Wakil Tetap Iran untuk PBB, Majid Takht Ravanchi menyebut sanksi sepihak Amerika Serikat terhadap Suriah memalukan dan menegaskan semua pasukan asing yang kehadirannya tidak direstui oleh pemerintah Damaskus harus keluar dari negara itu.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas situasi di Asia Barat dan solusi politik di Suriah pada hari Kamis (23/7/2020).

“Negara-negara penjamin perjanjian Astana (Iran, Rusia, dan Turki) menekankan komitmen mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Suriah, serta menentang inisiatif ilegal otonomi dan agenda separatis,” tegas Takht Ravanchi.

“Para pemimpin negara penjamin perjanjian Astana dalam pernyataan mereka menganggap serangan militer Israel di Suriah sebagai perusak stabilitas serta pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Takht Ravanchi menekankan penarikan semua pasukan asing dari Suriah, dan mengatakan Amerika Serikat dengan menduduki bagian tertentu dari wilayah Suriah, terus menjarah minyak dan kekayaan negara itu serta mendukung dan melindungi kelompok-kelompok teroris dengan kedok memerangi terorisme.

Dia menegaskan bahwa tidak ada solusi militer untuk konflik Suriah, ini harus diselesaikan melalui sebuah proses politik yang dipimpin oleh orang-orang Suriah dan difasilitasi oleh PBB.

Organisasi Penerbangan Sipil Iran telah menyerukan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) untuk segera menindaklanjuti masalah gangguan jet tempur AS terhadap pesawat penumpang Mahan.

Menurut laporan Humas Organisasi Penerbangan Sipil Iran hari Jumat (24/07/2020), menyusul gangguan jet tempur AS pada penerbangan 1152 Mahan Air, yang berangkat dari Bandara Internasional Imam Khomeini dengan tujuan Beirut pada hari Kamis (23/07/2020) di koridor udara internasional di langit Suriah, sejumlah penumpang cedera setelah pilot berusaha untuk mencegah tabrakan dengan jet tempur AS.

Pesawat penumpang Mahan Air setelah memastikan keamanan penerbangan dan mendarat di bandara Beirut, akhirnya kembali ke Bandara Imam Khomeini di Tehran Jumat (24/07/2020) pagi.

Menurut laporan ini, Organisasi Penerbangan Sipil Iran, sesuai dengan ketentuan Lampiran 13 Konvensi Chicago, menghubungi pihak Suriah lalu menyerukan penyelidikan cepat dan akurat atas insiden tersebut, dan tim teknis investigasi kecelakaan Iran juga memulai penyelidikan teknis insiden tersebut dari menit-menit pertama setelah kedatangan pesawat Mahan di Bandara Imam Khomeini di Tehran.

Organisasi Penerbangan Sipil Iran menyebutkan, "Rincian kejadian ini akan dipublikasikan setelah meninjau semua data teknis dan informasi yang diperoleh berdasarkan proses investigasi kecelakaan, serta beberapa informasi yang terdokumentasi dengan baik dan dapat diandalkan dari otoritas penerbangan sipil Suriah."

Organisasi Penerbangan Sipil Iran menganggap tindakan jet-jet tempur AS dalam menganggu pesawat penumpang Iran sebagai pelanggaran yang jelas terhadap hukum dan peraturan dan standar penerbangan internasional, serta secara resmi menyatakan protes seriusnya kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dan menuntut segera penyelidikan masalah ini.

Gangguan yang dilakukan jet tempur F-15 Amerika Serikat terhadap pesawat penumpang Iran akhirnya dikonfirmasi oleh juru bicara Komando Pusat Militer Amerika Serikat di Timur Tengah (Centcom).

Menurut laporan IRNA, Bill Urban, Juru Bicara Centcom hari Jumat (24/07/2020) dini hari mengklaim bahwa langkah itu bertujuan untuk memeriksa secara visual dan memastikan keselamatan personel koalisi di pangkalan militer al-Tanf, dan ketika pilot F-15 mengidentifikasi pesawat Iran sebagai pesawat penumpang Mahan Air, ia menjauhkan diri dengan aman dari pesawat tersebut.

Pesawat Mahan Air
Urban juga mengatakan bahwa gangguan jet tempur negara ini terhadap pesawat penumpang Iran adalah profesional dan sesuai dengan standar internasional.

