Surat kabar Israel Makor Rishon mengatakan bahwa pihak berwenang Israel telah meningkatkan pembatasan mereka untuk mencegah masuknya aktivis BDS ke Israel dengan menambahkan klausul baru kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mencegah mereka masuk dengan nama "Boycott Activist". Deskripsi ini akan muncul di depan namanya di komputer Kementerian Dalam Negeri, yang secara otomatis mencegahnya masuk melalui celah manapun.

BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) adalah kampanye global yang menekan Israel dari segi ekonomi dan politik agar mau mematuhi tujuan gerakan ini: mengakhiri pendudukan dan kolonisasi Israel terhadap tanah Palestina, kesetaraan hak warga Arab-Palestina di wilayah Palestina yang diduduki Israel, dan menghormati hak pulang pengungsi Palestina.

Dalam laporannya, Makor Rishon menambahkan, "Pertanyaannya adalah tentang bagaimana aktivis boikot diklasifikasikan dengan nama ini; apakah pihak berwenang mengumpulkan informasi tentang mereka dari jejaring sosial saja, atau ada informasi keamanan, dan selain kegiatan mereka dalam gerakan boikot, apakah mereka melakukan upaya untuk mendelegitimasi Israel?"

Kementerian Urusan Strategis Israel mengeluarkan pernyataan seputar langkah ini yang mengatakan, "Piahknya memiliki hak untuk mencegah siapa pun yang membahayakan keamanan Israel untuk masuk ke wilayah Israel. Ini merupakan bagian dari perang melawan BDS. Sebagai komitmen terhadap daftar hitamnya, yang telah dikeluarkan dan mencakup dua puluh organisasi yang aktif dalam memboikot Israel. Sementara keputusan akhir untuk mencegah mereka masuk tunduk pada Kementerian Dalam Negeri."

Surat kabar yang sama menyerang Omar Shaker, perwakilan Human Rights Watch di Israel dan wilayah Palestina, sebagai salah satu aktivis PDS paling terkemuka di dunia. Dia memiliki sejarah panjang bekerja dalam gerakan boikot Israel, menjatuhkan sanksi terhadap Israel, sempat tinggal di Israel sebagai pakar. Namun selama tinggal di Israel dia memimpin kampanye internasional untuk menuntut Federasi Dunia Sepak Bola Dunia FIFA agar menekan pada "Israel", memboikotnya, dan menjatuhkan sanksi olahraga atas Israel karena mereka mendirikan kompleks-kompleks permukiman Yahudi di Tepi Barat.

Laporan ini menambahkan, "Shaker adalah bagian dari sebuah tim yang bekerja menyiapkan daftar hitam organisasi yang dinilai PBB sebagai organisasi yang melanggar hak asasi manusia dan melakukan kejahatan perang, termasuk Israel. Baru-baru ini, Shaker memimpin kampanye untuk memboikot bank-bank Israel yang memberikan layanan keuangan kepada orang-orang Israel di luar green line."

Makor Rishon menjelaskan, "Shaker terlibat dalam konfrontasi yudisial di Israel antara memperpanjang visanya dan keberadaannya di Israel, atau menghentikannya, untuk mendeportasinya dari Israel. Namun pemerintah Israel berbicara dalam dua bahasa: Kementerian Urusan Strategis dengan tajam mengatakan tidak boleh memperpanjang visanya dan memaksanya untuk meninggalkan Israel, sementara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri menyatakan tidak punya masalah dengan memperpanjang visanya."

Surat kabar Israel ini menegaskan menekankan, "Kasus Shaker adalah ujian serius bagi tekad Israel untuk melawan PDS, atau ragu-ragu dalam hal itu. Karena gerakan ini melakukan diskusi dan kegiatannya tentang Negara Israel, dan legitimasi pembentukannya, bukan perilakunya."

