Perdana Menteri baru Irak, Mustafa al-Kadhimi mengumumkan, pemerinthannya membentuk sebuat staf penanggulangan krisis demi menjaga perdamaian dan kedaulatan Irak serta mengkaji ulang kesepakatan strategis Washington-Bangdad.

MNA melaporkan, Mustafa al-Kadhimi Sabtu (09/05/2020) sore usai sidang kabinet pertama pemerintahannya mengatakan, staf penanggulangan krisis Irak dibentuk untuk menjaga persatuan dan kedaulatan nasional serta akan berunding dengan pihak Amerika terkait peninjauan ulang kesepakatan strategis antara kedua negara.

Sebelumnya al-Kadhimi di pertemuannya dengan Dubes AS untuk Irak, Mattew Tueller di Baghdad menekankan, negaranya tidak akan menjadi arena untuk balas dendam dan serangan ke negara-negara sahabat serta tetangga.

Parlemen Irak pada 5 Januari lalu pasca teror terhadap Shahid Qassem Soleimani, komandan pasukan Quds IRGC Iran dan Abu Mahdi al-Muhandis, wakil al-Hashd al-Shaabi Irak oleh AS di dekat bandara udara Baghdad, meratifikasi draf pengusiran militer AS dari wilayah Irak.

Sejak tahun 2003 ketika Amerika menyerak Irak hingga tahun 2009, negara ini berada di bawah pendudukan AS dan pasukan sekutunya.

Militer Amerika harus mengakhiri kehadirannya di Irak tahun 2008 berdasarkan resolusi 1790 PBB, namun Washington tidak mengindahkan resolusi tersebut dan tetap ingin bercokol di Irak. Oleh karena itu, melalui penandatanganan kesepakatan keamanan Baghdad-Washington pada 4 Desember 2008, AS melanjutkan pendudukan dan kejahatannya di Irak dengan bentuk lain. 

Ratusan demonstran di Tel Aviv menggelar aksi unjuk rasa menentang pembentukan kabinet baru Israel pimpinan Benjamin Netanyahu.

IRNA melaporkan, para demonstran Sabtu (09/05/2020) malam di Tel Aviv menentang kepemimpinan Netanyahu di kabinet ini karena ia terlilit kasus korupsi.

Para demonstran di aksinya juga meneriakkan yel-yel anti Benjamin Netanyahu.

Anggota parlemen Israel (Knesset) Kamis malam lalu memberi suara mendukung pembentukan kabinet Netanyahu, ketua Partai Likud dan Benny Gantz, ketua Partai Biru dan Putih berdasarkan kesepakatan jabatan perdana menteri bergilir.

Menurut kesepakatan ini, Netanyahu akan memegang jabatan perdana menteri selama satu setengah tahun dan sisanya diserahkan kepada Benny Gantz. 

Seorang pakar keamanan Irak memperingatkan strategi Amerika Serikat untuk memindahkan sistem pertahanan rudal Patriot miliknya dari Arab Saudi ke Irak, dan penempatannya di pangkalan militer wilayah Kurdistan dan Kirkuk.

Fars News (10/5/2020) melaporkan, Amir Abdul Munim Al Saedi memperingatkan kemungkinan Amerika memindahkan rudal-rudal Patriotnya dari Saudi ke Irak.

Dalam wawancara dengan situs Al Malooma, Al Saedi mengatakan, ada kemungkinan Amerika akan memindahkan rudal-rudal Patriot dari Saudi ke Irak untuk mendukung anasir teroris Daesh dalam melawan Hashd Al Shaabi, dan aparat keamanan Irak.

Ia menambahkan, Amerika berusaha memperkuat kehadiran militernya di Irak, dan dalam berbagai kesempatan berupaya mendekat ke Perdana Menteri Irak yang baru Musfata Al Kadhimi, dengan maksud membuka kesempatan dialog dalam beberapa bulan ke depan agar kesepakatan baru terkait perpanjangan penempatan pasukan Amerika di Irak, bisa ditandatangani. 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan prakarsa Kesepakatan Abad pada 28 Januari 2020. Prakarsa ini mendapat reaksi keras dari dalam negeri Amerika dan dunia internasional. Prakarsa ini diklaim untuk memajukan proses perdamaian antara Palestina dan Israel.

