Kisah Murad Ghazi al-Abbasi

Pada pagi hari Jumat, 3 Juni 2022, seorang pria Palestina, Murad Ghazi al-Abbasi, memeluk orang tua, istri dan enam anaknya di rumahnya di kota Silwan, selatan Masjid Al-Aqsa.  

Kemudian, Al-Abbasi (42 tahun) melangkahkan kaki, meninggalkan rumah dan keluarganya, menuju Ramallah, Tepi Barat. Dia tidak tahu, kapan bisa kembali lagi ke rumahnya, karena statusnya sekarang sudah “dideportasi secara permanen” oleh rezim Zionis.  Selama rezim Zionis berdiri, diperkirakan dia tidak akan bisa lagi menjejakkan kaki ke Jerusalem.

Palestinian man Murad Al-Abbasi says goodbye to his family after he was permanently deported by the Israeli occupation from his hometown, Jerusalem. pic.twitter.com/SJ0q5tZQ1k

— AHMED.ALI.Q (@aaali6090) June 3, 2022
 

Inilah salah satu strategi pembersihan etnis yang dilakukan oleh Rezim Zionis di Jerusalem. Zionis ingin menjadikan keseluruhan wilayah Jerusalem sebagai wilayah khusus Yahudi-Zionis dan melalukan berbagai upaya pengusiran warga Palestina yang saat ini masih mendiami Jerusalem timur.

Al-Abbasi lahir, belajar dan bekerja di Silwan, sebuah area di Jerusalem. Abbasi tidak memiliki “kartu biru” atau KTP untuk orang Jerusalem karena ketika terjadi pendudukan Jerusalem pada perang 1967, dia terlewat dalam sensus yang dilakukan oleh Israel. Sebagian orang-orang Jerusalem diberi KTP khusus oleh Israel, sedangkan Al-Abbasi tidak kebagian.

Pada tahun 2001 Al-Abbasi menikahi seorang gadis Jerusalem (yang memiliki KTP) sehingga ia bisa mengajukan permintaan “penyatuan” ke Kementerian Dalam Negeri Israel (dalam hal ini, status Israel adalah “occupation forces” atau “kekuatan pendudukan” alias “penjajah” di kawasan Jerusalem timur).

Peta Palestina – Jerusalem
“Penyatuan” adalah prosedur untuk menyatukan keluarga Palestina melalui dokumen resmi, di mana salah satu pasangan berasal dari Tepi Barat atau Jalur Gaza, dan yang lainnya berasal dari Jerusalem atau kawasan pendudukan lainnya. Dengan cara, mereka mendapatkan dokumen sehingga bisa masuk ke Jerusalem.  Tanpa ada dokumen resmi, Israel melarang warga Palestina masuk ke Jerusalem.

Pada tahun 2015, setelah 15 tahun menikah, Al-Abbasi dapat menerima perlakuan “penyatuan”, dan setiap tahun ia pergi ke gedung Kementerian Dalam Negeri di lingkungan Wadi Al-Joz di Jerusalem untuk memperbaruinya. Sebelum itu, ia biasa mendapatkan izin masuk dan izin tinggal secara berkala, karena statusnya sebagai pegawai di Rumah Sakit Al-Makassed, di daerah Al-Tur, Jerusalem.

Tapi, tiba-tiba, tahun 2017, izin Abbasi dibekukan selama 8 bulan karena ia menyukai (menekan tombol LIKE) pada gambar seorang martir (syuhada) Palestina di Facebook.  Izin masuknya ke Jerusalem tidak diaktifkan lagi sampai ia mengajukan surat permintaan maaf untuk itu.

Al Abbasi kemudian berulang kali diperas oleh polisi dan intelijen Israel, dan ia hidup dalam ketakutan, karena sewaktu-waktu bisa ditangkap karena dokumennya yang bermasalah. Akhirnya, tahun 2021, dia ditangkap di gerbang Masjid Al-Aqsa, lalu diinterogasi berkali-kali. Abbasi meminta bantuan organisasi hak asasi manusia dan menyewa pengacara untuk pengurusan izin tinggalnya. Namun akhirnya, bulan Mei 2022, secara resmi “pemerintah” Israel menyatakan mendeportasi Al Abbasi. Juni 2022, Al Abbasi harus pergi, bila tidak, ia akan dipenjara.

