Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet Davutoglu mengkonfirmasikan babak baru hubungan negaranya dengan Irak dan menekankan perluasan kerjasama bilateral di berbagai sektor.

Davutoglu Ahad (10/11) setibanya di Baghdad langsung menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Nouri al-Maliki dan sejawatnya dari Irak, Hoshyar Zebari. Usai pertemuan bilateral, Davutoglu hadir dalam konferensi pers bersama. Menlu Turki dalam konferensi ini mengatakan, petinggi Ankara telah menentukan peta jalan baru untuk memperluas hubungan dengan Irak.

Davutoglu menekankan, antara Turki dan Irak memiliki persahabatan bersejarah dan selamanya persahabatan ini tidak akan berakhir. Sementara itu, Zebari menandaskan, Irak dan Turki akan mengerahkan upayanya guna memperluas hubungan bilateral di segala sektor. Kedua negara menurut Zebari memiliki tekad kuat dalam memajukan hubungan bilateral.

Di sisi lain, Perdana Menteri Nouri al-Maliki dalam pertemuannya dengan Davutoglu mengatakan, Irak masih tetap menginginkan perluasan hubungan berdasarkan kepentingan bersama, saling menghormati dan menjauhi intervensi di urusan internal negara lain. Maliki menekankan bahwa pemerintah Irak menerapkan kebijakan politik tanpa kekerasan dan pasif. Ia pun menyambut transformasi yang muncul terkait hubungan Baghdad dan Ankara.

Lawatan Davutoglu ke Irak mengindikasikan bahwa Turki tengah menjajaki perluasan hubungan dengan pemerintah Baghdad setelah ketegangan yang ada antara keduanya selama satu setengah tahun. Sikap pemerintah Turki satu tahun lalu terhadap Irak mempengaruhi hubungan kedua negara.

Intervensi nyata Recep Tayyip Erdogan, perdana menteri Turki dalam urusan internal Irak serta kritiknya terhadap pemerintah Nouri al-Maliki, lawatan tanpa koordinasi menlu Turki ke wilayah Kurdistan Irak dan pembelian minyak dari kawasan ini termasuk sejumlah faktor yang memperuncing tensi kedua negara. Selain itu juga harus ditambahkan kebijakan ganda Turki dalam perang anti terorisme.

Pemerintah Turki tanpa mengindahkan undang-undang dasar Irak dan meminta ijin kepada pemerintah Baghdad, membeli minyak dari wilayah Kurdistan Irak. Pemerintah Ankara dan pejabat pemerintah daerah Kurdistan Irak baru-baru ini menandatangani kesepakatan baru di sektor minyak. Sikap Ankara terhadap Baghdad mengindikasikan perilaku Turki terhadap Irak sangat kontradiktif.

Sebelum penandatanganan kesepakatan baru minyak antara kawasan Kurdistan Irak dan pemerintah Ankara, Menteri Perminyakan dan Energi Turki, Tanir Yildiz mengklaim bahwa negaranya sangat memahami kekhawatiran pemerintah Irak atas pelaksanaan program energi kawasan utara negara ini dan Ankara tidak ingin terlibat dalam eksplorasi, produksi dan pemindahan minyak kawasan utara Irak ke Turki tanpa persetujuan pemerintah pusat Baghdad. Klaim ini sangat bertentangan dengan kinerja Turki di kawasan Kurdistan Irak.

Selain itu, kinerja kontradiktif Turki terkait perang anti terorisme juga menambah keretakan hubungan Baghdad-Ankara. Tariq al-Hashimi, mantan wakil presiden Irak yang melarikan diri dan berdasarkan bukti kuat terlibat dalam operasi teroris di Baghdad kini berada di Turki dan mendapat perlindungan pemerintah negara ini. Dalam melindungi Tariq al-Hashimi, pemerintah Turki tidak hanya cukup dengan ucapan saja dan ketika polisi internasional (interpol) ingin menangkap wakil presiden pelarian ini, Ankara malah memberi suaka politik kepadanya.

