Kepolisian Diraja Malaysia menahan 17 warga negara Indonesia, terdiri dari 14 anggota kepolisian dan tentara, sisanya warga sipil. Menurut petugas keamanan Malaysia, mereka masuk ke kantor polisi Malaysia secara tidak sah untuk menangkap seorang yang diduga pelaku pembunuhan di Pulau Sebatik. "Kini mereka sedang diperiksa petugas," ujar pihak berwajib setempat.

Wakil Kepolisian Diraja Malaysia Inspektur Jenderal Datuk Seri Noor Rashid Ibrahim dalam keterangannya kepada media massa mengatakan, mereka masuk ke dalam wilayah negara secara tidak sah dan tidak dalam kapasitas bertugas.

"Orang-orang ini berpangkat rendah. Mereka tidak mendapatkan tugas membawa pulang tersangka pembunuhan. Kami tidak tahu apa motivasinya, tetapi kami yakin bahwa mereka tidak memiliki niat jahat ketika memasuki negara. Kita lihat saja nanti hasil pemeriksaan petugas," ucap Noor Rashid

Dia menambahkan, orang yang mereka cari diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang anggota tentara Indonesia yang sekarang ditahan di kantor polisi Sebatik.

WNI yang ditangkap aparat keamanan Malaysia itu menerobos masuk ke kantor polisi Wallace Bay di Sebatik, sebelah selatan Sabah, pada Jumat, 13 Maret 2015, guna memaksa seorang tersangka yang ditahan polisi setempat dibawa pulang ke Indonesia. Dia diduga sebagai pelaku pembunuhan anggota militer Indonesia.

Noor Rashid menjelaskan, para pria itu-terdiri sepuluh anggota kepolisian, empat tentara, dan tiga warga sipil-sekarang ini ditahan petugas keamanan untuk diperiksa secara mendalam karena dianggap melanggar Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Keimigrasian 1963. Dalam pasal tersebut dinyatakan mereka telah memasuki negara secara tidak sah. "Mereka juga dicokok berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Senjata Api 1960, yakni memiliki senjata tanpa izin."

Ketika ditanya wartawan mengenai penahanan warga Indonesia, Noor Rashid memberikan konfirmasi bahwa kepolisian Malaysia telah menahan seseorang yang dicari-cari petugas kepolisian Indonesia karena diduga terlibat dalam pembunuhan.

"Mungkin mereka tidak memiliki niat jahat. Mereka hanya ingin membawa pulang orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan, namun tidak menggunakan jalur formal. Mereka datang dengan senjata api dan tidak dilengkapi dokumen perjalanan. Berdasarkan hal ini mereka kami tahan berdasarkan undang-undang kita," ucap Noor Rashid.

Dia menambahkan, mereka yang ditahan itu bekerja sama sepenuhnya dan diperlakukan dengan baik oleh petugas kepolisian. "Kami akan memperhatikan banyak aspek, termasuk hubungan baik kedua negara dan hukum di negara kita."

Selain menahan 17 WNI, kepolisian Malaysia menyita 12 pucuk senjata api terdiri dari delapan pistol dan empat revolver berikut amunisi dari tentara Indonesia berseragam.

Media di Malaysia melaporkan, dari 17 WNI yang ditahan itu memasuki wilayah Malaysia dengan cara melintasi perbatasan menggunakan sepeda motor dan perahu karet pada Jumat, 13 Maret 2015, pukul 02.45, waktu setempat. Mereka muncul di kantor polisi Wallace Bay pukul 03.00," tulis Asiaone.

Sebatik memiliki luas 452 kilometer per segi berada di wilayah antara Sabah dan Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Pulau ini berjarak sekitar satu kilometer dari Kota Tawau atau sepuluh menit dengan perahu motor.

 

Noor Rashi mengatakan kepolisian Malaysia belum membicarakan soal kemungkinan mengembalikan mereka yang ditahan. "Kami masih memeriksa dan menahan 17 orang itu karena melanggar hukum Malaysia."

Negosiasi nuklir antara Republik Islam Iran dan Kelompok 5+1 masih terus berlanjut, sebuah pembicaraan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan nuklir komprehensif.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Senin (9/3/2015), mengeluarkan sebuah statemen yang menyatakan bahwa Menlu John Kerry dalam kerangka putaran baru perundingan nuklir  akan bertemu timpalannya dari Iran, Mohammad Javad Zarif pada 15 Maret di Kota Lausanne, Swiss.