Kesepakatan Abad dianggap tidak sejalan dengan perdamaian. Butir-butir dan waktu pengumuman prakarsa tersebut juga telah memicu kekhawatiran. Kesepakatan Abad bukanlah upaya serius dan itikad baik untuk membawa perdamaian dan rencana ini justru akan membuka jalan permanen bagi Israel untuk menduduki Tepi Barat.

Sejak berkuasa, Trump mengambil langkah-langkah kontroversial untuk kepentingan rezim Zionis, di mana tidak satu pun dari pendahulunya berani membuat keputusan seperti itu.

Trump dalam sebuah keputusan kontroversial mengakui Quds sebagai ibukota rezim Zionis, mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan Suriah, menghentikan bantuan keuangan untuk UNRWA, mengusir dubes Palestina dari Washington, keluar dari UNESCO dan Dewan HAM PBB, dan pada akhirnya merestui rencana Netanyahu mencaplok Tepi Barat.

Puncak dukungan penuh Trump kepada Israel ditandai dengan pengumuman prakarsa Kesepakatan Abad. Prakarsa ini bertujuan untuk menjamin kepentingan Israel, memberikan pelayanan istimewa kepada rezim Zionis, dan memaksa Palestina menerima sebuah negara kecil dengan imbalan mendapatkan bantuan dana 50 miliar dolar.

Dengan langkah ini, Trump ingin meraih dukungan warga Yahudi Amerika dalam pilpres mendatang dan membuka jalan bagi normalisasi hubungan Israel dan negara-negara Arab sekutu Amerika, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Oman. Dia juga berniat menghancurkan kelompok perlawanan di Asia Barat dengan cara menghapus isu Palestina.

Berdasarkan Kesepakatan Abad, al-Quds akan diserahkan kepada rezim Zionis, pengungsi Palestina di luar negeri tidak berhak kembali ke tanah airnya, dan Palestina hanya terdiri dari wilayah yang tersisa di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Kesepakatan Abad merupakan prakarsa pemerintah AS untuk menghapus hak-hak rakyat Palestina. Prakarsa ini dibuat melalui kerja sama dengan sejumlah negara Arab seperti Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab.

Dalam kerangka Kesepakatan Abad, Trump pada 6 Desember 2017 mengumumkan al-Quds pendudukan sebagai ibu kota rezim Zionis. AS kemudian memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke al-Quds pada Senin, 14 Mei 2018. Al-Quds diduduki rezim Zionis sejak tahun 1967.

Kesepakatan Abad ini ditentang keras oleh seluruh faksi Palestina termasuk pemerintah Otorita Ramallah, kelompok-kelompok pejuang, dan rakyat Palestina, serta banyak negara-negara Arab dan Muslim, dan juga anggota Kelompok Kuartet Perdamaian Timur Tengah.

Paul Larudee, tokoh utama Gerakan Solidaritas Internasional Anti Zionis, menilai Kesepakatan Abad sebagai ancaman berbahaya bagi eksistensi Palestina dan mengatakan AS di masa depan akan merampas wilayah Muslim lainnya untuk diserahkan kepada rezim Zionis.

Umat Islam dan masyarakat penuntut kebebasan dunia akan menyuarakan penentangan terhadap Kesepakatan Abad dengan berpartisipasi dalam aksi dan Pawai al-Quds yang diselenggarakan setiap akhir Jumat pada bulan suci Ramadhan.

Bapak Pendiri Republik Islam Iran, Imam Khomeini ra menetapkan hari Jumat terakhir setiap bulan Ramadhan sebagai Hari Quds Sedunia. Peringatan Hari Quds tahun ini akan jatuh pada 22 Mei 2020 bertepatan dengan 28 Ramadhan 1441 H.