Strategi Deportasi oleh Zionis

Strategi deportasi dilakukan oleh Zionis terhadap para tokoh dan aktivis dalam komunitas politik dan sosial Palestina tak lama setelah pendudukan tahun 1967. Namun praktik yang melanggar HAM tersebut terus berlanjut hingga kini, karena kurangnya upaya internasional untuk mencegah praktik semacam itu.

Sebelum berdirinya Otoritas Palestina, deportasi dilakukan rezim Zionis Yordania, Lebanon, Suriah dan beberapa tempat lain. Menyusul pecahnya gerakan Intifada Pertama, Israel meningkatkan deportasi para aktivis dan pemimpinnya.

Deportasi ini mencapai puncaknya pada Desember 1992 di mana 418 aktivis dari Hamas dan Jihad Islam dideportasi ke Lebanon Selatan sebagai balasan atas operasi militer mereka.  Tahun 1992 itu pula, untuk pertama kalinya ada keinginan internasional mewajibkan pemerintah Israel untuk mengembalikan orang-orang buangan ke tempat tinggal asalnya, dalam bentuk resolusi PBB 799, dimana beberapa orang dikembalikan  ke rumah dan yang lainnya ke penjara Israel.

Resolusi PBB mengurangi tindakan deportasi oleh Israel. Akan tetapi, menyusul pecahnya Intifada Kedua pada September 2000, deportasi dilakukan lebih gencar lagi.  Pada Mei 2002, ketika Israel meluncurkan “Operasi Perisai Pertahanan,” 39 militan Palestina berlindung dalam Gereja Kelahiran Yesus di Betlehem, lalu mereka diasingkan ke Jalur Gaza dan ke beberapa negara Eropa. Sejak saat itu, tak seorang pun dari mereka yang diizinkan pulang.  Di antaranya, Abdullah Awad, meninggal di pengasingan, dan pemerintah Israel tidak mengizinkan jenazahnya dikuburkan di kampung halamannya.

Dengan semakin gencarnya serangan terhadap Jerusalem timur secara umum dan masjid  Al Aqsa secara khusus, oleh Israel, setelah terbentuknya pemerintah nasionalis dan ekstrimis Israel yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu, strategi deportasi semakin digencarkan juga.

Puluhan orang Palestina dilarang memasuki masjid Al Aqsa atau kota Jerusalem untuk jangka waktu yang berbeda-beda. Langkah Israel ini dilakukan dengan sistematis dan jelas ditujukan untuk mematahkan keinginan dan semangat warga Jerusalem, serta untuk mendorong mereka putus asa dan keluar dari kelompok perjuangan.

Kebijakan deportasi ini juga berlaku bagi tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel.  Sejumlah tahanan Palestina sempat melakukan mogok makan sebagai protes atas penahanan administrative (penahanan tanpa melalui prosedur pengadilan) yang jelas bertentangan dengan norma-norma internasional dan konvensi internasional. Mereka kemudian dideportasi ke Jalur Gaza.

Korban lain dari strategi deportasi Israel adalah para anggota dewan legislatif Palestina terpilih dari Jerusalem, yaitu Mohammed Abu Teir, Mohammed Totah dan Ahmed Atton, serta mantan Menteri Urusan Yerusalem, Khaled Abu Arafa.  Meskipun para anggota dewan legislatif Palestina telah dipilih dengan prosedur demokratis dalam pemilihan Januari 2006, yang  disetujui oleh AS dan Israel, namun mereka kehilangan status kependudukan mereka di Jerusalem.

Melalui strategi deportasi ini, Israel berupaya mengosongkan Jerusalem timur (termasuk kawasan Al Aqsa) agar masjid Al Aqsa jatuh ke dalam kekuasaan mereka secara penuh. Israel memberlakukan hukuman kolektif, pengusiran, dan deportasi keluarga para martir, aktivis, dan politisi. Tindakan Israel ini secara terang-terangan melanggar Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat. Seharusnya, komunitas internasional meminta sesi darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas apa yang dilakukan Israel di Jerusalem, yaitu hukuman kolektif, penghancuran rumah, deportasi, pengusiran dan pemindahan terhadap warga Palestina.

