Di atas kertas, janji-janji dua calon presiden (Capres) Indonesia yang akan bertarung pada awal Juli mendatang begitu indah dan meyakinkan.

 

Tengok saja, berbagai program kerja yang dituangkan dalam visi-misi untuk lima tahun ke depan menduduki tampuk tertinggi pimpinan di negeri ini boleh dikatakan cukup konkret untuk membebaskan persoalan bangsa yang menjadi sumber keterpurukan selama ini.

 

Namun, mampukah kedua capres itu baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo merealisasikan janji manisnya di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terseokseok, karena anggaran subsidi yang terus menggelembung dan diperparah oleh defisit perdagangan yang kian melebar? Dalam rancangan APBN Perubahan 2014, pemerintah telah menaikkan pagu anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari Rp210,7 triliun versi APBN 2014 menjadi Rp285 triliun, atau terjadi peningkatan sekitar Rp74,3 triliun.

 

Kenaikan anggaran subsidi BBM memang sulit untuk dihindari. Selain konsumsi BBM bersubsidi terus melambung, juga dipicu oleh nilai tukar kurs yang membumbung tinggi. Dalam APBN 2014, nilai tukar kurs dipatok sebesar Rp10.500 per USD, sedangkan pada RAPBN-P 2014 melonjak menembus sebesar Rp11.700 per USD.

 

Dampaknya bisa ditebak bahwa kenaikan anggaran subsidi BBM jelas menekan APBN. Sementara berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia mencatat defisit sekitar USD0,43 miliar per Januari 2014. Penyumbang defisit terbesar berasal dari sektor minyak dan gas yang mencapai sebesar USD1,06 miliar.

 

Pengendalian subsidi BBM yang semakin sulit menemukan solusinya bertambah repot ketika target lifting minyak yang dipatok pemerintah dalam APBN 2014 kian jauh dari realisasi yang diharapkan sebesar 870.000 barel per hari. Data dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menunjukkan lifting minyak baru mencapai sekitar 797.000 barel per hari sepanjang periode Desember 2013 hingga Maret 2014.

 

Menaikkan lifting minyak juga salah satu pekerjaan rumah bagi siapa pun yang menjabat presiden kelak. Penetapan angka lifting minyak dalam beberapa tahun belakangan ini tak pernah akurat alias realisasi di bawah target. Jadi, berangkat dengan kondisi tersebut memang "menjinakkan" subsidi BBM bukan persoalan gampang. Namun, bukan berarti presiden mendatang tanpa peluang untuk membebaskan negeri ini dari sanderaan anggaran subsidi tersebut.

 

Sebenarnya, berbagai opsi mengatasi konsumsi BBM bersubsidi tanpa harus menaikkan harga sudah kerap diwacanakan pemerintah. Salah satu opsi yang sejatinya sudah dijalankan, tetapi jauh dari langkah maksimal, adalah konversi BBM ke gas. Kebijakan konversi tersebut berjalan di tempat karena tidak digerakkan secara simultan oleh kementerian yang berwenang. Misalnya penyediaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) hanya terealisasi dalam hitungan jari.

 

Kita hanya bisa berharap presiden terpilih kelak bisa mewujudkan janji-janjinya, terutama pengendalian subsidi BBM, guna mengurangi beban APBN tanpa harus menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, yang telah memberikan mandat kepadanya.

 

Memikat Hati Rakyat dengan Janji

 

Janji calon presiden menurut pengamat politik sulit direalisasikan dan hal itu disadari para capres sendiri. Mengingat kebanyakan calon presiden juga pernah merasakan duduk di pemerintahan.

 

Pengamat Politik dan Praktisi Pendidikan Azyumardi Azzra mengatakan, janji-janji para calon presiden dan calon wakil presiden untuk lebih memakmurkan rakyat Indonesia, dari seluruh sektor hanyalah retoritka belaka.

 

Azyumardi mengakui, memang sebagian janji tersebut kedengarannya sangat melegakan dan menyenangkan, tetapi harus diingat, bahwa para pemilih sekarang tidak bodoh lagi. Karena sudah bisa menilai mana janji tersebut yang mungkin dan yang tidak mungkin diwujudkan karena kondisi keuangan negara.

