
کمالوندی
Pidato Lengkap Rahbar Dalam Pembukaan KTT Gerakan Non Blok Ke-16 di Tehran

Krisis Baru dan Kendala Yordania
Maraknya aksi protes rakyat, partai politik dan sejumlah besar anggota parlemen Yordania kian membuat kondisi negara ini semakin krisis. Rakyat menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Fayez al-Tarawneh. Di sisi lain, kenaikan harga bensin juga menambah keruwetan di Yordania. Warga meminta pemerintah memperhatikan masalah ini.
Sementara itu, pemerintah Yordania mengatakan kenaikan harga BBM tidak dapat dihindari, dengan alasan bahwa subsidi BBM yang mahal telah menyebabkan defisit anggaran yang merajalela. Adapun warga tetap menyalahkan pihak istana dan korupsi sebagai alasan sebenarnya di balik krisis ekonomi Yordania.
Demonstrasi Sabtu (1/9) malam, yang diselenggarakan oleh Ikhwanul Muslimin, adalah pukulan yang terbesar untuk negara dalam beberapa bulan terakhir. Rakyat Yordania telah mengadakan aksi protes sejak Januari 2011, menyerukan reformasi politik, pengalihan kekuasaan raja kepada rakyat dan memberantas korupsi.
Aktivis Yordania mengatakan bahwa pasukan keamanan telah menangkap setidaknya 35 orang selama tiga bulan terakhir untuk apa yang mereka sebut mengkritik Raja Abdullah II, sebuah tuduhan serius di negeri ini, berpotensi menyebabkan seseorang dapat di ganjar sebanyak tiga tahun di balik jeruji besi. Sejak demonstrasi dimulai, Raja Yordania telah memecat dua perdana menteri untuk menenangkan para pengunjuk rasa.
Maraknya aksi demo dalam beberapa hari terakhir, khususnya protes luas anggota parlemen atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM memaksa Abdul Karim Doghmi, ketua parlemen negara ini membatalkan sidang parlemen pada hari Ahad (2/9).
Melihat eskalasi protes rakyat Raja Abdullah II menginstruksikan Fayez al-Tarawneh menangguhkan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa krisis di Yordania kian parah. Saat ini Yordania memiliki hutang sekitar 21 miliar dolar dan defisit anggaran sekitar 4 miliar dolar.
Untuk mengatasi defisit anggaran belanja, Yordania terpaksa menerapkan kebijakan penghematan ekonomi di samping menaikkan beberapa kali lipat harga BBM. Saat ini Amman berencana menaikkan harga BBM sekitar 10 persen, padahal sebelumnya pemerintah telah menaikkan harga BBM sebesar 20 persen.
Bersamaan dengan gelombang Kebangkitan Islam di kawasan, Yordania juga tak lepas dari imbas gelombang ini. Rakyat Amman menuntut reformasi politik dan ekonomi serta memerangi praktek korupsi. Alih-alih memenuhi tuntutan rakyat, Amman berusaha meredam protes rakyat dengan melakukan reformasi bayangan dan simbolis.
Sepertinya kali ini, pemerintah Amman bakal menghadapi krisis yang lebih parah. Pasalnya kali ini yang protes bukan hanya warga sipil, namun partai politik dan anggota parlemen pun turut bergabung dengan rakyat memprotes kenaikan harga bahan bakar.
Israel; Menanti Restu Paman Sam untuk Serang Iran
Tarik-menarik antara Amerika Serikat dan Israel menyangkut serangan ke Republik Islam Iran tampaknya semakin intensif. Para pejabat Washingon dan Tel Aviv tidak mampu lagi menyembunyikan perselisihan mereka dengan basa-basi diplomatik.
Indikasi yang paling mencolok terkait perbedaan mereka dapat disaksikan dari pernyataan Jenderal Martin Dempsey, Kepala Staf Gabungan AS. Dia baru-baru ini mengatakan dalam sebuah konferensi pers di London bahwa dirinya tidak ingin terlibat jika Israel memilih menyerang Iran. Dempsey pun memandang, bila Israel melangsungkan serangan itu, maka hal tersebut dianggap sebagai tindakan ilegal.
Harian Yediot Ahronoth menilai sikap Demspsey itu menunjukkan tajamnya friksi antara pejabat Israel dan Amerika.
