Anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Majlis (Parlemen)  Republik Islam Iran  mengatakan, negara-negara pendukung terorisme adalah para pelaku utama kejahatan-kejahatan teroris.

Ismail Kowsari mengatakan hal itu dalam pernyataan terbarunya seperti dilansir IRNA, Senin (11/5).

Kowsari kemudian menyinggung perlawanan pemerintah Islam dan front Muqawama di kawasan terhadap terorisme.

Ia menjelaskan, negara-negara yang memberikan bantuan finansial dan militer kepada para teroris merupakan pelaku utama berbagai kejahatan teroris yang mereka justifikasi dan tutupi dengan Hak Asasi Manusia.

Selama bertahun-tahun pasca kemenangan Revolusi Islam, kata Kowsari, musuh melihat diri mereka tidak mampu untuk berkonfrontasi dengan bangsa Muslim Iran sehingga mereka menggerakkan para teroris, di mana  berbagai teror telah merenggung nyawa banyak warga tak berdosa Iran.

Ia menilai Syuhada akibat teror sebagai Syuhada yang paling tertindas.

Anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran  menuturkan, penyelenggaraan Kongres Internasional 17.000 Syahid Korban Teror pada saat ini sangat penting dan mencerahkan.

 

Kongres Internasional 17.000 Syahid Korban Teror Kedua akan digelar di Tehran, ibukota Iran, 31 Agustus 2015.

Dana Moneter Internasional, IMF mengumumkan, Republik Islam Iran mempertahankan posisinya sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di Timur Tengah dan Asia Tengah.

Surat kabar Jomhouri Eslami, terbitan Tehran (7/5) melaporkan, IMF dalam laporan terbarunya mengatakan, Produksi Domestik Bruto (PDB) Iran pada tahun 2015 mencapai 393,5 milyar dolar Amerika. Dengan begitu, di antara 30 negara Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Tengah, Iran tetap menjadi negara ekonomi terbesar kedua di kawasan.

IMF juga memprediksi PDB Iran untuk tahun 2016 akan mengalami peningkatan dan mencapai 404,5 milyar dolar Amerika.

Menurut laporan IMF itu, posisi pertama ekonomi terbesar di kawasan, diduduki Arab Saudi dengan PDB 649 milyar dolar AS yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014.

Setelah itu Uni Emirat Arab dengan PDB 363,7 milyar dolar Amerika menduduki posisi ketiga.

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), mengabarkan kesiapan mereka untuk meningkatkan produksi minyak Iran jika sanksi-sanksi Barat dicabut.

Asisten Senior Kepala Humas OPEC, Mahid al-Saigh pada Jumat (8/5/2015) di Tehran mengatakan, Iran tidak hanya sebuah negara produsen dan eksportir minyak dan tidak juga sebuah anggota biasa OPEC, tapi Iran merupakan salah satu pendiri organisasi ini dan hal itu tidak bisa diabaikan.

Hal itu disampaikan Mahid dalam kunjungannya di Pameran Internasional Minyak, Gas, Penyulingan dan Petrokimia ke-20 di Tehran.

Mahid menuturkan, OPEC merupakan salah satu pemain utama di pasar minyak dan keputusan organisasi itu untuk mempertahankan kuota produksinya adalah sebuah langkah positif dan benar.

Menteri Kebudayaan dan Bimbingan Islam Iran menilai penyelenggaraan Festival Film Fajr Internasional ke-33 di Tehran sebagai sebuah pengalaman yang sukses.

Ali Jannati mengemukakan hal itu kepada wartawan di sela-sela penutupan divisi internasional Festival Film Fajr, Sabtu (2/5) malam seperti dilansir IRNA.

Jannati mengatakan, Festival Film Fajr Internasional selama bertahun-tahun lalu berada di bawah naungan divisi nasional dan film-film Iran, namun tahun ini tampak lebih baik dengan partisipasi luas para seniman asing.

Menurutnya, Festival Film Fajr bersaing dengan festival-festival internasional lainnya, di mana Festival Film Fajr Internasional di Tehran telah dihadiri oleh lebih dari 200 tamu asing, dan mereka telah mengenal budaya dan peradaban Iran.

Penyelenggaraan festival-festival ini, kata Jannati, berperan penting dalam mengenalkan budaya dan seni Iran kepada bangsa-bangsa dunia.

Festival Film Fajr Internasional ke-33 telah dibuka pada 25 April.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar menekankan terjaganya keagungan dan kebesaran bangsa Iran.