“Jiwa Saya Tetap di Jerusalem”

Sejak awal tahun 2022,  Al Jazeera Net telah mendokumentasikan deportasi 8 warga Palestina dari kota Jerusalem, yang terakhir adalah Murad al-Absi. Sementara itu, sumber organisasi hak asasi manusia melaporkan bahwa Kementerian Dalam Negeri Israel telah mencabut hak tinggal di Jerusalem dari setidaknya 14.500 warga Palestina, dengan berbagai dalih, sejak pendudukan seluruh kota pada tahun 1967.

Deportasi yang dilakukan terhadap Al-Abbasi membuatnya kehilangan pekerjaan, hidup tanpa rumah dan keluarga, di Ramallah. Padahal, ia adalah satu-satunya pencari nafkah untuk keluarganya di Jerusalem. Keluarganya tidak bisa ikut ke Ramallah karena takut rezim Zionis akan menarik dokumen kependudukan mereka di Jerusalem.

Menjelang kepergiannya, Al Abbasi mengatakan, “Saya tidak akan kehilangan harapan, tidak peduli apapun yang mereka lakukan, saya akan kembali pada akhirnya;  karena akar saya ada di sini, yang pergi hanyalah tubuh saya, tapi jiwa saya akan tetap di Jerusalem.”

Mahkamah Tinggi Israel telah memutuskan bahwa wilayah Palestina Masafer Yatta, yang terletak di bagian selatan perbukitan Hebron, akan sepenuhnya diperuntukkan bagi militer Israel dan selanjutnya lebih dari 1.000 penduduk Palestina yang tinggal di wilayah itu akan diusir.

Keputusan Pengadilan Israel, tanggal 4 Mei 2022 tersebut, tidak terlalu mengejutkan. Pendudukan militer Israel bukan hanya terdiri dari tentara dan senjata, namun gabungan dari struktur politik, militer, ekonomi dan sistem hukum yang rumit. Semua itu didedikasikan untuk perluasan pemukiman Yahudi ilegal dan pengusiran orang-orang Palestina secara berangsur-angsur, maupun secara cepat.

Itulah sebabnya, orang Palestina mengatakan bahwa Nakba, atau Bencana – dimana terjadi pembersihan etnis Palestina pada tahun 1948 dan pendirian negara Israel di atas bekas reruntuhannya – adalah sebuah proyek yang berkelanjutan dan belum selesai. Demikianlahyang terjadi, pembersihan etnis masih terus berlanjut hingga kini. Pembersihan etnis warga Palestina dari Yerusalem Timur, siksaan tak berkesudahan terhadap orang-orang Badui Palestina di Naqab dan, sekarang di Masafer Yatta, semua merupakan bukti dari kenyataan itu.

Namun, Masafer Yatta sangat unik. Dalam kasus Yerusalem Timur yang diduduki, misalnya, Israel telah membuat klaim yang keliru dan ahistoris bahwa Yerusalem adalah ibu kota abadi dan tak terbagi, untuk orang-orang Yahudi. Ini menggabungkan narasi yang tidak berdasar dengan aksi militer di lapangan, diikuti oleh proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan populasi Yahudi dan mengusir penduduk asli kota itu. Gagasan seperti ‘Yerusalem Raya’ dengan struktur hukum dan politik, seperti Gagasan Utama Yerusalem 2000, semuanya telah berkontribusi untuk mengubah mayoritas Palestina mutlak di Yerusalem menjadi minoritas yang menyusut. Pada kasus pembersihan etnis di Naqab, tujuan serupa Israel telah dimulai sejak tahun 1948, dan sekali lagi pada tahun 1951. Proses pembersihan etnis penduduk asli tersebut terus berlangsung hingga hari ini.

