Menteri Luar Negeri Arab Saudi menyebut perundingan dengan Iran, sebagai perundingan yang bersahabat, namun pada saat yang sama bersifat eksplorasi. Menurutnya Riyadh serius soal perundingan dengan Iran.

Dalam wawancara dengan Financial Times, Kamis (14/10/2021), Faisal bin Farhan mengatakan bahwa Saudi serius soal perundingan dengan Iran, dan hal ini menunjukkan keinginan Riyadh untuk memulihkan hubungan dengan Republik Islam Iran.
 
Mengutip seorang pejabat Saudi, Financial Times menulis, "Saudi sedang mengkaji izin untuk Iran membuka Konsulatnya di kota Jeddah, namun Riyadh menganggap perundingan dengan Tehran belum mencapai kemajuan yang cukup untuk menghidupkan secara penuh hubungan diplomatik dua negara, dan ini katanya, keinginan Iran."
 
Kerajaan Saudi sampai saat ini sudah melakukan empat kali putaran dialog dengan Iran sejak bulan April 2021 lalu, termasuk pertemuan pertama dengan pemerintah baru Tehran bulan September 2021.

Situasi di Lebanon kembali tegang. Serangan terhadap demonstrasi damai menewaskan sedikitnya delapan orang dan melukai 60 lainnya. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati mengumumkan berkabung nasional pada hari Jumat untuk menghormati mereka yang tewas dalam bentrokan terbaru di Beirut.

Bentrokan ini berkaitan dengan ledakan tahun lalu dan langkah penyelidik yang menetapkan tersangka secara politis. Ledakan 4 Agustus 2020 di pelabuhan Beirut menewaskan sekitar 200 orang dan melukai lebih dari 6.000 orang. Kini, empat belas bulan setelah terjadinya ledakan ini, warga Lebanon berunjuk rasa pada hari Kamis untuk memprotes tindakan Hakim Tarek Bitar.

Rakyat Lebanon menuduh Bitar tidak objektif dalam menjalankan tugasnya. Hizbullah, dan gerakan Amal menyerukan pendukung mereka melancarkan protes damai terhadap keputusan sepihak Bitar.

Ia telah mendakwa beberapa pemimpin terkemuka Hizbullah dan gerakan Amal terlibat dalam ledakan tersebut. Anggota parlemen dan menteri yang berafiliasi dengan Hizbullah dan gerakan Amal menilai Bitar telah mempolitisasi masalah ini demi kepentingan Washington melalui kedutaan AS di Beirut.

Selama demonstrasi damai berlangsung, penembak jitu yang mengaku berafiliasi dengan kelompok Hizbullah dan Amal, tapi sebenarnya berasal dari Partai Al Quwah Lubnaniyah yang dipimpin Samir Geagea; menembaki para pengunjuk rasa, yang menewaskan delapan orang dan melukai lebih dari 60 lainnya.

Presiden Lebanon Michel Aoun menggambarkan kejahatan tersebut diarahkan oleh beberapa arus politik untuk menyulut kerusuhan sipil. "Kami tidak akan membiarkan apa pun terjadi lagi dan kami tidak akan pernah membiarkan siapa pun menyandera negara untuk kepentingan mereka sendiri," kata Michel Aoun.

Ada hubungan antara fenomena terbaru di Beirut dengan perkembangan internal di Lebanon. Kejahatan itu terjadi ketika Hizbullah Lebanon mengimpor bahan bakar dari Iran untuk mengatasi krisis bahan bakar di negara itu.

Gagasan mengimpor bahan bakar dari Iran diajukan oleh Sayid Hassan Nasrullah, tapi sejak awal ditentang oleh pihak oposisi di Lebanon, dan mereka terus berusaha untuk mengimbangi efek positif dari inisiatif tersebut.

Ahmad Dastmalchian, analis Asia Barat menyoroti aksi penembakan pada demonstrasi damai di Beirut kemarin dengan mengatakan, "Lebanon telah berada dalam kekacauan selama beberapa waktu. Sebagian besar kerusuhan ini berasal dari kekuatan oposisi bersama kekuatan asing, terutama yang berpengaruh di Asia Barat. Mereka tidak ingin Lebanon tenang dan memiliki pemerintahan yang kuat dan stabil. Tujuannya untuk menguras tenaga rakyat dan menjauhkan mereka dari kubu perlawanan,". 

