Sepekan sebelum jatuh tempo penambahan level utang Amerika, para pejabat senior ekonomi dunia telah memperingatkan dampak negatif dari kebangkrutan negara ini. Christine Lagarde, Kepala Dana Moneter Internasional memperingatkan bila Amerika tidak menambah level utangnya hingga tanggal 17 Oktober, ekonomi dunia akan memasuki periode berbahaya. Para pejabat ekonomi dunia menyatakan bahwa dampak pengumuman kebangkrutan Amerika akan lebih dirasakan oleh negara-negara miskin di dunia.

Masih ada waktu 6 hari lagi bagi pemerintah AS untuk menggolkan tambahan level utang mereka. Bila Gedung Putih dan Kongres tidak mencapai kesepakatan, maka negara yang memiliki 20 persen produk domestik bruto ini secara resmi akan mengumumkan kebangrutannya dan dampaknya akan menyeret banyak negara ke arah yang sama.

Saat ini, negara-negara asing menjadi pemilik lebih dari 2 triliun dolar surat utang AS. Selama beberapa puluh tahun belakangan ini, AS mengelola ekonominya dengan mendapat dana dari negara asing lewat penjualan surat utangnya dan membayarkan bunganya kepada pihak asing. Bila terjadi masalah dalam proses ini, maka Amerika akan memasuki periode resesi ekonomi parah dan membahayakan perputaran uang di negara ini.

Di sisi lain, Amerika merupakan pasar terbesar produk-produk dunia. Bila terjadi resesi ekonomi dan menurunnya aktivitas kerja di negara ini, maka banyak pengekspor barang ke AS akan merugi. Cina dan Jerman termasuk negara yang bergantung pada ekspor produknya ke Amerika. Begitu juga negara-negara sedang berkembang yang menjual minyak akan kehilangan devisa ketika AS memasuki periode resesi ekonomi

Pasar saham AS seperti Wall Street yang berfungsi sebagai penentu harga saham di pelbagai kawasan dunia akan mengalami goncangan hebat bila pemerintah Amerika mengalami kebangkrutan. Pada saat yang sama, pasar-pasar saham di Eropa dan Asia juga akan mengalami nasib yang sama. Negara-negara yang paling banyak membeli surat utang pemerintah Amerika adalah Cina, Jepang, negara-negara anggota Uni Eropa, Rusia dan negara-negara Arab pengekspor minyak. Negara AS sendiri setiap bulannya harus membayar utang dan bunganya kepada para pembeli surat utangnya.

Dengan mencermati keadaan yang ada, bila pemerintah Amerika tidak memiliki uang untuk membayar utangnya hingga tanggal 17 Oktober, ratusan miliar dolar kekayaan negara-negara di dunia akan lenyap begitu saja. Dengan kata lain, kebangkrutan pemerintah AS membuat para peminjam tiba-tiba kekurangan likuiditas. Kondisi ini sangat berdampak negatif bagi kinerja keuangan banyak negara di dunia.

Berbeda dengan negara-negara seperti Yunani, Irlandia, Portugal dan Cyprus yang utangnya hanya mencapai ratusan miliar dolar, utang AS mencapai puluhan triliun dolar, sehingga lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, bank-bank Cina, Jepang dan Eropa tidak akan mampu mencegah kebangkrutan AS. Bila ada negara yang ingin melanjutkan pemberian pinjaman kepada pemerintah Amerika, maka negara itu akan menuntut bunga yang sangat tinggi.

Saat ini, kemungkinan besar peringkat kredit Amerika akan mengalami penurunan dan bila Washington ingin mendapatkan pinjaman baru, maka itu bisa didapatkan dengan bunga yang sangat tinggi. Kenyataan ini dengan sendirinya menambah jumlah defisit anggaran dan utang pemerintah AS. Bagaimanapun juga, sikap keras kepala yang terjadi di kalangan politikus AS bukan saja merugikan warga AS, tapi mencakup nasib ratusan juta manusia di seluruh dunia.

Dewan Keamanan PBB meratifikasi usulan Ban Ki-moon, Sekjen PBB terkait masalah Suriah. Agshin Mehdiyev, Duta Azerbaijan untuk PBB yang menjadi ketua periodik DK-PBB mengatakan, "Berdasarkan kesepakatan anggota dewan pada sidang Kamis malam, sebuah tim bersama dari PBB dan OPCW, lembaga pemantau senjata nuklir telah dibentuk dan menjadi penanggung jawab penghancurkan gudang-gudang senjata kimia Suriah."