 

Sebagai contoh, hampir semua calon presiden menjanjikan pendidikan gratis, tanpa bisa menjelaskan dari mana dana untuk penyelenggaraan gratis, lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Sementara beban APBN sekarang banyak tersedot untuk pembayaran hutang.

 

Apalagi hampir semua calon presiden dan calon wakil presiden pernah duduk di pemerintahan. Sehingga seharusnya tahu, bahwa janji-janji seperti itu sulit diwujudkan dengan kondisi keuangan negara saat ini.

 

Dan permasalahan bangsa tentu tidak terbatas pada masalah keuangan saja. Banyak permasalahan lain seperti investasi, hukum dan keamanan yang saling terkait untuk memutar roda perekonomian bangsa.

 

Selain mengubar janji yang dinilai berlebihan, Azyumardi juga melihat, bahwa massa yang datang untuk menghadiri kampanye lebih menikmati hiburan ketimbang mendengarkan pidato para calon presiden. Namun di antara janji-janji calon presiden tersebut, ia juga melihat ada juga janji yang realistis untuk diwujudkan seperti pemberantasan KKN dan penegakan hukum.

 

Azyumardi menambahkan seharusnya kampanye yang dilakukan secara dialogis atau bahkan debat calon presiden jauh lebih efektif untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat.

 

Janji Manis Kedaulatan Energi Para Capres

 

Pembahasan krisis energi saat ini menjadi isu seksi bagi kedua kubu capres-cawapres mendatang untuk dicarikan jalan keluar. Pasalnya, krisis energi akan mendatangkan masalah pada tiap sendi kehidupan masyarakat. Sementara, negara menjadi wajib menjaga keberlangsungannya.

 

Ekonom Ikhsan Modjo mendesak realisasi janji manis para capres-cawapres Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta pada sektor energi segera dilaksanakan jika terpilih kelak.

 

Kedua kubu ini bahkan sesumbar mampu berdaulat energi. Seperti pasangan Jokowi-JK akan melakukan penghapusan subsidi BBM dalam empat tahun. Sedangkan, pasangan Prabowo-Hatta akan menghilangkan impor BBM.

 

"Jika saat ini mengungkapkan hal tersebut merupakan janji yang abu-abu, maksudnya belum bisa dipastikan apakah akan dilakukan atau tidak," ujarnya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (31/5).

 

Menurutnya, saat ini kurangnya pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk infrastruktur energi membuat ketahanan energi Indonesia lemah. "Infrastruktur energi di Indonesia yang masih kurang, atau tidak sebanding dengan peningkatan dengan konsumsi BBM dalam negeri," jelas dia.

 

Selain itu, pemanfaatan energi baru terbarukan belum optimal karena masih terfokus kepada bahan bakar minyak (BBM). "Harga energi kita termasuk bukan hanya BBM subsidi, begitu juga listrik, pupuk," ungkapnya.

 

Oleh karena itu, dirinya menantang kepemimpinan dua calon pemimpin Indonesia itu untuk dapat merealisasikan janji-janji dengan nyata dan bukan sekedar rencana abu-abu. "Karena, kedaulatan energi kan hal yang kerap diungkapkan oleh kedua belah pihak," tutup dia.

 

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat kabinet terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan, di Istana Cipanas, Jawa Barat, Ahad (30/5). Dalam pembukaan rapat itu, SBY menyindir calon presiden yang mengobral janji kepada rakyat.

 

Menurut SBY, selama sepuluh tahun memimpin negara, ia sangat mengerti batas kemampuan pemerintahannya. Dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara, menurut SBY obral janji saat kampanye sangat menarik, namun bisa saja menjadi masalah bahkan petaka bagi jalannya roda pemerintahan lima tahun mendatang.

Kemajuan Korea Selatan dalam hal privatisasi pelayanan publik jauh berbeda bila dibandingkan dengan negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang lain. Dalam sektor ini, kinerja Seoul dinilai lemah.