Perilaku tak diplomatik pemerintah Turki terhadap Irak termasuk bagian dari sikap mereka selama beberapa tahun terakhir mereka di kawasan. Kebijakan pemerintah Turki terhadap Irak serta negara lain di kawasan khususnya di Suriah tidak mampu merealisikan impian mereka untuk menghidupkan kembali imperium Ottoman dan pada akhirnya mereka pun terpaksa mengubah kebijakannya.

Lawatan menlu Turki ke Irak dapat dicermati dalam koridor ini. Lawatan Davutoglu ke Baghdad mengindikasikan bahwa Turki tengah mengejar strategi lain guna memulai babak baru hubungan bilateral kedua negara berdasarkan rasa saling menghormati dan hubungan bertetangga yang baik.

Kelompok oposisi Suriah dukungan asing telah menetapkan prasyarat untuk berpartisipasi dalam konferensi Jenewa 2.

Koalisi Nasional Suriah (SNC) merilis pernyataan hari Senin (11/11), menentukan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum peurndingan Jenewa, yang bertujuan menemukan solusi politik untuk krisis di Suriah.

Pernyataan itu menyebutkan pihak oposisi akan menghadiri konferensi hanya jika pemerintah Suriah memungkinkan lembaga-lembaga bantuan mengakses tanpa hambatan ke wilayah-wilayah Suriah yang dikuasai militan.

Koalisi oposisi dukungan asing juga menuntut pembebasan semua tahanan politik.

SNC menegaskan klaim sebelumnya bahwa konferensi internasional tentang Suriah harus berujung pada transisi politik di negara itu.

Pernyataan Senin dirilis setelah SNC bersidang untuk memulai perundingan dua hari di kota Istanbul Turki.

Sementara itu, Rusia mengatakan bahwa mengingat tidak memiliki pengaruh nyata di lapangan, SNC tidak seharusnya mengklaim diri sebagai perwakilan dari seluruh kelompok oposisi di Suriah. Ttidak ada bukti yang menunjukkan bahwa SNC adalah perwakilan semua oposisi atau bakan seluruh rakyat Suriah."

Sebelumnya, pemerintah Suriah setuju untuk ikut ambil bagian pada pembicaraan, namun menolak prasyarat atau desakan tentang pengunduran diri Presiden Bashar Al-Assad.

Konferensi Jenewa 2 diusulkan oleh Rusia dan Amerika Serikat pada 7 Mei.

Duta Besar Rusia untuk Tehran Levan Dzhagaryan menyatakan bahwa Rusia menderita akibat sanksi sepihak AS terhadap Iran.

Seraya mengungkap niat perusahaan migas Rusia untuk berinvestasi di sektor energi Iran, Dzhagaryan mengatakan: "Kami memiliki pandangan positif tentang kehadiran perusahaan minyak Rusia di sektor energi Iran."

Ditambahkannya, "Moskow menentang sanksi sepihak [yang diberlakukan] terhadap Iran karena kita juga menderita akibat sanksi tersebut."

Duta besar Rusia lebih lanjut mencatat bahwa negaranya berusaha menuju kerjasama yang lebih erat dengan Iran di berbagai sektor, khususnya di bidang minyak, gas dan energi.

Pada tanggal 29 Oktober, perusahaan minyak terbesar kedua Rusia, Lukoil, menyerukan minatnya untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek minyak dan gas di Iran.

"Jika ada perubahan, jika pembatasan dan sanksi-sanksi dicabut, maka, tentu saja, akan akan sangat berhati-hati kembali ke proyek [di Iran]," kata Wakil Presiden Lukoil Overseas, Gati Saadi Al-Jebouri.

Pada bulan Maret 2010 , Lukoil diri dari proyek zona minyak Iran di Iran barat Anaran karena sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat.

Leonid Fedun Wakil Presiden Lukoil mengatakan bahwa tidak mungkin bagi perusahaan untuk terus berpartisipasi di bidang Anaran sementara sanksi AS terus berlanjut.

Zana minyak Anaran, diperkirakan mengandung dua miliar barel minyak, dan dioperasikan oleh konsorsium Norwegia StatoilHydro (75 persen) dan Lukoil Overseas (25 persen).

Lukoil dilaporkan menderita kerugian sebesar 63 juta USD karena keluar dari proyek tersebut

Konservasi Candi Borobudur pascaerupsi Gunung Merapi 2010 mendapat bantuan dari beberapa negara asing, seperti Jerman dan Australia, kata Dirjen Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kacung Maridjan.

