Anggota Dewan Pusat Hizbullah Lebanon, Syeikh Nabil Qaouk mengatakan hari ini kubu perlawanan berada di puncak kekuatan, kemampuan, dan kesiapan.

Syeikh Qaouk dalam wawancara dengan situs al-Ahed, Kamis (23/7/2020) menambahkan musuh tidak dapat menganggap remeh kubu perlawanan.

“Letnan Jenderal Syahid Qasem Soleimani telah membagikan seluruh pengalaman jihadnya kepada pasukan perlawanan dan kami menggunakan itu untuk membela Lebanon dan mengalahkan musuh,” ungkapnya.

Komandan Pasukan Quds Iran, Letjen Soleimani dan Wakil Komandan Hashd al-Shaabi Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, gugur syahid dalam serangan udara yang dilancarkan pasukan teroris AS di Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020. Serangan teror ini secara total menyebabkan 10 orang gugur syahid. 

Anggota Dewan Pusat Hizbullah Lebanon, Syeikh Nabil Qaouk mengatakan hari ini kubu perlawanan berada di puncak kekuatan, kemampuan, dan kesiapan.

Syeikh Qaouk dalam wawancara dengan situs al-Ahed, Kamis (23/7/2020) menambahkan musuh tidak dapat menganggap remeh kubu perlawanan.

“Letnan Jenderal Syahid Qasem Soleimani telah membagikan seluruh pengalaman jihadnya kepada pasukan perlawanan dan kami menggunakan itu untuk membela Lebanon dan mengalahkan musuh,” ungkapnya.

Komandan Pasukan Quds Iran, Letjen Soleimani dan Wakil Komandan Hashd al-Shaabi Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, gugur syahid dalam serangan udara yang dilancarkan pasukan teroris AS di Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020. Serangan teror ini secara total menyebabkan 10 orang gugur syahid. 

Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, Ali Shamkhani menyampaikan pernyataan yang ditujukan kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump bahwa Iran menyiapkan pembalasan keras terhadap AS.

Ali Shamkhani di akun Twitter-nya hari Rabu (22/7/2020) menyinggung pengakuan langsung Presiden AS Donald Trump mengintruksikan aksi teror terhadap Letjen Qassem Soleimani dan Abu Mahdi al-Mohandes.

"Orang-orang Iran dan Irak akan membalas tumpahnya darah syuhada dan mereka tidak akan beristirahat sampai para pelakunya mendapatkan balasan," tulis Shamkhani. 

Letnan Jenderal Qassem Soleimani, Komandan Pasukan Quds Korp Garada Revolusi Islam Iran (IRGC) tiba di bandara internasional Baghdad pada 3 Januari 2020 atas undangan resmi para pejabat Irak, tapi rombongannya yang didampingi Abu Mahdi al-Mohandes, Wakil Kepala Al-Hashd al-Shaabi Irak menjadi target serangan udara pasukan AS.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Uzma Sayid Ali Khamenei, hari Selasa (21/7/2020) saat pertemuan dengan Perdana Menteri Irak Mostafa al-Kadhimi membahas masalah kejahatan AS terhadap para pemimpin gerakan perlawanan, terutama Syahid Solaemani, dan menekankan bahwa Republik Islam Iran tidak pernah melupaakannya, dan pasti akan membalasnya.

Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf menilai aksi teror yang dilakukan AS terhadap Letjen Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebagai aib besar pemerintah AS yang mencoreng wajahnya di arena internasional.

Mohammad Bagher Ghalibaf dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Irak, Mostafa al-Kadimi di Tehran hari Rabu (22/7/2020) menyatakan dukungan Republik Islam Iran terhadap pemerintah dan rakyat Irak yang saat ini masih menghadapi sisa-sisa kelompok teroris Daesh. 

"Republik Islam Iran mengemban tanggungjawab untuk membantu saudara-saudara di Irak, terutama ketika negara ini menghadapi serangan kelompok teroris takfiri Daesh yang biadab," ujar ketua parlemen Irak.

Mengenai aksi teror yang dilakukan AS terhadap Syahid Qassim Soleimani di Irak, Ghalibaf menekankan perlunya mengejar kasus pembunuhan tersebut. 

"Amerika Serikat telah melanggar wilayah Irak dan membunuh orang yang selama ini meremukkan tulang terorisme. Oleh karena itu jelas ini bukan masalah kecil," tegas Ghalibaf.

Sementara itu, Perdana Menteri Irak dalam pertemuan tersebut meyatakan bahwa Republik Islam Iran senantiasa mendukung rakyat dan pemerintah Irak sejak awal kemunculan kelompok teroris Daesh hinga kini. 

"Iran adalah tetangga yang penting bagi Irak, sehingga Baghdad akan terus mengembangkan hubungan dengan Tehran di berbagai bidang dari ekonomi, budaya, sosial hingga keamanan di tingkat bilateral dan internasional," jelas PM Irak.