Isu lainnya adalah pemantauan pergerakan duta besar AS di Beirut yang menunjukkan bahwa kedutaan AS berada di balik kerusuhan di Lebanon.

Duta Besar AS telah mengadakan pertemuan mencurigakan dengan beberapa tokoh Lebanon, termasuk hakim yang menangani kasus ledakan Beirut. Tarek Bitar mengadakan pertemuan dua jam dengan Duta Besar AS untuk Beirut, Dorothy Shea.

Pertemuan itu diikuti dengan penangkapan dua anggota koalisi 8 Maret, Ali Hassan Khalil, mantan menteri keuangan, dan Ghazi Zaiter, anggota parlemen Lebanon saat ini. Untuk mencegah menguatnya pengaruh Hizbullah di Lebanon, Amerika Serikat berusaha melempar tuduhan terhadap gerakan ini melalui beberapa aktor internal dan menyulut kerusuhan dengan tujuan supaya pemerintahan Lebanon tetap lemah.

Presiden Lebanon menyampaikan kekecewaan terhadap penembakan yang terjadi di Beirut baru-baru ini, dan memperingatkan Ketua Partai Al Quwwat Al Lubnaniya.

Dikutip surat kabar Al Akhbar, Jumat (15/10/2021), Michel Aoun selepas insiden penembakan di Beirut, Kamis, langsung mengontak Ketua Partai Al Quwwat Al Lubnaniya, Samir Geagea, dan memperingatkannya untuk segera mengakhiri permainan ini.

Dalam pembicaraan itu, Samir Geagea mengaku bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas insiden penembakan di Beirut, dan menurutnya jika ada sekelompok orang dengan seragam tentara melakukan tindakan semacam ini, bukan berarti bahwa itu pasti anggota Al Quwwat Al Lubnaniya.

Sebelumnya Presiden Lebanon dalam pidatonya mengecam keras penembakan dan bentrok senjata di Beirut.

Menanggapi insiden ini, Hizbullah dan Partai Amal meminta masyarakat tenang, dan tidak terpancing "fitnah keji". Menurut kedua kelompok itu, para pelaku penyerangan terhadap demonstran adalah kelompok afiliasi Partai Al Quwwat Al Lubnaniya.

Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah Lebanon mengatakan, darah syuhada peristiwa penembakan Beirut, tidak akan tumpah sia-sia. Menurutnya, insiden penembakan Beirut merupakan salah satu langkah yang dikendalikan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Hashem Safieddine, Jumat (15/10/2021) kepada stasiun televisi Al Mayadeen menuturkan, "Kami akan menuntut hak darah para syuhada yang tumpah dalam peristiwa penembakan sehari lalu di Beirut."

 
Ia menambahkan, "Unjuk rasa kami berlangsung damai, dan memprotes politisasi lembaga kehakiman, dan penindasan yang dilakukannya. Ini adalah hak pasti kami. Di antara peserta demonstrasi, juga ada beberapa pengacara dan kalangan cendekiawan. Mereka datang untuk menunjukkan sikap yang benar."
 
Safieddine menegaskan, "Hizbullah dan Partai Amal tidak mengeluarkan undangan resmi untuk unjuk rasa, tapi banyak warga Lebanon yang ikut serta. Demonstrasi kemarin bisa berlangsung normal jika tidak ada skenario yang sudah dirancang sebelumnya untuk menyerang demonstran."
 
"Partai Al Quwwat Al Lubnaniya sekali lagi ingin menciptakan perang saudara di Lebanon, sepertinya AS memaksa partai ini untuk segera memicu perang saudara. Apa yang kita saksikan kemarin adalah bagian dari rangkaian langkah yang dikendalikan Kedubes AS di Lebanon, dan beberapa negara Arab yang memasok dananya," pungkas Safieddine.

Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC menagtakan, Angkatan Laut IRGC sekarang sudah sampai pada level yang mampu melancarkan "operasi reaksi cepat".

Mayor Jenderal Hossein Salami, Jumat (15/10/2021) menuturkan, dalam kebijakan dan strategi Iran, tidak ada satu pun langkah musuh, di mana pun dan dengan pertimbangan apa pun, tidak bisa ditolerir.