Ayatullah Sayid Ali Khamenei, Rabu (6/5) dalam pertemuan dengan Menteri dan pegawai Kementerian Pendidikan serta pengajar dari seluruh penjuru Iran menyoroti ancaman-ancaman terbaru petinggi pemerintahan Amerika Serikat seiring dengan digelarnya perundingan nuklir.

Rahbar menegaskan, "Kami tidak sepakat dengan perundingan di bawah ancaman. Petinggi politik asing dan tim juru runding harus memperhatikan garis merah serta haluan utama."

Ia menjelaskan, "Seiring dengan belanjutnya perundingan, keagungan dan kebesaran bangsa Iran harus dibela dan tim perunding nuklir Iran tidak boleh tunduk pada ancaman, paksaan atau penghinaan apapun."

Ayatullah Khamenei juga menyinggung statemen-statemen petinggi pemerintah Amerika dalam beberapa hari terakhir yang mengatakan, "Jika kondisi semacam ini muncul, maka kami akan melancarkan serangan militer". Rahbar menuturkan, "Seperti yang pernah kami katakan kepada Amerika pada pemerintahan Iran sebelumnya, bangsa Iran akan membalas dengan tegas setiap ancaman."

Rahbar menambahkan, "Menurut pengakuan terbuka atau tertutup petinggi sejumlah negara, jika sanksi dan tekanan yang ada saat ini atas Iran dijatuhkan pada negara lain, maka negara itu akan menghadapi berbagai masalah serius, namun Iran tetap bertahan dan berdiri kokoh."

Ia melanjutkan, "Amerika lebih membutuhkan perundingan ketimbang Iran, atau setidaknya kedua negara sama-sama membutuhkan. Kami ingin perundingan selesai dan sanksi-sanksi dicabut, akan tetapi ini bukan berarti bahwa jika sanksi dicabut lalu kami tidak dapat mengelola negara."

Ayatullah Khamenei menjelaskan bahwa rakyat Iran selalu membela identitas dan kehormatan dirinya. "Dalam perang pertahanan suci selama delapan tahun, seluruh kekuatan dunia berusaha untuk menundukkan bangsa Iran, namun gagal. Oleh karena itu keagungan dan kebesaran bangsa ini harus tetap dijaga," paparnya.

Menurutnya, hari ini pemerintah Amerika menjadi pemerintahan yang paling tidak dihormati di dunia, salah satu alasannya adalah karena dukungan tegas Washington atas kejahatan-kejahatan pemerintah Al Saud di Yaman.

"Pemerintah Al Saud, tanpa justifikasi apapun dan hanya dengan satu dalih, mengapa rakyat Yaman tidak memilih presiden yang sesuai dengan kehendak Riyadh, terus melakukan pembunuhan terhadap rakyat tidak berdosa, perempuan dan anak-anak Yaman. Amerika pun mendukung kejahatan-kejahatan besar ini," ungkapnya.

Ia menandaskan, "Rakyat pejuang dan revolusioner Yaman tidak membutuhkan senjata, pasalnya seluruh pusat dan pangkalan militer dikuasai oleh mereka. Rakyat Yaman, karena embargo obat-obatan, bahan makanan dan energi yang kalian lakukan, membutuhkan bantuan-bantuan kemanusiaan. Akan tetapi kalian bahkan tidak mengizinkan Bulan Sabit Merah masuk ke Yaman.

Laporan terbaru menyebutkan berlanjutnya kegagalan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk memperkokoh kabinetnya yang rentan yang menurut rencana akan segera diumumkan. 

Disebutkan bahwa Rabu malam, atau tepat pada detik-detik akhir kesempatan kedua untuk membentuk kabinet baru rezim Zionis dan juga menyusul kesepakatan antara Netanyahu dan Naftali Bennet, Ketua Partai Rumah Yahudi, kabinet baru Netanyahu mendapatkan kuorum terkecil di parlemen. Dengan demikian, kabinet yang terbentuk dalam kondisi seperti itu merupakan salah satu yang terentan dan pada saat paling radikal yang pernah dibentuk.

Oleh karena itu, kabinet seperti ini yang hanya mengantongi 61 kursi dari 120 kursi parlemen Israel, sedemikian rentan sehingga Netanyahu dalam beberapa hari  yang tersisa untuk mengumumkan kabinetnya, berusaha keras menggalang dukungan dari partai-partai lain guna menghindar terjerumus ke jurang.

Disebutkan bahwa koran Jerusalem Post mengungkap, Benjamin Netanyahu siap menunjuk Avigdor Lieberman sebagai menteri perang dalam kabinet barunya. Namun dengan syarat, Lieberman bersedia merevisi keputusannya menolak hadir dalam kabinet tersebut. Sementara berbagai laporan menunjukkan penolakan usulan tersebut oleh Lieberman.