"Bantuan yang masuk pascaerupsi Merapi ada dari Jerman dan Australia melalui UNESCO Kantor Jakarta. Bantuan itu merupakan dana hibah," katanya usai membuka "6th International Experts Meeting On Borobudur" di Magelang, Senin.

Ia mengatakan, kalau dari Jepang ada bantuan untuk tenaga ahli, tetapi tidak hanya untuk konservasi Borobudur saja, juga untuk warisan budaya lainnya.

Menurut dia, bantuan ini merupakan salah satu bentuk perhatian dari negara sahabat untuk Borobudur karena sejak tahun 1991 telah menjadi warisan dunia sehingga tidak bisa menolak.

Namun, katanya, yang lebih penting bantuan itu bukan hanya bernilai material uang, ada tenaga ahli yang juga berharga untuk transfer pengetahuan, teknologi, dan keterampilan bagaimana mengatasi masalah yang ada di Borobudur.

"Misalnya debu Merapi tidak sekadar dibersihkan lalu hilang, tetapi ada zat kimia apa, hal ini perlu ahli yang lain termasuk ahli hidrologi. Borobudur lokasinya di atas bukit, tengahnya ada tanah, sebaiknya rembesan air seperti apa," katanya.

Ia mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi riil Borobudur seperti apa, perlu evaluasi sehingga nantinya ada rekomendasi-rekomendasi untuk lima tahun yang akan datang.

"Kita tidak tahu Gunung Merapi akan meletus lagi atau tidak, jika iya kita harus mengatasinya seperti apa. Pertemuan ahli ini lebih pada implikasinya, seperti kalau debu pengaruhnya pada bebatuan Borobudur bagaimana, jika hujan deras pengaturan air ke bawah, drainasenya seperti apa. Ini perlu dievaluasi, jadi ahli hidrologi juga banyak bicara," katanya.

Kegiatan "6th International Experts Meeting On Borobudur berlangsung 10-14 November 2013 diikuti oleh 70 ahli cagar budaya dari Jepang, Jerman, dan Indonesia.

Para menteri perminyakan dari negara-negara pengekspor gas tiba di Tehran pada Sabtu malam (2/11) untuk menghadiri pertemuan Forum Negara Pengekspor Gas (GECF). Pertemuan itu dimulai pada hari Ahad, dengan partisipasi para menteri perminyakan dan energi dari 17 negara anggota dan negara pengamat GECF.

Anggota forum tersebut menguasai 42 persen dari produksi gas dunia, 70 persen dari cadangan gas dunia, 38 persen pengangkutan gas melalui pipa transmisi, dan 85 persen dari perdagangan gas alam cair (LNG).

Aljazair, Bolivia, Mesir, Guinea Ekuatorial, Republik Islam Iran, Libya, Nigeria, Qatar, Rusia, Trinidad dan Tobago, Venezuela, Uni Emirat Arab, dan Oman merupakan 13 negara anggota GECF. Sementara Belanda, Kazakhstan, Irak, dan Norwegia menyandang status sebagai negara pengamat di forum tersebut.

Wacana untuk meningkatkan kerjasama di negara-negara pengekspor gas melalui sebuah lembaga internasional untuk pertama kalinya disampaikan oleh Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei.

GECF dibentuk tahun 2001 di Tehran atas inisiatif Republik Islam dan dihadiri oleh tiga negara dengan cadangan gas alam terbesar dunia yaitu, Iran, Qatar, dan Rusia.

Pertemuan pertama GECF diselenggarakan di Tehran dan untuk pertama kalinya di industri gas dunia, sebuah lembaga bernama Forum Negara Pengekspor Gas diresmikan.

Dengan memperhatikan peran besar gas alam sebagai bahan bakar yang bersih, ekonomis, dan mudah dijangkau, maka GECF dapat memainkan peran signifikan dalam menjamin kebutuhan energi dunia di era sekarang dan masa depan.