Pada saat perundingan nuklir memasuki fase yang menentukan, sekelompok politisi di Amerika sejalan dengan kebijakan sanksi dan intimidasi tetap berusaha menganggu proses negosiasi.

Menjelang tiga pekan dari batas waktu untuk mencapai kesepakatan nuklir antara Iran dan Kelompok 5+1, para senator Republikan merilis sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada para pejabat Iran. Sebanyak 47 senator dari Partai Republik memperingatkan Iran bahwa perjanjian nuklir yang dirundingkan dengan Presiden Barack Obama hanya dapat berlangsung sampai awal 2017 atau sesuai dengan batas akhir masa jabatan Obama.

Para senator Republikan itu mengatakan, tanpa persetujuan Kongres, Presiden Amerika berikutnya dapat membatalkan kesepakatan eksekutif itu dengan mudah. Kongres dapat mengubah syarat-syarat persetujuan itu setiap saat.

Namun, Menlu Iran Mohammad Javad Zarif menganggap surat tersebut tidak penting dan hanya sebuah propaganda. Dia menegaskan, ÔÇ£Negosiasi nuklir belum mencapai hasil dan kesepakatan belum diteken, tapi kubu-kubu penekan di Amerika sudah cukup prihatin sehingga membuat mereka menggunakan cara-cara yang tidak lazim dan ingin menunjukkan bahwa sama seperti Netanyahu mereka menentang setiap kesepakatan.ÔÇØ

Zarif menyatakan keheranan atas ulah sebagian senator Amerika yang menulis surat untuk menentang presiden dan pemerintahannya kepada para pemimpin negara lain. Menurutnya, surat itu membuktikan bahwa para senator Republikan selain tidak memahami undang-undang internasional, juga tidak menguasai dengan sempurna konstitusi negaranya tentang kewenangan Presiden Amerika dalam menjalankan kebijakan luar negeri.

ÔÇ£Para senator itu perlu tahu bahwa dunia tidak sama seperti Amerika dan hubungan internasional diatur berdasarkan undang-undang internasional dan kewajiban internasional semua negara, bukan berdasarkan undang-undang internal Amerika,ÔÇØ tegas Zarif.

Menlu Iran menjelaskan bahwa pergantian pemerintah di semua negara tidak berarti batalnya perjanjian-perjanjian internasional negara itu. Dia menandaskan, setiap pemerintah di Amerika berkewajiban untuk melaksanakan komitmen yang dibuat oleh pemerintahan sekarang dan jika Presiden selanjutnya ÔÇô seperti kata para Senator tersebut ÔÇô bisa membatalkan kesepakatan internasional Amerika dengan sebuah pena, maka ia telah melakukan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.

Juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest juga menganggap surat tersebut sebagai upaya untuk memperlemah kekuasaan Presiden Obama dalam mengarahkan kebijakan luar negeri Amerika.

Obama sendiri mengkritik surat para senator Republik dan menyebutnya sebagai upaya mengintervensi negosiasi nuklir yang sedang berlangsung.

Kubu Republik telah melakukan banyak upaya untuk merusak perundingan nuklir Iran. Sebelumnya, mereka mengundang Netanyahu untuk mempertontonkan sebuah sandiwara politik di mimbar Kongres Amerika.

 

Manuver-manuver itu dilakukan pada saat perundingan nuklir sudah memasuki fase yang menentukan. Mencapai sebuah kesepakatan dalam negosiasi seperti ini terlepas dari aspek-aspek teknis nuklir, juga memerlukan sebuah tekad politik. (

Penasihat Perdana Menteri Pakistan untuk Urusan Keamanan Nasional dan Luar Negeri menegaskan pentingnya pemeliharaan keamanan dan perdamaian di Afghanistan.

Sartaz Aziz mengatakan, pemerintah Islamabad menginginkan Afghanistan yang aman dan stabil, dan menyambut pemeliharaan keamanan di negara ini. Demikian dilaporkan radio Urdu, Rabu (11/3).

Ia menambahkan, Pakistan siap untuk menjalin segala bentuk kerjasama dengan pemerintah Afghanistan dan Taliban untuk menggelar proses perundingan damai.

