan yang kreatif dan bernilai.

Ayatullah Khamenei menyatakan bahwa video game dan mainan yang diimpor dari luar negeri mempengaruhi remaja dan anak-anak Iran dengan mempromosikan gaya hidup dan perilaku Barat.

Menurut Rahbar, setidaknya ratusan dari media di seluruh dunia secara khusus berusaha untuk mempengaruhi pola pikir dan perilaku bangsa Iran.

Pada kesempatan itu, Ayatullah Khamenei menyerukan perencanaan yang akurat untuk mengelola kegiatan budaya, termasuk budaya masyarakat, budaya para elit dan akademisi.

"Pemerintah harus memantau dan membimbing masalah budaya," tegas Rahbar dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Presiden Hassan Rohani.

Perundingan nuklir Iran dan Kelompok 5+1 (lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman) pada 24 November 2013 yang menghasilkan kesepakatan Jenewa, saat ini memasuki fase yang lebih sensitif. Faktor penentu keberhasilan fase ini adalah penetapan kerangka pelaksanaan isi kesepakatan dalam format politik bertahap dan seimbang.

Menindaklanjuti kesepakatan ini, pekan lalu digelar perundingan tingkat ahli di Wina, akan tetapi setelah berlangsung selama empat hari delegasi Iran meninggalkan meja perundingan dan kembali ke Tehran. Delegasi Iran mengaku, ini karena lambatnya proses perundingan dan dilakukan untuk membahas kebijakan serta langkah terbaru yang dilakukan Amerika Serikat.

Kementerian Keuangan Amerika, Kamis pekan lalu menambahkan 19 nama pelaku bisnis dan perusahaan Iran juga asing ke dalam daftar sanksi anti-Iran. Disahkannya sanksi-sanksi baru atas Iran dengan alasan dan justifikasi apapun adalah pengingkaran Amerika terhadap janji-janjinya. Ketidakstabilan ini akan mempersulit perundingan dan pencapaian hasil yang diharapkan.

Mohammad Javad Zarif, Menteri Luar Negeri Iran, Ahad (15/12) di laman Facebooknya menyinggung reaksi Iran atas sanksi-sanksi baru Amerika dan mengatakan, "Republik Islam Iran menindaklanjuti dengan serius perundingan Jenewa, akan tetapi dalam menghadapi langkah-langkah tidak tepat dan tidak konstruktif, Tehran akan menunjukkan reaksi yang sesuai."

Penegasan Menlu Iran ini berarti bahwa kesepakatan nuklir Jenewa tetap terjaga dan negosiasi soal pelaksanaannya terus berlanjut. Pada kenyataannya, dengan langkah-langkah mengganggu dan provokatif, Kongres Amerika tengah berupaya menghalangi terlaksananya kesepakatan ini.

Namun di sisi lain pemerintah Amerika dan anggota Kelompok 5+1 yang lain menegaskan pelaksanaan kesepakatan tersebut. Oleh karena itu Kementerian Luar Negeri Amerika kembali menegaskan berlanjutnya perundingan dengan Iran. John Kerry, Menlu Amerika menjelaskan bahwa Washington ingin agar perundingan dengan Iran dilanjutkan.

Kesepakatan Jenewa yang membolehkan Iran melanjutkan pengayaan uraniumnya, membuka peluang tercapainya sebuah kesepakatan komprehensif untuk menyelesaikan pertentangan Barat dan Iran terkait nuklir Tehran yang sudah berlangsung satu dekade. Kesepakatan ini berhasil dicapai sekalipun Kongres Amerika sejak kurang lebih dua tahun lalu berada di bawah tekanan lobi-lobi Zionis. Tekanan dalam bentuk sanksi yang menurut mereka dapat mematikan dan mengucilkan Iran dari pergaulan regional dan internasional, namun gagal.

Sanksi-sanksi sepihak Amerika mendapat penentangan serius dari negara-negara Uni Eropa, Rusia dan Cina. Kunjungan delegasi Parlemen Uni Eropa ke Iran juga dilakukan tidak lama setelah tercapainya kesepakatan Jenewa. Pertemuan delegasi Eropa dengan petinggi Iran menunjukkan adanya proses pembentukan iklim baru dalam hubungan dan perubahan pandangan negara-negara Eropa terhadap posisi Iran di tingkat regional dan internasional.