Tzvika Klein, seorang kolumnis untuk surat kabar Israel, Makor Rishon, menguraikan tentang meningkatnya aktivitas gerakan boikot di kalangan Yahudi Amerika, melalui kamp musim panas yang melibatkan anak-anak muda Yahudi usia dini, mereka belajar konsep anti-Israel melalui organisasi “If Not Now”, yang berusaha memberikan pengaruh negatif kepada generasi Yahudi yang sedang bangkit di Amerika Serikat melalui seruannya untuk mengakhiri pendudukan Israel atas Palestina.

Tzvika Klein menambahkan, "Anak-anak muda Yahudi yang berpartisipasi dalam kamp musim panas ini berusia antara 12-15 tahun. Kamp-kamp itu berlangsung antara satu bulan dan dua bulan. Kegiataannya adalah menunjukkan bahwa Israel adalah negara yang pendudukan yang melanggar hak asasi manusia. Para peserta di kamp-kamp itu beribadah dan berdoa untuk orang-orang Palestina yang terbunuh. Mereka juga mendengarkan kisah dan penuturan dari rekan-rekan Palestina mereka, mendengarkan musik dan sastra Palestina, bahkan beberapa ide mengarah kepada pengumpulan dana untuk kepentingan orang Palestina."

Dia menjelaskan, "Organisasi ini didirikan pada musim panas 2014 selama perang Gaza terakhir, untuk memprotes perilaku Israel terhadap Palestina dan menolak lobi Israel di Amerika Serikat untuk mengubah pandangan komunitas Yahudi mengenai situasi yang ada di Israel."

Kementerian Urusan Strategis Israel mengungkapkan bahwa Israel terganggu dengan kegiatan organisasi ini. Karena organisasi ini "memberi musuh-musuh Israel, seperti PDS, sebuah platform untuk berbicara dan mendelegitimasi Israel dengan kedok membela hak asasi manusia dan bekerja menciptakan celah di antara orang-orang Yahudi di seluruh dunia untuk kontra terhadap Israel. Ini adalah kegiatan yang harus dikutuk keras.”

Kementerian Urusan Strategis Israel menambahkan, "Organisasi Yahudi ini tidak menentang gerakan yang memboikot Israel. Karena itu organisasi ini merusak upaya kami untuk melawan BDS. Organisasi ini memiliki 13 cabang di Amerika Serikat. Prinsip-prinsip umumnya adalah menghentikan dukungan komunitas Yahudi di Amerika Serikat kepada pendudukan Israel di Palesetina.”

Pesawat tempur penjajah Zionis pada Rabu (20/6/2018) dini hari tadi melancarkan rangkaian serangan ke pos-pos perlawanan Palestina di berbagai penjuru wilayah Jalur Gaza. Perlawanan Palestina segera membalas dengan menggempur permukiman-permukiman Israel di pinggiran Jalur Gaza.

Koresponden Pusat Informasi Palestina menyebutkan dua warga Palestina terluka selepas tengah malam setelah pesawat tempur Zionis menembakkan dua buah rudal ke lahan pertanian di barat kota Rafah, wilayah selatan Jalur Gaza. Dua korban adalah anggota polisi yang ada di pos mereka dekat lokasi serangan.

Sementara itu di Gaza, pesawat tempur penjajah Zionis melancarkan serangan udara ke pos perlawanan dekat “Al-Baydar Resort” di barat kota Gaza.

Dalam perkembangan berikutnya, pesawat tempur penjajah Zionis menembakkan enam buah rudal ke pos perlawanan al-Quds milik Brigade al-Qassam di barat kota Khanyunis, wilayah selatan Jalur Gaza.

Pesawat tempur Zionis juga menggempur pos perlawanan di utara Jalur Gaza. Serangan ini menghancurkan lokasi yang menjadi target dan melukai seorang warga.

Merespon serangan penjajah Zionis ini, perlawanan Palestina menggempur kompelks-kompleks permukiman Israel di pinggiran Gaza dengan sejumlah roket.

Sumber Palestina kepada koresponden Pusat Informasi Palestina menegaskan bahwa perlawanan Palestina berhasil menembakkan sejumlah roket ke permukiman-permukiman Israel di pinggiran Gaza, meskipun pesawat tempur Zionis terbang berputar-putar di atas udara Jalur Gaza.