 

Menurut laporan Kantor Berita Yonhap, laporan yang dirilis Organisasi Kekayaan Publik Korsel (KIPF) menunjukkan bahwa pemerintah Seoul berada di urutan paling bawah bila dibanding dengan anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi dalam hal kemajuan privatisasi sektor pelayanan publik.

 

Menurut sumber ini,  persentase pelayanan publik di Korsel yang dicatat dalam kontrak dengan perusahaan swasta berada dalam level 6,8 persen di produk domestik bruto (PDB) negara ini.

 

Hal ini mengakibatkan Korsel menempati posisi 26 di antara 28 anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi.

Pemerintah Cina pada hari Ahad (1/6) mengecam keras pidato Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel, yang bersifat provokatif.

 

Abe dalam pidatonya di acara Shangri-La Dialogue di Singapura pada hari Jumat, meminta Jepang untuk terlibat lebih aktif dalam menjaga keamanan Asia..

 

"Pidato Abe dan Hagel merupakan tindakan provokatif terhadap Cina," kata Letnan Jenderal Wang Guanzhong, Wakil Kepala Staf Gabungan Militer Cina, seperti dilansir AFP.

 

Dia menegaskan bahwa komentar tersebut "tidak bisa diterima."

 

Sementara itu, Hagel di forum yang sama menyatakan bahwa Washington mendukung langkah-langkah Abe untuk secara aktif membantu menciptakan perdamaian dan ketertiban di kawasan.

 

Hagel di tengah para menteri pertahanan, pejabat tinggi militer, diplomat dan pakar masalah keamanan yang hadir dalam konferensi keamanan itu, mengatakan bahwa AS dan Jepang dalam mendukung upaya-upaya Tokyo ÔÇô untuk pertama kalinya selama hampir dua dekade ÔÇô sedang meninjau ulang pedoman pertahanannya.

 

Forum Keamanan Asia yang berlangsung selama tiga hari itu, selain dihadiri oleh para menhan dari ASEAN, juga diramaikan oleh para pejabat keamanan dari negara-negara Amerika Utara, Asia-Pasifik dan Uni Eropa. Pertemuan tersebut akan ditutup hari ini.

 

Forum itu diselenggarakan di tengah sengketa wilayah antara Jepang dan Cina di Laut Cina Timur.

Perdana Menteri Inggris, David Cameron menyatakan, jika Jean-Claude Juncker, mantan perdana menteri Luxembourg terpilih sebagai ketua Komisi Eropa, maka London mungkin saja keluar dari Uni Eropa.

 

Seperti dilaporkan Press TV, Cameron juga menyatakan kekhawatiran Inggris atas terpilihnya Jean-Claude Juncker sebagai ketua Komisi Eropa kepada Angela Merkel, kanselir Jerman.

 

David Cameron kepada Merkel memperingatkan bahwa penunjukan Juncker sebagai ketua Komisi Eropa akan menggoyahkan posisi pemerintah Inggris.

 

Angela Merkel tercatat sebagai pendukung utama pemilihan Juncker sebagai ketua Komisi Eropa yang baru.

 

Juncker selama bertahun-tahun aktif di tingkat Eropa mendapat penentangan keras dari Inggris, Belanda dan Swedia untuk menjabat ketua Komisi Eropa.

 

Sementara itu, pada hari Jumat (30/5) Perancis secara resmi mencalonkan Michel Barnier, mentan menteri luar negeri Paris sebagai kandidat ketua Komisi Eropa.

Kementerian Luar Negeri Cina menuntut Amerika Serikat untuk memberikan agenda yang transparan tentang penarikan pasukannya dari Afghanistan.

 

Juru bicara Kemenlu Cina, Qin Gang kepada wartawan di Beijingmengatakan, Cina menghormati Kedaulatan, keamanan dan integritas teritorial Afghanistan, dan berharap AS akan memberikan agenda transparan terkait penarikan pasukannya dari negara itu. Demikian dilaporkan IRNA, Jumat (30/5).

 

Ia juga menyinggung kebijakan baru Pentagon untuk memperpanjang penempatan pasukan AS di Afghanistan dan penarikan militer negara itu pada tahun 2016.