Jenderal AS ini berpendapat bahwa serangan Israel hanya akan menunda pengembangan program nuklir Iran, tapi tidak akan menghancurkan itu sepenuhnya.
Ini adalah pukulan terbaru bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kabinetnya. Meski demikian, Menteri Peperangan Israel Ehud Barak dan mereka yang pro-aksi militer, percaya serangan ke Iran sebelum negara itu mencapai kemampuan nuklir akan memiliki konsekuensi lebih sedikit daripada ketika mereka menguasai nuklir.
Iran membantah keras tudungan Barat soal pengembangan senjata nuklir. Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei dengan tegas menyatakan haram hukumnya mengembangkan atau memproduksi senjata pembunuh massal tersebut.
Berbagai laporan intelijen AS sampai sekarang gagal menemukan bukti pengalihan program nuklir sipil Iran ke aspek militer. Namun, Israel menegaskan ambisi Iran memperoleh senjata nuklir dalam upaya untuk membentuk sebuah front bersatu melawan Republik Islam. Rezim Zionis itu tidak memiliki alasan rasional untuk membenarkan serangan militer terhadap Iran. Jenderal Dempsey bahkan menegaskan bahwa laporan intelijen tidak menjelaskan ambisi Tehran.
AS menegaskan prinsipnya untuk mempertahankan sanksi ekonomi terhadap Iran dan percaya bahwa serangan Israel akan menghancurkan aliansi internasional yang telah dibangun oleh Washington untuk menekan Tehran. AS mendesak Israel memberi waktu lebih lama untuk berdiplomasi dengan Iran dan mempertahankan sanksi internasional atas Tehran.
Ketua Komite Intelijen DPR AS Mike Rogers mengatakan, Tel Aviv berpikir bahwa mereka akan mampu meyakinkan Washington untuk bergabung dalam serangan militer ke Iran setelah pemilu November.
Menurut Yedioth Ahronoth, Netanyahu mengkritik tajam kebijakan lunak Presiden Barack Obama terhadap Iran. Dia mengatakan, "Obama dan orang-orangnya justru menekan kita untuk tidak menyerang fasilitas nuklir Iran."
Netanyahu akan berbicara mengenai bahaya program nuklir Iran dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB di New York, September mendatang. Namun belum jelas apakah ia akan bertemu dengan Obama selama kunjungan ke Negeri Paman Sam pada 27-30 September. Pertemuan terakhir Netanyahu dan Obama terjadi pada Maret lalu di Gedung Putih.
Sebenarnya, masalah antara AS dan Israel tidak berhubungan dengan waktu kemungkinan serangan. Tapi ini berkaitan dengan perkiraan konsekuensi dari perang yang akan menyebar ke luar Timur Tengah.
Di pihak lain, Tehran telah mengeluarkan peringatan keras bahwa jika Tel Aviv membuat kesalahan dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka hal itu akan berarti kehancuran bagi Israel. (IRIB Indonesia/RM)
Perseteruan Abbas dan Lieberman Memanas
Koran Jerusalem Post melaporkan memanasnya perang verbal antara pemerintah Otorita Ramallah Palestina dan Tel Aviv. Menurut koran ini, Mahmoud Abbas, pemimpin Otorita Ramallah dan Avigdor Lieberman, menlu Israel saling menuding dan meminta proses pengadilan internasional bagi lawan masing-masing.
Menurut koran ini, Otorita Ramallah menudiang Lieberman mendalangi upaya teror terhadap Mahmoud Abbas. Sementara itu, Lieberman pun mengatakan Abbas harus diadili karena mendukung terorisme. Perang verbal antara keduanya kian memanas di awal pekan ini, di mana wakil dari Abbas dan Lieberman saling menuding pihak lawan telah melakukan kejahatan perang dan harus diadili di Mahkamah Kriminal Internasional (ICC).
Hari Jum'at lalu, pemerintah Otorita Ramallah menilai pernyataan Lieberman yang menyatakan Abbas harus dicopot dari kepemimpinan Otorita Ramallah sebagai langkah provokatif dan menyerukan menlu Israel ini dibawa ke Belanda untuk diadili di ICC.
Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman mengatakan pada hari Selasa, Israel tidak bisa duduk diam ketika Otoritas Palestina merencanakan kampanye diplomatik sepihak setelah pemilu Amerika pada bulan November.
Komentarnya dibuat mengacu pada surat bulan lalu dan menyerang pemimpin Otorita Ramallah, Mahmoud Abbas, yang ia sebut kebijakan "penghalang bagi perdamaian."
Surat, yang pertama kali diterbitkan di surat kabar Haaretz, dikirim kepada anggota Kuartet mediator Timur Tengah - Menlu AS Hillary Clinton, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri Catherine Ashton, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Sekjen PBB, Ban Ki-moon.
Dalam surat itu, Lieberman menjelaskan PA sebagai "pemerintahan diktator penuh dengan korupsi" dan kebijakan Abbas 'dicap sebagai hambatan bagi perdamaian", ia pun mengusulkan pemilu baru di Otorita Ramallah untuk memilih pemimpin yang "lebih sah" dan realistis.
Berbicara kepada anggota partainya, Yisrael Beiteinu, Lieberman menolak klaim media bahwa serangan terhadap Abbas itu bermotif politik dan terutama dimaksudkan untuk menggalang dukungan menjelang pemilu Israel mendatang. Lieberman mengatakan ia komentar ini menggelikan.
"Kita tidak boleh harus hanya duduk tanpa menanggapi tindakan mereka," kata Lieberman.
Dalam pidatonya Lieberman menggambarkan banyak hal yang telah dilakukan Israel untuk Otorita Ramallah, seperti penandatanganan perjanjian ekonomi baru dengan Palestina dan persetujuan proyek-proyek konstruksi baru di Tepi Barat. Menurut Lieberman, Palestina belum menanggapi positif gerakan ini.
Menurut Lieberman fakta membuktikan bahwa Otorita Ramallah memberikan bantuan tulus dari Israel kepada teroris untuk memusuhi Tel Aviv.
Sementara itu, juru bicara Otoritas Palestina, Nabil Abu Rudeina menolak pernyataan Lieberman.
"Israel sendiri tidak tertarik untuk mencapai perdamaian dengan Palestina," kata pembantu Abbas, Nabil Abu Rudeina kepada wartawan. "Deklarasi ini bertentangan dengan semua norma diplomasi dan demokrasi, dan Israel bertanggung jawab atas setiap kata yang dikatakan tentang Mahmoud Abbas," kata Rudeina. (IRIB Indonesia/MF)
Penguasaan Aleppo, Impian Lama Turki di Suriah
Aleppo, kota ekonomi Suriah, memang menyimpan banyak kapasitas bagi Turki dan Ankara secara dalam kebijakan menyimpangnya terhadap Suriah hingga detik ini masih memimpikan penguasaana kota Aleppo.
Hingga kini sudah tiga laporan tentang perang di Aleppo dibahas yang mencakup munculnya berbagai faktor penguatan krisis dan perang yang berkepanjangan di kota penting Suriah itu.
Sebenarnya apa faktor utama di balik ketidakmampuan kelompok teroris bersenjata dalam menguasai Aleppo?
Jika kita merunut kembali lembaran-lembaran sejarah Aleppo, maka kita akan dihadapkan pada kecerdikan warga Aleppo yang sangat tenar di Suriah. Aleppo di era 80-an menjadi poros pertikaian antarkelompok islami. Di masa itu, Aleppo menyadari bahwa Damaskus sedang mengacu strategi yang keliru dan mereka belajar baik dari fitnah tersebut.
Warga Aleppo menyadari jika kelompok Salafi berkuasa di Suriah, maka negara ini akan menjadi sebuah negara terbelakang dan lemah, sementara di sisi lain identitas pemerintah akan sarat dengan faktor etnis dan perpektif sempit yang cenderung anti-kerukunan.
Suriah menampung sekitar 23 kelompok, etnis dan mazhab, jika pemerintahan berperspektif dangkal berkuasa di Suriah, maka negara ini akan terlibat konflik konstan.
Dapat dikatakan bahwa Aleppo merupakan catatatan penting bagi Turki dan tim kabinet Perdana Menteri Recep Tayyib Erdogan. Kapasitas Aleppo bukan hanya di perdagangan dan ekonomi saja melainkan memiliki kapasitas besar lain termasuk pertanian dan perkebunan. Selain itu, ditemukan sebuah zona minyak dan gas di kota tersebut, yang membuat Turki semakin berhasrat menguasainya. Sudah lama Ankara memimpikan sumber minyak dan gas.
