Direktur Eksekutif perusahaan nasional distribusi produk minyak Iran mengabarkan ekspor paket bahan bakar khusus pesawat terbang negara itu ke Afghanistan.

Nasser Sajjadi, Jumat (4/9) kepada IRNA mengatakan, "Dalam enam bulan terakhir, dua ribu ton bahan bakar jet diekspor ke Afghanistan."

Sajjadi juga mengumumkan kesiapan Iran untuk mengirim bahan bakar pesawat ke negara-negara konsumen lainnya.

Ia menambahkan, "Iran siap mengekspor bahan bakar pesawat ke negara manapun yang membutuhkan."

Terkait program kerja Kementerian Perminyakan Iran untuk meningkatkan kualitas produksi, Sajjadi menuturkan, "Saat ini, produk kilang minyak Arak, Iran tengah memiliki standar Euro 4 yang dikonsumsi di dalam negeri. Sementara produk kilang minyak Setare Teluk Persia sepenuhnya akan memenuhi standar Euro 4."

Ia menegaskan bahwa Iran mengimpor bensin yang dibutuhkan di dalam negeri di bawah sembilan persen.

"Di awal tahun 2016, dengan pengoperasian tahap pertama kilang minyak Setare Teluk Persia, impor bensin akan terhenti dan untuk 10 tahun ke depan, Iran akan menjadi pengekspor bensin," pungkasnya.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar menekankan pentingnya peningkatan kesiapan Pangkalan Pertahanan Udara Khatamul Anbiya Militer Iran untuk menghadapi segala bentuk ancaman.

Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei menegaskan hal itu dalam pertemuannya dengan para komandan dan staf Pangkalan Pertahanan Udara Khatamul Anbiya pada Selasa (1/9) ketika menyinggung pentingnya misi dan tugas pangkalan ini untuk melindungi negara.

Pertemuan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Iran dengan para komandan Pangkalan Pertahanan Udara Khatamul Anbiya digelar menandai ulang tahun pembentukan pangkalan ini.

Rahbar lebih lanjut mengapresiasi upaya para komandan dan staf Pangkalan Pertahanan Udara Khatamul Anbiya untuk mengamankan zona udara Iran.

Ayatullah Khamenei menuturkan, sensitivitas dan keprihatinan penting misi pangkalan udara ini mencerminkan realitas bahwa mereka harus mengidentifikasi titik kerentanan dan semua solusi yang mungkin bagi musuh serta harus memiliki solusi dan agenda tertentu untuk menghadapi semua itu.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran lebih lanjut menilai kepercayaan rakyat kepada pejabat sebagai amanah penting.

"Para pejabat di berbagai sektor dan di Angkatan Bersenjata Iran harus memahami dan mengapresiasi kepercayaan ini dengan benar, dan menanggapi kepercayaan itu  dengan menjalankan tugas mereka," pungkasnya. 

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar, Kamis (3/9) pagi dalam pertemuannya dengan Ketua dan anggota Dewan Pakar Kepemimpinan (Khobregan) Iran, menekankan urgensi masuknya Parlemen negara itu dalam pembahasan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Ayatullah Sayid Ali Khamenei mengaku tidak memberikan arahan soal metode pengkajian dan pengesahan atau penolakan JCPOA kepada Parlemen Iran.

Rahbar juga menyinggung statemen petinggi Amerika Serikat berkenaan dengan upaya menjaga kerangka sanksi.

Ia menegaskan, "Tujuan perundingan adalah pencabutan sanksi. Jika kita mundur dalam beberapa masalah di perundingan dan memiliki beberapa keunggulan dalam masalah lain, itu karena supaya sanksi dicabut. Jika tidak, kita bisa menambah sentrifugal kita yang jumlahnya 19.000 menjadi 50 atau 60 ribu dalam waktu singkat dan melanjutkan pengayaan uranium 20 persen."

Ayatullah Khamenei juga menjelaskan salah satu harapan Amerika dan menuturkan, "Salah satu kebijakan Amerika di kawasan adalah menumpas total gerakan perlawanan dan menduduki penuh Suriah serta Irak. Washington berharap, Iran masuk dalam kerangka ini, namun itu tidak akan pernah terjadi."

Rahbar mengingatkan propaganda kubu imperialis dunia untuk memaksakan bahasa dan istilah-istilah buatannya kepada pemerintah dan pengambil keputusan negara-negara.

