Kepala Organisasi Warisan Budaya, Kerajinan Tangan dan Pariwisata Iran menyatakan optimismenya dalam waktu dekat industri pariwisata negara ini akan mengalami kemajuan signifikan pasca pencabutan sanksi.

Masoud Soltanifard dalam tulisannya yang dimuat koran Iran, terbitan Tehran hari Kamis (16/7) mengungkapkan tercapainya kesepakatan nuklir berdampak besar terhadap industri pariwisata Iran, yang akan menyebabkan peningkatan kunjungan wisatawan asing.

"Seiring pencabutan sanksi dan perubahan cara pandang terhadap Iran, pembangunan infrastruktur industri pariwisata sebagaimana digariskan Pemimpin Besar Revolusi Islam, Presiden dan kabinet, akan segera ditingkatkan dalam waktu dekat," tulis Soltanifard, hari Kamis (16/7).

"Kehadiran para wisatawan Barat di Iran merupakan kesempatan terbaik untuk memperkenalkan Iran kepada publik dunia, dan menjelaskan wajah sejati Republik Islam di arena internasional," tegasnya.(

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar mengapresiasi kerja keras dan upaya jujur serta serius tim juru runding nuklir Iran.

Ayatullah Sayid Ali Khamenei, Rahbar, Selasa (14/7) petang dalam pertemuannya dengan Presiden dan kabinet Iran menjelaskan nasihat dan perintah Imam Ali bin Abi Thalib as kepada Malik Ashtar.

Rahbar menuturkan, “Dukungan psikologis, spirit dan pemikiran, adalah faktor utama penyelesaian seluruh masalah. Dengan menelaah dan merenungi Nahjul Balaghah, Imam Ali as, dukungan semacam ini akan terwujud.”  

Di awal pertemuan, Ayatullah Khamenei menyinggung pidato Presiden Iran terkait hasil perundingan nuklir dan mengapresiasi kerja keras serta upaya jujur dan sungguh-sungguh tim perunding nuklir Iran.

Rahbar menjelaskan tentang kewajiban pejabat pemerintah yang tersirat dalam perintah Imam Ali as kepada Malik Ashtar.

Ia menerangkan, “Mengambil pajak dan upah yang dimiliki masyarakat di pemerintahan, membela rakyat dan wilayahnya, mendorong masyarakat ke arah perdamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan, dan membangun negara, adalah empat kewajiban utama pemerintah yang disebutkan Imam Ali as dalam suratnya untuk Malik Ashtar.”

Rahbar menilai amal saleh sebagai cadangan terbaik dalam setiap periode jabatan seseorang. “Penilaian-penilaian hasil pemikiran, penelaahan dan kesimpulan, tidak akan keliru, oleh karena itu dari penilaian-penilaian semacam ini, rakyat dapat memahami mana pejabat yang saleh dan mana yang tidak,” ujarnya.

“Mengendalikan keserakahan dan kekikiran diri untuk mencegah penyimpangan dan kerusakannya", dan “Memprioritaskan kewajiban Tuhan di atas yang lainnya”, adalah dua nasihat lain Rahbar.

Ia menegaskan, “Imam Khomeini adalah teladan nyata dari nasihat-nasihat Ihali ini.”  

Di akhir wejangannya, Rahbar menyampaikan apresiasi atas kerja keras pejabat pemerintah dan mendoakan kesuksesan bagi mereka.

Sebelum Rahbar memberikan wejangan, Hassan Rouhani, Presiden Iran menyinggung hasil perundingan nuklir dan berterimakasih atas dukungan dan arahan Rahbar kepada pemerintah dan tim perunding nuklir.

Rouhani berharap, hal ini dapat menjadi awal diakhirinya tekanan dan terhapusnya tuduhan-tuduhan tidak berdasar musuh terhadap Republik Islam Iran dan menjadi langkah baru di jalan kemajuan Iran.

Dalam kelanjutan pidatonya, Presiden Iran melaporkan langkah-langkah yang diambil pemerintah.

Sektor pariwisata Iran mulai menyaksikan peningkatan, menyusul kunjungna para pelaku bisnis perhotelan asing ke negara itu untuk menguji kesiapan pariwisata Iran menerima pasar turisme internasional.