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif menyebut Amerika Serikat telah menjadi negara pelanggar hukum dan aturan internasional yang terus memaksakan kepentingannya terhadap negara lain.

Mohammad Javad Zarif dalam sebuah wawancara dengan Sputnik mencatat bahwa Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump telah benar-benar menjadi negara pelanggar hukum internasional. 

"Negara ini [AS] memanfaatkan beberapa kemampuannya di bidang perbankan yang mempengaruhi sistem perbankan global," ujar Zarif.

Tapi kini, tutur Zarif, komunitas internasional sedang mempertimbangkan apakah masih diperlukan untuk mengakui dominasi AS terhadap sistem perbankan dunia ataukah perlu diubah.

"Kami menyaksikan langkah-langkah yang diambil ke arah ini," tegasnya.

Ketika ditanya wartawan mengenai upaya AS untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran, menteri luar negeri Iran menjelaskan, "Amerika Serikat saat ini tidak dalam posisi untuk berbicara tentang JCPOA."

Menjelang berakhirnya embargo senjata terhadap Iran pada bulan Oktober mendatang, Amerika Serikat semakin gencar mengkampanyekan perpanjangan embargo tersebut, meskipun mendapatkan penentangan keras dari berbagai pihak

Rusia dan Cina berulangkali menyatakan oposisi mereka terhadap perpanjangan embargo senjata Iran.

Seorang anggota parlemen Irak menanggapi statemen Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran selama pertemuan dengan Perdana Menteri Irak, dan menilainya sebagai pesan jelas dari Republik Islam Iran ke Amerika Serikat

Mohammad al-Baldawi, wakil dari fraksi Sadequn di parlemen Irak hari Rabu (22/7/2020) mengatakan, pernyataan Ayatullah Khamenei tentang syuhada perlawanan dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi mengirim pesan kepada orang Amerika bahwa Iran tidak melupakan dan tidak akan melupakan kejahatan mereka.

"Ayatullah Khamenei mengingatkan Mustafa al-Kadhimi tentang insiden di bandara Baghdad dan kesyahidan para komandan gerakan perlawanan dalam melawan Daesh yang mengirimkan pesan yang jelas kepada Amerika Serikat bahwa Iran tidak pernah melupakan tindakan kriminal mereka, dan akan membalasnya dengan keras," ujar Al-Baldawi.

Ayatullah Khamenei dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Irak hari Selasa menekankan bahwa Iran akan memberikan pukulan telak bagi Amerika Serikat dalam menanggapi pembunuhan Syahid Soleimani. 

"Syahid Soleimani adalah seorang tamu di Irak dan dibunuh oleh para penjahat Amerika di tanah Irak," jelas Rahbar.

Letnan Jenderal Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds IRGC tiba di Irak pada 3 Januari 2020 atas undangan resmi para pejabat Irak, tapi diserang militer AS secara pengecut hingga gugur bersama sejumlah orang lain, termasuk Abu Mahdi Al-Muhandes, wakil ketua Al Hashd Al Shaabi yang mendampinginya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Seyyed Abbas Mousavi menanggapi rumor yang beredar mengenai aksi sabotase dan serangan cyber terhadap Iran yang dikaitkan dengan rangkaian kebakaran baru-baru ini.

"Kebakaran baru-baru ini bukan aksi sabotase dan tidak ada hubungannya dengan serangan cyber," ujar jubir kemenlu Iran hari Kamis (23/7/2020).

"Ribuan serangan cyber terhadap infrastruktur Iran terjadi setiap hari, dan hal ini jelas bukan hal baru, dan sebagian besar serangan ini berhasil dilumpuhkan tanpa efek samping signifikan oleh sistem pertahanan dan "tim responsif terhadap bahaya komputer," tegasnya.

Menurut Mousavi, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa kebakaran baru-baru ini berhubungan dengan serangan cyber.

Meskipun demikian, jubir kemenlu Iran menjelaskan bahwa presiden AS mengintruksikan serangan cyber terhadap Iran dan beberapa negara lain.

Mengenai aksi balasan Iran terhadap berbagai serangan AS dari serangan cyber hingga embargo senjata di Dewan Keamanan PBB, Mousavi mengungkapkan, "Iran berhak untuk mengambil tindakan balasan secara tepat dan sesuai waktunya,"

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Seyyed Abbas Mousavi menanggapi rumor yang beredar mengenai aksi sabotase dan serangan cyber terhadap Iran yang dikaitkan dengan rangkaian kebakaran baru-baru ini.

"Kebakaran baru-baru ini bukan aksi sabotase dan tidak ada hubungannya dengan serangan cyber," ujar jubir kemenlu Iran hari Kamis (23/7/2020).

"Ribuan serangan cyber terhadap infrastruktur Iran terjadi setiap hari, dan hal ini jelas bukan hal baru, dan sebagian besar serangan ini berhasil dilumpuhkan tanpa efek samping signifikan oleh sistem pertahanan dan "tim responsif terhadap bahaya komputer," tegasnya.