Sudah lama pula Turki mengharapkan pembangunan pipa relokasi minyak dan transit komoditi dari Aleppo dan mimpi ini hanya dapat terealisasi dengan jatuhnya Aleppo ke tangan "sahabat Turki" oleh karena itu, Ankara menanamkan investasi besar-besaran dalam proyek haram ini.
Salah satu kebijakan yang diupayakan Turki adalah meniupkan jargon nasionalisme di Aleppo. Terdapat sekelompok warga Aleppo yang memiliki darah keturunan Turki, sebuah kelompok minoritas yang dikenal dengan nama "Turkman". Dengan berkobarnya Aleppo, Turki memprovokasi kelompok minoritas tersebut untuk bangkit melawan pemerintahan Damaskus.
Secara keseluruhan, kota Aleppo menyimpan segudang kapasitas bagi Turki, dan Ankara sedang berusaha menjustifikasi strategi miringnya di Aleppo dengan menguasai kota tersebut. Diharapkan, penguasaan Aleppo dapat menjustifikasi kegagalan Turki dalam 17 bulan terakhir. Namun hingga detik ini belum terealisasi.
Turki menyatakan mampu menampung 100 ribu pengungsi Suriah dan secara perlahan, lembaga-lembaga internasional sedang menyatakan bahwa kapasitas tersebut sudah mulai penuh. Untuk saat ini, berbagai masalah yang diciptakan Turki di Suriah sedang mengalami arus balik ke Ankara.
Masalah dengan etnis Kurdi, protes kelompok Alawi, masalah keamanan dan gagalnya penyusupan para teroris ke wilayah Suriah, semuanya dalam waktu dekat dengan cepat akan mengalami arus balik.
Di Aleppo, Turki sedang memprovokasi kelompok minoritas Kristen dan Turkman, sementara warga kota Suriah itu sendiri masih belum melupakan konflik berdarah antara etnis Armen dan Turkman.
Secara keseluruhan, politik dan kebijakan keliru pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayyib Erdogan, adalah menggores luka lama yang telah mengering yaitu konflik Armen, Turkman dan Kurdi, atau perang antara kelompok Alawi dan Sunni. Di satu sisi, warga Turki menentang keras kebijakan tersebut. Mereka tidak ingin kehilangan ketenangan dan keamanan yang mereka rasakan akibat politik menyimpang Ankara.(IRIB Indonesia/MZ)
Teroris Suriah Bunuh Pendukung Assad
Milisi bersenjata di Suriah yang mendapat dukungan dari Barat dan sejumlah negara Arab membunuh seorang warga pro-pemerintah Suriah.
Korban yang ditembak mati pada Selasa (4/9) di distrik Yabroud Damaskus itu diidentifikasi bernama Samir Taboud.
Sebelum dibunuh, Taboud bergabung dengan ratusan demonstran yang digelar di pinggiran Damaskus untuk mengekspresikan dukungannya kepada pemerintah Presiden Bashar al-Assad.
Unjuk rasa yang dimotori oleh Samira, saudara perempuan Tabooud itu juga mendesak pemberontak untuk meletakkan senjata.
Sementara itu, kelompok bersenjata menyisir sejumlah wilayah untuk mencari Samira, 56 tahun, untuk menghukumnya karena mengorganisir demonstrasi pro-pemerintah.
Pembunuhan terhadap Taboud terjadi beberapa jam setelah pasukan keamanan Suriah terlibat bentrok dengan teroris di dekat barat kota Homs yang bergolak.
Bentrokan pada Selasa itu telah menewaskan 10 teroris. (IRIB Indonesia/RA)
Diduga Korupsi, Mantan Pejabat di Era Mubarak akan Diadili
Mantan Menteri Kebudayaan Mesir Farouk Hosni dituduh membuat laba ilegal selama menjabat di dinas kementerian itu pada era Hosni Mubarak, diktator terguling di Negeri Piramida itu.