 

Qin Gang mengatakan, selama kurun waktu tersebut, AS harus memulihkan keamanan, perdamaian, dan stabilitas di Afghanistan.

 

Sebelumnya, Presiden AS Barack Obama pada Selasa mengumumkan bahwa misi militer AS di Afghanistan akan berakhir pada tahun depan, dan jika kesepakatan keamanan dengan pemerintah Kabul ditandatangani, maka 9.800 pasukan AS akan tetap berada di Afghanistan hingga tahun 2015.

 

Ia menambahkan, pasca tahun 2016, kurang dari 1000 pasukan AS akan tetap di Afghanistan dengan tujuan untuk menjaga keamanan Kedutaan Besar dan Konsulat AS di negara itu.

Rezim Zionis Israel memutus saluran air bersih dan menyebabkan sekitar 80.000 warga Palestina tidak bisa mengakses air minum.

 

Berdasarkan laporan organisasi HAM Israel,  B'Tselem, para pejabat Zionis telah memutus air di sejumlah wilayah Palestina di kota al-Quds (Yerusalem) yang diduduki dan menyebabkan banyak warga Palestina yang tidak dapat mengakses air minum. Demikian dilaporkan kantor berita Qodsna, Jumat (30/5).

 

Menurut laporan tersebut, penduduk di kamp Shuafat,  Ras Khamis, Ras Shahade, dan Dahiyat al-Salam belum bisa mengakses air meski telah meminta kepada walikota al-Quds untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tampaknya permintaan mereka tidak diperhatikan.

Sebelumnya, rezim Zionis juga menghalangi puluhan ribu warga Palestina untuk memperoleh kebutuhan mendasar mereka seperti pengobatan, pendidikan dan pekerjaan.

 

Pemutusan air minum tersebut telah menambah kesulitan dan penderitaan bagi warga Palestina.

Bentrokan internal antara anasir-anasir kelompok teroris terus berkecamuk bersamaan dengan meningkatnya proses rekonsiliasi nasional di berbagai wilayah Suriah.

 

Setelah diumumkannya kompromi dan rekonsiliasi nasional antara militer Suriah dan orang-orang bersenjata, dan pembersihan sejumlah wilayah Damaskus, anasir-anasir kelompok teroris DIIS (Daulah Islam fi Iraq wa Syam) menyerang wilayah Babbila. Namun setelah militan FSA (Free Syrian Army) mencegah masuknya anasir DIIS, terjadilah bentrokan sengit di antara mereka. Demikian dilaporkan jaringan televisi al-Mayadeen Lebanon.

 

Sehari sebelumnya, jaringan televisi Suriah melaporkan bahwa 266 teroris di kota Homs menyerahkan diri kepada pemerintah.

Wakil tetap Suriah di PBB mengkritik kinerja Dewan Keamanan PBB mengenai teroris yang beroperasi di Suriah dan negara pendukungnya.Bashar Jafari mengatakan bahwa dukungan sejumlah negara anggota Dewan Keamanan PBB terhadap kelompok teroris menyebabkan mereka terus melanjutkan kejahatannya di Suriah. Negara-negara ini menghalalkan segala cara untuk mewujudkan tujuannya, termasuk mendukung teroris, meskipun harus menumpahkan darah rakyat Suriah yang tak berdosa.

 

Wakil tetap Suriah di PBB memberikan berbagai bukti seperti pemutusan saluran air bersih yang menyebabkan lebih dari tiga juta warga kota Halab, penembakan roket ke sekolah, universitas dan sarana publik di provinsi Daraa, sebagai akibat destruktif dukungan sejumlah negara anggota Dewan Keamanan PBB terhadap teroris yang beroperasi di Suriah.

 

Statemen Bashar Jafari mengemuka di saat negara-negara Barat, bahkan Uni Eropa sendiri tidak mendukung upaya demokratis yang diperjuangkan pemerintah dan rakyat Suriah melalui pemilihan umum. Faktanya Uni Eropa memperpanjang sanksi terhadap pemerintah Suriah hingga Juni 2015 di tengah kesibukan rakyat dan pemerintah Suriah menyambut pemilu presiden mendatang.Sejumlah analis politik menilai aksi sejumlah negara anggota Dewan keamanan PBB dan Uni Eropa untuk mempengaruhi hasil pemilu mendatang demi kepentingannya menjegal Assad.