Media Zionis mengakui sejumlah roket jatuh di kompleks permukiman Yahudi Ashkol. Sementara itu sirine peringatan berbunyi di sejumlah permukiman Yahudi. Militer penjajah Zionis segera meluncurkan sistem pertahanan anti rudal Kubah Besi untuk menangkap roket-roket yang ditembakkan perlawanan Palestina dari Jalur Gaza.

Ketua Organisasi Energi Atom Republik Islam Iran Ali Akbar Salehi telah bertemu dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres di Oslo pada hari Selasa, 19 Juni 2018.

Menurut IRNA, Salehi dalam pertemuan tersebut menilai kebijakan terbaru Amerika Serikat terhadap perjanjian nuklir JCPOA (Rencana Aksi Komprehensif Bersama) sebagai langkah merusak.

Dia menyinggung sejarah perilaku serupa AS dalam beberapa tahun terakhir dan mengungkapkan keraguan tentang kemungkinan terjaganya JCPOA dalam kondisi yang ada saat ini.

Ketua Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) menilai usulan dan proposal yang diterima negaranya dari Uni Eropa sebagai tidak cukup untuk memenuhi harapan Iran. Menurut Salehi, hasil yang dicapai dari JCPOA dalam bidang ekonomi, perbankan dan investasi jauh lebih sedikit dari yang diharapkan.

"Pendukung-pendukung JCPOA termasuk PBB dan negara-negara Eropa harus berdiri melawan kebijakan presiden AS (Donald Trump)," tegasnya.

Sementara itu, Sekjen PBB dalam pertemuan tersebut mengungkapkan dukungannya kepada JCPOA.

Guterres menyinggung konsultasi bilateral PBB dengan negara-negara yang masih bertahan dalam JCPOA untuk menjaga perjanjian internasional ini. Menurutnya, perjanjian nuklir ini diperlukan untuk menjaga stabilitas dunia. 

Sekjen PBB menilai harapan politik dan ekonomi Iran kepada Uni Eropa mengenai JCPOA sebagai hal yang dapat dimengerti.

Guterres juga menuntut keseriusan negara-negara yang masih bertahan di JCPOA untuk memenuhi harapan Iran sesuai dengan perjanjian tersebut.

Presiden AS pada tanggal 8 Mei 2018 mengulang kembali tuduhan-tuduhan tidak berdasar terhadap Iran dan mengumumkan keluarnya Washington dari JCPOA.

Trump juga mengatakan bahwa AS akan memulihkan sanksi-sanksi nuklir terhadap Iran dalam waktu 3-6 bulan mendatang. Namun lima negara lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut masih bertahan.

Iran dan Uni Eropa juga telah memulai dialog untuk tetap menjaga JCPOA pasca keluarnya AS dari kesepakatan internasional ini.

Mufti Agung al-Quds Sheikh Mohammed Hussein menuntut pengambilan langkah segera untuk melindungi Masjid al-Aqsa dari penjajah dan mencegah penodaan warga distrik Zionis terhadap tempat suci ini.

Seperti dilansir Pusat Informasi Palestina, Sheikh Mohammad Hussein dalam pernyataan pada hari Selasa (19/6/2018) mengecam pelanggaran warga distrik Zionis terhadap Masjid al-Aqsa yang dilakukan dengan dukungan pasukan rezim Zionis Israel dan pelarangan masuknya jemaah Palestina ke tempat suci ini untuk melaksanakan ibadah.

Dia mengatakan, langkah keji pasukan rezim Zionis dilakukan bersamaan dengan tindakan rasis pemerintah Amerika Serikat terhadap rakyat Palestina dan al-Quds, di mana langkah terbarunya adalah pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke al-Quds.

"Baitul Maqdis dan Masjid al-Aqsa akan segera terbebas dari cengkeraman penjajah Zionis meskipun para penjajah meningkatkan pelanggaran dan kejahatannya di masjid ini," tegas Sheikh Mohammad Hussein dalam pernyataannya.

