Perdana Menteri rezim Zionis Israel menekankan berlanjutnya pembangunan distrik Zionis di Dataran Tinggi Golan yang diduduki, dan pada saat yang sama mengatakan bahwa kehadiran Iran di Suriah harus dikurangi.

Naftali Bennett, Senin (11/10/2021) seperti dikutip surat kabar Yedioth Ahronoth bersikeras melanjutkan pembangunan distrik ilegal di Dataran Tinggi Golan meski mendapat kecaman dunia internasional.
 
Dalam rapat kabinet Israel hari ini, Naftali Bennett mengumumkan program kerja pemerintahannya untuk menambah populasi Zionis di wilayah Golan, Suriah. Ia bahkan menjadwalkan rapat kabinet Israel di wilayah Dataran Tinggi Golan yang didudukinya, bulan depan.
 
Bennett menegaskan, "Kapan pun dan di mana pun diperlukan, kami akan melanjutkan upaya mengurangi kehadiran Iran di Suriah. Petualangan mereka di perbatasan utara kami harus diakhiri. Kami bukan saja akan menjaga ketenteraman warga Golan, bahkan seluruh warga Israel."

Surat kabar rezim Zionis Israel, Haaretz mengatakan upaya wakil Tel Aviv dalam pertemuan dengan pejabat Amerika Serikat minggu lalu di Washington untuk meningkatkan tekanan atas Iran, gagal.

Haaretz, Senin (11/10/2021) menulis, dalam pembicaraan strategis antara pejabat Israel dan AS minggu lalu di Washington, permintaan Tel Aviv untuk meningkatkan sanksi atas Iran, tidak didengar.
 
Eyal Hulata, Penasihat keamanan internal Israel minggu lalu bertemu dengan Jake Sullivan, Penasihat keamanan nasional AS, di Gedung Putih, dan membicarakan sejumlah masalah terutama program nuklir Iran.
 
Menurut Haaretz, perundingan Israel dan AS menemui jalan buntu, dan Tel Aviv bersama dinas keamanannya putus asa dengan strategi AS memulai perundingan Wina untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir JCPOA. 

Seorang komandan militer Prancis mengatakan, dalam dua tahun terakhir level ketegangan di kawasan Asia Barat sudah mengalami penurunan signifikan.

Komandan Pasukan Prancis di Samudra Hindia, dan Uni Emirat Arab, Jenderal Jacques Villard, Minggu (10/10/2021) dalam wawancara dengan situs Alraimedia menuturkan, meski ketegangan di kawasan Asia Barat menurun dalam dua tahun terakhir, namun kawasan masih belum stabil.
 
Ia menambahkan, "Tidak ada langkah provokatif di kawasan, dan perasaan terancam sudah sangat berkurang, akan tetapi kawasan tetap belum stabil, dan jika semua pihak berkepentingan dengan kesepakatan nuklir Iran, JCPOA saling berinteraksi, maka ketegangan di level global akan menurun."
 
Menurut Jenderal Villard, kehadiran pasukan gabungan Eropa, dan partisipasi semua pihak dalam patroli di kawasan, juga keberadaan kanal-kanal diplomasi, memberikan pengaruh yang cukup besar dalam menurunkan ketegangan.
 
"Jumlah pasukan Prancis di Teluk Persia sekitar 5.000 personel, dan 800 orang di antaranya ditempatkan di UEA," pungkasnya.

Ketua Majelis Syura Islam Iran (parlemen) mengecam kejahatan sadis yang dilakukan para teroris Takfiri di sebuah masjid di kota Kunduz, Afghanistan. Menurutnya, proyek keamanan baru musuh Afghanistan adalah fitnah etnis dan mazhab.

Mohammad Bagher Ghalibaf, Minggu (10/10/2021) menuturkan, "Sungguh disayangkan sejumlah banyak warga tak bersalah dan tertindas Afghanistan gugur di Masjid Syed Abad, kota Kunduz, sehingga membuat hati seluruh pecinta kebebasan dunia terluka."

Ia menambahkan, "Saya mengucapkan belasungkawa kepada saudara dan saudari saya warga Afghanistan, saya memohon kepada Allah Swt agar keluarga para syuhada diberikan kesabaran dan ketabahan."