 

Perang yang berkobar di Suriah selama tiga tahun lalu hingga kini hasil dari propaganda sejumlah negara Barat dan AS yang didukung beberapa negara di kawasan. Situs Hurriyet menulis, "Demi mendukung doktrin baru "Pemberantasan Terorisme" yang dicanangkan Obama, kelompok oposisi Suriah mendapat pelatihan militer di Turki yang bertetangga dengan Suriah.

 

Hurriyet menyinggung statemen Perdana Menteri Turki, Ahmet Davutoglu yang menyatakan bahwa di Suriah akan terjadi peristiwa penting dalam waktu dekat, dan statemen Obama sebagai bentuk kerjasama baru antara AS dan Turki mengenai Suriah.

 

Dilaporkan, AS menggelontorkan bantuan senilai 300 juta dolar kepada kelompok teroris di Suriah. Selain itu, Washington juga menegaskan urgensi berlanjutnya bantuan finansial bagi milisi teroris yang beroperasi di negara Arab itu. Sikap terbaru pemerintah Obama mengenai Suriah mendapat sambutan dari Arab Saudi. Selain Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar bersama Turki menjadi negara yang terus menerus menggelontorkan bantuan besar bagi kelompok teroris yang beroperasi di Suriah.

 

Kini mereka berupaya menggiring opini publik dunia untuk mempersoalkan hasil pemilu presiden di Suriah. Tapi, tampaknya rakyat dan pemerintah Suriah akan berhasil menangkal konspirasi musuh. Sambutan besar warga Suriah di luar negeri terhadap pemilu presiden kali ini membuktikannya.

Menyusul memburuknya situasi kemanusiaan di Suriah, tiga negara anggota Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) mengajukan draf resolusi di bawah Bab VII PiagamPBB untuk mempercepat proses bantuan kemanusiaan ke Suriah.

 

Draf resolusi tersebut diusulkan oleh Australia, Luksemburg dan Yordania kepada DK-PBB dan menurut rencana akan diambil voting pada awal bulan depan. Demikian dilaporkan kantor berita Qodsna, Jumat (30/5).

 

Menurut keterangan diplomat yang hadir di Dewan Keamanan, draf resolusi tersebut menuntut dilaksanakannya isi resolusi yang didasarkan pada Bab VII Piagam PBB, di mana diizinkan menggunakan kekuatan militer untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi pelaksanaan resolusi itu.

 

Resolusi tersebut menegaskan bahwa jika ada negara atau kelompok yang menghalangi masuknya bahan-bahan makanan dan bantuan darurat ke Suriah, maka DK-PBB dapat menggunakan wewenangnya termasuk opsi militer.

 

Draf resolusi yang telah diusulkan itu telah diserahkan kepada lima anggota tetap DK-PBB untuk dievaluasi dan diambil pemungutan suara resmi pada pekan depan.

 

Sebelumnya pada bulan Februari, DK-PBB telah mengesahkan resolusi 2139 untuk mengirim bantuan ke Suriah, namun menurut para pejabat PBB, resolusi tersebut tidak sesuai yang diharapkan dan bahkan tidak begitu mampu membantu situasi krisis para pengungsi Suriah.

Sejarah Islam menunjukkan kehadiran orang-orang besar dan mulia yang begitu berjasa bagi umat manusia. Mereka adalah para penerus risalah para Nabi dan Rasul yang mengenalkan jalan kebahagiaan sejati dan keselamatan bagi umat manusia. Ahlul Bait Rasulullah Saw menjadi pelita penerang umat dari kegelapan. Ahlul Bait Nabi Muhammad Saw mencurahkan hidupnya untuk membimbing manusia dengan ketinggian ilmu dan keutamaan akhlaknya. Salah satu dari Ahlul Bait Rasulullah saw adalah Imam Hadi yang telah menunjukkan keagungannya sejak kecil hingga akhir hayatnya.