Ia menambahkan, "IRGC siap menghadapi ancaman apa pun, dan kekuatan pertahanan serta serangan IRGC untuk memberikan reaksi keras terhadap semua musuh, selalu siap dan cepat."

Mayjen Salami hari ini meninjau tingkat kesiapan pertahanan-tempur unit-unit AL IRGC di pulau-pulau Teluk Persia, dan Selat Hormuz di selatan Iran. Ia menilai level kesiapan pasukan IRGC bagus, dan seluruh unit siap untuk melancarkan segala bentuk operasi tempur.

"AL IRGC dengan peralatan-peralatan perang canggih yang dimilikinya, mampu menngontrol kondisi geografis Teluk Persia, dan Selat Hormuz dengan cermat," pungkasnya. 

Kementerian Luar Negeri Iran dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (15/10/2021) mengutuk serangan teroris terhadap sebuah masjid syiah di Provinsi Kandahar, Afghanistan.

“Musuh-musuh Islam dan kaum Muslim kembali menggunakan tangan teroris takfiri untuk membunuh rakyat tertindas Afghanistan yang sedang menunaikan shalat Jumat,” tambahnya.

Kemenlu Iran bersimpati dengan keluarga para korban serangan mematikan itu dan mendoakan kesembuhan segera untuk orang-orang yang terluka.

“Kami sekali lagi memperingatkan terhadap konspirasi memecah-belah yang dilakukan oleh musuh umat Islam dan menekankan perlunya persatuan Syiah-Sunni serta menolak kekerasan dan ekstremisme atas nama Islam,” tegas pernyataan tersebut.

Kemenlu Iran mencatat bahwa insiden tragis ini dan peristiwa tragis di masa lalu, termasuk serangan terhadap jamaah shalat di Kunduz, semakin menuntut kewaspadaan dan perlunya melipatgandakan perlindungan pusat-pusat keagamaan Syiah dan Sunni serta pertemuan lain di Afghanistan.

“Iran yakin bahwa saudara dan saudari Muslim Afghanistan kita akan menggagalkan konspirasi memecah-belah oleh musuh melalui persatuan, solidaritas, dan kerja sama,” tegasnya. 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh membantah klaim yang disampaikan oleh Presiden Azerbaijan dalam KTT Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS).

“Baku tampaknya memiliki niat untuk membuat pernyataan media yang tidak berdasar, yang tentu saja akan ditanggapi dengan tepat,” kata Khatibzadeh pada hari Jumat (15/10/2021).

Menurutnya, klaim Presiden Ilham Aliyev sejalan dengan kepentingan rezim Zionis dan mempengaruhi hubungan persaudaraan Iran-Azerbaijan.

Khatibzadeh menekankan bahwa Iran berada di barisan terdepan dalam memerangi penyelundupan narkotika.

“Mempersembahkan ribuan syahid dan korban luka selama empat dekade terakhir dalam memerangi fenomena jahat ini hanyalah sebuah contoh dari upaya Iran. Lembaga-lembaga internasional juga mengonfirmasi fakta ini,” tambahnya.

Dia menyatakan bahwa bangsa Iran dan Azeri memiliki hubungan persaudaraan yang kuat.

“Sayangnya meskipun sudah diterima pesan pribadi dan (pesan) positif dari Azerbaijan dalam berbagai kontak, namun Baku secara sengaja membuat pernyataan publik yang tidak berdasar, yang tentu saja akan ditanggapi dengan tepat,” pungkasnya.

Dalam pertemuan virtual dengan para pemimpin CIS, Presiden Ilham Aliyev mengklaim dalam komentar yang tidak berdasar bahwa Armenia bekerja sama dengan Iran untuk menyelundupkan narkotika ke Eropa.

Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan juga menolak tuduhan tersebut dan menekankan kerja sama Iran-Armenia bertujuan untuk memerangi narkotika.

Para Menteri Luar Negeri Perserikatan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) hari ini menggelar pertemuan khusus untuk membahas konflik Myanmar, tanpa mengundang junta militer.

Reuters hari Kamis melaporkan, sumber yang berbasis di negara Asia Tenggara mengatakan pertemuan virtual yang sebelumnya tidak terjadwal akan digelar  hari Jumat (15/10/2021). Pertemuan disebut digelar Brunei Darussalam selaku ketua ASEAN termasuk diplomat dan pejabat lain.

