Juru bicara Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC mengatakan, keruntuhan Rezim Zionis Israel diprediksi akan terjadi lebih cepat.

Brigadir Jenderal Ramezan Sharif, Sabtu (21/5/2022) menuturkan, "Orang-orang Zionis mengumumkan bahwa militer rezim ini tidak terkalahkan, tapi hari ini kita menyaksikan keamanan mereka di wilayah pendudukan terancam, dan migrasi terbalik sedang berlangsung.".

Jubir Humas IRGC menambahkan, "Keruntuhan dini Rezim Zionis sudah diprediksi, dan ini buah dari Pertahanan Suci, Revolusi Islam dan kecenderungan pada spiritualitas."

Sehubungan dengan petualangan Rezim Zionis di kawasan, Brigjen Ramezan Sharif menjelaskan, "Orang-orang Zonis secara praktis mengumumkan bahwa mereka tidak bisa menerima kehadiran Iran di kawasan, dan akan menyerang posisi-posisi Iran, maka kami jawab dengan tegas, di mana pun kepentingan nasional Iran terancam, kami akan melindunginya berdasarkan informasi akurat yang kami terima, tahap pertama mengumumkan ke negara lokasi ancaman berasal, seperti halnya yang terjadi di Erbil sebelum ini." 

Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Republik Islam Iran, Issa Zarepour menyatakan bahwa Iran termasuk salah satu dari 10 negara yang memproduksi dan meluncurkan satelit yang menunjukkan kekuatan Iran di bidang sains dan teknologi maju.

Zarepour baru-baru ini mengatakan, "Iran telah mencapai pengetahuan paling maju di bidang ruang angkasa pada puncak sanksi dan kesulitan, sehingga pembuatan dan pengiriman satelit secara akurat berhasil mencapai target,".

Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Iran mengungkapkan bahwa negara-negara seperti Inggris sekarang masih bergantung pada Rusia untuk meluncurkan satelit, yang tidak mengizinkannya, sementara hari ini Republik Islam Iran dengan bangga menjadi salah satu negara yang telah menguasai sains dan teknologinya. 

Republik Islam Iran telah mengambil langkah berkesinambungan dan progresif di bidang teknologi rudal dan antariksa dalam empat dekade terakhir.

Meskipun musuh terus berusaha untuk menghalangi kemajuan ekonomi dan ilmu pengetahuan Iran, termasuk di bidang industri luar angkasa dengan berbagai sanksi. Tetapi Republik Islam terus melangkah maju mencapai berbagai teknologi maju yang membuktikan sebagai sukses besar bagi Islam Iran.

Peluncuran satelit dalam beberapa tahun terakhir adalah simbol dari kemajuan besar Iran di bidang teknologi ruang angkasa.

Iran sekarang termasuk di antara 10 negara antariksa di dunia, yang merupakan hasil dari lebih dari empat dekade perjuangan para ahli dalam negeri. Oleh karena itu, Iran memiliki posisi yang dapat diandalkan dalam industri ini di antara sedikit negara yang menguasai teknologinya.

Saat ini, pembangunan pangkalan peluncuran satelit berada di tangan 6 negara, dan Iran berada di jajaran ini dalam pengembangan pangkalan luar angkasa.

Industri antariksa merupakan salah satu industri dengan teknologi canggih. Terlepas dari semua batasan yang dihadapinya, Republik Islam Iran telah mencapai siklus lengkap teknologi luar angkasa. Merancang dan membangun satelit dengan langkah-langkah pentingnya dalam membangun satelit dalam negeri, meluncurkannya, menerima data, dan akhirnya menggunakan data yang diterima membentuk siklus lengkap teknologi ini. Perbedaan antara program luar angkasa Iran dan negara-negara lain di kawasan Asia Barat mengenai kekuatan Iran yang bersandar pada kemampuan domestiknya.

Iran telah mengambil langkah penting dalam penguasaan teknologi peluncuran satelit dalam dua tahun terakhir dengan fokus pada satelit dan pengembangan konstruksinya. Para ahli Iran sekarang telah mencapai siklus penuh teknologi ruang angkasa, dari kemampuan tentang pangkalan peluncur, peluncur, satelit, stasiun penerima dan kontrol satelit, serta stasiun data satelit.

Salah satu pencapaian teknologi Iran di bidang antariksa yang paling penting adalah satelit Noor 2 yang diresmikan pada Maret 2022. Hajizadeh, komandan Dirgantara IRGC, mengatakan, "Kami ditakdirkan untuk mencapai luar angkasa dan di masa depan kami akan memiliki serangkaian satelit Noor. Menurut juru bicara pemerintah Iran, Ali Bahadori Jahromi, "Melihat dunia dari luar angkasa dengan satelit Iran adalah pencapaian strategis yang luar biasa,".

Hossein Salami, Komandan IRGC mengungkapkan, "Republik Islam Iran adalah negara Muslim pertama yang meluncurkan satelit ke luar angkasa, dan menguasai ilmu baru yang dibawa dan diubah menjadi produk yang sukses,".