 

Imam Hadi lahir tanggal 15 Dzulhijjah 212 Hq di Madinah. Ketika ayahnya Imam Jawad syahid, Imam Hadi memegang tanggung jawab kepemimpinan umat Islam. Beliau memberikan petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat selama 33 tahun. Kepemimpinan Imam Hadi semasa dengan enam orang penguasa dari dinasti Abbasiah. Di masa kepemimpinan beliau inilah Ahlul Bait Rasulullah Saw banyak mengalami tekanan dari pihak penguasa lalim. Salah satu dari enam khalifah yang sezaman dengan beliau dan paling membenci Ahlul Bait adalah Mutawakkil.

 

Keimamahan Imam Hadi menjadi ancaman bagi musuh-musuh Ahlul Bait, terutama penguasa lalim. Untuk itulah, mereka berupaya memisahkan Imam dari umat Islam. Bahkan sejak kecil, para imam mendapat tekanan dari penguasa lalim. Tapi tekanan tersebut tidak menghalangi para Imam dalam membimbing masyarakat bahkan sejak usia beliau. Dengan alasan mengajar, ulama terkemuka Madinah saat itu, Abdullah Junaidi diminta untuk mengajar Imam Hadi yang masih berusia delapan tahun. Keagungan ilmu dan ketinggian akhlak Imam Hadi membuat Abdullah Junaidi terpesona.

 

Suatu hari seseorang bernama Muhammad bin Said bercerita, "Hari Jumat aku melihat Junaid, lalu aku bertanya tentang sesuatu kepadanya. Bagaimana pendapatmu tentang anak yang sedang engkau ajar. Junaid memandangku, lalu menjawab, "Anak itu adalah sheikh besar dari Bani Hasyim. Demi Tuhan, apakah engkau melihat orang yang lebih berilmu dariku di Madinah ini ?". "Tidak", jawabku singkat. Junaid kembali berkata, "Demi Tuhan, ketika aku membahas sebuah masalah dengan bersandar pada ilmuku, ia (Imam Hadi) membukakan pintu hakikat mengenai masalah tersebut untukku. Terkadang aku memintanya untuk membaca sebuah ayat al-Quran. Lalu dengan suaranya yang merdu, anak itu membaca al-Quran yang membuatku begitu terpesona. Subhanallah, maha suci Allah swt, dari mana ia mendapatkan pengetahuan itu ? Masyarakat mengiranya akulah yang mengajari anak itu, padahal sebaliknya akulah yang belajar darinya. Demi Tuhan  ia adalah manusia terbaik di muka bumi dan ia adalah manusia terbaik yang diciptakan oleh Allah swt."  Sejarah juga mencatat berbagai keutamaan Imam Hadi sejak usianya yang masih beliauhingga akhir hayat.

 

Imam Hadi as memulai perjuangannya melawan para penguasa Abbasiah secara tidak langsung dengan penyadaran sosial, budaya dan pendidikan. Ahlul Bait Rasulullah Saw mengajarkan pondasi pemikiran dan keyakinan yang kokoh dan logis  kepada masyarakat yang berada di bawah tekanan politik penguasa lalim.

Tekanan berat dari sisi politik dan menyebarnya kerancuan pemikiran dan keyakinan merupakan dua fenomena yang muncul di zaman Imam Hadi as.

Tanpa Imam Hadi as, dasar keyakinan dan pemikiran Islam bakal terancam.

 

Sebelum Imam Hadi as dipindahkan ke Samara oleh pasukan Abbasiah, beliau tinggal di Madinah yang menjadi pusat keilmuan dan fikih dunia Islam. Aktifitas Imam Hadi as di Madinah memicu kekhawatiran dari para penguasa zalim. Oleh karena itulah mereka memaksa Imam Hadi as untuk meninggalkan Madinah dan selama 10 tahun beliau hidup dalam tekanan berat di masa kekuasaan Bani Abbasiah. Tekanan berat politik para penguasa Abbasiah terhadap Imam Hadi as menyulitkan masyarakat untuk bisa menemui beliau. Hal ini dilakukan mereka dengan harapan bahwa ketidakhadiran Imam Hadi as di tengah-tengah masyarakat bakal memunculkan masalah keyakinan.