Ghalibaf menegaskan, pejabat Afghanistan berkewajiban untuk melindungi satu per satu warga negara ini, dan selain menghukum para pelaku, dan dalang teror mengerikan ini, mereka juga harus menerapkan pengawasan keamanan ketat untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

"Fitnah etnis dan mazhab merupakan proyek keamanan baru musuh rakyat Afghanistan yang dilakukan melalui tangan kelompok teroris, dan didukung Amerika Serikat," imbuhnya.

Menurut Ketua Parlemen Iran, negara-negara Muslim harus waspada dan dengan bersandar pada persatuan bangsa-bangsa Muslim dunia, mencegah berlanjutnya aksi teror kelompok teroris Takfiri di seluruh kawasan.

Bendera hitam yang melambangkan duka Ahlul Bait as dan penghormatan kepada kesyahidan Imam Husein as dipasang di kubah Haram Suci Imam Ridha as sejak awal bulan Muharam dan bendera ini telah diganti pada hari Minggu, 3 Rabiul Awal 1443 H atau 10 Oktober 2021 dengan bendera warna hijau Astan Quds Razavi.

Bendera hitam tanda duka yang dipasang selama 63 hari diganti tiga hari setelah hari kesyahidan Imam Ridha as. Hari kesyahidan Imam Ridha as terjadi pada tanggal 30 Safar. Penggantian bendera ini dilakukan oleh para pelayan Kompleks Haram Imam Ridha as dan disaksikan oleh peziarah.

Selain itu, kain hitam penutup Zarih makam Imam Ridha as juga diganti dengan penutup baru di atasnya. Haram Suci Imam Ridha as berada di kota Mashhad, Provinsi Khorasan Razavi, Republlik Islam Iran. 

Bendera kubah Makam Imam Ridha as diganti beberapa kali sepanjang tahun pada acara-acara keagamaan dan pada peringatan kesyahidan para Imam Ahlul Bait as. Pemasangan bendera hitam tanda duka berlangsung pada Muharram dan Safar.

Bendera kubah Haram Suci Imam Ridha as diganti dua kali dalam sebuah ritual khusus setiap tahunnya. Bendera diganti hitam pada awal Muharam hingga 63 hari ke selanjutnya, dan diganti hijau pada hari kelahiran Cicit Rasulullah Saw itu.   

Dan pada hari-hari lain, seperti peringatan wafat dan syahidnya para Imam Maksum as, bendera ini diganti tanpa mengadakan ritual khusus.

Imam Ridha as lahir pada tahun 148 Hijriah di kota Madinah. Beliau menjadi pemimpin umat Islam setelah ayahnya, Imam Musa Kadhim as gugur syahid. Beliau dipanggil Ridha karena sikap rela dan gembira menerima apa yang dikaruniakan kepadanya.

Makmun, Khalifah Bani Abbas pada tahun 200 Hijriah memerintahkan Imam Ridha as untuk pergi ke Marv, yang terletak di tenggara Turkmenistan sekarang yang dulunya merupakan bagian dari Khorasan Besar. Meskipun pada lahirnya Makmun melantik Imam Ridha menjadi penggantinya, tetapi sebenarnya dia berniat untuk memperkokohkan pemerintahannya sendiri. Dalam kondisi ini, Imam terpaksa menerimanya.

Kedudukan tinggi ilmu dan spiritual Imam Ridha as dan pengaruhnya yang semakin besar di masyarakat membuat khawatir Makmun dan dia takut kedudukannya terancam. Akhirnya Makmun meracuni Imam Ridha as.

Di antara kata-kata hikmah yang dapat dipetik dari kata-kata Imam Ridha as adalah "Hamba Allah terbaik adalah mereka yang merasa senang setiap kali berbuat baik dan segera meminta ampunan setiap kali berbuat salah. Mereka akan menyukuri setiap nikmat yang dianugerahkan kepadanya dan saat dililit masalah mereka tetap bersabar dan tidak murka." 

Amerika Serikat terus berupaya memperkuat Autralia untuk membendung peningkatan kekuatan Cina. Kali ini Washington menandatangani kontrak penjualan 12 unit helikopter serbu, dan sebuah pesawat perang elektronik dengan Canberra.