Jean-Louis Borloo, Ketua Partai Uni Demokrat dan Independen, Perancis memulai lawatan tiga harinya ke Tehran, Sabtu (14/12). Tujuan kunjungan ini, katanya adalah untuk memahami sistem unik demokrasi agama. Jean-Louis Borloo kepada surat kabar Perancis, Le Figaro mengatakan, "Banyak dibahas masalah terkait Iran. Rasa keingintahuan saya sebagai anggota parlemen mendorong saya untuk mengetahui apa yang terjadi di Iran."

Carl Bildt, Menlu Swedia, Sabtu (14/12) mengomentari kesepakatan nuklir Jenewa. Ia mengumumkan, "Tidak ada satu alasanpun bagi Uni Eropa untuk tidak mencabut sanksi-sanksi atas Iran pada bulan Januari." Rencananya Menlu-menlu Uni Eropa pekan depan akan menggelar dialog membahas usulan Catherine Ashton, Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa terkait pengurangan sanksi.

Apapun alasannya, harus diterima bahwa pada dasarnya negosiasi-negosiasi yang dilakukan, profesional dan rumit. Sampai sekarang masih banyak masalah terkait kesepakatan Iran dan Kelompok 5+1 yang belum terselesaikan dan harus ditangani. Karena tujuan final adalah dicapainya sebuah kesepakatan komprehensif.

Berdasarkan hal tersebut, tim juru runding nuklir Iran melangkah dalam kerangka memajukan politik "win-win solution" dengan menekankan tiga prinsip, kemuliaan, kebijaksanaan dan kemaslahatan di tengah sikap-sikap yang ingin merusak kesepakatan Jenewa.

Dua tahun berlalu sejak peringatan-peringatan terkait kemungkinan menyusupnya para teroris ke dalam barisan pemberontak politik Suriah diabaikan, dan baru-baru ini Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengakui kekuatan kelompok teroris Al Qaeda di Suriah.

John Kerry, Menlu AS dalam wawancaranya dengan stasiun televisi ABC mengatakan, "Konflik internal yang terjadi di antara pemberontak bersenjata Suriah menciptakan sebuah kekosongan yang akhirnya diisi oleh para ekstremis. Seluruh wilayah Suriah saat ini berubah menjadi tempat berlindung yang aman bagi Al Qaeda." Ia mengakui statemen ini sepenuhnya benar bahwa sekarang kekuatan dan pengaruh Al Qaeda di Suriah lebih besar dari sebelumnya.

Hal ini disampaikan Kerry setelah para ekstremis Al Qaeda beberapa hari lalu memberikan pukulan keras kepada pasukan Free Syrian Army (FSA). FSA adalah kelompok yang mendapat dukungan penuh dari Amerika, Eropa dan Turki. Mereka yang mengaku mewakili gerakan liberal anti-Bashar Assad, Presiden Suriah itu tidak mampu lagi untuk menahan serbuan para ekstremis dan kejahatannya. Dalam beberapa hari terakhir pemberontak Suriah itu terpaksa menyerah kepada kelompok-kelompok yang sama sekali tidak segan memenggal leher manusia, bahkan memakan jantung sesamanya.

Upaya dua tahun Barat melawan pemerintahan politik Suriah dan perang internal yang diciptakannya telah menyebabkan negara itu berubah menjadi pusat aktivitas para teroris dari seluruh penjuru dunia.

Selama ini, dengan dalih berperang melawan pemerintahan Assad, setiap orang atau kelompok yang berpengalaman dalam aksi-aksi teror dan kejahatan Takfiri dari Timur Tengah, Asia Timur, Eropa dan bahkan dari benua Amerika berangkat ke Suriah. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa lebih dari 10 ribu teroris dukungan Barat berperang melawan rakyat dan pemerintah Suriah.

Tidak diragukan, jika tidak ada bantuan-bantuan Barat, para teroris tidak akan pernah mampu bergerak ke arah gerbang kota Damaskus dan di depan kamera televisi menyembelih para tawanan.