Tim bersama ini akan berkedudukan di Cyprus dan anggota pakar kimianya akan ditambah hingga mencapai 100 orang. Para pakar Rusia akan memainkan peran aktif dalam tim ini. Moskow bermaksud menambah jumlah pakarnya untuk memantau serius proses penghancuran senjata kimia Suriah."

Tampaknya kesempatan Kamis malam DK-PBB hasil dari lobi yang dilakukan oleh Sergei Ryabkov, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia dengan para pejabat AS dan PBB pada 8 Oktober lalu. Penghancuran senjata kimia dan instalasinya di Suriah merupakan mekanisme yang dipilih oleh menteri luar negeri Rusia dan AS dalam pertemuan bulan September di Jenewa gua mencegah semakin luasnya krisis kemanusiaan di Suriah. Kesepatakn ini disepakti dalam resolusi DK-PBB bernomor 2118.

Barat, khususnya Amerika berusaha menjadikan masalah penggunaan senjata kimia di Suriah sebagai alasan untuk melakukan intervensi militer di negara ini. Rusia berkali-kali menyatakan intervensi militer AS di Timur Tengah bertentangan dengan kepentingan dan keamanan negaranya. Untuk itu, Rusia menyampaikan ide penghancuran gudang-gudang senjata kimia Suriah guna menepis segala alasan Barat melakukan campur tangan militer di Timur Tengah. Sejatinya, Rusia dengan usulan ini berusaha membangun citra positifnya di masyarakat internasional, sekaligus menghalangi AS menciptakan Timur Tengah Baru.

Sekalipun pelaksanaan rencana ini akan mengurangi kemampuan pertahanan Suriah dalam menghadapi Zionis Israel, tapi dengan sendirinya mampu mencegah serangan militer negara-negara asing ke negara ini. Itulah mengapa pemerintah Suriah menyambut usulan ini. Damaskus dengan segera menandatangani dokumen perjanjian larangan penggunaan senjata kimia dan memberikan daftar tempat-tempat senjata kimia ditempatkan kepada lembaga OPCW.

Pemerintah Suriah telah memulai penghancuran senjata kimianya sejak awal bulan Oktober. Pada pakar internasional diterjunkan ke negara ini untuk membantu pemusnahan senjata kimia. Mereka menyebut kerjasama pemerintah Suriah sangat konstruktif dan menilai langkah awal Damaskus sangat baik. Walid Moallem, Menteri Luar Negeri Suriah mengatakan bahwa pemerintah negara ini menyimpan senjata kimia di 17 titik dan tiga darinya berada di kawasan konflik.

Sekalipun perincian usulan Ban Ki-moon belum dipublikasikan, tapi dikatakan bahwa sebagian darinya adalah pengumuman gencatan senjata dari kedua pihak yang bertikai di Suriah. Dengan demikian, rencana Sekjen PBB ini pada dasarnya hasil dari tekanan internasional untuk menciptakan gencatan senjata di Suriah dan dengan sendirinya melemahkan alasan Barat untuk mengintervensi negara ini.

Masalah pemusnahan senjata kimia Suriah akan berlanjut hingga bulan Juni tahun depan. Itu artinya, negara ini akan aman selama beberapa bulan dari ancaman intervensi militer asing. Pernyataan para pejabat Rusia juga menunjukkan mereka sedang berusaha mengulur waktu bagi pemerintah Suriah. Dengan dasar ini juga Alexander Lukashevich, Jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan keraguannya terkait proses pemusnahan senjata kimia Suriah dengan jadual yang telah ditetapkan. Ia mengatakan, "Sesuai dengan kondisi yang ada, masih merupakan khayalan bila ada yang beranggapan dapat menyelesaikan proyek ini hingga awal musim panas 2014."

Diplomasi aktif Republik Islam Iran beberapa waktu lalu di New York telah membuat rezim Zionis Israel terkucil di tengah para sekutunya.

Sebagaimana diketahui, hanya satu kelompok yang bereaksi negatif terhadap pidato Presiden Hassan Rohani di PBB yaitu, ekstremis Zionis. Sementara negara-negara lain seperti, Amerika Serikat dan Jerman menyambut baik pidato tersebut.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pidatonya di sidang tahunan Majelis Umum PBB dan juga dalam pertemuan dengan Presiden Barack Obama di Gedung Putih, berupaya meningkatkan tekanan kepada pemerintah AS dan merusak kedekatan Iran dengan Barat.