Satelit Noor 1 dan Noor 2 adalah satelit militer pertama di Iran yang ditempatkan di orbit. Secara total, hanya sekitar 30 negara di dunia yang memiliki satelit seperti itu.

Sekjen Gerakan Perlawanan Islam Lebanon (Hizbullah), Sayid Hasan Nasrullah kemarin malam di pidatonya membahas hasil pemilu parlemen di negara ini.

Mengingat hanya empat hari dari pemilu parlemen Lebanon berlalu, banyak analisa bermunculan mengenai hasil pemilu kali ini. Sebagian memprediksikan Hizbullah dan sekutunya bakal kalah, dan sebagian lain meyakini pemilu akan menstabilkan posisi muqawama di Lebanon.

Mereka yang meyakini kekalahan Hizbullah di pemilu mengisyaratkan kubu muqawama bakal kehilangan suara mayoritas mutlak dan berkuarangnya perolehan suara dari 71 menjadi 62 kursi. Tapi mereka tidak menyinggung tiga masalah. Pertama, perolehan suara Hizbullah dan sekutunya di pemilu terbaru malah meningkat. Kedua, Hizbullah dan sekutunya meraih kursi terbanyak di parlemen. Ketiga, jumlah kursi Hizbullah dan Gerakan Amal di parlemen baru meningkat dari 28 menjadi 31 kursi.

Sepertinya analisa ini sekedar kelanjutan dari tekanan dan serangan psikologis yang sejak lama dilancarkan terhadap Hizbullah. Sekaitan dengan ini, Sayid Hasan Nasrullah di pidatonya kemarin malam (Rabu, 18/5/2022) menyebutkan, "Meski kampanye anti-muqawama yang dipimpin Amerika dilancarkan selama bertahun-tahun, dan Mantan asisten menlu AS untuk kawasan Timur Dekat, David Schenker telah mengakuinya, jumlah perolehan suara kita dan anggota kami di parlemen meningkat."

Poin lain adalah biasanya mayoritas dan minoritas di parlemen Lebanon adalah relatif. Pada dasarnya struktur kekuasaan di Lebanon sebuah konsensus dan kesepakatan, dan pemilihan pejabat negara ini tidak mungkin dilakukan tanpa meminta pendapat dan pandangan faksi rival. Sayid Hasan Nasrullah seraya menyadari fakta di Lebanon ini, seraya menepis kekalahan muqawama di pemilu, juga mendorong faksi lain untuk bersatu dan mengedepankan kepentingan nasional, dari kepentingan pribadi maupun golongan.

Dengan demikian, sekjen Hizbullah di pidaton kemarin malam menekankan, "Tidak ada faksi politik di Lebanon yang dapat mengklaim meraih suara mayoritas di parlemen. Sampai saat ini, tokoh yang terhormat dan rasional tidak mengklaim seperti ini. Hari ini, kita dihadapkan dengan serangkaian faksi parlementer dan partai politik dan perwakilan baru dan independen, yang mungkin menjadi kepentingan Lebanon dan rakyat negara itu dalam apa yang terjadi dan di mana baik kelompok ini maupun kelompok itu tidak memenangkan mayoritas."

Sejatinya Sayid Hasan Nasrullah melalui pandangannya ini kembali menekankan  karakteristik pluralisme politik dan masyarakat Lebanon.

Poin ketiga adalah hasil pemilu parlemen Lebanon merupakan kekalahan telak bagi kubu anti-muqawama, khususnya Arab Saudi dan Amerika Serikat yang telah mengeluarkan biaya besar untuk meraih suara mayoritas parlemen melalui faksi-faksi anti-perlawanan. Masalah ini juga disinggung di pidato Sayid Hasan Nasrullah Rabu malam.

Di bagian lain dari pidatonya, Sekjen Hizbullah Lebanon membantah tuduhan tak berdasar tentang campur tangan Iran dalam pemilu Lebanon dengan menekankan, "Apakah Anda pernah melihat seorang duta besar atau karyawan kedutaan Iran ikut campur dalam pemilu. Sementara kita menyaksikan intervensi kedutaan AS selama pemilu dan duta besar Saudi sangat aktif dalam proses pemilu,".

Poin terakhir, perhatian terus-menerus dari sekjen Hizbullah di Lebanon adalah untuk mengatasi masalah-masalah sulit yang dihadapi negara tersebut. Dengan diumumkannya hasil akhir pemilu parlemen, kini Sayid Hasan Nasrullah kembali menekaknan untuk mengabaikan friksi, mengakhiri persaingan pemilu dan fokus pada tantangan untuk memulihkan kondisi kehidupan masyarakat.

Sayid Hasan Nasrullah mengatakan, "Krisis hanya dapat diselesaikan melalui partisipasi dan kerja sama serta mengakhiri permusuhan. Oleh karena itu, mari kita fokus pada hal-hal yang kita sepakati bersama." 

Wakil Komandan Brigade al-Qassam menekankan bahwa perang Saif al-Quds memiliki refleksi dan konsekuensi strategis bagi penjajah Zionis.

Saif al-Quds adalah perang luas antara kelompok-kelompok Perlawanan Palestina dengan rezim Zionis Israel yang terjadi pada 11 Mei 2021 dan berlangsung selama 12 hari.