Lieberman Senin lalu menyatakan mundur dari kabinet Netanyahu dan tidak akan terlibat dalam kabinet mendatang. Lieberman telah dua periode menjabat sebagai Menlu Israel dan merupakan sekutu utama Netanyahu.

Sementara itu, Tzipi Livni, mantan menlu Israel yang juga pernah menjabat sebagai menteri kehakiman, juga menyatakan tidak akan bergabung dalam kabinet koalisi Netanyahu.

Berbagai transformasi rezim Zionis dan kegagalan Netanyahu dalam pembentukan kabinet yang kokoh dan komprehensif, mengindikasikan jurang politik yang menganga, konfrontasi politik antara partai dan kelompok-kelompok politik serta eskalasia krisis politik di Israel.  

Hasil pemilu dipercepat parlemen rezim Zionis yang pada umumnya partai-partai Israel meraih hasil lemah dan juga pembentukan kabinet yang sangat rentan oleh Netanyahu itu, juga menunjukkan kacaunya perimbangan politik PM Israel dalam upaya mendapat kekuasaan lebih besar melalui pemilu parlemen yang dipercepat.

Sebelumnya Netanyahu juga gagal membentuk kabinet komprehensif dan oleh karena itu dia merangkul banyak partai sayap kanan Israel termasuk Partai Yisrael Beiteinu, pimpinan Avigdor Lieberman, yang memiliki kecenderungan radikal lebih besar dibanding partai-partai lainnya. Hasilnya adalah percepatan program-program penjajahan rezim Zionis Israel.

Para menteri luar negeri negara-negara Arab pesisir Teluk Persia pada Sabtu 9 Mei 2015, menggelar pertemuan dengan Menlu AS, John Kerry, di Paris, Perancis. Disebutkan bahwa pertemuan itu digelar dalam rangka persiapan pelaksanaan pertemuan tingkat tinggi Arab di Kamp David yang menurut rencana akan digelar pekan depan melibatkan para pemimpin negara-negara Arab Teluk Persia dan Presiden AS Barack Obama.

Menurut koran al-Hayat mengutip sumber-sumber Arab, Amerika Serikat akan memberikan laporan tentang kesepakatan potensial dalam masalah nuklir dengan Iran untuk ÔÇ£meyakinkanÔÇØ Arab bahwa Iran tidak akan menggapai senjata nuklir.

Interpretasi sejumlah negara Arab Teluk Persia dari kesepakatan nuklir potensial antara Iran dan Kelompok 5+1; mencakup kekhawatiran mereka terhadap sebuah proses yang akan membuat Iran lebih kuat; di saat mereka tidak dapat menyaksikan kemajuan Iran. Semakin Iran mampu tampil kokoh di hadapan tekanan dan merealisasikan tuntutannya, negara-negara tersebut semakin merasa kerdil dan hina.  

Hingga kini mereka tetap beranggapan bahwa Iran tetap terisolasi dan adapun interpretasi mereka dari kesepakatan potensial itu, sejajar dengan politik ÔÇ£pencegahan IranÔÇØ berdasarkan perspektif usang dan kadaluarsa. Dari sudut pandang ini, maka jelas pula apa yang mereka harapkan dari pertempuan di Kamp David. Berbagai indikasi yang ada menunjukkan bahwa kepada negara-negara Arab Teluk Persia, Obama akan berjanji mempertahankan sanksi anti-Iran sekaligus menawarkan sistem pertahanan rudal anti-udara kepada mereka. Washington juga dipastikan akan menekankan kembali komitmennya dalam menjaga sekutunya di hadapan ancaman serangan asing.

Menurut koran Los Angeles Times, kemungkinan dalam pertemuan Kamp David, akan diutarakan ungkapan-ungkapan indah dan dikesankan bahwa mereka menginginkan ikatan langgeng dengan Amerika Serikat.

Oleh karena itu, Kamp David merupakan kesempatan bagi Barack Obama untuk menyatakan bahwa Washington tetap mementingkan sekutu kunonya di kawasan; akan tetapi pada saat yang sama Obama juga tidak akan mampu menutup mata dari kekeliruan Amerika Serikat di kawasan yang berujung pada pembentukan kelompok-kelompok teroris seperti al-Qaeda dan ISIS, serta munculnya kekerasan ekstrim di Irak dan Suriah.