Meskipun Masafer Yatta adalah bagian dari desain kolonial yang sama, keunikannya berasal dari fakta bahwa ia terletak di Area C Tepi Barat yang diduduki. [Area C adalah area di bawah administratif Israel, meliputi 60% wilayah Tepi Barat]. Pada Juli 2020, Israel tampaknya memutuskan untuk menunda rencana perampasan hampir 40% Tepi Barat, mungkin karena takut akan pemberontakan Palestina dan menghindari kecaman dunia internasional. Namun, gagasan itu dalam praktiknya terus berlanjut.

Terlebih lagi, pencaplokan wilayah Tepi Barat secara keseluruhan akan membawa konsekuensi bahwa Israel harus bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh komunitas Palestina di wilayah tersebut. Sebagai entitas pemukim-kolonial (settler colonial), Israel hanya menginginkan tanah Palestina, bukan warganya. Dalam perhitungan Tel Aviv, pencaplokan tanpa pengusiran penduduk dapat menyebabkan mimpi buruk demografis; dengan demikian, Israel perlu merumuskan kembali rencana pencaplokannya.

Meskipun Israel diduga menunda aneksasi secara de jure, namun kenyataannya aneksasi dalam bentuk de facto terus berlanjut, sehingga hanya sedikit memunculkan perhatian media internasional. Keputusan Pengadilan Israel mengenai Masafer Yatta, yang sudah dimulai dengan pengusiran keluarga Najjar pada 11 Mei, merupakan langkah penting menuju aneksasi Area C. Jika Israel dapat menggusur penduduk dua belas desa, dengan populasi lebih dari 1.000 warga Palestina, tanpa halangan, diprediksi akan lebih banyak pengusiran seperti itu, tidak hanya di selatan Hebron, tetapi di seluruh wilayah Palestina yang diduduki.

Penduduk desa Palestina Masafer Yatta dan perwakilan hukum mereka tahu betul bahwa tidak ada ‘keadilan’ nyata yang dapat diperoleh dari sistem pengadilan Israel. Namun, mereka terus memperjuangkan ‘perang hukum’, dengan harapan bahwa kombinasi faktor-faktor, termasuk solidaritas di Palestina dan tekanan dari luar, pada akhirnya dapat menekan Israel untuk menunda penghancuran yang direncanakan dan Yudaisasi di seluruh wilayah.

Namun tampaknya, upaya Palestina yang telah berlangsung sejak 1997 itu gagal. Keputusan Mahkamah Tinggi Israel didasarkan pada gagasan yang salah dan benar-benar aneh. Hanya karena orang-orang Palestina di daerah itu tidak dapat menunjukkan bukti bahwa mereka telah menempati wilayah tersebut sebelum tahun 1980 ketika pemerintah Israel memutuskan untuk mengubahnya menjadi ‘Zona Tembak 918’, maka mereka tidak berhak ada di situ.

Sayangnya, pembelaan Palestina sebagian didasarkan pada dokumen dari era Yordania dan catatan resmi PBB yang melaporkan serangan Israel di beberapa desa Masafer Yatta pada tahun 1966. Pemerintah Yordania, yang mengelola Tepi Barat hingga tahun 1967, memberi kompensasi kepada beberapa penduduk untuk hilangnya rumah batu mereka – bukan tenda – hewan dan harta benda lainnya yang dihancurkan oleh militer Israel.

Orang-orang Palestina mencoba menggunakan bukti ini untuk menunjukkan bahwa mereka telah ada, bukan sebagai orang nomaden tetapi sebagai komunitas yang berakar. Ini tidak cukup meyakinkan bagi pengadilan Israel, yang mendukung argumen militer atas hak-hak penduduk asli. Tentu saja, sekali lagi, pengadilan penjajah tentu saja akan memenangkan kepentingan mereka, bukan kepentingan pihak terjajah.

Zona tembak Israel meliputi 18% dari total luas wilayah Tepi Barat. Ini adalah salah satu taktik yang digunakan oleh pemerintah Israel untuk mengajukan klaim hukum atas tanah Palestina dan, akhirnya, beberapa tahun kemudian, juga mengklaim kepemilikan yang sah. Banyak dari zona tembak ini ada di Area C, dan digunakan sebagai salah satu metode Israel yang bertujuan untuk secara resmi mengambil alih tanah Palestina dengan dukungan pengadilan Israel.