Pakistan mendorong Taliban Afghanistan untuk bersedia datang ke meja perundingan dengan pemerintah Kabul, dan Islamabad sebagai penengah dalam negosiasi ini.

Pakistan memiliki pengaruh besar terhadap Taliban di Afghanistan, dan negara ini berusaha menciptakan perdamaian antara Taliban dan pemerintah Kabul sehingga tercipta suasana bagi kelompok tersebut untuk berperan dalam pemerintahan Afghanistan.

Dengan demikian, Pakistan memiliki pengaruh dan kontrol lebih atas Afghanistan.

Malaysia menyerukan Uni Eropa untuk mengambil tindakan atas kejahatan rezim Zionis Israel terhadap warga Palestina.

Datuk Hussein Hanif, Duta Besar Malaysia untuk PBB dalam pernyataannya, Selasa (10/3), menyinggung klaim Uni Eropa untuk membela dan melindungi Hak Asasi Manusia, dan menyerukan uni tersebut untuk berperan aktif dalam penyelidikan kejahatan Israel di Jalur Gaza. Demikian dilaporkan IRNA.

Ia mengatakan, Uni Eropa harus berperan khusus dalam penyelidikan kejahatan besar Israel terkait serangannya ke Jalur Gaza selama 50 hari.

Hanif juga mendesak Uni Eropa untuk berperan dalam penyelesaian kasus-kasus seperti kelanjutan pembangunan distrik-distrik Zionis di Palestina pendudukan dan pembangunan tembok pemisah oleh Israel.

Dubes Malaysia untuk PBB  lebih lanjut menyatakan harapan bahwa masyarakat internasional akan mempertimbangkan akar terjadinya konflik secara menyeluruh dan menghindari reaksi kondisional dalam menanganai krisis tersebut.

Agresi Israel ke Gaza selama 50 hari dari Juli-Agustus 2014 telah merenggut nyawa lebih dari 2.100 warga Palestina dan melukai lebih dari 11.000 lainnya.

Duta Besar Cina untuk Pakistan mengabarkan tentang rencana kunjungan presiden Cina ke Islamabad.

Sun Weidong pada Rabu (11/3) mengatakan, Presiden Cina Xi Jinping akan mengunjungi Pakistan dalam waktu dekat. Demikian dilansir situs berita Dawn.

Ia menambahkan, presiden Cina akan berpartisipasi dalam pertemuan parleman tahunan Pakistan.

Presiden Republik Islam Iran telah tiba di Ashgabat dan disambut resmi oleh Presiden Turkmenistan.

Hassan Rouhani telah tiba di Ashgabat, ibukota Turkmenistan, dan disambut resmi oleh mitranya, Gurbanguly Berdymukhamedov.

Setelah upacara penyambutan di istana kepresidenan Turkmenistan, keduanya menggelar pertemuan yang dihadiri pula oleh menteri luar negeri kedua negara pada Rabu (11/3).

Dalam pertemuan tersebut, Berdymukhamedov mengucapkan selamat datang kepada Rouhani dan menyerukan perluasan hubungan ekonomi antara Turkmenistan dan Iran.

Ia juga meminta Komisi Gabungan Perluasan Hubungan Iran-Turkmenistan untuk menciptakan ruang bagi peningkatan hubungan ekonomi, politik dan budaya kedua negara.

Presiden Turkmenistan juga mengundang presiden Iran untuk hadir dalam konferensi perdamaian dan netral, yang akan digelar pada 12 Desemberi 2015 di Ashgabat.

Sementara itu, Rouhani mengatakan, bangsa Iran dan Turkmenistan sejak lama telah memiliki hubungan baik dan erat, dan selama beberapa tahun terakhir, kedua negara telah melakukan berbagai upaya untuk memperluas hubungan bilateral.

Menurutnya, Iran bagi Turkmenistan sebagai tetangga yang baik  dan penting di Laut Kaspia.

Presiden Iran mengatakan, kedua negara harus menggunakan kapasitas-kapasitas yang ada untuk memperluas hubungan, dan komite gabungan harus berperan baik di bidang ini.

Presiden Rouhani bersama delegasi tingkat tinggi Iran tiba di Ashgabat pada Selasa malam.

