Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menganggap teror pengecut terhadap Letjen Syahid Qassem Soleimani adalah pelanggaran tegas terhadap Piagam PBB, dan menurutnya, Iran tidak akan melupakan atau memaafkan teror ini.

Fars News (10/7/2020) melaporkan, Sayid Abbas Mousavi, Kamis (9/7) malam di akun Twitternya menulis, teror Jenderal Soleimani adalah pelanggaran tegas terhadap Piagam PBB.
 
Mousavi menambahkan, teror pengecut terhadap Jenderal Soleimani, pahlawan perang melawan terorisme di kawasan, adalah pembunuhan yang dilakukan sewenang-wenang. Amerika Serikat bertanggung jawa atas kejahatan ini, dan meski melancarkan serangan verbal ke PBB, negara itu tidak akan bisa membersihkan citranya. Kami tidak akan melupakan atau memaafkan teror ini.
 
Sebelumnya pelapor khusus PBB, Agnes Callamard dalam sidang Dewan Keamanan PBB menyebut teror terhadap Jenderal Soleimani melanggar hak asasi manusia, dan terang-terangan menginjak-injak Piagam PBB.
 
Laporan Callamard ini menjadi sumber rujukan resmi PBB untuk memutuskan bahwa teror Jenderal Soleimani melanggar hukum, dan Piagam PBB, hal ini kemudian memicu kemarahan Amerika. 

Dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang digelar hari Kamis (9/7/2020) tidak ada satu negarapun yang mendukung kejahatan Amerika Serikat dalam teror Komandan Pasukan Qods, IRGC, Letjen Syahid Qassem Soleimani.

Fars News (9/7) melaporkan, Esmaeil Baghaei Hamaneh, Wakil Tetap Iran di Kantor PBB di Jenewa dalam wawancara dengan stasiun televisi Al Mayadeen menilai sidang DK PBB hari Kamis (9/7) yang digelar untuk membahas teror Syahid Soleimani, penting.
 
Ia menambahkan, Syahid Soleimani adalah seorang komandan militer senior dari sebuah negara berdaulat, dan kami berhak menuntut pelaku teror ini secara hukum, dan salah satu asas hukum internasional adalah penggunaan langkah hukum di dalam negeri sebelum dilimpahkan ke organisasi internasional.
    
Menurut Hamaneh, hari ini tidak ada satupun negara yang setuju dengan teror yang dilakukan Amerika terhadap Syahid Soleimani, dan negara-negara Eropa juga tidak mendukungnya, selain itu tidak ada satupun pidato atau statemen yang mendukung teror Amerika pada sidang DK PBB.
 
Sebelumnya pelapor khusus PBB, Agnes Callamard dalam sidang Dewan Keamanan PBB menyebut teror terhadap Jenderal Soleimani melanggar hak asasi manusia, dan Piagam PBB.

Wartawan Amerika Serikat mengakui bahwa Letjen Syahid Qassem Soleimani memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan kawasan, dan dalam perang melawan kelompok teroris Daesh.

Kei Pritsker dalam wawancara dengan Sputnik (8/7/2020) menilai teror yang dilakukan Amerika terhadap Komandan Pasukan Qods, IRGC, Jenderal Qassem Soleimani adalah kelanjutan pelanggaran hukum negara itu untuk memperluas pengaruhnya.

Pritsker menambahkan, di bagian besar sejarah Amerika, negara ini menyerang negara lain hanya untuk kepentingan pribadi sehingga cakupan pengaruhnya meluas, dan negara-negara yang melawan dapat disingkirkan, sehubungan dengan Qassem Soleimani, berlaku hal yang sama.

Baru-baru ini pelapor khusus PBB, Agnes Callamard menolak klaim Amerika atas teror Syahid Soleimani, dan menyebut aksi teror tersebut melanggar aturan internasional dan Piagam PBB.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat kembali mengulang desakan untuk memperpanjang embargo senjata Iran oleh Dewan Keamanan PBB.

Fars News (8/7/2020) melaporkan, Mike Pompeo, Rabu (8/7) tidak menjawab saat ditanya soal kemungkinan keterlibatan rezim Zionis Israel dalam insiden kebakaran di situs nuklir Iran, Natanz.
 
Saat ditanya wartawan seputar keterlibatan Israel dalam kebakaran Natanz, Pompeo mengatakan, dalam masalah ini saya tidak mau berkomentar.
 
Di bagian lain statemennya, Menlu Amerika menegaskan bahwa penjualan minyak Iran ke Hizbullah Lebanon, melanggar hukum.
 
“Penjualan minyak Iran ke Hizbullah dilarang karena sanksi. Kami akan melakukan apa saja yang diperlukan untuk memastikan bahwa Iran tidak bisa menjual minyak mentahnya ke sejumlah pihak termasuk Hizbullah,” pungkasnya. 