Juru Bicara Junta Militer, Zaw Min Tun, tak merespons ketika dimintai tanggapan soal pertemuan tersebut. Pemerintah Brunei juga tak menjawab pertanyaan.

Utusan ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, mengonfirmasi beberapa negara anggota, yang terlibat dalam diskusi mendalam mengenai pemimpin kudeta Myanmar, Min Aung Hlaing, yang tak akan diundang pada KTT ASEAN 26-28 Oktober ini.

Dia mempertanyakan komitmen junta dalam proses penerapan lima konsensus seperti mengakhiri kekerasan dan membuka akses bantuan. Junta juga disebut tak mengizinkan Yusof bertemu penasihat negara sekaligus Ketua Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Aung San Suu Kyi, yang kini menjadi tahanan rumah oleh militer.

 Sebelumnya, Pemerintah Malaysia mengancam junta militer Myanmar dengan menyampaikan pertimbangan untuk bertemu pemerintah bayangan Myanmar.

Pertimbangan ini dilakukan pemerintah Malaysia sebagai reaksi atas sikap junta militer yang menolak bekerja sama dengan pihak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam menyelesaikan konflik di negara itu.

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menyampaikan negaranya tengah mempertimbangkan pertemuan dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang mana adalah pemerintah tandingan junta.

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menyampaikan kekecewaannya atas penolakan yang dilakukan junta militer Myanmar terhadap usulan wakil ASEAN untuk bertemuan dengan Aung San Suu Kyi.

Tak hanya itu, Abdullah menyampaikan kegagalan Myanmar bekerja sama dengan utusan khusus ASEAN akan mempersulit pemimpin junta negara itu menghadiri pertemuan puncak ASEAN.

Republik Indonesia kecewa terhadap sikap junta Myanmar yang menolak pertermuan utusan ASEAN dengan Aung San Suu Kyi sebagai bagian dari upaya ASEAN mewujudkan perdamaian di Myanmar.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam Press Briefing, Senin (4/10) mengatakan, "Tidak ada perkembangan signifikan di Myanmar. Militer tidak memberikan tanggapan positif dari apa yang telah diupayakan oleh special in void,". 

Indonesia menyampaikan, sudah waktunya para menteri luar negeri ASEAN melaporkan situasi itu kepada sembilan pemimpin ASEAN. Retno juga menyebutkan ASEAN menawarkan Myanmar untuk membantu menghentikan situasi yang semakin memburuk di negara itu.

Junta Myanmar tidak mengizinkan utusan khusus Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), Erywan Yusof bertemu dengan Penasihat Negara yang dikudeta, Aung San Suu Kyi, sebagai bagian dari proses dialog.

Erywan yang juga Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam meminta junta Myanmar memberikan akses penuh supaya dia bisa bertemu seluruh pihak yang bertikai, termasuk Suu Kyi demi mencari jalan keluar konflik antara kelompok militer dan sipil. Namun, junta Myanmar menolak permintaan Erywan.

Nasib Myanmar semakin tidak menentu setelah pemimpin Junta, Jenderal Min Aung Hlaing, memperpanjang batas waktu pencabutan status darurat nasional dan menggelar pemilihan umum hingga Agustus 2023.

Hingga kini dilaporkan jumlah korban meninggal akibat aksi kekerasan selepas kudeta di Myanmar mencapai lebih dari 1.100 orang.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, para teroris di Irak dan Suriah sekarang berkumpul di Afghanistan, dan mereka mengancam keamanan negara-negara sahabat Moskow.

Atas alasan ini, Putin menganggap penting pengawasan berlanjut terhadap perbatasan Afghanistan, dan kesiapan menghadapi para teroris. Ia menilai polisi dan aparat keamanan harus saling berkoordinasi sehingga jika diperlukan dapat menggelar operasi khusus bersama.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengumumkan, pemerintah Moskow mencemaskan peningkatan aktivitas kelompok teroris ISIS di Afghanistan.

Kekhawatiran terbaru Presiden Rusia terkait pemindahan para teroris ke Afghanistan menunjukkan bahwa bukan saja perhatian Moskow atas Afghanistan berkurang, bahkan mengalami peningkatan seiring dengan situasi keamanan labil saat ini di Afghanistan, dan berlanjutnya aksi teror ISIS.