Menurut Rahbar, dalam kamus bahasa imperialis, kata-kata semacam terorisme dan hak asasi manusia memiliki makna khusus.

Dalam kamus mereka, serangan bertubi-tubi atas rakyat Yaman dan pembunuhan warga tidak berdosa Gaza bukanlah terorisme, dan  penumpasan rakyat Bahrain karena menuntut haknya, tidak termasuk pelanggaran hak asasi manusia.

Rahbar menambahkan, "Dalam kamus imperialis, pertahanan legal gerakan perlawanan di Lebanon dan Palestina adalah terorisme, akan tetapi langkah negara-negara pro Amerika di kawasan, tidak melanggar HAM."

Ayatullah Khamenei menjelaskan, "Dalam kamus bahasa imperialis, teror atas ilmuwan nuklir yang kurang-lebih diakui sendiri oleh rezim Zionis Israel secara terbuka dan dukungan atas langkah ini oleh negara-negara Eropa, bukanlah  terorisme."

Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop di statemen terbarunya menyatakan bahwa hubungan Canberra dengan Jakarta di kondisi baik. Bishop dalam pertemuan dengan sejawatnya dari Indonesia, Retno Marsudi mengisyaratkan hukuman mati terhadap dua warga Australia oleh Indonesia dan menandaskan, meski dua warga Australia dieksekusi di Indonesia, namun hubungan kedua negara mampu pulih sesuai dengan kondisi yang ada.

Dua warga Australia beberapa waktu lalu diadili pengadilan dan dijatuhi hukuman mati di Indonesia karena menyelundupkan dan menjual narkotika. Upaya Australia untuk menghentikan eksekusi ini gagal dan pemerintah Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini tetap melaksanakan hukuman mati terhadap kedua warga Australia tersebut.

Setelah hubungan kedua negara sempat memanas untuk beberapa waktu dan ketegangan tersebut berujung pada penarikan dubes masing-masing, akhirnya Canberra dan Jakarta menyimpulkan untuk menggunakan kapasitas diplomasinya guna memulihkan hubungan kedua negara.

Hal ini pula yang mendorong Julie Bishop mengaku optimis dan puas atas pemulihan hubungan dengan Indonesia. Di bagian lain statemennya yang mengindikasikan tekad politik Canberra, Bishop menjelakan, seluruh kanal hubungan negara dan di wacana diplomasinya terbuka lebar dan petinggi serta perusahaan mampu memulai kembali aktivitas politik dan ekonominya.

Perundingan kedua menlu bulan lalu di Sydney seputar isu bilateral, ekonomi, investasi dan perang anti terorisme di kawasan, kini mulai memperlihatkan hasilnya. Yang terpenting dalam hal ini adalah dipatuhinya undang-undang negara Indonesia oleh Canberra. Setelah gagal usahanya, Australia menerima bahwa membela kedua tersangka pengedar dan penyelundup narkotika yang telah terbukti kejahatannya, tidak berguna dan Canberra menyadari harus menghormati konstitusi negara lain.

Mengingat statemen Bishop, kini muncul interpretasi bahwa kedua negara tidak dapat mengabaikan kepentingannya terkait kerjasama kolektif hanya dikarenakan peristiwa seperti ini. Australia setelah pemisahan Timor Leste dari Indonesia di dekade 90-an, tidak menunjukkan minatnya untuk melanjutkan kerjasama dengan Jakarta. Namun seiring dengan berlalunya waktu, Canberra menerima bahwa mereka harus menghormati hak kedaulatan serta integritas sebuah negara dan menjadikan pemahaman yang benar akan kondisi yang ada sebagai agenda kerjanya untuk menggalang setiap kerjasama.

Realitanya adalah Australia dan Indonesia mengingat kapasitas ekonomi, posisi regional dan kekayaan alam yang besar dapat saling melengkapi. Sementara itu, Indonesia sebagai negara terbesar anggota ASEAN dan penduduk muslim terbesar dunia, memiliki keunggulan yang tidak dapat diabaikan oleh Canberra.

Seperti yang terjadi di Indonesia, di mana dua warga Australia di hukum mati, peristiwa tersebut juga terjadi di negara lain. Contohnya adalah eksekusi warga Inggris dan Australia di Cina. Negara tersebut tak seperti yang dibayangkan, tetap melanjutkan hubungan di antara mereka, setelah terhenti dalam waktu singkat.