Departemen Luar Negeri AS, Sabtu (9/10/2021) mengumumkan, Washington memutuskan untuk menandatangani kontrak penjualan 12 unit helikopter serbu, dan satu unit pesawat perang elektronik dengan Australia, senilai lebih dari satu miliar dolar.
 
Baru-baru ini Australia menandatangani pakta keamanan trilateral dengan AS dan Inggris, AUKUS yang bertujuan untuk membendung peningkatan kekuatan Cina di kawasan.
 
Dalam kontrak terbaru yang ditandatangani AS dan Australia, Canberra rencananya akan membeli 12 unit helikopter serbu MH-60R Seahawk, dan peralatan pendukungnya senilai 985 juta dolar.
 
Deplu AS mengabarkan, Presiden Joe Biden kepada Kongres mengatakan sudah memutuskan untuk menandatangani kontrak ini.
 
Helikopter serbu MH-60R Seahawk adalah jenis helikopter tempur multifungsi yang digunakan untuk operasi anti-kapal atau kapal selam, dan bisa ditempatkan di geladak kapal laut. MH-60R Seahawk juga bisa dipakai untuk operasi penyelamatan, penyaluran bahan bakar atau alat transportasi.

Presiden Prancis Emmanuel Macron saat bertemu dengan pemuda perwakilan negara-negara Afrika di kota Montpellier mengakui kesalahannya terkait hubungan dengan negara-negara pesisir dan menekankan, intervensi militer Prancis di Libya tahun 2011 sebuah kesalahan.

Terkait transformasi kawasan pesisir dan pertanyaan pemuda Afrika soal peran Prancis di krisis keamanan kawasan ini, Macron mengatakan, “Kami di tahun 2013 tidak menyerang Mali hanya demi kepentingan pribadi, meski Saya pribadi terkait kasus Libya sepenuhnya sepakat dengan kalian. Prancis tanpa memperhatikan pandangan dan pendapat bangsa Libya langsung mengintervensi negara ini. Intervensi ini pada akhirnya berujung pada tumbangnya pemerintahan Muammar Gaddafi dan kami tidak menghormati kedaulatan bangsa mana pun.

Pengakuan presiden Prancis akan kesalahan negaranya terlibat di serangan ke Libya tahun 2011 sejatinya merupakan bagian dari serial statemen Macron terkait kolonialisme dan kejahatan Prancis di Afrika dan permintaan maaf di bidang ini. Prancis bersama sejumlah negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) seperti Amerika Serikat dan Inggris, setelah kebangkitan rakyat Libya, melancarkan serangan terhadap Muammar Gaddafi dan ketika terjadi konfrontasi antara kubu anti-pemerintah dan militer pro-Gaddafi, Paris terlibat di serangan udara terhadap militer dan pangkalan militer Libya. Serangan ini berujung pada perubahan kondisi yang kemudian menguntungkan kubu anti-Gaddafi dan serta akhirnya diktator Libya ini terguling dan ia terbunuh oleh pasukan anti-pemerintah. Meski demikian, masalah ini tidak berhasil memulihkan kondisi negara kaya minyak di Afrika Utara ini.

Faktanya, Libya telah mengalami banyak kekacauan sejak jatuhnya rezim Gaddafi, dan kelompok-kelompok ekstremis seperti ISIS, khususnya, telah menyerbu negara itu. Kemudian, dengan pembentukan satu pemerintahan di Tripoli, Pemerintah Persatuan Nasional, dan satu lagi di Benghazi di Libya timur, yang didukung oleh Tentara Nasional Libya yang dipimpin oleh Jenderal Khalifa Haftar, perang saudara besar pecah di negara itu yang menyebabkan masuknya beberapa negara untuk kepentingan salah satu dari kedua belah pihak, konflik ini menyebabkan kerugian besar bagi rakyat Libya. Prancis mengambil sikap mendukung Khalifah Haftar melawan Pemerintah Persatuan Nasional, yang diakui oleh PBB sebagai pemerintah sah Libya.