Pertemuan tingkat menteri GECF digelar setahun sekali, sementara sidang komite eksekutif forum diselenggarakan dua kali dalam setahun, dan jika diperlukan, organisasi ini akan melaksanakan pertemuan kelompok-kelompok pakar. Semua kegiatan itu hingga sekarang telah menghasilkan keputusan-keputusan penting untuk meningkatkan kerjasama dalam mengelola pasar gas dunia.

Kondisi pasar energi sepertinya akan menguntungkan negara-negara anggota GECF seiring meningkatnya kebutuhan negara-negara industri dan berkembang terhadap sumber-sumber energi.

Menurut prediksi Badan Energi Internasional (IEA), permintaan dunia terhadap gas akan terus meningkat dan bersaing ketat dengan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan energi dunia.

Meski demikian, produksi shale gas di Amerika Serikat dan penurunan harga gas di negara itu, telah mendorong negara-negara lain untuk memulai kegiatan produksi jenis gas tersebut.

Shale gas adalah gas yang diperoleh dari serpihan batuan "shale" atau tempat terbentuknya gas bumi, dan tergolong gas non-konvensional. Proses yang diperlukan untuk mengubah batuan shale menjadi gas, membutuhkan waktu sekitar lima tahun.

Para pakar tetap percaya bahwa produksi shale gas tidak akan tergolong ekonomis bagi negara-negara lain karena biaya produksinya terbilang mahal. Dalam kondisi seperti ini, negara-negara anggota GECF perlu melakukan koordinasi untuk menjaga sahamnya di pasar gas dunia dan mengakses pasar-pasar yang menjanjikan.

Kerjasama negara-negara anggota GECF di tingkat regional dan internasional akan mendorong penguatan landasan-landasan forum tersebut dan menguntungkan semua negara anggota.

Puluhan ribu demonstran yang menuntut pekerjaan dan memprotes pajak lingkungan yang kontoversial bentrok dengan aparat keamanan di barat laut Perancis.

Polisi pada Sabtu (2/11) sore menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan lebih dari 10.000 demonstran yang berkumpul di Quimper di wilayah Brittany untuk menentang apa yang disebut sebagai "pajak ramah lingkungan" yang bertujuan menghemat 1 milyar euro pertahun

Para pengunjuk rasa membalas aksi aparat keamanan dengan melemparimereka dengan batu dan kotak-kotak kayu dan meneriakkan slogan-slogan menentang pemerintah.

Puluhan ribu demonstran tersebut menentang langkah-langkah pemungutan pajak kendaraan-kendaraan angkutan berat sementara banyak orang menganggur dan berjuang melawan kemiskinan di Perancis.

Pada bulan September, tingkat pengangguran di Perancis mencapai rekor tertinggi, dengan hampir 3,3 juta orang kehilangan pekerjaan.

Industri pertanian dan makanan wilayah Brittany yang menyumbang sepertiga dari pekerjaan lokal, telah terpukul oleh krisis ekonomi Perancis.

Seorang anggota badan intelijen Pakistan ditangkap di Timur Afghanistan.

ISNA (3/11) melaporkan, Komandan Kepolisian provinsi Nuristan, Afghanistan, Ahad (3/11) mengumumkan, seorang anggota badan intelijen Pakistan ditangkap di provinsi ini.

Anggota badan intelijen Pakistan itu berumur 20 tahun dan dalam interogasi polisi Afghanistan ia mengakui keanggotaannya dalam badan intelijen Pakistan (ISI).

Polisi Afghanistan mengatakan, anggota badan intelijen Pakistan itu masuk ke distrik Kamdesh, Nuristan untuk mempersiapkan serangan Taliban.

Provinsi Nuristan terletak di Timur Laut Afghanistan dan berdekatan dengan Pakistan. Petinggi Afghanistan mengklaim, provinsi ini menjadi sasaran roket-roket yang ditembakkan dari dalam Pakistan.

Kantor berita Perancis mengutip surat kabar The Guardian mengabarkan, Amerika Serikat dan Australia dalam sebuah aksi bersamanya melakukan spionase terhadap Konferensi PBB yang digelar di Pulau Bali, Indonesia pada tahun 2007.

Fars News (3/11) melaporkan, Australia dan Amerika dalam sebuah operasi pengawasan kolektif memata-matai Konferensi Perubahan Air dan Cuaca PBB di Bali, Indonesia pada tahun 2007.