Mufti Agung Palestina meminta bangsa-bangsa Arab, Islam dan para pemimpin mereka serta masyarakat internasinal untuk bertindak guna mengakhiri agresi tiada henti Zionis terhadap Masjid al-Aqsa dan Baitul Maqdis.

Masjid al-Aqsa telah berubah menjadi arena kehadiran pasukan Israel dan warga distrik Zionis untuk mengubah identitas Islam dan Kristen Baitul Maqdis dan menggantikannya dengan simbol-simbol Zionisme.

Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembabasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, menekankan dukungan semua negara serta lembaga internasional dan regional terhadap sikap sah bangsa Palestina.

Erekat dalam wawancaranya dengan Aljazeera pada Sabtu (16/6/2018) mengatakan, "Amerika Serikat beranggapan dengan memanfaatkan transformasi regional dapat mendiktekan tuntutannya terhadap bangsa Palestina, sementara Washington tidak akan pernah berhasil dalam hal ini."

Sekretaris Komite Eksekutif PLO ini menyinggung kunjungan para pejabat AS ke kawasan dan mengatakan, "Amerika Serikat berpura-pura memiliki prakarsa untuk mewujudkan perdamaian, padahal Washington telah menggulirkan rencananya dengan mengakui Quds sebagai ibukota Israel dan merelokasi kedutaan besarnya ke kota itu."

Pejabat Palestina ini lebih lanjut menjelaskan, seiring dengan langkah AS, parlemen rezim Zionis Knesset juga menetapkan ketentuan yang memaksakan undang-undang Israel di berbagai distrik, untuk memperluas kontrol keamanan di wialyah Palestina, perairan regional dan jalur-jalur internasional.

Terkait "Kesepakatan Abad" dan veto AS anti-kepentingan Palestina di Dewan Keamanan PBB, Erekat mengatakan, "Bangsa Palestina harus melanjutkan perjuangan dalam menjaga tanah airnya dengan bersandarkan pada ketentuan internasional, dan dalam beberapa waktu terakhri telah meraih capaian politik positif di kancah global."

Serangan terbaru pesawat tanpa awak rezim Zionis Israel ke Jalur Gaza melukai sedikitnya dua warga Palestina.

Menurut sumber-sumber Palestina, drone militer rezim Zionis melancarakan serangan ke beberapa daerah di timur Gaza pada Sabtu (16/6/2018) malam dan menyebakan dua warga Palestina terluka.

Sebelumnya, jet tempur Israel menyerang utara Gaza pada Jumat malam.

Sejak Desember 2017, rezim Zionis telah mengagendakan babak baru serangan udara ke Gaza.

Ribuan warga Palestina gugur syahid dan terluka akibat serangan udara Israel ke Gaza. Wilayah ini diblokade dari darat, laut dan udara oleh rezim Zionis sejak tahun 2006. Akibatnya, penduduk Gaza menghadapi berbagai persoalan serius.

Media rezim Zionis Israel mengabarkan terjadinya kebakaran di distrik dan ladang penduduk Zionis di Kissufim, Kerem Shalom dan Kibbutz Nir Am hingga mendekati pangkalan militer Israel di wilayah pendudukan.

Api tersebut berasal dari balon dan layang-layang pembakar yang diterbangkan dari perbatasan Jalur Gaza oleh para peserta Pawai Hak untuk Pulang Palestina.

Menurut surat kabar Haaretz, panas yang terik semakin mempermudah kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu (16/6/2018) dan menyebabkan api yang berkobar di dekat Kissufim tidak dapat dikontrol.

Petugas pemadam kebakaran dan koordinator keamanan mampu menghentikan api pada saat-saat terakhir. Mereka juga mencegah kobaran api menyebar ke depot penyimpanan benih di Eshkol.

Balon dan layang-layang warga Palestina yang membawa bahan pembakar dan api telah menghanguskan lebih dari tiga hektar lahan pertanian warga Zionis.