 

Situasi dan kondisi demikian secara perlahan-lahan memunculkan aliran-aliran sesat di tubuh umat Islam. Hal ini membuat agama Islam betul-betul berada dalam bahaya. Untuk menghadapi kondisi sulit ini, Imam Hadi as memperkuat "Lembaga Perwakilan" dan menyebarkannya ke daerah-daerah guna menciptakan koordinasi antara sesama pengikut Ahlul Bait yang tersebar di daerah-daerah.

 

Sebenarnya sebelum Imam Hadi as, telah ada lembaga perwakilan yang dibentuk oleh para Imam sebelumnya. Tapi kelebihan Imam Hadi as adalah menjadikan badan ini resmi perwakilan dirinya, sehingga masyarakat tetap dapat berkomunikasi dengan beliau lewat wakil-wakilnya. Dengan demikian, tuntunan beliau juga dapat sampai ke masyarakat, tanpa kehadirannya. Metode ini mampu melanggengkan sistem Imamah di tengah tekanan kuat penguasa.

 

Manajemen Imam Hadi di masa itu sangat berpengaruh dan efektif untuk bisa keluar dari krisis-krisis selanjutnya yang lebih sulit. Karena kondisi politik saat itu berkembang sedemikian rupa sehingga Ahlul Bait pasca Imam Hadi as yakni di masa Imam Hasan Askari as, semakin tertekan. Badan perwakilan sangat penting pengaruhnya dalam mengkoordinasi dan mengatur keilmuan, sosial dan keamanan para pengikut Ahlul Bait as. Dalam lembaga ini, pesan Imam akan sampai kepada para pengikutnya dengan cepat dan sistematik melalui satu kanal yang terpercaya dan resmi. Sehingga dari sisi keamanan tidak sampai menyulitkan para pengikut Ahlul Bait dan tempatnya tidak sampai diketahui oleh orang lain.

 

Jaringan penting ini dari sisi keilmuan dan fikih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dari sumber aslinya dan hasil pertamanya secara nyata adalah menjawab shubhah-shubhah keyakinan dan pemikiran. Mengambil jawaban  atas masalah-masalah fikih dan teologi dari kanal yang bisa dipercaya bak payung perlindungan yang besar bagi para pengikut Ahlul Bait yang bisa juga dipakai untuk menghadapi pelbagai serangan budaya. Jaringan perwakilan pada hakikatnya berposisi sebagai sebuah jaringan besar universitas yang menghubungkan para pengikut Ahlul Bait dengan pusat penyebaran pemikiran-pemikiran Ahlul Bait.

 

Imam Hadi as mengenalkan Bani Abbasiah sebagai penguasa yang tidak sah dan melarang umat Islam untuk bekerjasama dengan mereka kecuali pada masalah-masalah darurat. Dengan usaha ini kedok pengasa lalim itu semakin jelas bagi masyarakat. Imam Hadi as menyadarkan masyarakat bahwa jangan sampai mereka mengorbankan ideologinya hanya karena kelezatan dunia yang sementara.

 

Akhirnya para penguasa zalim itu berusaha menyingkirkan Imam Hadi as karena mereka tidak tahan melihat pribadi agung ini. Akibatnya pada tanggal 3 Rajab tahun 254 Hq, Imam Hadi as dibunuh. Berita kesyahidan beliau ini membuat masyarakat bersedih. Di hari syahadahnya Imam Hadi as, masyarakat berkumpul di rumah beliau dan semua orang di kota itu tenggelam dalam kesedihan dan tangisan.

 

Kami ucapkan belasungkawa di hari syahadahnya Imam Hadi as dan mengakhiri pembahasan ini dengan nasihat beliau, "Perbanyaklah istighfar dan bersyukur kepada Allah swt, dengan demikian seluruh kebahagian dunia dan akhirat akan engkau raih,".(