Ketua Majlis (parlemen) Republik Islam Iran menyebut perluasan hubungan parlemen dan ekonomi antara Tehran dan Doha sebagai poros kunjungannya ke Qatar.

Ali Larijani tiba di Doha, ibukota Qatar, Selasa (10/3) malam dan mengabarkan agenda kunjungan tersebut terutama bertemu dengan para pejabat tinggi Doha dan Emir Qatar. Demikian dilansir ISNA.

Ia kepada wartawan mengatakan, selama pertemuan dengan para pejabat senior Doha, akan dibahas mengenai cara-cara untuk memperluas hubungan parlemen dan ekonomi antara Iran dan Qatar, dan evaluasi tentang berbagai isu penting regional.

Sementara itu, Muhammad Mubarak al-Khulaifi, Ketua Majlis Nasional Qatar di sela-sela penyambutan kedatangan Larijani, kepada wartawan mengatakan, Qatar dan Iran tidak memiliki perbedaan pandangan dalam konteks apapun.

Sebelum mengunjungi Qatar, Larijani telah melawat Kuwait. Dalam safari dua hari ke negara Arab ini, ia telah bertemu dengan Emir Kuwait, Perdana Menteri, dan Ketua Parlemen untuk membicarakan berbagai persoalan penting regional dan perluasan kerjasama ekonomi Tehran-Kuwait.

Para aktivis di sektor lingkungan hidup bertemu dengan Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei.

Seperti dilansir situs informasi Kantor Pelestarian Karya-karya Ayatullah Khamenei, aktivis-aktivis lingkungah hidup bertemu dengan Rahbar pada Ahad (8/3) pagi menandai Pekan Sumber Daya Alam Iran.

 

Presiden Tatarstan menyerukan perluasan kerjasama ilmiah dengan Republik Islam Iran.

Seruan tersebut disampaikan Rustam Minnikhanov, Presiden Tatarstan dalam pertemuannya dengan Sorena Sattari, Wakil Presiden Iran untuk Urusan Sains dan Teknologi, Ahad (8/3) seperti dilaporkan IRNA.

Ia menyatakan kepuasan atas terciptanya ruang untuk memperluas kerjasama antara Tatarstan dan Iran, dan menegaskan perlunya untuk mempertahankan hubungan bilateral kedua negara.

Minnikhanov menilai persamaan Tatarstan dan Iran, dan peningkatan kerjasama di sektor perdagangan, penelitian, pendidikan, teknologi dan industri, sebagai hal yang sangat penting.

Sementara itu, Wapres Iran untuk Urusan Sains dan Teknologi mengatakan, Iran memiliki kesiapan penuh untuk memperluas kerjasama dengan Tatarstan.

Sattari juga menyinggung kapasitas luas dalam interaksi sains dan teknologi antara Iran dan Tatarstan.

Ia menyatakan harapan bahwa pertemuan delegasi kedua negara akan mendorong peningkatan kerjasama dan neraca perdagangan.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar menekankan perlunya perencanaan yang serius, manajemen yang baik dan upaya terus-menerus untuk menangani persoalan lingkungan hidup seperti polusi udara, penjarahan hutan dan polusi debu.

Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran menyatakan hal itu dalam pidatonya di depan para pejabat dan aktivis di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, di Tehran, ibukota Iran, Ahad (8/3) seperti dilaporkan Tasnim News.

Pertemuan tersebut dalam rangka menandai Pekan Sumber Daya Alam yang telah dimulai pada tanggal 6 Maret.

Rahbar mengatakan, perlindungan lingkungan hidup adalah bagian dari tugas pemerintah melalui penyusunan dokumen nasional lingkungan hidup untuk semua proyek pembangunan dan industri.

Menurutnya, merusak lingkungan hidup harus dianggap sebagai sebuah pelanggaran berat.

Ayatullah Khamenei lebih lanjut menekankan bahwa masalah lingkungan tidak berada dalam lingkup pemerintahan tertentu, individu atau politik, tetapi merupakan sebuah "subjek nasional" yang membutuhkan upaya bersama.

Rahbar mencatat bahwa masalah lingkungan, seperti polusi udara di kota-kota besar dan polusi debu, dapat diselesaikan melalui kesabaran dan kehati-hatian.

5-12 Maret dinamakan sebagai Pekan Sumber Daya Alam Iran