Negara-negara seperti Arab Saudi, sebenarnya tidak mengkhawatirkan program nuklir Iran; karena semua mengetahui bahwa klaim ancaman nuklir Iran tidak lebih dari propaganda dan apa yang diinginkan dan dilakukan Iran adalah hak-haknya sesuai dengan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Banyak negara-negara Arab regional termasuk Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab dan Kuwait yang berharap mendapat posisi yang dimiliki Iran; hanya saja mereka tidak sejajar dengan Iran di tingkat ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, interpretasi paling optimistik dari harapan mereka adalah menginginkan kemajuan yang sama dengan yang dicapai Iran.

Lalu di mana masalahnya? Yang pasti negara-negara Arab Teluk Persia mengetahui bahwa Iran tidak pernah mengancam atau menyulut gejolak di kawasan. Sementara negara-negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir selalu berusaha menciptakan krisis dan ketidakpercayaan di kawasan. Selain itu, dalam setiap krisis, mereka juga selalu membuka pintu bagi pihak asing untuk masuk.

Apa yang dikhawatirkan negara-negara Arab Teluk Persia adalah dampak internal dan sekitar akibat dari pengaruh arus-balik keselarasan mereka dengan Amerika Serikat dan Barat. Mereka mengkhawatirkan nasib kekuasaan adikara dan dependen mereka yang sekarang sudah sulit dipertahan dengan petro dolar. Karena era keemasan pendapatan dari penjualan minyak juga telah berakhir dan sekarang saatnya untuk menebus banyak hal. Adapun masalah nuklir Iran hanya satu alasan untuk lari dari semua kenyataan itu.

Republik Islam Iran sangat meragukan kinerja pelapor khusus HAM PBB soal Tehran. Pasalnya laporan tersebut tidak menjaga prinsip dan ketentuan internasional.

Marzieh Afkham, juru bicara Kemenlu Iran Ahad (10/5) seraya menekankan poin ini menjelaskan, ÔÇ£Statemen terbaru Ahmad Shaheed, pelapor khusus PBB bidang HAM untuk Iran, menunjukkan kepalsuan laporan tersebut. Di mana laporan Ahmad Shaheed disusun tanpa memperhatikan ketentuan dan tugasnya sebagai pelapor khusus dari Dewan HAM.ÔÇØ

Afkham seraya menjelaskan bahwa sangat jelas unsur-unsur di luar mekanisme HAM PBB mempengaruhi penyusunan laporan soal HAM Iran, menambahkan, pemerintah Tehran komitmen terhadap janjinya untuk meningkatkan hak asasi warganya di seluruh bidang dan telah melakukan langkah-langkah penting dalam masalah ini termasuk peningkatan hak sipil, hak minoritas dan hak-hak kaum perempuan. Iran juga akan tetap melanjutkan programnya di bidang ini.

Ahmad Shaheed di laporan terbarunya kembali menuding Iran melakukan pelanggaran hak tahanan para penyelundup narkotika, pembunuh dan mereka yang terlibat kejahatan lainnya termasuk pelaku hubungan sesama jenis.

Sangat disayangkan isu HAM dewasa ini menjadi sarana politik. Padahal HAM pada dasarnya muncul dari nilai-nilai agama, moral, sosial, budaya dan penghormatan terhadap nilai-nilai bangsa lain dalam koridor piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Oleh karena itu, muncul pertanyaan, apakah kebijakan Dewan HAM saat ini yang seharusnya diarahkan untuk memajukan nilai-nilai hak asasi manusia, seberapa besar digunakan untuk tujuan HAM itu sendiri dan apa posisinya dalam kasus ini?

Realitanya adalah di kondisi dunia saat ini, dari satu sisi pemerintah Barat yang mengklaim sebagai pembela HAM malah menyalahgunakan isu hak asasi manusia untuk meraih ambisi politiknya terhadap negara lain yang menentang mereka. Pada dasarnya Barat menjustifikasi intervensinya terhadap negara lain di bawah isu HAM dan dengan slogan membela hak asasi manusia.

Metode ini dengan bersandar pada globalisasi isu HAM, menjadi cara-cara yang lumrah digunakan Barat. Praktisnya metode ini dimanfaatkan sebagai sarana oleh kekuatan besar untuk menguasai hubungan internasional.

Menyimak wacana HAM selama beberapa dekade terakhir, terlihat nyata bahwa politisasi isu HAM mengalami pertumbuhan sangat cepat di dunia. Hal ini membuat upaya serius untuk menghadapi berbagai realita pahit dan nyata pelanggaran HAM semakin sulit serta membuka lebar-lebar peluang terjadinya kekerasan. Kekerasan tersebut dewasa ini terlihat jelas di Eropa dan Amerika, khususnya sikap diskriminatif mereka terhadap kaum minoritas etnis maupun agama. Sehingga terjadi pelanggaran HAM secara nyata di Barat, karena keadilan di model HAM seperti ini tidak mendapat tempat serta parameter ganda telah membangkitkan protes di tingkat dunia.

