Rakyat Spanyol meminta pemerintah negara ini dan pemerintah Eropa lainnya mengakui secara resmi negara Palestina sebagai respon atas arogansi Israel dan pelanggaran hukum internasional.

Menurut laporan laman pusat informasi Palestina, ratusan warga Spanyol dan Pelestina yang berdomisili di negara ini Rabu (1/7/2020) mengikuti di sebuah konsentrasi yang digelar di kota Barcelona mengecam rencana aneksasi Tepi Barat Sungai Jordan dan dukungant erhadap banga Palestina.

Di aksi demo yang digelar di depan gedung walikota Barcelona, berbagai perwakilan partai Spanyol juga turut serta.

Sementara itu, aksi serupa juga digelar di kota Zaragoza.

Para peserta di aksi ini meminta pemerintah Spanyol dan seluruh pemerintah Eropa mengakui secara resmi negara Palestina sebagai respon atas kebijakan ekspansif Israel dan langkah Tel Aviv melanggar hukum serta resolusi internasional.

Demonstran juga menekankan pentingnya menghentikan kerja sam adengan Israel dan menjatuhkan hukuman serta sanksi terhadap rezim ini untuk memaksa Zionis mematuhi hukum internasional.

Rezim Zionis dengan dukungan pemerintah Amerika berencana menerapkan aneksasi 30 persen wilayah Tepi Barat ke wilayah pendudukan pada awal Juli 2020, namun mendapat penentangan masyarakat internasional, PBB dan berbagai negara Eropa serta represi publik dunia. Akhirnya rencana ini ditangguhkan Israel. 

Hasil jajak pendapat terbaru di Amerika Serikat menunjukkan lebih dari seperempat warga negara ini tidak puas atas kinerja Donald Trump.

Hasil jajak pendapat terbaru lembaga poling PEW menunjukkan, 87 persen warga Amerika menilai Trump presiden lemah dan mereka tidak puas dengan kinerja presiden ini. Demikian dilaporkan FNA Kamis (2/7/2020).

Berdasarkan jajak pendapat ini, jika hari ini pilpres Amerika digelar, Joe Biden akan mengalahkan Trump dengan dukungan 57 persen suara, sementara Trump meraih 44 persen suara.

Kebijakan kontroversial, skandal moral, perilaku yang tidak dapat diprediksi dan kesalahan manajemen Donald Trump mendorong popularitasnya di tengah warga menurun.

Embargo senjata terhadap Republik Islam Iran yang diberlakukan Dewan Keamanan PBB di bawah Resolusi Nomor 2231 akan berakhir pada 18 Oktober 2020. Namun Amerika Serikat berambisi untuk memperpanjang embargo senjata Iran tersebut.

AS tidak ingin kekuatan pertahanan Iran semakin meningkat jika embargo senjata tersebut berakhir. Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Donald Trump berusaha keras agar embargo senjata terhadap Iran diperpanjang.

Dalam konteks upaya tersebut, AS menyusun draf resolusi di Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran. Namun, langkah Washington itu menuai kritik keras dari Rusia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova pada hari Kamis, 2 Juli 2020 mengumumkan kembali penolakan Moskow terhadap draf resolusi yang diusulkan AS di Dewan Keamanan untuk memperpanjang embargo senjata Iran.

Dia menegaskan, draf ini berisi klausul-klausul yang tidak ada hubungannya dengan penyelesaian isu-isu terkait dengan program nuklir Iran.

Menurut Zakharova, draf resolusi yang diusulkan AS ke Dewan Keamanan untuk memperpanjang tanpa batas embargo senjata terhadap Iran mencakup langkah-langkah yang sejalan dengan kebijakan Washington untuk menerapkan tekanan maksimum terhadap Tehran. Draf ini juga membahas masalah yang tidak ada hubungannya dengan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program nuklir Iran.

Rusia telah berulang kali menegaskan bahwa penerapan pembatasan baru terhadap Iran tidak dapat dibenarkan, dan langkah itu tidak konstruktif dalam upaya untuk mempertahankan perjanjian nuklir JCPOA (Rencana Aksi Komprehensif Bersama) dan kesepakatan atas program nuklir Iran.

Salah satu isi penting dari JCPOA dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2231 adalah pencabutan sanksi senjata Iran setelah lima tahun pelaksanaan perjanjian nuklir tersebut. Untuk itu, AS berusaha keras untuk mencegah agar hal itu tidak terjadi.