Namun karena penyebaran virus Corona, COVID-19, Pawai Akbar Hari Quds Sedunia kemungkinan tidak akan digelar dan aksi itu akan digantikan dengan aksi-aksi lain yang menyuarakan kemerdekaan Palestina dan al-Quds.

Ketua Badan Urusan Quds dan Intifadah di Dewan Koordinasi Dakwah Islam Iran, mengatakan, Pemimpin Besar Revolusi Islam Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei akan menyampaikan pidato pada peringatan Hari Quds Sedunia tahun ini.

Ketua Badan Urusan Quds dan Intifadah, Brigadir Jenderal Ramazan Sharif dalam konferensi pers di Tehran, Minggu, 3 Mei 2020 menuturkan Ayatullah Sayid Ali Khamenei akan menyampaikan pidato mengenai Quds.

Di Iran, Pawai Hari Quds Sedunia akan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan penanganan wabah virus Corona. Aksi turun ke jalan-jalan kemungkinan besar tidak akan dilakukan di kota Tehran.

"Peringatan Hari Quds bisa dilakukan lewat cara-cara lain di tingkat nasional dan internasional, dan untuk tujuan ini, kita bisa memanfaatkan dunia maya dengan baik," ujar Brigjen Sharif.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, kembali memprotes perihal penarikan ilegal Amerika Serikat dari perjanjian nuklir JCPOA, penerapan sanksi sepihak atas Iran, dan pelanggaran rutin terhadap Piagam PBB.

Hal itu disampaikan dalam sepucuk surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres pada 8 Mei 2020 atau bertepatan dengan tanggal keluarnya AS secara sepihak dari JCPOA pada 2018 lalu.

Ini adalah surat kedua Zarif yang dikirim kepada Guterres dalam dua bulan terakhir. Menlu Iran dalam surat pertama kepada sekjen PBB pada 12 Maret lalu, menekankan urgensitas penghapusan sanksi sepihak AS terhadap Iran di tengah upaya memerangi wabah virus Corona.

JCPOA adalah bukan korban pertama dan tidak akan menjadi yang terakhir dari kebijakan unilateralisme Donald Trump. Hampir tidak ada perjanjian internasional yang tidak ditinggalkan oleh Trump.

Pemerintah AS dengan aksi sepihaknya telah menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris, Perjanjian Perdagangan Trans-Atlantik, Pakta Perdagangan Bebas Amerika Utara, UNESCO, Dewan HAM PBB, dan perjanjian nuklir JCPOA.

Menurut para analis, tindakan yang melanggar norma-norma ini tidak memiliki tujuan lain kecuali memeras dan memaksakan agenda AS kepada komunitas internasional.

Pakar masalah internasional asal Iran, Doktor Mani Mehrabi mengatakan, “Sejak dekade 1940-an, kebijakan luar negeri AS didasarkan pada prinsip kekuasaan, dan Gedung Putih membangun hubungannya dengan negara lain dalam konteks memperoleh konsesi dari mereka.”

Trump sekarang berusaha untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran, yang akan berakhir pada Oktober 2020 sesuai dengan ketentuan JCPOA.

Republik Islam Iran pasti akan bereaksi terhadap setiap langkah AS yang bertentangan dengan keamanannya dan kawasan serta akan menghadapi tekanan Washington.

Presiden Donald Trump.
Dalam menanggapi upaya AS untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran, Presiden Hassan Rouhani menekankan, "Jika embargo senjata diperpanjang, kami akan membalasnya sesuai dengan isi paragraf terakhir surat saya kepada para pemimpin negara Kelompok 4+1, yang akan memiliki konsekuensi buruk bagi mereka.”

“Iran tidak akan menerima pelanggaran resolusi 2231 Dewan Keamanan. Apakah kita membeli senjata atau menjualnya, ini semua untuk perdamaian, dan bukan menuangkan bensin ke atas api,” tegasnya.

Di tengah kegagalannya menangani wabah virus Corona di AS, Trump sekarang membutuhkan sebuah skenario baru dengan tujuan mengalahkan atau membuat Iran takluk Padahal, satu-satunya cara bagi Washington untuk kembali ke jalan yang benar dan rasional adalah menghormati multilateralisme.