Kelompok Hotel dari Jerman, Yunani, Korea Selatan dan Singapura telah melakukan perjalanan ke Iran dalam beberapa pekan terakhir untuk pembicaraan, demikian kepala Warisan Budaya Organisasi Massoud Soltanifar.

"Kelompok Investasi asing sedang mempelajari pasar pariwisata Iran dan daya tariknya yang terus berkembang serta bertanya tentang hukum investasi," katanya.

"Mereka percaya pasar Iran, mengingat pendekatan pemerintah dan interaksi dengan dunia, sangat menarik namun kendala utama adalah sanksi."

Lebih dari 12 grup hotel telah berdiskusi dengan para pejabat Iran selama tahun lalu.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar menilai persatuan dan solidaritas sebagai resep mujarab bagi Dunia Islam.

Ayatullah Sayid Ali Khamenei, Sabtu (18/7) bertemu dengan pejabat Iran, Duta Besar-Duta Besar negara Islam di Tehran dan berbagai lapisan masyarakat.

Ia menjelaskan, “Perang-perang mazhab dan sektarian yang terjadi saat ini di kawasan dirancang dan dipaksakan untuk mengalihkan perhatian bangsa-bangsa Muslim dari rezim Zionis Israel.”

Pada kesempatan itu, Rahbar mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri dan menyinggung kondisi menyedihkan Dunia Islam dan tidak adanya persatuan serta solidaritas.

“Perpecahan dan konflik saat ini di kawasan, tidak normal dan dipaksakan. Ulama, intelektual, pejabat pemerintah, negara, politisi dan tokoh Dunia Islam harus menyadari keberadaan para pengkhianat umat Islam dalam perpecahan dan konflik ini,” paparnya.

Terkait alasan tidak normalnya konflik-konflik kawasan, Rahbar menyinggung kehidupan harmonis dan rukun antara Syiah dan Sunni di negara-negara kawasan yang sudah berlangsung sejak lama.

Ia menerangkan, “Jika Umat Islam bersatu dan menekankan sisi-sisi persamaan, pasti di arena politik dunia akan menjadi sebuah kekuatan tak tertandingi. Akan tetapi kekuatan-kekuatan besar dunia, demi menjaga kepentingannya dan melindungi Israel, memaksakan konflik-konflik ini kepada Umat Islam.”

Rahbar juga mengingatkan pengakuan sebagian petinggi Amerika terkait peran pemerintah Washington dalam melahirkan dan membesarkan ISIS. Menurutnya, koalisi anti-ISIS tidak bisa dipercaya.

Ia menegaskan, “Kebijakan kekuatan-kekuatan imperialisme dunia di kawasan jelas merupakan pengkhianatan dan semuanya harus menyadari masalah ini.”

Rahbar menekankan bahwa kebijakan Republik Islam Iran di kawasan,  bertentangan dengan kebijakan kubu imperialis.

“Kebijakan imperialis di Irak adalah menggulingkan pemerintah pilihan rakyat, menciptakan konflik Sunni-Syiah dan pada akhirnya memecah Irak. Akan tetapi kebijakan Iran terkait Irak, mendukung dan memperkuat pemerintahan pilihan rakyat, menghadapi para penyulut perang internal dan konflik, juga melindungi seluruh wilayah Irak,” tegasnya.

Sehubungan dengan perkembangan di Suriah, Ayatullah Khamenei menjelaskan, “Kebijakan imperialis di Suriah memaksakan kehendak di luar kehendak rakyat dan menggulingkan sebuah pemerintahan yang dengan tegas dan transparan berdiri melawan Israel.”

Dapat dipastikan, kata Rahbar, Republik Islam Iran menghormati setiap pemerintahan yang slogan, tujuan dan niatnya berdiri melawan rezim penjajah Israel.

Menurut Rahbar, Amerika di Yaman mendukung presiden terguling dan pembantaian rakyat serta anak-anak tak berdosa.