Sejak pertengahan tahun 2019, AS melancarkan perang psikologis yang luas dan berlanjut hingga sekarang. Para pejabat senior Washington, terutama Menteri Luar Negeri Mike Pompeo melontarkan berbagai klaim dan tuduhan.

Pompeo mengklaim bahwa berakhirnya embargo senjata Iran akan menciptakan perlombaan senjata di kawasan dan memperkuat kekuatan regional Iran dan sekutunya, serta membahayakan keamanan Israel.

Langkah selanjutnya adalah pemerintahan Trump fokus pada upaya untuk meyakinkan anggota Dewan Keamanan agar mendukung keinginan AS. Draf resolusi usulan AS meminta Dewan Keamanan untuk melarang penjualan, penyediaan atau pemindahan senjata atau barang-barang terkait, oleh Iran.

Draf tersebut juga melarang negara-negara untuk menjual, menyediakan dan atau memindahkan senjata atau barang-barang terkait, ke Iran, kecuali setelah mendapat persetujuan dari sebuah komite di Dewan Keamanan.

Draf usulan Amerika meminta negara-negara untuk melakukan pemeriksaan jika mereka memiliki bukti kuat bahwa kargo mereka mungkin berisi barang-barang terlarang dari Iran. Draf resolusi ini juga  meminta negara-negara untuk memeriksa kapal-kapal di perairan terbuka dengan dalih serupa.

Selain itu, draf usulan Amerika di Dewan Keamanan PBB meminta negara-negara untuk melakukan penyitaan aset dan larangan bepergian terhadap mereka yang melanggar sanksi senjata.

Menlu AS pada hari Rabu mengatakan, pemerintah AS tidak sedang berusaha untuk memperpanjang embargo senjata Iran untuk waktu yang singkat, dan kami ingin melakukan semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan Resolusi 2231 tetap bertahan lama.

Sementara itu, dua kekuatan internasional yang merupakan rival Amerika: Rusia dan Cina, meyakini bahwa langkah Washington itu diambil hanya didasarkan pada tujuan dan keinginan ilegal Amerika untuk menerapkan tekanan maksimum terhadap Iran.

Menurut Moskow dan Beijing, upaya Washington ini tidak hanya bertentangan dengan isi Resolusi Dewan Keamaann PBB Nomor 2231 dan JCPOA, namun juga ditujukan untuk menghancurkan perjanjian nuklir tersebut dan menciptakan konfrontasi masyarakat internasional dengan Iran.

Satu hal penting adalah sebuah draf resolusi untuk bisa sah menjadi resolusi di Dewan Keamanan memerlukan persetujuan sedikitnya sembilan anggota tanpa ada veto dari salah satu lima anggota tetap dewan ini. Rusia dan Cina adalah dua anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto, dan kedua negara tersebut telah mengumumkan penolakan terhadap draf usulan Amerika.

Oleh karena itu, para pejabat AS memahami dengan baik bahwa mereka tidak memiliki keberuntungan untuk bisa meloloskan draf resolusi itu. Namun mereka tetap berusaha untuk menekan Dewan Keamanan dengan menggunakan sarana dan klaimnya, termasuk mengaktifkan "mekanisme pemicu".

Meski ada upaya maksimal dari AS untuk meloloskan draf resolusi usulannya, namun sekutu Washington di Eropa juga telah mengumumkan penolakan mereka terhadap upaya AS itu. Untuk itu, Presiden Republik Islam Iran Hassan Rouhani  menyebut dukungan tegas 14 anggota Dewan Keamanan  PBB kepada JCPOA dan Resolusi Nomor 2231 dalam sidang 30 Juni lalu sebagai pertunjukan kekalahan politik AS saat berhadapan dengan Republik Islam Iran. 

Duta Besar AS untuk Malaysia dilarang memasuki negara itu setelah kembali dari perjalanan tiga bulan ke Washington.

Duta Besar AS untuk Malaysia, Kamala Shirin Lakhdhir dalam wawancara dengan koran Malaysia, The Star baru-baru ini mengumumkan pihaknya sedang melanjutkan pembicaraan mengenai  akses masuk dirinya dan sesama diplomat lain ke Kuala Lumpur.