Michel Duclou, pengamat Prancis mengatakan, “Prancis selama beberapa tahun terakhir mendukung Tentara Nasional Libya dengan mengirim pasukan khusus atau serangan udara.”

Prancis telah memainkan peran negatif dalam menjajah banyak bagian Afrika, terutama di utara dan barat benua, selama beberapa abad terakhir dan sekarang, dengan dalih memerangi terorisme di wilayah pesisir. Dalam beberapa tahun terakhir, presiden Prancis telah dipaksa untuk mengakui bahwa tindakan Prancis di Afrika salah; Macron, misalnya, mengakui pada akhir Mei 2021 bahwa Prancis terlibat dalam genosida Rwanda 1994.

Pengakuan Macron atas keterlibatan Prancis dalam genosida Rwanda, 27 tahun setelah bencana, menandai contoh lain pengabaian Barat terhadap hak asasi manusia, serta kejahatan besar, termasuk genosida Prancis di benua Afrika. Macron sebelumnya dipaksa untuk mengakui kejahatan keji Prancis di Aljazair di Afrika Utara, tetapi menolak untuk meminta maaf.

Faktanya berkas kejahatan Prancis yang termasuk kelompok Barat pengklaim pendukung HAM sangat hitam selama perang kemerdekaan Aljazair dan genosida Rwanda dan justifikasi pun tidak layak diungkapkan.

Poin unik adalah sampai saat ini tensi antara Aljazair dan Prancis masih terus berlanjut. Kini presiden Prancis terpaksa mengakui bahwa intervensi negaranya di Libya tahun 2011 juga sebuah kesalahan. Meski demikian, hal ini bukan berarti perubahan pendekatan Paris dan Prancis masih terus melanjutkan intervensinya di berbagai wilayah Afrika dan Asia Barat. 

Misi identifikasi dan pengintaian merupakan salah satu dari kegiatan yang paling penting di kesatuan angkatan laut. Mengidentifikasi target lebih cepat dan lebih jauh telah menjadi perhatian utama di semua angkatan laut dunia.

Selama ini, misi tersebut dilakukan oleh pesawat berawak seperti, pesawat pengintai dan pesawat patroli maritim. Namun, potensi terlukanya awak oleh tembakan musuh di satu sisi dan kemajuan luar biasa di bidang pengembangan drone pengintai dengan biaya operasional rendah di sisi lain, telah mendorong meningkatnya penggunaan perangkat ini untuk melakukan misi-misi semacam itu.

Di angkatan laut, kapal-kapal permukaan mengalami kesulitan dalam melakukan misi pengintaian dan mengamati target mereka karena kondisi geografis dan wilayah yang diamati. Untuk mengatasi masalah ini, penggunaan drone berbasis maritim atau berbasis kapal sudah umum dilakukan di beberapa angkatan laut dunia selama beberapa tahun terakhir.

Drone kecil dengan ketinggian rendah sudah terbukti bahwa ia dapat menembus radar dan jaringan pertahanan, memberikan gambar yang diperlukan, dan bahkan meluncurkan serangan.

Angkatan Laut Republik Islam Iran – demi memenuhi kebutuhannya di bidang pengintaian maritim – telah menggunakan drone berbasis maritim, Pelikan 2.

Drone Pelikan 2 diperkenalkan pada Pameran Prestasi Pertahanan Angkatan Laut Militer Iran pada 30 November 2019. Peresmian ini disaksikan oleh Komandan Militer Iran Mayor Jenderal Abdul Rahim Mousavi dan Komandan Angkatan Laut waktu itu, Laksamana Hossein Khanzadi.

Pelikan 2 memiliki fitur-fitur yang sesuai dengan namanya dan nama ini juga dipilih berdasarkan keunggulan yang dimilikinya. Sebelum diluncurkan, Pelikan 2 telah menjalani uji lapangan dan pemeriksaan teknis secara menyeluruh. Setelah diperoleh hasil yang sesuai standar, burung besi ini dinyatakan siap beroperasi.