“Iran, terkait masalah-masalah regional seperti Irak, Suriah, Yaman, Lebanon dan Bahrain, tidak mengejar kepentingan pribadi. Iran percaya bahwa pengambil keputusan asli di negara-negara itu adalah rakyat, dan pihak asing tidak berhak mengintervensi dan memutuskan,” pungkasnya. (IRIB Indonesia/HS)

Menteri Informasi Pakistan mengabarkan terciptanya perdamian dan rekonstruksi di kota Karachi serta dimulainya pengembangan usaha dan bisnis di kota ini.

Pervez Rashid mengungkapkan hal itu dalam wawancara dengan wartawan, Jumat (31/7) seperti dilansir situs berita Dawn.

Ia mengatakan, semua partai setuju bahwa tidak ada kejahatan yang berhubungan dengan salah satu kelompok yang akan luput dari operasi tertaget di kota Karachi.

Sejak dimulainya operasi pasukan khusus Pakistan di Sind pada September 2013, 364 pelaku kejahatan tewas dan lebih dari 200 lainnya ditangkap.

Sejak saat itu pula, militer Pakistan telah menjalankan 5.795 operasi di Sind dan menyita 7.312 pucuk senjata.

Kota Karachi sebagai pusat ekonomi Pakistan, telah menjadi ajang bentrokan di antara kelompok-kelompok bersenjata yang bersaing.

Presiden Turki mengatakan bahwa negaranya berminat untuk bergabung dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara, ASEAN.

Seperti dilansir kantor berita Trend, Recep Tayyip Erdogan dalam kunjungannya ke Republik Indonesia pada Jumat (31/7) menegaskan pentingnya ASEAN dan mengabarkan keinginan Ankara untuk bergabung dalam perhimpunan ini.

Presiden Turki dalam kunjungannya ke Cina pada tanggal 30 Juli, juga mengungkapkan minat Ankara untuk menjadi anggota penuh Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO).

Erdogan mengatakan, SCO memiliki arti khusus bagi Turki, dan setelah India dan Pakistan memutuskan untuk bergabung dengan SCO, maka Turki juga akan bergabung dalam organisasi ini.

ASEAN merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Organisai ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand.

Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN memulai pertemuan mereka di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (1/8) untuk membahas beberapa isu penting.
Pertemuan yang berlangsung selama 1-6 Agustus 2015 ini, akan membahas isu krusial seperti sengketa Laut China Selatan, isu radikalisme dan rencana Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN.

Selain itu, para menteri luar negeri ASEAN turut mendiskusikan perkembangan dari pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Mereka juga akan bertukar pendapat dan pandangan tentang kawasan regional ASEAN.

Tidak lupa, hubungan ASEAN dengan negara-negara lain juga turut menjadi perhatian.

Secara khusus, para Menlu ASEAN ini akan melakukan pertemuan secara khusus dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Pertemuan akan berlangsung pada 4 Agustus 2015 mendatang.

Di sela-sela pertemuan tingkat Menteri ASEAN, Menlu Retno Marsudi akan melakukan pertemuan bilateral  dengan 12 negara sahabat. Pertemuan di antaranya dilakukan bersama Amerika Serikat (AS), Rusia, Tiongkok, Jepang dan Uni Eropa.

Seorang warga Palestina gugur syahid setelah ditembak pasukan rezim Zionis Israel di Jalur Gaza.

Menurut laporan jaringan televisi al-Quds, Sabtu (1/8), Mohammed al-Masri gugur syahid setelah ditembak oleh aparat keamanan Israel di utara distrik Beit Lahia, Gaza.

Sementara itu, puluhan warga Palestina di desa Beit Amr, utara kota al-Khalil di Tepi Barat, juga terluka setelah pasukan rezim Zionis menembaki mereka dengan peluru tajam dan peluru karet.

Di sisi lain, para pemukim distrik Zionis menyerbu berbagai lahan Palestina di selatan Nablus, Tepi Barat dan membakar tanaman di lahan-lahan itu.

Kelompok-kelompok nasional dan Islam Palestina di Jenin mengungkapkan solidaritas dan empati mereka kepada keluarga Ali Saad Dawabsha, balita Palestina yang gugur syahid akibat rumahnya dibakar oleh para pemukim Zionis.

Mereka menyerukan unjuk rasa luas atas kekejian mengerikan Zionis.

Sebelumnya, warga Zionis ekstrim pada Jumat subuh, menyerang desa Duma di dekat Nablus dan membakar rumah-rumah penduduk Palestina.