Rohani telah menciptakan atmosfir diplomatik yang positif antara Republik Islam dan Barat di New York. Obama juga telah melakukan panggilan telepon bersejarah dengan Presiden Iran di New York pekan lalu. Para analis dan pengamat internasional berbicara panjang lebar tentang perspektif positif dalam perundingan antara kedua belah pihak.

AS juga baru saja mundur dari setiap "garis merah" Israel terkait krisis di Suriah, program nuklir Iran dan bahkan kembali mendorong penyelesaian masalah Palestina. Meski demikian, Israel tetap konsisten untuk mendorong dunia, khususnya AS untuk menyerang Iran serta merusak ekonomi dan finansialnya.

Israel melakukan diplomasi luas untuk merusak atmosfir positif tersebut. Pada dasarnya, Tel Aviv senantiasa khawatir terhadap kedekatan Iran dengan Barat dan telah melakukan banyak upaya untuk mengkampanyekan proyek Iranphobia dan mengesankan program nuklir damai Tehran sebagai ancaman dunia.

Netanyahu dalam pertemuan dengan Obama pada hari Senin (30/9) di Washington, menyampaikan kekhawatirannya terhadap perluasan hubungan Iran dan Barat serta penyelesaian diplomatik masalah nuklir.

Sejak pemerintahan baru Iran mulai bekerja, Israel berupaya keras untuk menekan pemerintahan Obama melalui dua kanal. Kanal pertama, Tel Aviv melakukan diplomasi langsung dengan Washington dan terang-terangan menyatakan keprihatinan atas penurunan tensi ketegangan antara Iran dan masyarakat internasional serta kemungkinan pengurangan sanksi ekonomi terhadap negara itu.

Sementara kanal kedua adalah memanfaatkan Kongres AS untuk mempertahankan kebijakan konfrontatif pemerintah Washington terhadap Tehran. Komisi Urusan Publik Amerika Israel (AIPAC) diperkirakan akan melakukan lobi-lobi di Kongres untuk mempengaruhi keputusan Gedung Putih menyangkut Iran.

Pada akhirnya, meskipun Iran telah berhasil menurunkan gesekan dengan Barat dan membuat mereka untuk meninjau kembali kebijakan kontrontatifnya dengan Republik Islam, namun Barat khususnya pemerintah AS juga perlu menjaga jarak dari pengaruh lobi-lobi Zionis agar peluang yang sudah tercipta tidak hilang lagi.

Sekarang, Obama harus berani untuk menolak lobi Zionis dan mengadopsi kebijakan yang sejalan dengan kepentingan rakyat Amerika ketimbang kepentingan Israel.

Delegasi negara-negara dunia sepakat memilih Iran sebagai pelapor Komite Perlucutan Senjata dan Keamanan Internasional PBB pada hari Selasa (1/10). Komisi pertama Majelis Umum PBB membahas masalah politik dan keamanan internasional, termasuk di dalamnya masalah senjata nuklir. Sidang yang dihadiri 193 anggota membicarakan berbagai isu penting yang meliputi kerjasama global untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta prinsip mengenai perlucutan senjata dan aturan persenjataan.

Pada saat yang sama, perdana menteri Israel dalam pidatonya di Majelis Umum PBB kembali mengulang tudingan klisenya terhadap Iran mengenai program nuklir sipil negara itu. Benyamin Netanyahu mengungkapkan tuduhan infaktual bahwa Republik Islam Iran sedang berupaya memproduksi senjata nuklir. Netanyahu Selasa (1/10) menyerukan masyarakat internasional untuk terus menekan Iran melalui berbagai sanksi, karena menurutnya, "senjata nuklir" Iran akan menjadi ancaman bagi masa depan Israel. Sebelumnya, Ron Prosor, Duta Besar Israel di PBB menyatakan penentangan Tel Aviv terhadap posisi baru yang diraih Iran di komite perlucutan senjata dan keamanan dunia PBB.

Gema suara dukungan delegasi negara-negara dunia terhadap terpilihnya Iran sebagai pelapor komite perlucutan senjata PBB menjadi jawaban positif atas upaya Iran di bidang perlucutan senjata nuklir, terutama di bidang senjata pemusnah massal seperti senjata kimia. Iran sebagai korban terbesar senjata kimia memiliki kerjasama yang erat dengan Organisasi Perlucutan Senjata Kimia (OPCW).