"Kami memutuskan untuk mengirim Farouk Hosni ke pengadilan pidana atas dakwaan pencapaian laba ilegal yang diperkirakan mencapai 18 juta pound Mesir ( 2,95 juta dolar)," kata Assem al-Gohary, Ketua Otoritas urusan Laba Ilegal, pada Selasa (4/9) sebagaimana dilaporkan Reuters.
Keputusan tersebut dibuat hampir empat bulan setelah para pejabat mulai menyelidiki transaksi keuangan Hosni.
Hosni yang selama 23 tahun menjadi pejabat teras di era Mubarak, kini bergabung bersama para mantan pejabat di era diktator Mesir yang menghadapi tuntutan atas tuduhan korupsi.
Pekan lalu, Ahmed Shafiq, perdana menteri terakhir Mubarak, dimasukkan dalam daftar larangan bepergian (Travel Ban) atas tuduhan pengalokasian tanah seluas 40000 meter persegi secara ilegal kepada putra Mubarak, Alaa dan Gamal. (IRIB Indonesia/RA)
Israel Akui Memburuknya Hubungan dengan Amerika
Sebuah koran rezim Zionis Israel menyinggung memburuknya hubungan antara Tel Aviv dan Washington.
Yediot Aharonot mengutip seorang pejabat senior Israel menulis, Perdana Menteri Rezim Zionis Banyamin Nentanyahu telah memperburuk hubungan dengan Amerika Serikat. Demikian televisi al-Alam melaporkan, Rabu (5/9).
Pejabat Tel Aviv itu menambahkan, jika Presiden AS Barack Obama kembali terpilih menjadi presiden untuk kedua kalinya maka ia akan menuntut Netanyahu sebab Israel akan menghadapi tahap sulit dalam hubungannya dengan Amerika.
Menurutnya, Washington secara otomatis akan menarik vetonya terhadap resolusi-resolusi anti-Israel di Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, Tel Aviv harus melupakan veto Washington khususnya terkait masalah pebangunan pemukiman.
Meski demikian, kata pejabat Zionis itu, mengingat adanya kemungkinan kesepakatan antara Netanyahu dan Ketua Otorita Ramallah Mahmoud Abbas, Obama jika terpilih kembali akan berupaya menyelesikan konflik Israel-Palestina.
Pejabat Israel itu memperingatkan bahwa meski AS dan Israel sepakat terkait isu Iran, namun perselisihan antara kedua belah pihak akan berlanjut.
Ia menegaskan, para pejabat Washington geram atas intervensi Netanyahu dalam urusan politik Amerika karena ia mengerahkan segala upayanya untuk membantu kemenangan Willard Mitt Romney, kandidat pesaing Obama dalam pilpres Amerika. (IRIB Indonesia/RA)
Pesan Putin untuk KTT GNB Tehran, Sindiran untuk Barat
Presiden Rusia, Vladimir Putin melayangkan surat untuk Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok Ke-16 di Tehran dan menekankan solusi berbagai masalah dunia serta tekad Moskow untuk meningkatkan kerjasama meluas dengan negara-negara anggota GNB. Surat Putin itu mengandung pesan jelas yang tidak terlalu positif terhadap Barat.
Putin dalam suratnya menegaskan bahwa Rusia senantiasa mengacu pada politik luar negeri yang seimbang dan berupaya menciptakan atmosfer ekonomi yang setara tanpa garis pemisah. Rusia siap untuk bekerjasama dengan GNB dalam mewujudkan perdamaian dan pembangunan untuk seluruh umat manusia.
Menurut Putin, GNB memiliki porsi besar dalam meningkatkan kepercayaan dan stabilitas di dunia, dan dengan berlalunya masa, GNB telah membuktikan bahwa gerakan ini memiliki peran besar dalam menyelesaikan krisis di dunia dengan mengambil kebijakan yang proporsional.
Sikap Putin dalam suratnya untuk KTT GNB di Tehran cukup positif dan konstruktif.
Sekilas, dalam surat itu, Putin menekankan bahwa negara-negara berkembang anggota GNB dapat meningkatkan perannya dalam hubungan internasional dengan mengandalkan kemampuan dan kepercayaan dirinya, serta agar tidak mengentengkan langkah-langkahnya dalam konstelasi politik dan ekonomi internasional.