Pelapor khusus PBB dalam laporannya ke Dewan Keamanan mengatakan kejahatan pasukan Amerika Serikat dalam teror terhadap Komandan Pasukan Qods, IRGC, Letjen Syahid Qassem Soleimani, adalah pelanggaran hukum interanasional.

IRIB (9/7/2020) melaporkan, Agnes Callamard, Kamis (9/7) menyampaikan laporan tentang serangan drone Amerika, dan gugurnya Jenderal Soleimani, dan rekan-rekannya, kepada sidang Dewan Keamanan PBB.

Callamard menambahkan, Jenderal Soleimani sebagai pejabat tinggi sebuah negara berdaulat, menjadi target serangan, dan ini melanggar hukum internasional.

Dalam laporan ini juga disebutkan banyak negara menggunakan berbagai jenis pesawat nirawak dalam perang, padahal belum ada aturan khusus yang mengatur penggunaan pesawat jenis ini.

Baru-baru ini dalam wawancara dengan Reuters, Agnes Callamard menyebut teror yang dilakukan Amerika terhadap Jenderal Soleimani melanggar aturan internasional dan Piagam PBB.

Aksi Terorisme AS terhadap Syahid Soleimani, Komandan Pasukan Quds Korp Garda Revolusi Islam Iran dan Abu Mahdi Al Muhandes, Wakil Ketua Al-Hashd Al-Shaabi Irak bersama sejumlah orang lainnya di bandara Baghdad yang terjadi 3 Januari 2020, sejak awal telah menyulut protes dan kecaman di seluruh dunia yang terus berlanjut hingga kini.

Pada pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang berlangsung Kamis (9/7/2020) para anggota dewan ini mengumumkan posisi mereka mengecam serangan drone yang dilancarkan militer AS terhadap Syahid Soleimani dan menilai aksi teror itu berada luar aturan internasional. Pertemuan ini kembali menunjukkan kegagalan lain bagi pemerintahan Trump yang semakin terkucil di arena global.

Tanggapan para anggota Dewan HAM PBB muncul setelah investigator khusus PBB, Agnes Callamard menyampaikan laporannya mengenai aksi terorisme yang dilakukan AS terhadap Iran di negara lain. Pada pertemuan itu, Callamard membacakan laporan tentang pembunuhan Syahid Soleimani dan rekan-rekannya yang diterbitkan dua hari sebelumnya. "Beberapa negara dan kekuatan non-negara menggunakan pesawat tanpa awak di seluruh dunia, sementara tidak ada kriteria yang mengatur penggunaannya," kata laporan itu.

Mengenai pembunuhan Syahid Soleimani, Callamard mengungkapkan, "Seorang pejabat tinggi pemerintah Iran menjadi sasaran, padahal ia pejabat suatu negara yang berdaulat. Operasi pembunuhan Soleimani belum pernah terjadi sebelumnya dalam konteks konflik bersenjata,". Menurutnya, pembunuhan Letjen Syahid Soleimani pertama kali dilakukan sebuah negara yang menggunakan prinsip pertahanan diri untuk membenarkan serangan terhadap pejabat pemerintah lain di wilayah negara ketiga, yang termasuk kategori tindakan ilegal. 

Laporan Callamard disambut dengan reaksi keras dari Amerika Serikat. Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Morgan Ortagus dengan nada marah mengkritik laporan PBB dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.

Masalah yang disoroti para anggota Dewan HAM PBB dari laporan Callamard mengenai urgensi pengendalian operasi drone demi menghindari pembunuhan yang melanggar standar internasional. Callamard menyebut pengerahan drone di seluruh dunia menjadi masalah yang sangat berbahaya bagi keamanan internasional, dan acapkali kesalahan dalam operasi yang dilakukan dengan drone militer. Pernyataannya ini juga menunjuk ke arah jejak kelam penggunaan drone dalam operasi militer AS sejak kepresidenan Barack Obama yang dilakukan di sejumlah negara dunia.

Berbagai serangan yang dilakukan dengan dalih memerangi terorisme sejauh ini telah membunuh banyak warga sipil, dan Washington terus berusaha membenarkan aksi mereka dengan mengklaim bahwa masalah itu sebagai efek samping belaka. Perwakilan Uni Eropa di Dewan HAM PBB mengkritik masalah ini dengan mengatakan bahwa penggunaan drone dalam operasi pembunuhan tidak dapat dibenarkan dan tidak bisa diterima.