Akan tetapi ini bukan untuk pertama kalinya Barat menggunakan kekuatan para ekstremis untuk melawan musuh-musuhnya. Apa yang terjadi saat ini di Suriah sebelumnya pernah terjadi di Afghanistan. Saat itu Barat di bawah pimpinan Amerika mempersenjatai kelompok-kelompok di Afghanistan untuk menundukkan rival komunisnya di negara itu, namun satu dekade kemudian kelompok-kelompok tersebut malah berbalik menyerang tuannya sendiri.

Kekuatan yang selama ini digunakan Barat untuk menggulingkan pemerintahan Suriah sudah keluar dari jalurnya dan menyebar ke seluruh wilayah Timur Tengah Barat serta Timur Laut Mediterania. Sebagian pejabat intelijen Amerika dan Eropa memperingatkan, kejadian yang terjadi di Afghanistan dan Somalia sedang terulang di Suriah.

Dalam kondisi seperti ini, beberapa negara tetangga Suriah yang merupakan pendukung kelompok-kelompok anti-Damaskus termasuk Turki, rezim Zionis Israel dan Yordania adalah pihak yang paling terancam. Bahkan sebagian kalangan mengatakan bahwa jika Al Qaeda Suriah menang atas rival-rivalnya dan kejadian di Afghanistan terulang di Suriah, minimal Turki, yang juga anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) akan bernasib sama dengan Pakistan.

Kekhawatiran semacam ini menyebabkan bantuan-bantuan Amerika dan Eropa untuk pemberontak Suriah dikurangi sejak beberapa waktu lalu dan orang seperti Menlu Amerika terpaksa mengakui kekuatan Al Qaeda di Suriah. Akan tetapi transformasi terbaru menunjukkan bahwa pengakuan semacam ini terlambat dan tidak membantu mempertahankan posisi gerakan liberal dan western di dalam barisan musuh rakyat serta pemerintah Suriah.

Perlawanan militer Suriah dalam menghadapi aliansi teroris internasional akan berujung dengan terulangnya kekalahan pahit di Afghanistan, negara yang terletak di pantai Timur Mediterania itu. Jika tidak, bukan saja rakyat Suriah, bangsa-bangsa kawasan pun harus membayar kesalahan Barat yang selama ini mendukung penuh pemberontak Suriah.

Hizbullah dan Partai Amal, Lebanon mendukung pencalonan Michel Aoun, Pemimpin Free Patriotic Movement sebagai kandidat presiden Lebanon yang akan datang.

Tasnim News (16/12) melaporkan, surat kabar Lebanon, Al Akhbar hari ini, Senin (16/12) menulis, Hizbullah dan Amal mendukung pencalonan Michel Aoun sebagai kandidat presiden Lebanon.

Al Akhbar mengutip salah satu sumber dekat Hizbullah mengatakan, gerakan perlawanan Islam ini bersama Partai Amal sepakat bahwa tidak ada calon setingkat Michel Aoun yang tepat untuk dijadikan kandidat presiden Lebanon mendatang.

Sumber ini menegaskan, ancaman kevakuman politik di kursi kepresidenan Lebanon dan dampaknya atas kondisi keamanan, sama sekali tidak berdasar.

Masalah-masalah yang terkait dengan pemilu presiden di Lebanon baru-baru ini mencuat dan Michel Sleiman beberapa kali mengumumkan, dirinya menolak penambahan periode kepemimpinannya.

Menteri Pertahanan Indonesia meminta petinggi Cina dan Jepang untuk menyelesaikan sengketa kedua negara dengan jalan damai dan menciptakan stabilitas di kawasan dengan dialog.

Kantor berita Jepang, Kyodo (16/12) melaporkan, Purnomo Yusgiantoro, hari ini, Senin (16/12) setelah bertemu dengan Chang Wanquan, sejawatnya dari Cina dalam sebuah konferensi pers mengatakan, "Pemerintah Indonesia berharap Cina dan Jepang dapat berdialog untuk menyelesaikan masalah ini."