Menurut keterangan Ghassan Daghlas, seorang pejabat lokal di Duma, Ali Saad gugur syahid karena luka bakar parah di sekujur tubuhnya.

Selain Ali Saad, empat orang lainnya termasuk kakaknya, juga menderita luka bakar serius akibat insiden pembakaran itu.

Boikot sidang parlemen Kamboja oleh partai oposisi negara ini ternyata juga tidak mampu mencegah peratifikasian draf usulan pemerintah di lembaha legislatif ini.

Akhirnya meski banyak penentangan di dalam negeri dan internasional, pemerintah Kamboja sepakat, dengan bersandar pada suara mayoritas di parlemen yang mereka miliki, menggolkan undang-undang terkait organisasi dan lembaga non pemerintah (NGO) di parlemen negara ini.

Draf undang-undang terkait aktivitas lembaga kemasyarakatan di Kamboja awal Juli diratifikasi pemerintah, namun draf ini membutuhkan persetujuan parlemen untuk dilaksakanan.

68 anggota partai berkuasa termausk Hun Sen, pemimpin partai in sekaligus perdana menteri Kamboja, ketika memberikan suara setuju atas draf tersebut, sekitar 55 anggota partai oposisi Partai Penyelamat Nasional memboikot sidang parlemen hari Senin sebagai bentuk protes atas langkah pemerintah.

Partai oposisi di statemennya yang dirilis hari Senin meminta parlemen mencegah diratifikasinya draf undang-undang usulan pemerintah yang membatasi aktivitas lembaga masyarakat dan organisasi non pemerintah (NGO). Namun ternyata seruan mereka tidak diperhatikan dan akhirnya draf usulan pemerintah diratifikasi parlemen.

Hun Sen, perdana menteri Kamboja menyebut draf terbaru pemerintah terkait organisasi non pemerintah sebagai jaminan atas kepentingan rakyat dan hak anggota organisasi itu sendiri. Ia meyakini bahwa transparansi aktivitas organisasi non pemerintah akan menjamin hak-hak anggotanya, namun kubu anti undang-undang baru menyebutnya membatasi aktivitas organisasi ini dan mereka memprotes undang-undang tersebut.

Kubu anti draf tersebut, menilai sejumlah butirnya bertentangan dengan kebebasan aktivitas organisasi non pemerintah. Berdasarkan draf undang-undang terbaru usulan pemerintah, organisasi non pemerintah untuk selanjutnya harus mendaftarkan kewarganegarannya di Kamboja dan setiap tahun harus memberikan laporan terkait aktivitas serta kondisi finansialnya kepada pemerintah.

Di Kamboja, negara di era pemerintahan Khmer Merah terjadi beragam kejahatan terhadap warga dan hampir dua juta warga negara ini dibantai karena menentang pemerintah, terdapat ribuan organisasi non pemerintah dan organisasi swadaya masyarakat. Organisasi tersebut selain membela hak-hak warga negara ini, juga membela hak seluruh rakyat di negara Asia Tenggara.

Oleh karena itu, ada sensitivitas tersendiri atas aktivitas organisasi non pemerintah yang menurut data statistik pemerintah mencapai 5000-an. Bahkan sebagian negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengkritik langkah pemerintah Kamboja dan memperingatakan pembatasan aktivitas organisasi non pemerintah di negara ini.

Perdana Menteri Hun Sen, mengingat penentangan luas di dalam negeri dan internasional, tidak mampu mengontrol aktivitas organisasi non pemerintah sesuai yang diinginkannya melalui peratifikasian undang-undang baru. Karena perilisan undang-undang ini di parlemen Kamboja, mengingat absennya kubu oposisi terbesar, dapat memicu tensi politik di negara ini.

Partai Rakyat Kamboja yang diketuai oleh Hun Sen pada pemilu parlemen 28 Juli 2013 untuk keempat kalinya berhasil meraih kursi mayoritas di parlemen. Sebelumnya partai berkuasa ini juga sempat dituding kubu oposisi melakukan kecurangan di hasil pemilu. Hal ini ditandai dengan protes luas partai oposisi pimpinan Sam Rainsy yang membuat kondisi dalam negeri kacau.