Masalah sentral dari pembunuhan Letjen Soleimani dilakukan pemerintahan Trump tanpa sepengetahuan atau izin pemerintah Irak dengan melancarkan serangan drone, padahal ia merupakan tamu dari pemerintah Irak dan membawa pesan dari negaranya untuk Perdana Menteri saat itu Adel Abdul-Mahdi. Serangan ini jelas merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Irak dan termasuk tindakan ilegal.

Poin penting lainnya mengenai banyaknya anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang menyebut langkah AS itu ilegal, mengindikasikan bahwa Washington telah gagal meyakinkan masyarakat internasional untuk membenarkan tindakan kriminalnya.

"Pembunuhan Soleimani oleh Amerika Serikat adalah pelanggaran terhadap Piagam PBB," kata utusan Kuba. Bahkan pihak Eropa yang menjadi mitra Washington menolak untuk membenarkan langkah pemerintahan Trump. Perwakilan Belanda di PBB mengatakan, "Operasi pembunuhan ini berada di luar kerangka hukum yang menimbulkan risiko besar di tingkat internasional,".

Laparan investigator Khusus PBB dan para anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang ilegalnya aksi militer AS dalam pembunuhan Syahid Soleimani dan rombongannya dengan jelas menunjukkan bahwa pemerintahan Trump adalah pelanggar utama hukum dan aturan internasional, dan kini negara ini semakin terkucil di arena global melebihi sebelumnya.

Stasiun televisi Amerika Serikat, CNN mengabarkan penyebaran wabah Virus Corona di penjara-penjara negara ini, dan karena kepadatan serta kelangkaan fasilitas kesehatan, para tahanan itu akhirnya meninggal dunia.

Fars News (10/7/2020) melaporkan, berdasarkan data resmi pemerintah Amerika, para tahanan di penjara-penjara negara bagian San Quentin, di selatan San Fransisco, California, lebih dari setengahnya positif Corona, dan Covid-19 telah membunuh 7 tahanan.
 
Gubernur California, Gavin Newsom mengatakan, sangat disesalkan keputusan satu orang untuk memindahkan beberapa tahanan dari Chino ke San Quentin, telah menjadi mata rantai penyebaran Covid-19 yang sedang kami hadapi sekarang.
 
Di awal penyebaran Covid-19, para tahanan itu aman dari wabah, namun setelah terjadi pemindahan tahanan dari tempat lain pada akhir bulan Mei 2020, mereka akhirnya terpapar virus ini. Sekarang Gubernur California ditekan untuk membebaskan para tahanan.
 
Menurut CNN, kondisi penjara yang padat membuat penyebaran Virus Corona di dalamnya menjadi semakin cepat, penjara dan tempat-tempat semacam ini di seluruh Amerika telah menjadi episentrum wabah Covid-19, dan San Quentin salah satunya. 

Mantan perdana menteri Malaysia mengatakan, seluruh rezim Zionis Israel dibangun di atas tanah yang dirampas dari Palestina. Menurutnya, Malaysia tidak akan pernah mengakui Israel.

Fars News (30/6/2020) melaporkan, Mahathir Mohamad menuturkan, Malaysia menolak normalisasi hubungan dengan Israel, dan pengakuan Baitul Maqdis sebagai ibukota Israel, adalah langkah ilegal.
 
Dalam wawancara dengan stasiun televisi Lebanon, Al Mayadeen, Mahathir menjelaskan, masalah Palestian harus diselesaikan melalui perundingan, tapi apa yang dilakukan Israel bertolak belakang dengan aturan internasional, maka dari itu PBB harus membawa masalah ini ke pengadilan internasional sehingga jelas Israel benar atau salah.
 
"Sebelumnya kepada  Yassir Arafat saya katakan, perjuangan akan panjang, dan tepat jika Anda melanjutkan perjuangan ini, bukan hanya di tataran materi dan militer lewat perang jalanan, tapi juga lewat jalur diplomatik," imbuhnya.
 
Mantan PM Malaysia menegaskan, sejak awal kami tidak mengakui Israel, dan sampai sekarang kami tidak pernah punya hubungan diplomatik dengan Israel, kami selalu menekankan masalah ini, tapi sungguh disesalkan sebagian negara mengambil kebijakan berbeda. (

Pemerintah Indonesia mendesak rezim Zionis Israel tidak melakukan aneksasi secara sepihak terhadap sebagian wilayah Tepi Barat.

Menteri Agama Republik Indonesia, Fachrulrazi menegaskan sikap utama pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Ia menyampaikan bangsa Indonesia selalu berdiri di belakang perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh hak sebagai negara dan bangsa yang merdeka.

"Prinsip bangsa kami adalah menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi yang tertuang dalam pembukaan konstitusi kami," kata Fachrul.