Iran saat ini juga menyambut resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai perlucutan senjata nuklir di Suriah. Tehran menyambut keanggotaan Suriah di OPCW, dan Iran menyampaikan sejumlah prakarsa sehingga sejumlah rezim agresor seperti Israel bersedia menandatangani konvensi perlucutan senjata Kimia demi mewujudkan keamanan dan perdamaian kawasan Timur Tengah dan dunia.

Republik Islam Iran saat ini termasuk salah satu anggota Badan Energi Atom Internasional (IAEA), dan penandatangan traktat non proliferasi nuklir (NPT). Salah satu tujuan dibentuknya NPT adalah untuk mencegah penyebaran senjata nuklir di dunia sekaligus menindaklanjuti perundingan perlucutan senjata nuklir.

Sejatinya, dukungan negara-negara dunia terhadap Iran sebagai pelapor komite perlucuran senjata nuklir dan keamanan internasional PBB menunjukkan kepercayaan publik dunia terhadap Republik Islam di bidang nuklir. Sinyal lain yang diberikan dari dukungan tersebut adalah ketidakpercayaan publik dunia terhadap provokasi dan propaganda Israel terhadap Iran, dan kegagalan diplomasi Tel Aviv di tribun PBB. Kini, Israel bukan hanya semakin terkucil di arena internasional, tapi lebih dari itu, negara-negara dunia terus mendesak rezim Zionis untuk segera menandatangani traktat non-proliferasi nuklir. Sebab selama ini publik dunia tahu bahwa Israel dengan ratusan hulu ledak nuklirnya sebagai ancaman bagi keamanan regional dan global.(

Menteri Luar Negeri Yaman, Abu Bakr al-Qirbimenilai proses dialog nasional di negaranya guna menyelesaikan friksi internal khusunya masalah wilayah selatan sangat rumit. Ia pun mengkonfirmasikan penambahan waktu perundingan damai hingga tiga bulan kedepan.

Abu Bakr al-Qirbi dalam wawancaranya dengan Koran al-Hayat Rabu (2/10) mengingatkan, dialog nasional terkait berbagai isu termasuk masalah pemisahan wilayah selatan terpaksa diperpanjang tiga bulan lagi mengingat adanya friksi di antara peserta. Menlu Yaman mengakui bahwa masalah wilayah selatan merupakan isu tersulit dalam agenda dialog nasional.

Penekanan menlu Yaman terkait perpanjangan waktu dialog nasional dirilis di saat satu bulan lalu para petinggi Yaman berulang kali mengkonfirmasikan tercapainya kedekatan visi di antara peserta terkait isu sensitif wilayah selatan guna membentuk pemerintahan federal.

Dalam dialog ini yang digelar sejak Maret 2013 dan dihadiri mayoritas kubu politik Yaman, dari wilayah selatan hanya diwakili kelompok moderat dan kubu ekstrim yang menuntut kemerdekaan wilayah selatan memboikot dialog ini.

Tujuan digelarnya dialog nasional Yaman adalah untuk mempersiapkan penyusunan undang-undang baru dan pemilu pada Februari 2014 sesuai dengan kesepakatan transisi kekuasaan yang berujung pada pelengseran diktator Ali Abdullah Saleh tahun 2012 lalu.

Isu wilayah selatan yang merupakan negara merdeka hingga tahun 1990, tercatat sebagai agenda utama dialog nasional di negara ini. Dan mayoritas dari warga Yaman meyakini penyelesaian isu ini merupakan kunci dari pelimpahan demokrasi kepada rakyat. Sementara itu, warga Selatan meyakini pasca bersatunya Utara dan Selatan Yaman pada tahun 1990, kekuasaan senantiasa berada di tangan warga Utara dan hak-hak warga Selatan tidak dipenuhi.

Berdasarkan kesepakatan transisi kekuasan pada Februari 2012 yang berujung pada lengsernya Ali Abdullah Saleh, tujuan diaolog nasional adalah mempersiapkan penyusunan UUD baru dan pemilu pada Februari 2012. Dialog Nasional merupakan janji terpenting Mansour Hadi, presiden Yaman di era transisi kekuasaan dua tahunnya kepada warga. Namun pelaksanaan janji tersebut memakan waktu hampir satu tahun dan pada akhirnya Mansour Hadi di tahun kedua kekuasaannya berhasil memulai dialog nasional ini.