Meski aksi demo ini sedikit redam setelah dicapai kesepakatan antara dua partai berkuasa dan oposisi terkait pemilu mendatang, namun protes terhadap pemerintah terkait peratifikasian sejumlah undang-undang di parlemen masih terus berlanjut. Padahal negara miskin di Asia Tenggara ini membutuhkan ketenangan dan stabilitas untuk mencapai kemajuan dan pembangunan.

Wakil Menteri Pertahanan Rusia Anatoly Antonov menyebut uji coba bom nuklir B61-12 oleh Amerika Serikat sebagai aksi provokatif dan tindakan tidak bertanggung jawab.

Antonov pada Senin (13/7/2015) mengatakan, bom nuklir B61-12 telah diuji di Gurun Nevada pada 1 Juli 2015. Bom ini memiliki tujuan ganda, di mana dapat menjadi unsur senjata ofensif strategis ketika dibawa oleh pesawat pembom berat dan menjadi elemen senjata nuklir non-strategis ketika diangkut oleh pesawat taktis.

“Bom nuklir baru ditembakkan oleh jet tempur pembom F-15 dan dengan memperhatikan fenomena itu, maka ada kemungkinan bahwa tes tersebut dilakukan untuk menguji penggunaan bom nuklir B61-12 oleh pesawat pembom NATO yang ditempatkan di negara-negara Eropa,” ucap Antonov.

Menurutnya, uji coba bom nuklir baru oleh AS merupakan sebuah tindakan tidak bertanggung jawab dan membawa pesan yang berbahaya. Dia menegaskan bahwa langkah itu bertentangan dengan klaim Washington terkait perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

Rusia sebelum ini juga mengkritik keras berlanjutnya penempatan senjata nuklir AS di wilayah Eropa. Menurut para pejabat Moskow, meski adanya langkah-langkah internasional untuk memangkas arsenal nuklir khususnya NPT – yang diratifikasi untuk mengurangi dan pada akhirnya memusnahkan persenjataan nuklir – AS tetap bertekad untuk mempertahankan senjata nuklirnya.

Sejalan dengan itu, AS sebagian dari senjata nuklir taktisnya yang mencakup 200 bom nuklir B61 disebarkan di lima negara Eropa anggota NATO yakni, Belgia, Belanda, Jerman, Italia, dan Turki. Washington juga terus mempertahankan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya di Eropa. Bom-bom tersebut akan dirubah menjadi bom nuklir pintar dengan anggaran 11 miliar dolar.

Keberadaan bom nuklir taktis AS dalam jumlah besar di Eropa sampai sekarang masih mengundang perdebatan di tengah negara-negara yang menjadi tuan rumah senjata pemusnah massal itu. Selama dua dekade lalu, banyak pihak di Eropa mengira bahwa dengan berakhirnya Perang Dingin, AS akan mengeluarkan persenjataan nuklirnya dari benua itu. Namun, Washington justru memilih mempertahankan arsenal nuklir taktisnya di Eropa dan mengalokasikan dana besar untuk program peremajaan.

Dalam KTT NATO di Chicago pada Mei 2012, para pemimpin aliansi militer Barat menyetujui program AS untuk memodernisasi dan menjaga keberadaan bom nuklir di Eropa. Negara-negara anggota NATO dalam pertemuan itu menegaskan, senjata nuklir harus menjadi bagian penting dari kebijakan pertahanan NATO dan fungsi semua senjata itu harus dipertahankan.

Program Misi Nuklir Bersama NATO memungkinkan negara-negara yang tidak memiliki persenjataan jenis ini untuk menampung senjata nuklir dari mereka.

AS dengan dalih menjaga keamanan Eropa sebenarnya ingin memantau dan mengancam Rusia dan rival-rival lainnya. Oleh karena itu, AS bersikeras untuk mempertahankan arsenal bom nuklir B61 di benua Eropa. Jelas bahwa berlanjutnya kebijakan seperti ini secara alamiah mengundang reaksi dari Rusia.

Rusia dalam beberapa tahun ini mengambil tindakan balasan dengan menempatkan rudal balistik nuklirnya di wilayah Kaliningrad, yang berbatasan dengan Polandia.