Ketegangan Cina dan Jepang kembali memanas setelah Beijing pada 23 November lalu mengumumkan telah menciptakan zona pertahanan udara di Laut Cina Timur.

Wilayah kepulauan yang menjadi zona pertahanan udara Cina itu adalah wilayah yang dipersengketakan kedua negara.

Menteri Perindustrian, Tambang dan Perdagangan Iran mengatakan, perusahaan-perusahaan asing dapat bekerjasama dengan Iran jika mereka bersedia melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologinya kepada negara itu.

Surat kabar Jahan Sanat (16/12) melaporkan, Mohammad Reza Nematzadeh mereaksi keinginan perusahaan-perusahaan Jerman untuk masuk ke pasar Iran. Ia mengatakan, jika perusahaan-perusahaan ini bermaksud melakukan investasi bersama dan mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologinya, maka Iran siap bekerjasama. Akan tetapi jika hanya mengejar keuntungan saja, permintaan mereka akan ditolak.

Nematzadeh menjelaskan, saat ini 20 persen saham perusahaan otomotif Iran Khodro dan 24 persen saham perusahaan pembuatan mobil, Saipa dilempar di bursa saham. Menurutnya hal ini dilakukan secara bertahap dan kedua perusahaan ini akan melakukan swastanisasi secara penuh.

"Berdasarkan kesepakatan Jenewa sanksi-sanksi akan dicabut sampai akhir Desember ini," katanya.

Ia menambahkan, "Penjatuhan sanksi-sanksi ini berlangsung bertahun-tahun, oleh karenanya pencabutan sanksi tidak mungkin dilakukan dalam waktu cepat."

Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid menyarankan Ani Yudhoyono memberikan klarifikasi terkait isu penyadapan yang menyebutkan peran sentralnya dalam mengatur pemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini sudah jadi masalah publik dan seharusnya pihak Ibu Ani atau Juru Bicara kepresidenan mengklarifikasi kepada publik dengan data-data yang mereka miliki," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Langkah itu menurut dia agar tidak memunculkan berbagai hal yang tidak menguntungkan Ani Yudhoyono dan kedaulatan Indonesia.

Dia mengatakan semakin cepat klarifikasi beserta data-data otentik dilakukan agar tidak menjadi kontra produktif dalam perkembangannya.

"Semakin cepat diklarifikasi maka semakin baik agar tidak menjadi bola liar sehingga tidak menjadi kontra produktif," ujarnya.

Hidayat menilai seharusnya peran ibu negara tidak seperti yang diungkapkan Wikileaks dalam mengintervensi kebijakan pemerintah.

Hal itu menurut dia, kepemimpinan dalam konteks kabinet dan kebijakan negara merupakan domain pejabat negara.

"Beliau (Ani) istri presiden dan dalam struktur kenegaraan tidak memiliki kewenangan itu (mengatur kebijakan kabinet)," tegasnya.

Media Australia, The Australian membeberkan alasan intelijen negara itu menyadapat telepon Ibu Negara, Ani Yudhoyono pada 2009 dan langkah penyadapan itu sudah disiapkan sejak 2007.

The Australian mendapat bocoran dari Wikileaks pada 17 Oktober 2007 melalui kawat diplomatik yang dikirim dari Kedutaan Australia di Jakarta kepada diplomatik Amerika Serikat di Canberra dan CIA. Kawat diplomatik itu berjudul "A Cabinet of One, Indonesias First Lady Expands Her Influence" yang menjelaskan peranan Ani Yudhoyono yang sudah tiga tahun menjadi "first lady".

Dalam pemberitaannya, disebutkan penyadapan dilakukan Defence Signal Directorate kepada Ani karena dinilai orang berpengaruh terhadap SBY. Selain itu, Ani dianggap sedang menyiapkan kursi kekuasaan untuk Agus Harimurti Yudhoyono.

Ibu Ani juga disebutkan memiliki posisi penting dalam pengambilan keputusan di pemerintahan Indonesia karena posisinya sebagai istri Presiden SBY.

Selain itu, Ibu Ani juga dituding memanfaatkan aksesnya ke presiden untuk membantu teman-temannya dan menyingkirkan musuhnya termasuk Jusuf Kalla.