Akan tetapi dengan pandangan yang lebih mendalam, pesan Putin untuk KTT GNB ini pada hakikatnya mengandung pesan kuat untuk Barat. Putin menekankan peran GNB di kancah politik dunia dan bahwa era unilateralisme di dunia ini sudah berakhir.
Presiden Rusia menyinggung berbagai krisis yang muncul di berbagai sektor di dunia termasuk krisis ekonomi, narkotika, terorisme dan perluasan senjata destruksi massal. Dikatakannya, tidak diragukan lagi bahwa menyusul pembentukan sistem global multilateral, maka pentingnya interaksi multi-dimensi juga tidak dapat dihindari.
Menurut Putin, dengan meningkatnya peran GNB dalam mempengaruhi keputusan di tingkat internasional, unilateralisme Barat juga pada akhirnya akan tertekan.
Jelas bahwa Rusia sebagai pewaris blok Timur, juga menyimpan ketidakpuasan terhadap politik intervensif Barat dalam wilayahnya. Moskow berpendapat bahwa menguatnya peran GNB di tingkat global juga dapat menghambat jalan unilateralisme dan intervensi Barat.
Vladimir Putin yang dikenal dengan politik anti-Baratnya itu, sangat menentang kebijakan unilateralisme Barat di dunia khususnya di teritori yang berada di bawah pengaruh Rusia. Dia juga berulangkali menyinggung pembentukan sistem global baru yang akan melibatkan kekuatan ekonomi baru di tingkat global. (IRIB Indonesia/MZ)
AS Ingin Indonesia Terlibat di Laut Cina Selatan
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (3/9) petang. Dia akan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara.
Kunjungan sepuluh hari Clinton dimulai 30 Agustus kemarin. Salah satu misinya adalah menyatukan perbedaan pandangan di antara negara anggota ASEAN terkait konflik dengan Cina. Dia juga akan membahas kerjasama komprehensif Jakarta-Washington.
Pada Juli lalu, Clinton juga mengunjungi wilayah Asia Tenggara dan melakukan penjajakan dengan para pejabat Kamboja dan beberapa negara lain untuk menyelesaikan sengketa dengan Cina, namun langkah itu tidak membuahkan hasil.
Clinton kali ini akan berbicara dengan pejabat tinggi Jakarta untuk mencari solusi atas apa yang disebutnya perseteruan Cina dengan negara-negara Asia Tenggara. Dia mampir di Indonesia setelah merampungkan misinya di Australia sebagai salah satu sekutu pertahanan dan keamanan AS di Asia-Pasifik.
Jika benar pernyataan Perdana Menteri Julia Gillard bahwa Australia tidak mampu lagi mengirim pasukan ke Irak dan mempertahankan pasukan di negara itu tidak akan menguntungkan Australia, maka kunjungan Clinton ke Negeri Kanguru itu tidak membawa pencapaian yang berarti. Meski demikian, Canberra sebagai sekutu Washington berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan militer dan pertahanan AS di kawasan jika diperlukan.
Memperhatikan konflik Cina dengan beberapa negara anggota ASEAN seperti Vietnam dan Filipina terkait sengketa Laut Cina Selatan, Washington ingin meminta Jakarta untuk memainkan peran penengah dalam masalah itu. Indonesia sebagai pemain kunci di ASEAN diharapkan mampu memainkan pengaruhnya di wilayah sengketa tersebut.
Tidak diragukan lagi bahwa Indonesia di samping Vietnam dan Filipina serta anggota lain ASEAN, berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah dalam kerangaka piagam organisasi. Akan tetapi, kerjasama ekonomi ASEAN dengan Cina sedikit akan menghambat peran Indonesia untuk menengahi isu-isu yang berhubungan dengan sengketa Laut Cina Selatan.
Selain itu, kunjungan Clinton ke Jakarta juga membawa misi lain yaitu penjajakan untuk merampungkan kontrak militer senilai ratusan juta dolar. Sebuah kontrak yang secara perlahan akan membuka kehadiran AS di kawasan Asia dan ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Cina.
Clinton kemudian akan melanjutkan kunjungannya ke Cina, Brunei, dan Timor Leste. Kunjungannya ke Timor Leste akan membuat dirinya menjadi menteri AS pertama yang berkunjung ke negara itu. (IRIB Indonesia/RM)