Kedutaan Besar AS telah meminta Kementerian Luar Negeri Malaysia untuk pengetesan Covid-19 bagi duta besar Amerika Serikat di pusat tes swasta. Tetapi pihak Kementerian Luar Negeri Malaysia menegaskan masalah para diplomat terkait dengan komite khusus dari kementerian ini, yang bertindak sesuai dengan protokol karantina.

Penyebaran Covid-19 menyebabkan tidak ada pengecualian bagi orang asing yang telah pergi dan harus kembali ke Malaysia. Mereka harus dikarantina selama dua pekan. Kedutaan Besar AS memperkirakan bahwa karantina selama 14 hari akan menelan biaya sebesar 250.000 dolar atau satu juta ringgit.

Selain AS, duta besar dari sejumlah negara juga menghadapi masalah serupa di Malaysia setelah mereka kembali ke negaranya.

Pemerintah Malaysia menjalankan aturan yang ketat  dalam penanganan Covid-19.

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyebut pembunuhan warga sipil oleh Amerika Serikat di berbagai negara termasuk Afghanistan sebagai tindakan teroris.

Mahathir Mohamad dalam wawancara dengan televisi Al-Jazeera baru-bru ini mempersoalkan sepak terjang AS yang menginvasi Afghanistan dengan dalih terorisme, tapi dia sendiri melakukannya.

"Terorisme tidak hanya terbatas pada kelompok-kelompok militan Muslim, tetapi juga dilakukan Amerika Serikat," kata Mahathir.

Ia juga meragukan validitas argumentasi yang disampaikan AS dalam masalah serangan teroris 11 September 2001.

Menurut Mahathir, video menunjukkan menara ketiga di dekat menara kembar World Trade Center di New York yang hancur dalam serangan itu, tetapi pihak Amerika Serikat hanya berbicara tentang hancurnya menara kembar, dan tidak menyinggung sama sekali menara ketiga. 

Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Al Safadi mengatakan bahwa Palestina harus menjadi negara merdeka yang diperjuangkan hingga tercapai.

Al Safadi dalam statemen yang disampaikan hari Rabu (24/6/2020) mengatakan bahwa isu Palestina senantiasa menjadi prioritas utama Yordania.

"Masalah Palestina menjadi penyebab utama konflik di kawasan, dan penyelesaiannya berdasarkan prinsip-prinsip yang adil dan diterima oleh bangsa-bangsa dunia akan menjadi satu-satunya cara untuk membangun keamanan dan stabilitas," ujar Menlu Yordania.

Al-Safadi menyalahkan rezim Zionis atas keputusannya menganeksasi sebagian daerah di Tepi Barat yang dimasukkan dalam wilayah pendudukan. 

Diplomat senior Yordania ini menyerukan dukungan publik internasional, terutama negara-negara Arab untuk mewujudkan perdamaian di kawasan.

"Amman saja tidak dapat menyelesaikan konflik antara Palestina dan rezim Zionis. Oleh karena itu, negara-negara Muslim, Arab dan asing harus memainkan perannya untuk mengatasi masalah ini sebagai tanggung jawab bersama," tegas Al Safadi.

Rezim Zionis berencana menganeksasi 30 persen Tepi Barat pada awal Juli di bawah rencana AS-Zionis "Kesepakatan Abad" yang  didukung pemerintah Presiden Donald Trump.(

Juru bicara gerakan perlawanan Islam Palestina, Hamas mengatakan, langkah yang diambil pejuang revolusioner Palestina, Asem Al Barghouti adalah satu-satunya jalan untuk melawan berlanjutnya penjajahan rezim Zionis Israel.

Pengadilan militer Israel, Ofer, di barat Ramallah, Rabu (24/6/2020) menjatuhkan vonis empat kali hukuman penjara seumur hidup kepada Asem Al Barghouti karena dituduh membunuh dua tentara Israel, dan seorang pemukim Zionis pada akhir tahun 2018 lalu.

Situs berita Palestina, Safa News melaporkan, Jubir Hamas, Hazem Qasem menuturkan, langkah yang diambil Asem Al Barghouti adalah jalan pasti yang akan ditempuh untuk melawan proyek penggabungan sebagian wilayah Tepi Barat oleh Israel, dan ia akan menjamin berhentinya pembangunan distrik Zionis serta terusirnya Israel dari seluruh tanah Palestina.

Israel berencana menggabungkan 30 persen wilayah Tepi Barat ke wilayah pendudukan dengan dukungan prakarsa Presiden Amerika, Kesepakatan Abad.