Dialog ini digelar di Sanaa sejak 18 Maret 2013, namun dialog tersebut pada tahap awal menghadapi banyak kendala seperti boikot oleh sejumlah kubu politik. Kubu yang memboikot dialig nasional memiliki dua alasan atas sikapnya tersebut. Pertama, pemerintah masih tergantung dengan pemain asing dan kedua kehadiran gerakan serta tokoh yang berafiliasi dengan rezim terguling. Dengan demikian, setelah enam bulan digelarnya perundingan damai ini, belum juga tampak kemajuan berarti yang dicapai.

Padahal kekuasaan Mansour Hadi tinggal beberap abulan lagi dan indikasi terciptanya kesempatan yang memadai untuk menggelar pemilu pada waktu yang telah disepakati belum juga terlihat. Dalam kondisi seperti ini, rakyat dan sejumlah kubu Yaman meyakini Mansour Hadi masih berusaha membujuk Arab Saudi dan Amerika Serikat untuk mendukung keberlangsungan kekuasaan dirinya dari pada mempersiapkan pemilu. Dan lawatan dirinya ke Riyadh dan Washington juga dimaksudkan untuk hal ini, karena Arab Saudi dan AS memainkan peran utama dalam pemilu dengan Mansour Hadi sebagai kandidat tunggal di era transisi.

Menteri Rekonsiliasi Nasional Suriah, Ali Haidar menyatakan, "Konferensi Perdamaian Jenewa yang telah direncanakan untuk menyelesaikan krisis Suriah merupakan awal baru dalam proses politik di negara ini."

"Saya memprediksi konferensi Jenewa 2 akan digelar sebelum akhir tahun ini dan akan menjadi awal dari proses politik (Suriah), namun bukan penyelesaian proses tersebut," kata Haidar dalam wawancaranya dengan Xinhua Kamis (4/10).

Menteri Suriah menambahkan, "Apa pun dapat dibahas [selama konferensi] dan yang paling penting struktur sistem politik masa depan Suriah," tambahnya seraya menekankan bahwa semua pihak harus ikut ambil bagian tanpa prasyarat.

Pada tanggal 7 Mei, Rusia dan Amerika Serikat sepakat menggelar konferensi internasional Suriah, yang akan menindaklanjuti perundingan sebelumnya yang digelar di Jenewa pada Juni 2012. Konferensi diperkirakan diselenggarakan pada pertengahan November.

Tanggal pasti pelaksanaan konferensi berubah berulang kali, karena muncul friksi di antara kelompok oposisi Suriah dukungan asing. Rusia dan AS juga tetap berselisih pendapat soal pihak yang harus menghadiri perundingan.

Di bagian lain pernyataannya, Ali Haidar mengecam aksi para anasir Salafi-Takfiri di Suriah dan para pendukung mereka di luar negeri. Dikatakannya, "Damaskus menyadari besarnya agresi asing dan perang terhadap Suriah."

"Sekarang kita sedang berbicara tentang 86 negara yang warganya berperang di Suriah dan oleh karena itu perang melawan Suriah menjadi lebih besar. Di samping itu semua, jumlah kelompok yang berperang di Suriah telah melampaui 300 dan sebagian besarnya adalah kelompok tidak disiplin dan tidak punya referensi politik," kata Haidar.

Pemerintahan Presiden AS Barack Obama mendesak anggota Kongres untuk menunda putaran baru sanksi terhadap Iran menyusul kebuntuan politik di Kongres telah menyebabkan penghentian pemerintah federal di Amerika Serikat .

Kamis (3/10), Wendy Sherman pejabat eselon tiga di Kementerian Luar Negeri AS, mengatakan kepada para senator untuk menunda draf sanksi baru anti-Iran hingga perundingan program energi nuklir Iran mendatang yang diperkirakan digelar akhir bulan ini.

Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Inggris, Cina , Perancis , Rusia dan Amerika Serikat ditambah Jerman akan mengadakan perundingan di Jenewa pada 15-16 Oktober membahas program energi nuklir Iran.

Iran dan Kelompok 5+1 juga bertemu di markas besar PBB di New York pekan lalu. Usai pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri AS John Kerry dan mitranya dari Iran, Mohammad Javad Zarif, berunding selama lebih dari 20 menit.

Pasukan keamanan Mesir terus bergerak maju dalam operasi sweeping terhadap militan di Semenanjung Sinai.

Menurut keterangan seorang pejabat militer yang tidak menyebutkan namanya, operasi digelar di sejumlah wilayah al-Toma, al-Moqataaa dan al-Mahdeya, selatan wilayah Sheikh Zuwayed. Militer Mesir menghancurkan beberapa tempat persembunyian militan dan menyita berbagai jenis. Sembilan militan ditangkap.