Sayid Abbas Mousavi, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran dalam mereaksi gangguan ini mengatakan, "Rincian insiden ini sedang diselidiki dan langkah-langkah politik dan hukum yang diperlukan akan diambil setelah menyempurnakan informasi."

Sumber-sumber berita melaporkan Kamis (23/07/2020) malam, bahwa dua jet tempur AS mengganggu pesawat penumpang Mahan di langit Suriah dan tindakan ini menyebabkan beberapa penumpang cedera dalam penerbangan tersebut.

Dikatakan bahwa jet-jet tempur Amerika Serikat sengaja bersembunyi di belakang pesawat penumpang Iran dan bermaksud untuk memaksa pertahanan udara Suriah menembak jatuh pesawat ini.

Sebagai balasan, pemerintah Cina memerintahkan penutupan konsulat AS di Chengdu, ibukota Provinsi Sichuan.

Menurut laporan AFP, Kementerian Luar Negeri Cina pada hari Jumat (24/07/2020) membatalkan konsulat AS di kota Chengdu di Cina barat daya, dan mengatakan itu sebagai balasan atas penutupan konsulat Cina di Houston.

Kementerian Luar Negeri Cina
Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa langkah itu merupakan tanggapan yang sah dan perlu terhadap tindakan tidak rasional dan pemaksanaan Amerika Serikat, dan bahwa Trump bertanggung jawab atas semua perilaku pelanggaran dan tidak bermoral ini.

Washington pada hari Rabu meminta Beijing untuk menutup konsulatnya di Houston, Texas, selama 72 jam.

Cina telah mengancam akan membalas terhadap Washington jika Amerika Serikat tidak mengembalikan keputusannya.

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina baru-baru ini meningkat karena kebijakan egois, intimidasi, dan koersif Washington.

Seorang anggota fraksi Hizbullah di parlemen Lebanon menyebut Amerika Serikat sebagai pihak luar yang memperparah masalah perekonomian di negaranya.

Hassan Fadlullah hari Selasa mengatakan bahwa AS memblokir pembukaan kredit untuk pembelian barang-barang pokok dan mengerek kenaikan nilai tukar dolar terhadap mata uang Lira yang mempengaruhi semua sendi kehidupan masyarakat Lebanon.

"Tekanan ekonomi AS terhadap Lebanon dilancarkan akibat kegagalan proyek militernya," ujar anggota dewan legislatif Lebanon ini.

"Tapi gerakan perlawanan bersama semua elemen bangsa dan negera Lebanon mencegah berlanjutnya tekanan AS tersebut," tegasnya.

Perdana Menteri Yordania Omar Razzaz, mengatakan rezim Zionis Israel benar-benar memiliki keyakinan tentang apartheid.

Razzaz dalam wawancara dengan surat kabar The Guardian, Inggris, Selasa (21/7/2020) memperingatkan tentang rencana aneksasi Tepi Barat, Palestina oleh Israel dan mengatakan rencana ini akan mengarah pada rasisme.

“Solusi apapun yang tidak menyebabkan terbentuknya negara merdeka Palestina akan memicu instabilitas di seluruh kawasan,” ujarnya.

Dia mencatat bahwa Israel prihatin dengan pertumbuhan populasi Palestina. Rezim Zionis berbicara tentang apartheid dan rasisme dalam segala hal.

Raja Yordania Abdullah II dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry di Amman pada Ahad lalu, menegaskan setiap tindakan sepihak oleh rezim Zionis dalam menganeksasi Tepi Barat akan ditolak dan ilegal.

Israel merencanakan aneksasi 30 persen dari wilayah Tepi Barat, Palestina pada 1 Juli lalu, tetapi langkah itu ditunda karena adanya tekanan dari Palestina dan negara-negara dunia. 

Wakil Tetap Suriah untuk PBB, Bashar al-Jaafari mengatakan Dataran Tinggi Golan yang diduduki adalah bagian tak terpisahkan dari Suriah dan merebut kembali wilayah itu akan selalu menjadi prioritas Damaskus.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas situasi di Asia Barat (Timur Tengah) pada Selasa (21/7/2020) seperti dilansir kantor berita resmi Suriah (SANA).