Sekarang militer Israel telah berhasil memperoleh Masafer Yatta – sebuah wilayah yang membentang 32 hingga 56 km persegi – berdasarkan alasan yang sangat lemah, sehingga akan menjadi lebih mudah untuk memastikan pembersihan etnis dari banyak komunitas serupa di berbagai wilayah Palestina yang diduduki.

Sementara diskusi dan liputan media tentang skema aneksasi Israel di Tepi Barat dan Lembah Yordan sebagian besar telah mereda, Israel sekarang sedang mempersiapkan skema pencaplokan bertahap. Alih-alih mencaplok 40% Tepi Barat sekaligus, Israel kini mencaplok lahan dan wilayah yang lebih kecil, seperti Masafer Yatta, secara terpisah.

Tel Aviv pada akhirnya akan menghubungkan semua wilayah yang dirampas ini melalui jalan bypass khusus Yahudi ke infrastruktur permukiman Yahudi yang lebih besar di Tepi Barat. Strategi alternatif ini tidak hanya memungkinkan Israel untuk menghindari kritik internasional, tetapi juga akan memungkinkan Israel untuk akhirnya merampas tanah Palestina sambil secara bertahap mengusir warga Palestina, agar ketidakseimbangan demografis tidak terjadi [agar jumlah penduduk Palestina tidak semakin banyak dibanding jumlah kaum Yahudi].

Apa yang terjadi di Masafer Yatta bukan hanya skema pembersihan etnis terbesar yang dilakukan oleh Israel sejak tahun 1967, tetapi langkah tersebut harus dianggap sebagai langkah awal bagi skema yang jauh lebih besar yaitu perampasan tanah ilegal, pembersihan etnis dan pencaplokan massal resmi. Israel tidak boleh berhasil di Masafer Yatta, karena jika berhasil, pada dasarnya, skema pencaplokan massal, akan menjadi kenyataan dalam waktu singkat. []

Seorang tentara Israel mengejar seorang aktivis perdamaian Palestina yang berusaha membuka jalan yang ditutup oleh pemerintah Israel yang melintas dekat pemukiman Yahudi Mezbi Yair, Masafer Yatta,

Sayid Hassan Nasrallah, Sekjen Hizbullah Lebanon hari Senin (22/08/2022) malam dalam pidatonya mengatakan, "Kemenangan Perlawanan tahun 2000 telah mengakhiri proyek Israel Raya.

Menurut laporan IRNA, Sayid Hassan Nasrallah, yang berbicara pada upacara penutupan peringatan 40 tahun berdirinya Hizbullah, yang disebut festival Arbaun Rabi'an, menambahkan, "Ada hubungan yang mendalam antara aktivitas Perlawanan sebelum 1982 dan setelahnya, sehingga kemenangan tahun 2000 mengakhiri proyek Israel Raya dan berhasil mengalahkan pasukan yang belum terkalahkan."

"Anggota Hizbullah mengikuti jalan Imam Khomeini ra dan perilakunya, dan menganggapnya sebagai inspirasi terbesar Hizbullah di era saat ini," kata Sayid Hassan Nasrallah.

Menurut Sekjen Hizbullah, "Pencapaian terakhir Perlawanan dalam perang 2006 adalah masuknya Perlawanan untuk memulihkan hak minyak dan gas Lebanon. Pembebasan sisa wilayah Lebanon yang diduduki adalah tanggung jawab nasional."

"Bagaimanapun, kemenangan tahun 2006 adalah salah satu pencapaian terpenting Perlawanan dalam perjalanan panjangnya. Perang ini mengubah aturan konflik dengan musuh Zionis," ungkapnya.

Sayid Hassan Nasrallah menambahkan, salah satu tugas kami di masa depan adalah menciptakan perimbangan pencegahan untuk melindungi tanah, rakyat, dan kekayaan Lebanon.

"Ancaman Israel mengenai demarkasi perbatasan maritim tidak ada artinya. Keputusan dan pendekatan kami jelas dan kami menantikan hari-hari mendatang untuk bertindak atas apa yang diperlukan," jelas Sayid Hassan Nasrallah.