Pasukan Hashd al-Shaabi Irak memasuki Zona Hijau Baghdad setelah pasukan teroris Amerika menyerang markas Kata'ib Hizbullah Irak di distrik al-Dora di selatan Baghdad.

Pasukan teroris AS bersama dengan 40 kendaraan lapis baja menyerang markas Kata'ib Hizbullah Irak di distrik al-Dora pada Jumat (26/6/2020) dini hari. Serangan ini didukung oleh pasukan kontra-terorisme Irak yang berada di bawah AS. Sedikitnya 13 komandan dan anggota Kata'ib Hizbullah Irak ditangkap.

Sementara itu, kubu perlawanan Irak memperingatkan bahwa jika orang-orang yang ditangkap tidak dibebaskan, mereka akan menyerukan pasukannya untuk perang habis-habisan dengan pasukan pendudukan.

Akun Telegram milik pasukan perlawanan Irak menyatakan bahwa semua kelompok perlawanan memberikan waktu 24 jam kepada amerika untuk membebaskan anggota Kata'ib Hizbullah.

Kelompok Ashab al-Kahf Irak juga memperingatkan bahwa jika anggota pasukan Kata'ib Hizbullah tidak dibebaskan, Kedutaan AS di Baghdad akan diserang.

Juru bicara Brigade Ezzedine al-Qassam, Abu Obeida mengatakan rencana rezim Zionis menganeksasi Tepi Barat, Palestina adalah deklarasi perang.

"Jika aneksasi beberapa bagian dari Tepi Barat dilakukan, kubu perlawanan akan mengambil tindakan yang membuat musuh Zionis mengigit jarinya sebagai tanda penyesalan," tegasnya dalam sebuah pernyataan hari Kamis (25/6/2020) seperti dikutip kantor berita Shehab.

Abu Obeida lebih lanjut mengatakan prioritas Hamas adalah mencapai kesepakatan pertukaran tawanan. Kesepakatan ini sebagai bentuk komitmen terhadap para pahlawan Palestina yang ditawan.

Jubir sayap militer Hamas ini menegaskan, para pemimpin rezim penjajah perlu mengetahui bahwa kubu perlawanan punya banyak opsi dalam kasus pertukaran tawanan.

"Larangan-larangan yang dilanggar dalam kesepakatan Wafa al-Ahrar (kesepakatan Shalit) dapat terulang kembali pada kesepakatan baru," ujarnya.

Seorang tentara rezim Zionis, Gilad Shalit ditawan selama operasi yang dilakukan di perbatasan timur Gaza pada 25 Juni 2006. Shalit kemudian ditukar dengan 1.027 tawanan Palestina yang merupakan sebuah pencapaian besar bagi kubu perlawanan.

Israel telah mengumumkan rencananya untuk mencaplok beberapa bagian di Tepi Barat dengan dukungan pemerintahan Donald Trump. Langkah ini merupakan bagian dari prakarsa yang diperkenalkan oleh AS, Kesepakatan Abad.

Di antara butir penting Kesepakatan Abad adalah menetapkan Quds sebagai ibukota rezim Zionis, menyerahkan 30 persen dari wilayah Tepi Barat kepada Israel, menghapus hak kepulangan pengungsi Palestina, dan melucuti senjata kelompok perlawanan. 

Ketua Komite Tinggi Revolusi Yaman, Mohammad Ali al-Houthi mengatakan Inggris adalah sekutu Amerika Serikat dalam membunuh dan memblokade rakyat Yaman.

"Inggris mendukung negara-negara yang melancarkan serangan ke Yaman," tulisnya via akun Twitter, Jumat (26/6/2020) seperti dikutip Farsnews.

"Ansarullah tidak bertanggung jawab atas kapal tanker Safer. Embargo ekonomi dan wilayah Yaman oleh negara-negara agresor secara langsung menargetkan rakyat Yaman," ujar Ali al-Houthi.

Sebelum ini, Duta Besar Inggris untuk Yaman, Michael Aron menganggap Ansarullah bertanggung jawab atas kebocoran kapal tanker Safer dan pencemaran lingkungan sekitar.

Kapal tanker tua, Safer telah ditambatkan di dekat perairan Provinsi al-Hudaydah, barat Yaman sejak empat tahun lalu. Para agresor Saudi mencegah pasukan Ansarullah untuk memperbaiki tanker tersebut.