Sekarang bahkan rakyat Amerika – menurut beberapa jajak pendapat – tidak mendukung langkah Trump keluar dari perjanjian nuklir Iran.

Saat ini, multilateralisme menjadi lebih penting dari sebelumnya bagi komunitas internasional dan ia telah muncul sebagai sebuah realitas di kancah internasional.

Oleh karena itu, Duta Besar Iran untuk PBB, Majid Takht-Ravanchi menekankan pentingnya memperkuat multilateralisme dan mengatakan, AS telah melecehkan hukum internasional dengan melanggar resolusi 2231 Dewan Keamanan dan mengintimidasi negara lain.

"Multilateralisme telah menghadapi beragam tantangan. Dunia harus menegakkan supremasi hukum sebagai pengganti kebijakan arogan dan kerja sama sebagai pengganti konfrontasi," tandasnya.

Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran, Mayjen. Mohammad Bagheri menyebut demonstrasi satelit Noor produksi dalam negeri motor penggerak perubahan konstelasi kekuatan yang menguntungkan bangsa Iran.

Lebih lanjut ia menjelaskan, unjuk kekuatan ini  akan membuat musuh mengalami kekalahan intelijen yang jelas.

Bagheri Sabtu (09/05/2020) di Tehran menilai peluncuran sukses satelit Noor oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) sebagai bukti desain dan program cerdas serta dengan dukungan jelas sains, teknologi dan ilmiah. Ia menambahkan, peluncuran satelit Noor ke orbit sebuah indikasi rasa tanggung jawab angkatan bersenjata Iran untuk memainkan peran bersamaan dengan upaya penanggulangan wabah Corona serta peningkatan kekuatan negara dengan keterlibatan di sektor luar angkasa.

Seraya menjelaskan bahwa prestasi besar bersejarah ini disertai dengan kekalahan nyata intelijen musuh revolusi dan negara khuussnya AS, Bagheri menekankan, bangsa Iran meski mendapat sanksi total dan menghadapi perang ekonomi oleh AS, berhasil membuat musuh mundur.

Satelit Noor, satelit militer Iran pertama, sukses diluncurkan ke orbit pada 22 April lalu. Satelit ini ditempatkan di orbit 425 km dari permukaan bumi. 

Badan Nasional Penanganan Virus Corona Republik Islam Iran menggelar pertemuan menyeluruh yang dihadiri oleh semua anggota badan ini pada hari Minggu, 10 Mei 2020.

Rapat tersebut menjadi istimewa karena Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei berpartisipasi dalam rapat ini melalui konferensi video.

Para gubernur dan anggota Badan Nasional Penanganan Virus Corona di tingkat provinsi di Republik Islam Iran juga berpartisipasi dalam rapat itu melalu konferensi video.

Presiden Republik Islam Iran Hassan Rouhani dan para menteri kabinet hadir dalam rapat yang membicarakan tentang penangan virus Corona, COVID-19 di negara ini.

Juru bicara Kementerian Kesehatan Iran Kianoush Jahanpour mengatakan, pasien COVID-19 yang sembuh meningkat dan hingga sekarang 86.143 pasien virus ini telah sembuh dan diizinkan pulang dari rumah sakit.

"Sejak Sabtu siang hingga siang hari ini (Minggu siang), berdasarkan hasil tes laboratorium, ada 1.383 pasien baru yang terinfeksi virus Corona, sehingga jumlah total pasien yang terinfeksi virus ini menjadi  107.603 orang," kata Jahanpour, Minggu, (10/5/2020) siang.

Dia menambahkan, sayangnya selama 24 jam lalu, 51 pasien yang terinfeksi Covid-19 di Iran meningal dunia, sehingga jumlah total yang meninggal dunia hingga sekarang mencapai 6.640 orang. Sementara 2.675 pasien dalam kondisi kritis.