Tidak Ada Kata Mundur untuk Masalah Palestina

Sekaitan dengan masalah Palestina, Sekjen Hizlbullah mengatakan, "Masalah Palestina adalah bagian dari agama, budaya, reputasi, dan kehormatan bangsa ini, dan tidak ada ruang untuk membiarkan, bersikap netral, dan mundur darinya."

"Sumber strategi kami terhadap masalah Palestina adalah mengandalkan revolusi rakyat Palestina dan menentang kompromi dan normalisasi," tegasnya.

Suriah Dasar Poros Perlawanan

Dalam masalah Suriah, Sayid Hassan Nasrallah mengatakan, "Suriah adalah basis dari Poros Perlawanan, front keberlanjutan dan penentangan untuk menyerah pada syarat yang ditetapkan Zionis Israel."

Nasrallah menambahkan, "Kami bersama Suriah dalam perang dunia terhadap Suriah dan berpartisipasi di dalamnya."

Sekaitan dengan masalah isu kembalinya para pengungsi Suriah ke negaranya, Sayid Hassan Nasrallah mengatakan, "Sejauh ini, tekanan politik AS menyebabkan tidak ada kemajuan dalam masalah ini."

Ketua Klub Tawanan Palestina mengkonfirmasi partisipasi seluruh faksi Palestina di aksi mogok makan nasional di penjara-penjara rezim Zionis.

Seperti dilaporkan al-Mayadeen, Ketua Klub Tawanan Palestina, Qadoura Fares mengatakan, untuk pertama kalinya selama beberapa tahun terakhir, para tawanan Palestina dari seluruh faksi berencana berpartisipasi di acara mogok makan nasional dan tak terbatas.

"Organisasi-organisasi penjara rezim Zionis tidak siap melawan aksi protes tawanan Palestina," ujar Fares.

Bersamaan dengan dimulainya aksi mogok makan dan protes umum tawanan, ratusan orang dari keluarga tawanan Palestina berkumpul di depan gedung Bulan Sabit di Jalur Gaza.

Berita alinnya menyebutkan, Khalil Awawdeh masih terus melanjutkan aksi mogok makannya sampai kebebasan penuh, meski penangkapannya ditangguhkan sementara.

Tawanan Palestina ini hari Selasa (23/8/2022) memasuki hari ke-164 di aksi mogok makan. Kondisi fisiknya saat ini berbahaya dan setiap saat ini mungkin akan syahid.

Khalil Awawdeh ditahan sejak 27 Desember 2021 dan berstatus tahanan sementara. Sampai saat ini, Zionis telah tiga kali memperpanjang masa penahanan Awawdeh.

Baru-baru ini, menyusul serangan tiga hari rezim Zionis ke Jalur Gaza yang menewaskan 49 warga Palestina, diterapkan gencatan senjata dengan mediasi Mesir. Sementara itu, Israel berjanji membebaskan Awawdeh dan Bassam al-Saadi, salah satu pemimpin Jihad Islam, tapi penolakan pengadilan Israel untuk membebaskan Awawdeh menunjukkan bahwa rezim ini tidak pernah mematuhi janjinya.

Militer rezim Zionis Israel dilaporkan menangkap dua anggota senior Hamas di Tepi Barat Sungai Jordan.

Seperti dilaporkan IRNA, militer Israel di babak baru aksinya di Tepi Barat, Selasa (23/8/2022) menangkap sembilan warga Palestina termasuk dua anggota senior Hamas, dan juga memperpanjang masa penahanan Sheikh Bassam al-Saadi, salah satu pemimpin Jihad Islam.

Militer Israel hari Senin (22/8/2022) di aksinya saat menyerang warga Palestina di berbagai wilayah Tepi Barat, menangkap 15 warga tertindas Palestina termasuk sejumalh tawanan yang telah dibebaskan.

Pengadilan Zions untuk ketiga kalinya memperpanjang masa penahanan Sheikh Bassam al-Saadi, salah satu pemimpin Jihad Islam yang ditahan di penjara rezim penjajah Quds ini.

Pengacara al-Saadi menyatakan, pengadilan dengan kembali memperpanjang lima hari penahanan kliennya dengan alasan penyelidikan.