Penggunaan layang-layang seperti ini telah berubah menjadi cara baru bagi warga Palestina untuk melawan dan membalas kejahatan rezim Zionis.

Pada tanggal 6 Juni 2018, Menteri Keamaan Internal rezim Zionis Gilad Erdan mengancam akan membunuh para aktivis Palestina yang menerbangkan layang-layang pembakar ke arah distrik-distrik Israel. 

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran dalam pertemuan dengan pejabat tinggi Iran, dan para duta besar dari negara-negara Muslim, serta masyarakat Iran, Jumat pagi (156) bertepatan dengan hari Idul Fitri mengatakan, rezim Zionis adalah penyebab utama perselisihan di kawasan dan di antara negara-negara Islam.

Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei dalam pertemuan ini menganggap salah satu faktor dan elemen terpenting dari martabat dan kehormatan masyarakat Islam adalah persatuan dan penyelesaian perselisihan serta menyatakan, masalah utama rezim Zionis adalah ketiadaan legitimasi dan berdiri di atas fondasi yang salah. Oleh karena itu, dengan taufik ilahi dan tekad kuat bangsa-bangsa Muslim, maka Israel pasti akan binasa. Rahbar mengatakan, pengalaman historis menunjukkan bahwa agresor semacam rezim Zionis tidak akan pernah abadi, karena memiliki masalah ketiadaan legitimasi.

Setelah benih buruk rezim Zionis ditanam di kawasan Asia Barat dengan bantuan fitnah Inggris, dunia Islam menghadapi kesengsaraan dan rezim penjajah ini menjadi pondasi perselisihan dan konflik antara negara-negara Islam. Rezim Israel dibentuk di tanah air Palestina berdasarkan kebohongan dan hal ini menyebabkan imigrasi paksa bagi warga Palestina, penjajahan, kejahatan sehari-hari dan perselisihan antara negara-negara Islam. Pendudukan tanah Quds sebagai kiblat pertama umat Islam dilakukan dengan tujuan menciptakan friksi di antara umat Islam. Bahkan setelah berlalu tujuh puluh tahun, kehidupan rezim Zionis terus berlanjut dengan berbagai cara.

Rezim Zionis telah dibentuk atas dasar kekerasan, ancaman, pembunuhan dan pengusiran suatu bangsa dari tanahnya sendiri. Dalam kondisi yang demikian, tidak mungkin melegitimasi rezim ini dengan kekerasan dan pembunuhan. Kelanjutan dari perlawanan Palestina dan kegagalan proses normalisasi adalah indikasi bahwa rezim Israel tidak dapat bertahan hidup. Upaya menormalisasi sejumlah negara Arab dengan Israel di bawah rencana "Transaksi Abad" bertujuan untuk melegitimasi rezim Israel. Sebuah rezim yang tidak memiliki hubungan historis dengan kawasan itu tidak dapat mengubah geografi Palestina dengan kekerasan dan pembunuhan. Dalam ucapan Rahbar, peta Palestina tidak dapat dihapus dari geografi historis dunia.

Yisroel Dovid Weiss, Jurubicara Komunitas Yahudi Internasional Neturei Karta hari Rabu (13/6) kepada Press TV menekankan, keberadaan Israel adalah ilegal dan bertentangan dengan Taurat. Pada dasarnya, pendudukan Palestina bertentangan dengan perintah ilahi dan melawan Taurat. Dovid Weiss kemudian mendukung perlawanan rakyat tertindas Palestina dan mengecam kejahatan rezim Zionis. Menurutnya, Israel bukan hanya entitas ilegal, tetapi menindas rakyat dan membunuh orang Palestina.