Surat kabar The Guardian edisi Australia melansir dokumen yang berasal dari Edward Snowden, mantan kontraktor Agen Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) yang menunjukkan bahwa Badan Intelijen Australia (sistem sinyal-sinyal defensif) bekerjasama dengan NSA mengumpulkan informasi dan menyadap telepon petinggi keamanan Indonesia.

Menyusul publikasi laporan terkait spionase bersama Amerika dan Australia di negara-negara Asia termasuk Malaysia dan Indonesia, pekan lalu Jakarta memanggil Duta Besar Australia untuk dimintai keterangan. Publikasi dokumen baru Snowden diperkirakan akan memicu ketegangan dalam hubungan Jakarta-Canberra.

Surat kabar Sidney Herald Morning pekan lalu melaporkan, pos-pos diplomatik Amerika di Asia digunakan untuk melakukan aksi spionase dan menghimpun informasi.

Menurut The Guardian, operasi mata-mata Amerika dan Australia pada tahun 2007 tidak begitu berhasil dan hasil akhirnya adalah penyadapan telepon kepala polisi Bali.

Target proyek spionase ini adalah mengakses struktur dan informasi yang diperlukan untuk dipakai pada kondisi krisis serta darurat.

Perdana Menteri Georgia Bidzina Ivanishvili telah mengusulkan Menteri Dalam Negeri Irakli Garibashvili untuk menggantikannya sebagai perdana menteri baru.

"Tim kami secara bulat mendukung pencalonan Irakli Garibashvili" kata Ivanishvili pada Sabtu (2/11) seperti dikutip Press TV.

Pemilihan harus disetujui oleh parlemen, di mana Koalisi Impian Georgiayang berkuasa memiliki anggota mayoritas.

Sementara itu, Garibashvili mengatakan bahwa ia ingin melanjutkan kebijakan Ivanishvili, termasuk meningkatkan hubungan yang lebih kuat dengan Rusia.

Penunjukkan tersebut dilakukan menyusul pemilihan presiden pada tanggal 27 Oktober dimenangkan oleh loyalis Ivanishvili, Giorgi Margvelashvili. Ia berhasil memenangkan 62 persen suara.

Margvelashvili mengalahkan kandidat Presiden Mikhail Saakashvili, David Bakradze, yang hanya mengantongi dukungan di bawah 22 persen.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, prioritas pertama pemerintah saat ini adalah mengambilalih PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pada 1 November 2013.

Ia menegaskan pembagian antara pusat dan daerah bisa dilakukan setelahnya. "Memang saya dengar-dengar suara daerah minta bagian. Saya kira itu terbuka untuk dibicarakan," kata Dahlan ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Senin (21/10/2013) malam.

"Tapi jangan satu, dua hari ini. Nanti kalau heboh-heboh, tanggal 1 enggak jadi deh jatuh ke Indonesia. Nanti kehilangan semua," lanjutnya.

Ia juga menambahkan, ternyata pengambilalihan Inalum harus melewati persetujuan DPR RI. Menurutnya, ini harus diketahui oleh publik.

"Banyak yang menyangka tidak pakai persetujuan DPR. Jangan tanya aturan apa, saya lupa. Karena itu, besok malam kan ada rapat dengan DPR, gabungan dengan Komisi VI. Sehingga kami minta persetujuan DPR," jelas mantan Dirut PLN itu.

Dahlan menyatakan bahwa persetujuan DPR diperlukan terkait dengan anggaran yang dialokasikan. Pemerintah sejauh ini telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 7 triliun untuk memiliki 100 persen saham Inalum.

Sebelumnya, dalam pertemuan terakhir, pihak Jepang menginginkan harga Inalum sebesar 626 juta dollar AS, sedangkan Indonesia sendiri menginginkan harga Inalum hanya 424 juta dollar AS.

Namun kabar terakhir meyebutkan, pihak Indonesia telah menaikkan tawarannya menjadi 558 juta dollar AS atau setara sekitar Rp 6,14 triliun (kurs Rp 11.000 per dollar AS) kepada Nippon Asahan Aluminium (NAA).