Jubir militer Zionis juga menekankan, Shin Bet telah menyelesaikan interogasi terhadap Bassam al-Saadi dengan dakwaan keanggotaan di Jihad Islam dan mendukung operasi muqawama, serta mengirimkan berkasnya ke pengadilan militer rezim ini.

Di sisi lain, militer Zionis menangkap Shadi Matur, sekretaris Fatah di al-Quds setelah menyerang rumahnya di distrik Beit Hanina, di utara Quds. Pemimpin Fatah ini sampai kini telah berulang kali ditawan rezim Zionis.

Saat ini terdapat 723 tawanan Palestina berstatus tahanan sementara dan angka ini tercatat paling tinggi sejak tahun 2008 hingga kini. Tahanan sementara menempati 15 persen dari total tawanan Palestina yang mendekam di penjara-penjara rezim Zionis. 

Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian dan sejawatnya dari Mali, Abdoulaye Diop bertemu dan berdialog sebelum pertemuan komisi bersama Iran dan Mali membahas berbagai isu.

Seperti dilaporkan IRNA, Abdoulaye Diop dan Hossein Amir-Abdollahian Selasa (23/8/2022) sebelum pertemuan pertama komisi bersama Iran dan Mali, menggelar pertemuan.

Amir-Abdollahian Selasa dini hari tiba di Bamako, ibu kota Mali.

Menlu Iran setibanya di Bamako, disambut oleh Abdoulaye Diop dan ia juga dijadwalkan bertemu dengan petinggi negara ini. 

Khatib Masjid al-Aqsa di peringatan ke-53 pembakaran Masjid al-Aqsa oleh rezim Zionis seraya mengisyaratkan berlanjutnya pelanggaran rezim ini terhadap tempat suci, menekankan, Masjid al-Aqsa dan Quds hanya dapat dibebaskan dengan usaha dan jihad di jalan Allah.

21 Agustus setiap tahun ditetapkan sebagai Hari Masjid Sedunia, karena rezim Zionis di hari seperti ini membakar Masjid al-Aqsa di kota Quds pendudukan.

Masjid al-Aqsa sebagai simbol utama identitas Islam-Palestina Baitul Maqdis senantiasa menjadi target aksi destruktif rezim Zionis.

Sheikh Ekrima Sa'id Sabri, khatib Masjid al-Aqsa Minggu (21/8/2022) mengatakan, kebakaran Masjid al-Aqsa dan Quds sampai saat ini belum berhenti, dan Quds serta masjid ini berada dalam kondisi sangat sulit dan penting.

"Aksi-aksi pelanggaran dan perampokan properti rakyat Baitul Maqdis serta Yahudisasi daerah ini oleh rezim Zionis serta perampasan tanah warga Palestina, penahanan dan pengasingan warga tertindas ini oleh Israel masih terus berlanjut," ungkap Sheikh Sabri.

Ali Abu Ras, pengamat Baitul Maqdis juga mengatakan, proyek Yahudisasi dan hegemoni terhadap tempat suci umat Muslim di Quds pendudukan oleh kelompok Zionis dukungan militer dan dinas keamaan serta faksi politik, tidak pernah berhenti, serta pelanggaran berulang terhadap Quds dan tempat suci umat Muslim oleh Zionis untuk menekan warga asli daerah ini serta mengusir warga Palestina masih juga terus berlanjut.

Pengamat Palestina ini seraya merujuk pada pengkhianatan sejumlah negara Arab dengan mengiringi rezim ilegal Zionis menambahkan, Palestina tidak mengandalkan negara-negara yang menandatangani Perjanjian Abraham untuk melindungi Masjid al-Aqsa, karena kesepakatan ini membantu Zionis untuk melakukan kejahatan lebih besar terhadap Quds.

Pemimpin Gerakan Sadr Irak, Sayid Moqtada Sadr seraya menjelaskan bahwa berbagai faksi politik menolak debat terbuka dengan dirinya mengatakan, seluruh pihak harus menunggu langkah gerakan ini berikutnya.