Hubungan Australia-Indonesia juga tak terkecuali dari kondisi ini. Sejatinya berdasarkan kondisi ini pula, penjelasan hubungan antar negara dapat dilakukan.

Partai Demokrat berhasil mengamankan hak veto Presiden Barack Obama jika seandainya Kongres Amerika Serikat mengeluarkan resolusi penolakan perjanjian nuklir Iran.

Sekarang kubu pendukung Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), sedang berusaha menarik dukungan 41 senator. Jika mereka sukses mengumpulkan 41 suara dari 100 senator, maka resolusi perjanjian nuklir Iran tidak akan divoting di Senat atau kubu pendukung bisa memperpanjang proses lobi-lobi sehingga Kongres kehabisan waktu 60 hari (sampai 17 September) untuk mengkaji kesepakatan itu.

Hingga Kamis malam waktu Washington, 37 senator Demokrat mengumunkan dukungannya untuk perjanjian nuklir Iran. Dengan kata lain, jika empat senator lain juga bergabung dengan kubu pendukung, maka mungkin saja Kongres setelah berbulan-bulan membuat kegaduhan, akan kehilangan dukungan untuk mengumumkan pandangannya.

Kongres AS beberapa bulan lalu meloloskan aturan peninjauan perjanjian nuklir Iran yang disebut RUU Corker-Cardin. Para penentang perjanjian ini berharap dapat merangkul puluhan anggota Demokrat di Kongres. Mereka memperkirakan bahwa propaganda Iranphobia dan kekhawatiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, akan menggagalkan solusi pemerintah tentang program nuklir Iran. Lobi-lobi Zionis juga memperhitungkan dukungan Kongres AS kepada PM rezim Zionis.

Meski demikian, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa kubu penentang, khususnya pribadi Netanyau hanya mampu menarik dukungan dari tiga anggota Partai Demokrat. Padahal, Partai Republik dan kubu-kubu pro-Netanyahu di tengah lobi Zionis telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah implementasi perjanjian nuklir Iran. Netanyahu bahkan berpidato di Kongres AS dan berusaha memprovokasi anggota lembaga itu untuk menentang Obama.

Komite Hubungan Publik AS-Israel (AIPAC) telah meluncurkan sebuah kampanye dengan anggaran 25 juta dolar untuk menggagalkan perjanjian nuklir Iran di Kongres. Sejumlah anggota Republik di Kongres juga melontarkan tudingan miring dan serangan verbal terhadap Iran dengan harapan mampu mengurangi jumlah pendukung perjanjian nuklir.

Namun, perang politik dan propaganda di Washington justru memperbesar dukungan untuk Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) di Senat AS. Pada hari Kamis, dua lagi Senator AS mengumumkan akan mendukung perjanjian nuklir Iran. Kondisi yang dihadapi kubu penentang kesepakatan itu di DPR AS juga tidak lebih baik dari Senat.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa opini publik Amerika – meski adanya propaganda luas anti-Iran selama bertahun-tahun – menekankan penyelesaian masalah nuklir Tehran secara diplomatik. Mereka menentang setiap langkah yang pada akhirnya akan membuka pertempuran baru di wilayah Timur Tengah.

Komandan Armada Keenam Angkatan Laut AS, Laksamana Madya James Foggo mengatakan, Amerika Serikat akan mempertahankan kehadiran permanen di Laut Hitam, mengingat daerah itu sebagai sebuah kawasan penting.

Pasukan AS bersama 11 negara anggota NATO dan Ukraina sejak Selasa lalu, melakukan latihan militer di Laut Hitam. Latihan yang disebut Sea Breeze ini dimulai pada 1997 dan kekuatan yang dilibatkan terus meningkat setiap tahun.   

Foggo menegaskan bahwa Angkatan Laut AS ingin mempertahankan kehadiran permanen di Laut Hitam. Dia menambahkan, Laut Hitam adalah perairan internasional dan Angkatan Laut AS bermaksud untuk tinggal di sana, menggunakan hak kebebasan navigasi maritim.

“Pada tahun lalu, kami mempertahankan kehadiran di Laut Hitam bahkan ketika kami fokus di Mediterania. Kami ingin membuat kehadiran normal di kawasan dan juga melakukan latihan rutin serta membangun interaksi dengan angkatan laut di kawasan,” tegas Foggo.