Virus Corona telah menyebar ke berbagai negara dan jumlah korban jiwa akibat virus ini di seluruh dunia hingga Minggu pagi, 10 Mei 2020 telah mencapai 279.398 orang.

Lebih dari 4.037.182 orang terinfeksi COVID-19 dan 1.354.458 dari mereka telah sembuh. Covid-19 ditemukan pertama kali pada Desember 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.

AS berada di urutan pertama yang memiliki kasus terbanyak terkait dengan virus Corona. 1.309.541 warga Amerika terinfeksi COVID-19, dan 78.794 dari mereka meninggal dunia.

Spanyol berada di urutan kedua. 223.578 warga negara ini tertular COVID-19, dan 26.478 dari mereka meninggal dunia. Negara berikutnya adalah Italia. 218.268 warga negara ini terinfeksi virus Corona dan 30.395 dari mereka meninggal dunia.

Negara-negara berikutnya yang memiliki kasus terbanyak COVID-19 adalah Inggris, Rusia, Prancis, Jerman, Brazil, Turki, Iran dan Cina. 

Sidang markas nasional untuk memerangi virus Corona digelar melalui konferensi video dan diikuti oleh Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei.

Presiden Iran Hassan Rouhani, para menteri, gubernur dan anggota markas ini juga mengikuti sidang tersebut.

Menurut keterangan Depkes Iran, sampai saat ini sekitar 106 ribu orang dinyatakan positif Corona dan di antara jumlah tersebut lebih dari 85 ribu dinyatakan sembuh serta diijinkan meninggalkan rumah sakit. Semantara kasus kematian akibat virus ini di Iran mencapai 6.589 orang.

Sebuah video klip yang menunjukkan Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar meninjau pameran prestasi antariksa Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC memperlihatkan foto-foto jet tempur Sukhoi, Su-22 yang sudah dilengkapi rudal udara ke darat baru.

Fars News (9/5/2020) melaporkan, dalam video kunjungan Rahbar, Ayatullah Sayid Ali Khamenei ke pameran prestasi pasukan antariksa IRGC pada bulan Mei 2014 itu, tampak sejumlah foto yang memperlihatkan jet tempur Su-22 dengan rudal-rudal baru.

Fajr-4
Sampai berita ini diturunkan, informasi detail terkait rudal tersebut belum dipublikasikan, namun sepertinya ia adalah modifikasi rudal Fajr-4 yang bisa diluncurkan dari udara.

Rudal Fajr-4 termasuk rudal kaliber 333 milimeter yang sebelumnya sudah dimodifikasi dalam beragam bentuk peluru kendali dengan penambahan ujung sayap kendali pada dua model Fajr-4 dan Fajr CL4. 

Komandan Divisi Luar Angkasa, Pasukan Antariksa, Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC mengabarkan penambahan ketinggian orbit satelit Iran menjadi 36.000 kilometer di atas permukaan bumi.

Brigjen Ali Jafarabadi, Minggu (10/5/2020) mengatakan, penambahan ketinggian orbit atau geostationary orbit, GEO dianggap penting karena hal ini dapat membedakan sebuah satelit dengan satelit komunikasi atau televisi, dan sebuah orbit sangat penting karena satelit-satelit yang ada di dalamnya berperan sebagai pemantau bumi yang stabil dan tetap.

Brigjen Ali Jafarabadi menambahkan, para pakar Iran tidak lama lagi akan menambah ketinggian orbit satelit negara ini menjadi 36.000 kilometer.

"Meluncurkan satelit ke orbit dengan ketinggian ini dari sisi ekonomi akan membawa sejumlah keuntungan bagi Iran, juga menjadi instrumen untuk melindungi aset luar angkasa negara seperti titik-titik orbit GEO," imbuhnya.

Komandan Divisi Luar Angkasa, Pasukan Antariksa IRGC sehubungan dengan pembuatan dan peluncuran satelit Noor, dengan peluncur satelit Qased menerangkan, 90 persen pembuat satelit ini berusia di bawah 30 tahun, dan semua ahli yang memainkan peran langsung dalam proyek ini adalah lulusan universitas dalam negeri Iran.