Pemilu parlemen dini Irak digelar 10 Oktober 2021, tapi berbagai faksi politik negara ini terus terlibat friksi politik sehingga setelah 10 bulan dari pemilu tersebut, mereka belum berhasil membentuk pemerintah baru di negara ini.

Sayid Moqtada Sadr Sabtu (20/8/2022) mengungkapkan, "Kami telah menyampaikan usulan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar sebuah negosiasi atau debat terbuka secara langsung dengan seluru fraksi politik."

Seraya menjelaskan bahwa dirinya belum menerima jawaban konkrit dari berbagai faksi politik terkait hal ini, Sadr di akun Twitternya menulis, jawaban yang diterima melalui perantara tidak berguna, dan "jawaban mereka tidak mencakup tuntutan revolusioner dan apa yang diinginkan bangsa ini".

Pemimpin Gerakan Sadr juga menjelaskan, berbagai faksi politik tidak mementingkan masalah ini, oleh kerena itu, semua pihak harus menunggu langkah kami berikutnya.

Statemen Sadr untuk debat langsung dengan seluruh faksi Irak digulirkan ketika Perdana Menteri pemerintahan yang memajukan urusan Irak, Mustafa al-Kadhimi pekan lalu menggelar dialog nasional untuk menyelesaikan kebuntuan politik, tapi bukan hanya Sadr, tapi juga tidak ada wakil dari faksi politik neagra ini yang hadir di pertemuan tersebut.

Militer rezim Zionis Israel dilaporkan menangkap tiga perempuan Palestina di barat laut Tepi Barat Sungai Jordan.

Seperti dilaporkan laman Maan News, militer Zionis menangkap ketiga perempuan Palestina tersebut Minggu (21/8/2022) dini hari di pos pemeriksaan Eliyahu di dekat Qalqilya.

Media-media Zionis mengklaim bahwa ketiga perempuan Palestina ini berencana menyerang aparat keamanan Israel dan penyelidikan terkait tuduhan ini tengah dilakukan.

Selama beberapa bulan terakhir, serangan militer Zionis terhadap warga Palestina dan operasi gugur syahid terhadap Zionis meningkat drastis.

Sementara itu, sejumlah tentara rezim Zionis Jumat dini hari dilaporkan menyerang kota Tubas untuk menangkap sejumlah warga Palestina yang berujung pada bentrokan antara warga Palestina dengan militer rezim ilegal tersebut. Selama bentrokan ini, lima warga Palestina ditangkap.

Militer rezim Zionis Minggu pekan lalu dengan puluhan kendaraan militer menyerang sekitar daerah kota lama di Nablus, Tepi Barat dan terlibat bentrokan dengan pejuang Palestina.

Militer rezim Zionis Israel dilaporkan menyerang distrik Silwad, timur Ramallah Tepi Barat Sungai Jordan.

Militer Zionis dengan berbagai alasan setiap hari membunuh, melukai dan menangkap warga tertindas Palestina. Sementara rakyat Palestina membalas brutalitas Zionis dengan melancarkan operasi anti-Zionis.

Seperti dilaporkan Palestina al-Youm, Minggu (21/8/2022) pagi, menyusul insiden penembakan pejuang muqawama ke sebuah bus yang membawa Zionis di dekat distrik Silwad, sejumlah militer rezim ilegal ini menyerang distrik tersebut, dan kemudian memblokir jalan ke arah Silwad serta mencegah keluar-masuk kendaraan.

Bus yang mengangkut pemukim Zionis kemarin malam menjadi target serangan pejuang muqawama Palestina di dekat distrik Silwad yang terletak di timur Ramallah.

Berbagai sumber Zionis mengumumkan, delapan peluru mengenai bus tersebut, tapi tidak ada korban jiwa.

Minggu pekan lalu, seorang pemuda Palestina menembaki Zionis di sebuah halte bus di Quds pendudukan yang menurut sumber rumah sakit Israel, sedikitnya delapan Zionis terluka.

Berbagai lembaga HAM Palestina baru-baru ini di laporannya menyatakan, di bulan lalu terjadi 649 operasi muqawama di bumi Palestina pendudukan, di mana 26 warga Zionis terluka.