Keputusan AS untuk menempatkan pasukan di Laut Hitam – sebagai wilayah pengaruh Rusia – sepertinya bentuk ajakan perang Washington kepada Moskow di wilayah perairan itu.

Pada dasarnya, kebijakan baru AS di Eropa Timur termasuk di zona Laut Hitam dibangun atas dasar dua masalah utama. Pertama adalah klaim para pejabat politik dan militer AS tentang bahaya serius Rusia setelah meluasnya krisis Ukraina. Konflik di Ukraina dan ketegangan militer Uni Eropa dan AS dengan Rusia, telah merusak iklim damai yang tercipta di benua Eropa pasca Perang Dingin.

Para pemimpin Eropa dan AS pada KTT NATO 2014, menyetujui pembentukan pasukan reaksi cepat untuk melawan Rusia di Eropa Timur. Para menteri pertahanan NATO atas dorongan AS, juga mengadopsi langkah-langkah terhadap apa yang mereka sebut “agresi Rusia” dalam pertemuan Juni 2015. Langkah itu mencakup penambahan jumlah anggota pasukan reaksi cepat dari 13.000 menjadi 40.000 orang dan penyebaran peralatan tempur di sekitar perbatasan Rusia.

Masalah kedua adalah pengumuman strategi baru militer AS pada Juli 2015. Dengan memperhatikan krisis Ukraina dan konfrontasi menyeluruh Rusia dan Barat di Eropa Timur, maka Washington menilai potensi pecahnya perang dengan Moskow lebih besar dari sebelumnya.

Strategi baru militer AS menyebut Rusia sudah berulangkali menunjukkan dirinya tidak menghormati kedaulatan negara tetangganya dan Rusia juga bersedia untuk menggunakan kekuatan militer demi mencapai tujuannya.

Atas dasar ini, AS dengan alasan mendukung sekutunya di Eropa Timur, ingin menciptakan kehadiran permanen di perairan Laut Hitam. Tentu saja, ini adalah sebuah rencana yang tidak akan diterima begitu saja oleh Rusia.

Armada Laut Hitam Rusia – salah satu armada terpenting negara itu – bermarkas di pelabuhan Sevastopol, Crimea. Daerah ini telah dianeksasi Moskow pada Februari 2015.

Dalam pandangan Kremlin, kehadiran kapal perang dan pasukan Barat di Laut Hitam merupakan sebuah ancaman terhadap keamanan nasional Rusia dan Moskow sudah sering memberi peringatan kepada NATO dan Washington dalam masalah tersebut.

Krisis Ukraina telah menyebabkan penguatan kehadiran NATO di perairan Laut Hitam, Laut Baltik, dan juga Mediterania. Moskow kini menghadapi peningkatan ancaman maritim oleh blok Barat terutama di perairan sekitar Rusia. Oleh karena itu, doktrin baru Angkatan Laut Rusia menekankan penguatan kehadiran di Laut Hitam. Ini adalah sebuah sinyal yang jelas tentang peningkatan kesiapan Angkatan Laut Rusia untuk melawan ancaman-ancaman NATO dan AS.

Wilayah Kurdistan, Irak meminta bantuan Iran untuk menghadapi serangan kimia kelompok teroris ISIS ke wilayah tersebut.

Press TV (5/9) melaporkan, Falah Mustafa Bakir, Kepala Departemen Luar Negeri, wilayah Kurdistan, Irak menyebut penggunaan senjata kimia oleh para teroris ISIS sangat berbahaya.

Ia mengatakan, "Iran memiliki banyak pengalaman dalam menghadapi senjata kimia dan Kurdistan meminta bantuan Tehran untuk memerangi ISIS."

Falah Mustafa Bakir juga memuji hubungan bersahabat Tehran-Erbil dan menuturkan, "Iran dan Kurdistan, Irak selalu menginginkan perluasan hubungan bilateral."

Organisasi pelarangan perluasan senjata atom (UNODA), bulan lalu dalam laporannya mengumumkan, "Para teroris ISIS menyerang pejuang Kurdi di Irak dengan senjata kimia."

Kelompok teroris ISIS di Suriah juga kerap menggunakan senjata kimia dan gas beracun.