Di proses ini, sejumlah negara yang berseberangan dengan kekuatan dunia, terus ditekan melalui isu HAM. Padahal berdasarkan data yang ada, ribuan anak-anak di dunia tewas akibat sanksi obat-obatan dan gizi buruk. Dewasa ini, dirilis data yang mencengangkan terkait pelanggaran nyata konvensi internasional termasuk pembantaian perempuan dan anak-anak menggunakan senjata terlarang. Padahal realita seperti ini tidak pernah dimuat di laporan para pelapor HAM.

Sejatinya, pandangan Barat soal HAM sebagai hukum internasional dan global terdapat kontradiksi yang besar. Kontradiksi ini menunjukkan ketidakadilan dan politisasi terhadap isu HAM. Tentunya hal ini mendorong ketidakpercayaan terhadap kinerja para pelapor khusus seperti Ahmad Shaheed, karena nilai-nilai yang dijadikan landasan dalam laporan seperti ini bukan untuk menyebarkan nilai-nilai HAM, namun sebaliknya malah memicu maraknya beragam kontradiksi dan memperkokoh kezaliman di sistem hukum dan politik di tingkat masyarakat internasional serta mendorong aksi kekerasan semakin menjamur di berbagai wilayah dunia.

Oleh karena itu, Republik Islam Iran memandang dengan keraguan besar kinerja pelapor khusus HAM terkait Tehran. Keraguan ini mengingatkan betapa pentingnya merevisi realita HAM dan bagaimana nasib HAM saat ini di dunia.

Presiden Rusia mengatakan, Moskow mampu melakukan intervensi di Ukraina timur untuk menyelesaikan krisis, namun ini adalah kewajiban pemerintah Kiev untuk mengakhiri krisis di berbagai wilayah Ukraina timur.

Vladimir Putin dalam pernyataannya terbarunya menuntut Petro Poroshenko, Presiden Ukraina dan para pejabat Kiev lainnya untuk melaksanakan komitmen mereka dalam perjanjian Minsk. Demikian dilaporkan Mehr News mengutip Russia Today, Senin (11/5).

Ia mengatakan, hari ini mereka yang memiliki kekuatan harus bertindak, dan Kremlin akan memanfaatkan hubungannya dengan para pejabat Donetsk dan Luhansk supaya semua komitmen mereka dilaksanakan.

Kesepakatan Minsk adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani untuk mengakhiri konflik di Ukraina dengan mediasi para pemimpin Rusia, Perancis dan Jerman.

Presiden Republik Islam Iran menyatakan tekad serius negaranya untuk memperluas hubungan ekonomi dengan Afrika Selatan.

Hassan Rouhani mengungkapkan hal itu selama pertemuannya dengan Maite Nkoana-Mashabane, Menteri Luar Negeri Afrika Selatan di Tehran, ibukota Iran, Senin (11/5).

Dalam pertemuan tersebut, Rouhani menyinggung kerjasama antara Tehran dan Pretoria untuk membela hak negara-negara yang sedang berkembang.

"Sayangnya masih ada negara-negara kuat yang ingin memonopoli ilmu pengetahuan dan menggunakannya sebagai alat untuk mendominasi, " ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya upaya bersama untuk memerangi terorisme dan kekerasan.

Presiden Iran menuturkan, sayangnya, virus kekerasan dan terorisme sedang menyebar di seluruh belahan dunia, dan hari ini semua pihak harus bergandengan tangan untuk menghadapi virus berbahaya ini.

Rouhani juga menekankan pentingnya bantuan kepada bangsa-bangsa yang menghadapi berbagai persoalan seperti perang saudara dan invasi ke negara mereka, khususnya rakyat Yaman.

"Solusi berbagai persoalan internal bukan serangan militer. Dan peluang harus di berikan supaya berbagai kelompok dapat saling berdialog," jelasnya.

Di bagian lain penyataannya, Rouhani menuturkan, Iran telah menunjukkan dengan baik bahwa negara ini memiliki tekad serius untuk menyelesaikan isu nuklir melalui perundingan.

Dasar Iran dalam perundingan, kata Rouhani, adalah menghormati dan mematuhi peraturan internasional, di mana pemanfaatan dan aktivitas damai di sektor teknologi nuklir dalam proses pengembangan.

Sementara itu, Menlu Afrika Selatan menegaskan komitmen negaranya untuk menjalin kerjasama dengan Iran.  

 

Nkoana-Mashabane menyerukan pemanfaatan hubungan baik politik kedua negara untuk memperkuat hubungan ekonomi.