Sejak lama Sinai menjadi tempat aman bagi para militan untuk membangun basis dalam melancarkan aksi-aksi teror. Dalam beberapa bulan terakhir, wilayah gurun itu menjadi ajang instabilitas dan bentrokan antara militan dan pasukan keamanan.

Pada tanggal 16 September, sebuah bom pinggir jalan yang dipasang oleh militan di Semenanjung Sinai melukai sedikitnya sembilan taruna polisi.

Sejak penggulingan mantan presiden Mesir, Muhammad Mursi pada tanggal 3 Juli, kelompok militan beraksi nyaris setiap hari di Sinai, membunuh personil keamanan. Sebagai balasannya, Kairo mengerahkan ribuan pasukan militer yang didukung tank dan kendaraan lapis baja untuk memburu para militan.

Seluruh kantor Kongres AS di Washington DC ditutup pasca aksi penembakan di dekat gedung tersebut.

Tasnim News (4/10) mengutip CNN melaporkan, polisi Amerika Serikat menyatakan bahwa penembakan di dekat gedung Kongres AS membuat seluruh kantor di gedung itu ditutup.

Sumber-sumber keamanan Amerika Serikat mengkonfirmasikan tewasnya seorang perempuan dalam insiden baku tembak dengan aparat keamanan.

Seorang polisi terluka dalam insiden itu.

Senin, 23 September 2013. Puluhan warga Ahlusunnah dari Desa Bluuran Kecamatan Karang Penang dan Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Madura, mendatangi pengungsi Syiah Sampang di rumah susun sewa (Rusunawa) Puspo Agro Jemundo Sidoarjo, Jawa Timur.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendeklarasikan perdamaian antara Sunni dan Syiah di Sampang yang sebelumnya pernah terjadi kesalahpahaman.

Deklarasi tersebut diberi nama “Piagam Perdamaian Rakyat.” terdiri dari lima butir perdamaian. Ditandatangani oleh 73 warga dari pihak Sunni dan 69 kepala keluarga dari pihak Syiah.

Sekitar 50 warga dari kedua kecamatan tersebut disambut pelukan oleh para pengungsi. Beberapa saat setelah dipersilakan duduk dan menikmati hidangan, kedua belah pihak melanjutkanya dengan membacakan deklarasi perdamaian.

Acara tersebut juga diliput berbagai media cetak. Baik elektronik maupun online. Deklarator perdamaian dari pihak Sunni dibacakan oleh Mujahid. Sementara deklarator dari Syiah oleh Iklil al Milal.

Menurut keterangan Mujahid, perdamaian ini dilatar-belakangi oleh pemahaman mereka terhadap islam yang mengajarkan kasih sayang dan persaudaraan. Serta amanat Konstitusi yang mengedepankan kerukunan.

“Saya sangat memprihatinkan mereka, semoga pemerintah segera memulangkan mereka dan semua pihak menerima kepulangan mereka,” kata Mujahid.

Lebih lanjut Mujahid mengungkapkan, sudah pasti ada berita-berita yang mengatakan proses perdamaian ini adalah rekayasa, dan pasti ada pihak-pihak yang menginginkan perdamaian ini tidak terjadi. Namun Mujahid akan terus bertekad berjuang melanggengkan perdamaian ini.

Keterangan DPP ABI

Terkait deklarasi perdamaian itu, DPP Ahlulbait Indonesia (ABI) Ahmad hidayat menyatakan, tidak benar jika digambarkan ada masyarakat yang menolak untuk berdamai. Justru masyarakat sudah sangat menghendaki para pengungsi untuk segera kembali ke kampung halamannya. Hal itu dibuktikan dengan adanya deklarasi damai dari kedua belah pihak (23/9).

“Sesungguhnya warga dari kalangan Ahlussunnah baru sadar bahwa tidak ada perbedaan antara sunnah dan syiah. Allah-nya sama, Nabi-nya sama, kiblatnya juga sama, dan al-Qur’an-nya sama” kata Ahmad Hidayat.

Deklarasi ini mengakhiri kesalahpahaman yang berbuntut penyerangan Minggu, 26 Agustus 2012 warga Syiah Dusun Nangkernang. Kedua belah pihak sudah saling memaafkan. Dan mereka berharap, pengungsi segera dipulangkan ke kampung halaman agar dapat hidup berdampingan seperti dulu lagi.