"Merebut kembali Golan dengan segala cara yang dijamin oleh hukum internasional, akan tetap menjadi prioritas kebijakan Suriah," tegasnya.

"Rezim Zionis menduduki tanah-tanah Arab termasuk Golan Suriah sejak 35 tahun lalu dengan melanggar Piagam PBB dan aturan hukum internasional secara terang-terangan," ujar al-Jaafari.

Dia menjelaskan bahwa pendudukan ini juga diikuti oleh pelanggaran berat dan sistematis terhadap hukum humaniter internasional serta hak asasi manusia, termasuk kejahatan perang, pemindahan paksa penduduk, penghancuran rumah, dan penjarahan sumber daya alam.

Al-Jaafari mengecam dukungan AS kepada rezim penjajah Zionis dan proyek-proyek ekspansionis Israel yang telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti pengakuan Quds oleh AS sebagai ibukota rezim Zionis dan pengakuan "kedaulatan Israel" atas Golan Suriah.

Presiden AS Donald Trump pada 25 Maret 2019 mengakui kedaulatan rezim Zionis atas Dataran Tinggi Golan, Suriah. Sebuah langkah yang melanggar hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Dataran Tinggi Golan adalah bagian dari wilayah Suriah dan sekitar 2.200 kilometer persegi dari wilayah tersebut dicaplok oleh rezim Zionis pada tahun 1967.

Dalam pandangan semua negara dunia selain AS, Dataran Tinggi Golan adalah wilayah pendudukan. Saat ini 20.000 warga Suriah masih tinggal di Golan yang diduduki. 

Militer rezim Zionis Israel menghancurkan pusat pengujian virus Corona milik Palestina di kota al-Khalil di tengah naiknya jumlah warga Palestina yang terinfeksi virus mematikan ini.

Seperti dilaporkan televisi RT Arabic, tes Corona dilakukan di pusat pengujian di al-Khalil, Tepi Barat, tetapi Israel menghancurkan pusat tersebut pada Selasa (21/7/2020).

Militer rezim Zionis menyita peralatan medis dan fasilitas yang ada di tempat tersebut sebelum menghancurkan bangunan itu.

Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan bahwa 468 kasus baru infeksi Corona ditemukan di Tepi Barat dan Quds pendudukan dalam 24 jam terakhir dan total kasus Covid-19 telah mencapai 9.228 orang.

Sejauh ini 64 warga Palestina meninggal dunia karena terinfeksi Corona.

Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menyebut tuduhan miring duta besar AS untuk PBB terhadap gerakan ini sebagai kebohongan, kebodohan, dan intimidasi politik.

Dubes AS untuk PBB, Kelly Craft pada hari Selasa (21/7/2020) menyebut Hamas sebagai organisasi teroris dan mengatakan gerakan tersebut bertanggung jawab atas penderitaan lebih dari dua juta warga Palestina di Gaza.

Seperti dilaporkan al-Quds al-Arabi, juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan komentar Kelly Craft adalah bagian dari upaya pemerintah AS untuk mempercantik citra buruk penjajah Israel karena kejahatannya terhadap rakyat Palestina.

"Pernyataan tersebut merupakan upaya Washington untuk membebaskan rezim Zionis dari kejahatan brutalnya yang memblokade Jalur Gaza," tandasnya.

Qassem menambahkan bahwa pemerintah AS dengan mendukung rezim penjajah Zionis, sebenarnya ikut terlibat dalam kejahatan terhadap rakyat Palestina.

Israel melakukan blokade darat, laut, dan udara terhadap Jalur Gaza sejak 2006.

Rezim Zionis Israel terpaksa mencoret rencana aneksasi Tepi Barat dari agenda kerjanya karena penyebaran wabah Corona.

Seperti dilaporkan Kantor Berita al-Quds, Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi menyatakan, rencana aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat ke wilayah pendudukan telah dicoret dari agenda kerja Tel Aviv.

"Israel saat ini tengah menghadapi gelombang besar virus Corona," papar Ashkenazi.

Berdasarkan data terbaru, tercatat 54.042 kasus positif Corona di bumi Palestina pendudukan dengan 425 kasus kematian.

Rencananya Israel merealisasikan aneksasi Tepi Barat pada awal Juli 2020, namun terpaksa menangguhkannya karena represi bangsa Palestina dan berbagai negara dunia.