Drone ini dibangun untuk melakukan misi pengintaian dan pengawasan yang akurat terhadap kapal-kapal permukaan. Dalam misi tertentu, para pakar Angkatan Laut Iran telah menyiapkan sebuah platform untuk menargetkan kapal musuh. Ia memiliki kemampuan untuk menembus pertahanan musuh serta melakukan patroli dan pengintaian dengan cara yang tepat.

Pelikan 2 ikut menyisir perairan selatan Iran dalam latihan drone pertama yang digelar oleh militer. Sebagai sebuah sistem militer dan kendaraan udara tanpa awak, Pelikan 2 memiliki kinerja yang baik dalam menjalankan misi militer di daerah dan zona yang tidak memungkinkan untuk penggunaan pesawat berawak.

Struktur dan spesifikasi drone Pelikan 2 dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan misi dalam situasi tertentu dengan cara yang diinginkan. Drone milik Angkatan Bersenjata Iran ini dirancang agar dapat lepas landas dari sebagian besar kapal perang berpeluru kendali.

Pelikan 2 dapat melakukan pengintaian dan membantu memandu rudal dalam jarak 100 kilometer. Hal ini akan membantu meningkatkan akurasi rudal milik angkatan laut lebih dari sebelumnya.

Dengan mengamati target selama beberapa saat dan mengirim informasinya ke pusat komando sudah cukup bagi Pelikan 2 untuk menyelesaikan misinya. Selain meningkatkan jangkauan sistem rudal, di bidang artileri angkatan laut, drone ini juga membantu meningkatkan akurasi peluru yang ditembakkan dari artileri.

Dengan mengembangkan drone Pelikan 2 ini, industri pertahanan dan militer Iran mampu meningkatkan jangkauan sistem rudal dan menambah akurasi tembakan peluru dari kapal perang dan tembakan artileri angkatan laut.

Performa luar biasa Pelikan 2 memungkinkannya untuk melakukan operasi dalam kondisi yang tidak biasa, di mana pesawat berawak tidak mampu melakukannya. Ia juga tidak membutuhkan sarana dan prasarana yang mahal untuk mengoperasikannya. Oleh sebab itu, angkatan laut militer Iran memilih menggunakan drone ini untuk membantu misinya di armada kapal perang, terutama misi di perairan terpencil di bawah kendali operasionalnya.

Drone Pelikan 2 dapat melakukan vertical take-off and landing (VTOL). Ia dilengkapi dengan empat motor untuk gerakan vertikal dan baling-baling yang kuat sehingga dapat lepas landas dari kapal perang jelajah untuk misi patroli dan pengintaian. Drone Iran ini bahkan dapat mendarat dan mengapung di atas air dalam keadaan darurat.

Dengan melihat tampilan fisiknya, desain dan konstruksi Pelikan 2 kemungkinan diadaptasi dari drone Mohajer 2. Jadi masuk akal untuk mempertimbangkan jarak terbangnya sekitar 100 km dengan ketinggian terbang 3 hingga 5 km.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar dalam sebuah pesan, meminta para pelaku serangan terhadap sebuah masjid di Provinsi Kunduz, Afghanistan dihukum.

Ayatullah Sayid Ali Khamenei menyerukan langkah-langkah untuk mencegah terulangnya tragedi semacam itu.

“Insiden tragis ledakan di masjid distrik Khan Abad, Provinsi Kunduz, yang mengakibatkan gugurnya sejumlah besar jamaah shalat, membuat kami berduka,” kata Rahbar dalam pesannya pada Sabtu (9/10/2021).

“Pejabat negara-negara tetangga dan saudara Afghanistan sangat diharapkan untuk menghukum para pelaku kejahatan besar ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah terulangnya tragedi semacam itu,” tambahnya.

Ayatullah Khamenei memohon kepada Allah Swt agar mencurahkan rahmat-Nya dan meninggikan derajat para syuhada peristiwa itu serta memberikan kesembuhan segera bagi korban luka dan ketenangan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Serangan bom bunuh diri di sebuah masjid Syiah di Provinsi Kunduz, Afghanistan Utara pada hari Jumat menyebabkan hampir 100 jamaah shalat gugur dan sekitar 200 lainnya terluka.

Kelompok teroris Daesh dalam sebuah pernyataan pada Jumat malam mengaku bertanggung jawab atas serangan berdarah itu.