Keberadaan rezim Israel tergantung pada pembunuhan orang-orang Palestina dan kejahatan ini telah mengambil dimensi baru di balik kejahatan sebagian negara-negara Arab akhir-akhir ini. Pada saat yang sama dengan pendudukan rezim Zionis dan genosida orang-orang Palestina di Jalur Gaza, beberapa orang Arab lemah mendukung pemindahan kedutaan besar Amerika ke Quds dengan dukungan Amerika dan menjalin hubungan dengan Israel. Kompromi negara-negara Arab dengan Israel dan pemindahan kedutaan Amerika ke Quds berada dalam kerangka "Transaksi Abad" berusaha merealisasikan fitnah baru yang tidak kurang dampaknya dari Hari Nakba dan itu adalah melupakan masalah Palestina dan Quds serta memberi legitimasi bagi rezim palsu Israel.

Shimrit Meir, orientalis Israel soal peran Arab Saudi dalam proses "Transaksi Abad" meyakini, Transaksi Abad merupakan program khusus Donald Trump, Presiden Amerika dan Mohamed bin Salman, Putra Mahkota Arab Saudi menjadi pihak penting untuk merealisasikannya.

Tapi, sebagaimana ditekankan Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, kebijakan arogansi saat ini di kawasan adalah menciptakan friksi dan perpecahan di antara umat Islam dan di antara rakyat negara-negara Islam.

Satu-satunya cara untuk menghadapi kebijakan Amerika dan kejahatan Zionis adalah mengenali rencana musuh dan melawannya. Dalam upaya ini, tekad dan upaya semua bangsa-bangsa Islam sangat penting dan suara tunggal dalam masalah Palestina adalah akhir dari rezim Zionis.

Sebuah resolusi terkait perlindungan warga sipil Palestina secara aklamasi telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Rabu (13/06/2018) di New York AS. Pengesahan ini tentunya melibatkan delegasi Indonesia yang selalu terdepan untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina.

Resolusi tersebut diberi judul “Protection of Palestinian Civilians” yang berakhir dengan perolehan suara sebanyak 120 negara pendukung, 8 lainnya menolak, dan 45 negara abstaian.

Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia dalam keterangan persnya menyatakan, pengesahan resolusi tersebut adalah bukti nyata keberpihakan dan dukungan dunia internasional terhadap situasi dan kondisi warga sipil Palestina yang selama ini telah menderita pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ditangan para penjajah Zionis Israel.

Indonesia kembali menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada hari Jumat (8/6/2018).  Hal ini diumumkan oleh Presiden Majelis Umum PBB Miroslav Lajcak setelah melihat hasil proses pemungutan suara yang berlangsung secara rahasia.

Dari 190 negara Indonesia meraih 144 dukungan suara di sidang plenary di New York tersebut, mengungguli Maladewa yang mendapatkan 46 dukungan. Hal Keberhasilan ini adalah merupakan keberhasilan kali keempat Indonesia untuk menduduki kursi anggota tidak tetap DK PBB, representasi dari grup Asia Pasifik.

Perlu diketahui bahwa Indonesia pernah menduduki kursi ini pada tahun 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. Tentunya capaian pemerintah Indoenesia dalam hal ini adalah sebagai hasil keberhasilan diplomasi Indonesia yang selalu dibangun atas dasar memajukan perdamaian dunia.

Retno Marsudi Menteri Luar Negeri RI seusai mendapatkan dukungan tersebut menegaskan bahwa Indonesia akan membawa empat isu prioritas dalam keanggotaannya di DK PBB yang akan dimulai 1 Januari 2019. Keempat isu tersebut adalah sebagai berikut.

(1) Indonesia akan berperan dalam mendorong ekosistem global yang damai dan stabil, yang direfleksikan lewat upaya peacekeeping dan peacebuilding, termasuk dalam mendorong keterlibatan kesetaraan gender di dalamnya;

(2) Indonesia akan mendorong dialog yang berkesinambungan antara DK PBB dan organisasi regional sebagai bentuk conflict prevention;

(3) Indonesia akan membangun kerjasama global untuk merealisasikan visi Sustainable Development Goals pada 2030;

(4) Indonesia akan membangun pendekatan komprehensif untuk mengatasi isu terorisme dan radikalisme hingga ke akarnya.

FacebookTwitterTelegramWhatsAppGoogle+