Kelompok teroris ISIS setelah berkuasanya Taliban di Afghanistan, nampak terus meningkatkan aksi terornya di negara ini, dan yang terbaru serangan teror bom bunuh diri di masjid kota Kabul dan Kunduz.

Pada saat yang sama, sejumlah laporan mengabarkan tentang pemindahan teroris dari Suriah dan Irak ke Afghanistan untuk bergabung dengan ISIS. 

Semua masalah ini menyebabkan Rusia dan negara-negara Asia Tengah sekarang merasa lebih khawatir dengan situasi keamanan yang terancam oleh aktivitas serta infiltrasi anasir teroris ISIS di Asia Tengah dan Rusia.

 Presiden Rusia menganggap situasi Afghanistan saat ini lebih sulit dan rumit karena adanya peningkatan aktivitas kelompok teroris ISIS.

Setelah pasukan Amerika Serikat dan NATO mengumumkan keluar dari Afghanistan, Washington ingin menduduki sejumlah pangkalan militer yang ada di Asia Tengah untuk dijadikan apa yang disebutnya sebagai pangkalan melawan ancaman teroris di Afghanistan.

Keinginan AS ini ditolak secara tegas oleh Rusia dan negara-negara Asia Tengah. Sebelumnya beberapa pejabat Moskow termasuk Menteri Pertahanan Sergey Shoigu sudah memperingatkan upaya AS mendirikan fasilitas logistik di negara-negara Asia Tengah, dan menganggapnya sebagai ancaman bagi stabilitas regional.

Masalah ini menjadi penting karena Rusia percaya AS sendiri penyebab utama lahir dan munculnya kembali aktivitas teror ISIS di Afghanistan selama menduduki negara itu, dan sampai sekarang Washington juga memfasilitasi pemindahan teroris dari Suriah dan Irak ke Afghanistan.

Brigadir Jenderal Rustam Minnekaev, Deputi Komandan Distrik Militer Pusat Rusia, pada awal Oktober 2021 mengumumkan sudah mengantongi informasi tentang milisi bersenjata afiliasi kelompok-kelompok teroris di sejumlah wilayah Suriah dan Irak yang diduduki AS, tengah dipindahkan ke Afghanistan.

Brigjen Minnekaev menuturkan, "Pasukan elit AS sedang melakukan langkah-langkah aktif dalam hal ini. Kami menyaksikan proses pemindahan teroris ISIS ke provinsi-provinsi utara Afghanistan yang dapat dipastikan akan menciptakan benih-benih baru ketidakamanan di kawasan."

AS selalu menjadikan ISIS sebagai alat untuk menyerang rival-rivalnya semacam Rusia, dan Cina. Dikarenakan Cina dan Afghanistan bertetangga, dan keduanya berbatasan dengan negara-negara Asia Tengah, maka dukungan terhadap ISIS dan pemindahan anasirnya ke Afghanistan, dilakukan AS untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia dan Cina, serta menciptakan gangguan keamanan bagi kedua negara itu.

Kelompok teroris Daesh mengaku bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri di sebuah masjid Syiah di kota Kandahar, Afghanistan, Jumat (15/10/2021).

Dikutip dari laman Farsnews, Daesh melakukan serangan saat berlangsungnya shalat Jumat di Masjid Bibi Fatimah atau Masjid Bargah di Kandahar. Aksi biadab ini menyebabkan 36 jamaah shalat gugur syahid dan 74 lainnya terluka.

Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid mengatakan dalam menanggapi serangan itu bahwa perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk memburu semua pelaku.

Pada 7 Oktober lalu, Mujahid mengatakan kelompok teroris Daesh tidak menjadi ancaman serius bagi Taliban di Afghanistan.

“Daesh tidak memiliki dukungan dari pihak asing dan rakyat. Kelompok takfiri ini akan segera ditumpas dan dihancurkan di Afghanistan,” katanya seperti dikutip kantor berita Shafaqna.

Serangan bom bunuh diri di masjid Syiah di Provinsi Kunduz pada 8 Oktober lalu juga menyebabkan hampir 100 jamaah gugur syahid dan sekitar 200 lainnya terluka. Daesh juga mengaku bertanggung jawab atas serangan berdarah itu.