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran menyebut sanksi Amerika Serikat baru-baru ini terhadap sejumlah individu dan lembaga Iran sebagai langkah yang sangat keliru. Ia menambahkan bahwa Tehran masih menghormati kesepakatan nuklir sementara yang ditandatangani dengan Kelompok 5+1 (Rusia, Cina, Inggris, Perancis, Amerika Serikat ditambah Jerman).

Mohammad Javad Zarif dalam wawancaranya dengan CBS News yang dipublikasikan pada Ahad (15/12) mengatakan, sanksi baru AS adalah sebuah langkah yang sangat salah. Pernyataan tersebut dilontarkan Menlu Iran setelah Departemen Keuangan ASpada tanggal 12 Desember mengeluarkan sanksi baru terhadap sejumlah perusahaan dan individu yang diduga membantu program nuklir Iran.

Sanksi tersebut diterapkan ketika Iran dan Kelompok 5+1 pada tanggal 24 November telah mencapai kesepakatan nuklir sementara di Jenewa yang menjamin tidak adanya sanksi baru terhadap Tehran selama enam bulan ke depan. Bahkan berdasarkan kesepakatan tersebut, Kelompok 5+1 harus mencabut sejumlah sanksi sebagai imbalan kesediaan Iran untuk membatasi aspek-aspek tertentu dari aktivitas nuklirnya selama enam bulan mendatang. Perjanjian interim tersebut juga bertujuan untuk membuka jalan bagi resolusi akhir untuk mengakhiri perselisihan antara Barat dan Iran atas program nuklir negara itu..

Menurut Menlu Iran, proses tersebut telah "tergelincir" meskipun proses itubelum mati. Ia mengatakan, "Kami berusaha untuk menempatkannya kembali di jalur dan memperbaiki jalan, serta melanjutkan negosiasi, karena saya yakin ada banyak yang harus dipertaruhkan untuk semua orang." Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Marzieh Afkham pada tanggal 13 Desember mengecam sanksi baru AS dan menyebutnya sebagai langkah yang "tidak konstruktif, repetitif dan tidak berguna. Ia mengatakan bahwa pemerintah Washingon bertanggung jawab penuh atas konsekuensi dari tindakan tidak bijaksana tersebut .

Yang jelas, hingga kini masih banyak masalah mengenai kesepakatan nuklir antara Iran dan Kelompok 5+1 yang harus ditangani. Sebab, tujuan akhir dari kesepatakan itu adalah sebuah perjanjian komprehensif. Oleh karena itu, Menlu Iran dengan jelas mengatakan bahwa Tehran komitmen terhadap kesepakatan sementara untuk melanjutkan negosiasi jangka panjang. Penegasan Zarif tersebut berarti bahwa Iran dalam kerangka membangun kepercayaan dan menghapus beberapa ambiguitasyang ada ingin kekhawatiran Barat atas program nuklirnya terhapus dan hak-hak penuh bangsa Iran terjaga.

Tentunya upaya itu akan bergerak maju dengan adanya langkah-langkah seimbang dan itikad baik dari semua pihak dalam perundingan. Oleh karena itu, jika komponen utama yaitu saling percaya telah hilang maka langkah berikutnya tidak mungkin lagi dapat diambil.

Ketika Menlu Iran ditanya apakah dirinya memiliki informasi tentang Robert Levinson, seorang warga Amerika yang hilang di Iran pada tahun 2007, ia mengatakan, "Saya tidak tahu. Apa yang kami tahu adalah dia tidak dipenjara di Iran. Kami tidak memiliki jejak dia di Iran."

Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada Zarif menyusul laporan AP pada tanggal 12 Desember bahwa Levinson sebenarnya telah direkrut oleh agen mata-mata AS (CIA) untuk menjalankan operasi spionase ilegal. Namun pensiunan agen FBI itu hilang selama pergi ke selatan Pulau Kish Iran di Teluk Persia pada Maret 2007.CIA telah membayar 2,5 juta dolar kepada keluarga Levinson dalam upaya untuk mencegah gugatan di pengadilan.