Menurut Mousavi, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa kebakaran baru-baru ini berhubungan dengan serangan cyber.

Meskipun demikian, jubir kemenlu Iran menjelaskan bahwa presiden AS mengintruksikan serangan cyber terhadap Iran dan beberapa negara lain.

Mengenai aksi balasan Iran terhadap berbagai serangan AS dari serangan cyber hingga embargo senjata di Dewan Keamanan PBB, Mousavi mengungkapkan, "Iran berhak untuk mengambil tindakan balasan secara tepat dan sesuai waktunya,"

Komandan Angkatan Darat militer Iran mengatakan, kekuatan angkatan bersenjata Iran mendominasi di kawasan.

IRNA (23/7/2020) melaporkan, Brigjend Kiumars Heidari, Kamis (23/7) menuturkan, AD militer Iran meletakkan asas komandonya pada tiga fondasi, kepatuhan pada Wilayatul Fakih, menegakkan keadilan, dan mengutamakan kredibilitas.

Brigjen Heidari menyinggung kehadiran efektif dan jihad AD militer Iran di berbagai fase termasuk dalam memerangi wabah Virus Corona.

Ia menambahkan, militer Iran dalam memerangi wabah Virus Corona sejak hari pertama memiliki tekad baja, dan mencapai kedudukan unggul dengan menggelar berbagai manuver.

Komandan AD militer Iran menjelaskan, kami sudah mendirikan 28 rumah sakit permanen, dan sejumlah banyak rumah sakit darurat, serta pusat perawatan berkapasitas 2000 tempat tidur.

Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan bahwa rapat kabinet untuk membahas rencana aneksasi sebagian besar Tepi Barat yang diduduki dan Lembah Yordan (Lembah Jordan) akan dimulai pada 1 Juli 2020.

Rencana yang didorong oleh apa yang disebut "Kesepakatan Abad" yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu menui kecaman keras dan penolakan dari kalangan internasional.

Menteri Luar Negeri Luksemburg Jean Asselborn menyerukan Uni Eropa untuk bersikap lebih keras terhadap rencana aneksasi rezim Zionis Israel atas Tepi Barat dan menyebut Israel sebagai pencuri.

Dia mengatakan, pengakuan Uni Eropa atas Palestina sebagai negara berdaulat "tak terhindarkan" jika Israel bergerak maju dengan rencana kontroversialnya untuk mencaplok Tepi Barat.

Dalam wawancara dengan mingguan Jerman Der Spiegel baru-baru ini, Asselborn menyerukan Uni Eropa untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap rencana rezim Zionis untuk mencaplok bagian-bagian penting Tepi Barat.

"Jika hanya menulis surat celaan akan menjadi penghinaan bagi Uni Eropa dan akan secara signifikan melemahkan kredibilitasnya," ujarnya.

Menlu  Luksemburg mengusulkan langkah-langkah yang lebih kuat seperti sanksi ekonomi terhadap Israel atau pengakuan Palestina sebagai negara jika Tel Aviv tidak membatalkan rencananya yang dijadwalkan dimulai pada 1 Juli itu.

"Pengakuan atas Palestina. Debat ini akan mendapatkan dinamika yang sama sekali baru, saya bahkan akan menganggapnya tidak terhindarkan," tegasnya.

Menurut Asselborn, keputusan seperti itu tidak akan membutuhkan keputusan bulat oleh semua 27 negara anggota Uni Eropa.

Hingga saat ini, sembilan negara anggota Uni Eropa termasuk Swedia, Hongaria, dan Polandia dikabarkan telah mengakui negara Palestina.

"Jika negara lain mengikuti, kemungkinan akan mencapai lebih dari sanksi ekonomi,"  ujarnya

Diplomat senior Uni Eropa Josep Borrell juga  telah menekankan bahwa aneksasi  tersebut akan memiliki konsekuensi "untuk hubungan dekat" antara Uni Eropa dan Israel.

Di sisi lain, puluhan pakar hak asasi manusia PBB telah merilis pernyataan mengutuk aneksasi yang direncanakan dan menyebutnya sebagai "pelanggaran serius terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konvensi Jenewa".

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan hal yang sama bahwa rencana aneksasi melanggar hukum internasional. sRaja Yordania Abdullah II telah memperingatkan bahwa Israel mendorong untuk aneksasi yang akan mengancam stabilitas di Timur Tengah.

Namun, masih harus dilihat bagaimana masyarakat dunia bertindak dalam praktik jika rezim Israel melanjutkan skema pencaplokan tersebut.

Di bawah prakarsa "Kesepakatan Abad" yang digagas Trump, Netanyahu mengumumkan secara resmi akan mencaplok Lembah Jordan dan semua blok pemukiman di Tepi Barat.

Tepi Barat, termasuk al-Quds Timur, dipandang sebagai wilayah pendudukan di bawah hukum internasional, sehingga membuat semua pemukiman Yahudi di sana dan aneksasi yang direncanakan adalah ilegal.