Fachrul menyampaikan Indonesia menganut prinsip penegakan keadilan untuk semua warga bangsa di dunia. Tanpa tanpa memandang perbedaan agama, keyakinan, ras, suku, bahasa, warna kulit dan lain-lain seperti yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

Menurutnya, setiap bangsa memiliki hak penuh untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Ia menganggap penjajahan merupakan belenggu untuk maju dan berkembang dalam menentukan nasibnya sendiri.

Ia menyatakan pemerintah Indonesia selalu memberikan dukungan kepada masyarakat di Palestina.

Mantan perdana menteri Irak, Nouri al-Maliki dalam wawancaranya dengan almaloomah News terkait serangan Daesh (ISIS) tahun 2014 ke negara ini menekankan empat poin, konspirasi internal, tidak adanya dukungan AS terhadap Irak, dukungan Republik Islam Iran kepada Irak dan peran penting Hashd al-Shaabi di perang melawan Daesh.

Dimensi pertama statemen Nouri al-Maliki adalah kelompok teroris Daesh berhasil menduduki sebagain wilayah Irak karena pengkhianatan anasir dalam negeri Irak. Daesh menyerang Irak tahun 2014 dan berhasil menduduki Mosul, Provinsi Nineveh dan kemudian menduduki wilayah lain.

Daesh ketika memasuki Mosul, sejumlah petinggi Nineveh melalui konspirasinya telah mempersiapkan peluang pendudukan mudah kota Mosul. Sementara militer juga tidak melakukan perlawanan terhadap kelompok teroris Daesh saat itu. Nouri al-Maliki terkait hal ini mengatakan, masuknya Daesh bukan mendadak, karena ada konspirasi di tubuh militer Irak untuk mundur dari Mosul.

Dimensi kedua adalah Amerika memanfaatkan Daesh untuk mengintervensi urusan internal Irak. Amerika tahun 2003 menyerang Irak dan kemudian menempatkan pasukannya di negara ini. Kondisi ini tak ubahnya dengan sebuah penjajahan. Berdasarkan kesepakatan pemerintah Washington dan Baghdad, pasukan Amerika harus keluar dari Irak tahun 2011.

Sementara itu, AS kemudian memberi banyak tekanan kepada pemerintah Irak supaya pasukannya tetap di negara ini, namun pemerintah Nouri al-Maliki saat itu menentang permintaan tersebut dan terbukalah peluang penarikan sebagian besar pasukan Amerika. Dengan demikian, ketua koalisi negara hukum ini menyebutkan, "Menteri pertahanan AS saat itu memberi syarat untuk membantu Irak melawan Daesh, yakni Nouri al-Maliki tidak harus menjabat perdana menteri."

Sejatinya Amerika tidak menganggap berlanjutnya kekuasaan Nouri al-Maliki selaras dengan keuntungannya dan menurut al-Maliki, Washington tidak memberi bantuan militer kepada Baghdad untuk memerangi Daesh. Bagaimanapun juga, Amerika mengijinkan kelompok teroris memasukkan banyak senjata dari Suriah ke Irak.

Dimensi ketiga adalah pengakuan seorang tokoh Irak atas dukungan Republik Islam Iran terhadap Irak dalam memerangi kelompok teroris Daesh. Ketika AS tidak memberi bantuan militer kepada Irak, Iran memberi banyak bantuan militer kepada pemerintah Baghdad. Sebelumnya, Masoud Barzani, mantan ketua Otonomi Kurdistan dan ketua Partai Demokrat kawasan ini secara transparan menyatakan, Republik Islam Iran satu-satunya negara yang segera menerima permohonan bantuan Arbil untuk melawan Daesh.

Republik Islam Iran senantiasa menekankan pentingnya menjaga integritas wilayah dan geografi Irak serta menempatkannya di prioritas kinerjanya. Syahid Letjen Qassem Soleimani, komandan pasukan Qods IRGC yang gugur diteror Amerika pada 3 Januari 2020 memainkan peran unggul dan penting dalam membantu Irak melawan kelompok teroris Daesh.

Dimensi keempat statemen Nouri al-Maliki adalah penekanan atas peran penting Hashd al-Shaabi di perang melawan kelompok teroris Daesh. Pasca pendudukan Irak oleh Daesh, Ayatullah Sistani, marji tinggi Syiah di Irak merilis fatwa pembentukan pasukan rakyat dan kemudian terbentuklah Hashd al-Shaabi.

Ketika militer Irak secara praktis tidak memiliki prestasi, Hashd al-Shaabi dan komandannya memainkan peran unggul di proses perlawanan anti Daesh dan menjaga integritas wilayah negara ini. Ketua koalisi negara hukum ini seraya mengisyaratkan peran penting Hashd al-Shaabi menegaskan, eksistensi Hashd al-Shaabi satu-satunya jaminan untuk menjauhkan konspirasi dari Irak.