Penggunaan senjata terlarang seperti gas mustard dan bom kimia oleh ISIS, telah menimbulkan bencana kemanusiaan di Suriah dan Irak. Kondisi ini sangat menyulitkan kedua negara untuk kembali seperti sedia kala.

Pemerintah Uni Emirat Arab mengumumkan tiga hari berkabung menyusul tewasnya puluhan tentara negara itu Provinsi Marib, Yaman tengah.

Stasiun televisi Sky News (5/9) melaporkan, pemerintah UEA, Jumat (4/9) malam mengumumkan tiga hari berkabung dan mengatakan, "Dengan tewasnya 23 tentara lain yang sebelumnya terluka akibat serangan hari Jumat di Provinsi Marib, Yaman, jumlah korban tewas tentara UEA di negara itu mencapai 45 orang."

Membalas serangan koalisi Arab atas rakyat Yaman, militer dan komite rakyat negara itu, Jumat (4/9) menyerang pangkalan tentara koalisi Arab di Marib dan menewaskan 45 tentara UEA, lima tentara Bahrain dan beberapa personil militer Arab Saudi.

Saudi dengan dukungan Amerika Serikat dan beberapa negara Arab termasuk UEA serta Bahrain, sejak 26 Maret lalu memulai agresi militer ke Yaman dengan maksud untuk mengembalikan kekuasaan Abd Rabbuh Mansour Hadi, Presiden terguling negara itu.

Akibat serangan bertubi-tubi Saudi ke Yaman, ribuan warga tewas dan terluka.

Kelompok rasis Hungaria di Budapest, ibukota negara itu menyerang kamp penampungan pengungsi.

Fars News (5/9) melaporkan, sekelompok rasis Hungaria, Jumat (4/9) menyerang kamp penampungan pengungsi yang kebanyakan warga Suriah di Budapest dengan bahan peledak.

Polisi anti huru-hara Hungaria mencoba membubarkan konsentrasi para penyerang dengan menyemprotkan gas air mata ke arah mereka.

Para pengungsi yang kebanyakan warga Suriah itu masuk ke Hungaria dan Polandia lewat Yunani dan Makedonia.

Baru-baru ini Hungaria memasang pembatas kawat berduri di perbatasannya dengan Serbia untuk mencegah masuknya para pengungsi ke Eropa. Langkah ini spontan mendapat protes luas dari para pembela Hak Asasi Manusia.

Tindakan anti-kemusiaan pemerintah Hungaria dan tekanan atas para pengungsi yang bermaksud melewati negara itu untuk menuju Jerman dan Austria, memancing protes luas dari aktivis HAM Hungaria.

Wakil Komandan Angkatan Udara, Republik Islam Iran mengabarkan digelarnya manuver militer udara Fadaeeyane Harime Velayat-5.

IRNA (5/9) melaporkan, Brigjen Alireza Barkhor, Wakil Komandan AU Iran kepada media mengatakan, "Manuver militer udara Fedaeeyane Harime Velayat-5, dimulai hari ini, Sabtu (5/9) di tiga zona udara seluas 400 ribu kilometer dengan poros pangkalan kedelapan Syahid Babaei, Esfahan, Iran tengah."

Ia menambahkan, "Pangkalan udara Utara, Barat Laut, Selatan dan tiga pangkalan pusat dengan konsentrasi pangkalan kedelapan Esfahan sebagai pusat komando operasi, berpartisipasi dalam manuver militer ini."

Menurut Barkhor, manuver militer ini menggunakan dua jenis peralatan darat dan udara. "Di wilayah darat, digunakan berbagai jenis radar khusus milik AU Iran untuk menciptakan perang elektronik dan pertahanan," katanya.

Di bagian udara, digunakan berbagai jenis jet tempur seperti F-14, F-16, F-5, F-4 pelacak, pesawat-pesawat pengangkut berat dan super berat, pesawat pengisi bahan bakar Boeing 747, pesawat taktis transportasi S-130, helikopter Chinook, Bell 214, jet Falcon dan Star.

Wakil Komandan AU Iran menjelaskan, "Peralatan yang digunakan dalam manuver militer ini adalah hasil optimalisasi yang dilakukan pakar dalam negeri."

"Berbagai jenis peluru kendali dan roket untuk menembak sasaran di darat dan rudal-rudal udara ke udara untuk menyerang target bergerak udara, juga digunakan dalam manuver ini," pungkasnya.