Kelompok-kelompok Muqawama yang berada di Jalur Gaza, khususnya Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) dan Gerakan Jihad Islam Palestina berhasil menimbulkan kerugian besar kepada rezim Zionis dalam perang ini.

Menurut laporan televisi al-Mayadeen, Marwan Issa, Wakil Komandan Brigade al-Qassam menyatakan hari ini (Jumat, 20/05/2022), bahwa pertempuran Saif al-Quds adalah awal dari hari-hari gelap yang menunggu musuh Zionis sampai penghancuran.

Wakil Komandan Brigade al-Qassam menegaskan bahwa Saif al-Quds memiliki dampak strategis bagi tubuh musuh penjarah dan masa depannya di tanah Palestina.

"Darah para syahid akan menjadi jembatan bagi kebebasan dan kembalinya rakyat Palestina ke tanah air mereka," pungkasnya.

Wael Issa menjadi sasaran pasukan pendudukan tahun lalu selama pemboman Zionis Israel di pertempuran Saif al-Quds, bersama dengan Hassan al-Qawji, salah satu komandan Brigade al-Qassam, dan keduanya menjadi syahid.

Baru-baru ini, pada peringatan pertama pertempuran Saif al-Quds, Brigade Izzuddin al-Qassam menampilkan gambar senjata yang digunakan untuk pertama kalinya selama pertempuran.

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia menekankan bahwa bila AS berlaku rasional, kesepakatan bakal dicapai.

Pemerintah Joe Biden yang mengklaim melakukan pendekatan diplomasi dalam menghadapi Iran dan juga berusaha untuk kembali ke Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), sejauh ini tidak mengambil langkah untuk menunjukkan niat baiknya.

Hampir semua negara-negara yang berpartisipasi dalam perundingan menuntut pembicaraan diselesaikan dengan cepat, tetapi untuk mencapai kesepakatan akhir menanti keputusan politik AS terkait beberapa masalah tersisa yang penting dan kunci.

Menlu Iran Hossein Amir-Abdollahian dan Menlu Rusia Sergei Lavrov
Menurut laporan situs informasi juru bicara kementerian luar negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, Menteri Luar Negeri Iran hari Kamis (19/05/2022) dalam pembicaraan telepon dengan Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia terkait perundingan Wina dan JCPOA mengatakan, "Bila AS berlaku rasional, kesepakatan nuklir dapat dicapai."

"Kami menuntut inisiatif dari semua pihak terkait perundingan," ungkap Amir-Abdollahian.

Menlu Iran juga mengingatkan, "Tehran punya keinginan serius untuk mencapai kesepakatan baik, kuat dan berkelanjutan, tapi tentu saja dengan memperhatikan garis merah."

Amir Abdollahian: Kesepakatan yang Kredibel Bisa Dicapai
"Sikap positif Rusia dalam mendukung kesepakatan disetujui Iran dan patut dipuji," pungkas Amir-Abdollahian.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam percakapan telepon ini mengatakan, "Dukungan Rusia untuk mencapai kesepakatan akan terus berlanjut."

"Moskow berusaha untuk meraih satu kesepakatan yang adil demi merealisasikan kepentingan dan tuntutan pihak Iran," ujarnya.

Duta Besar dan Wakil Tetap Iran untuk PBB menjelaskan bahwa seluruh dunia telah terkena dampak kekurangan pangan. Menurutnya, Republik Islam Iran mendukung upaya PBB untuk mengatasi masalah kerawanan pangan.

Menurut laporan IRNA, Majid Takht-e-Ravanchi, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk PBB, pada pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan tentang ketahanan pangan dan permusuhan pada hari Kamis (19/05/2022) waktu setempat mengatakan, "Kerawanan pangan, perubahan iklim, pandemi COVID-19, dan dampak negatif dari berbagai konflik internasional telah mempengaruhi banyak negara, termasuk Iran, yang telah menderita sanksi AS selama lebih dari empat dekade."

"Selain itu, menampung beberapa juta pengungsi dari Afghanistan telah memberikan tekanan pada ekonomi Iran, termasuk pasokan makanan," ujar Takht-e-Ravanchi.

Majid Takht-e-Ravanchi, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk PB
WATAP Iran di PBB menekankan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, komunitas internasional dan donor internasional memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmen mereka serta memberikan bantuan teknis dan keuangan yang diperlukan kepada warga negara asing yang tinggal di Iran.

Takht-e-Ravanchi menambahkan, "Gangguan rantai pasokan, pengungsian orang, peningkatan tekanan pada sumber daya alam dan ekonomi, dan berkurangnya ketahanan populasi yang terkena dampak serta sistem pangan adalah efek jangka panjang dari konflik."

"Seluruh dunia terkena dampak kekurangan pangan, namun, tidak diragukan lagi bahwa Afrika menderita kerawanan pangan," kata Dubes Iran untuk PBB.

Merujuk pada situasi di negara-negara yang mengalami krisis pangan, termasuk Afghanistan, Yaman, Suriah dan Palestina, Perwakilan Tetap Iran untuk PBB mengatakan bahwa 22 juta orang di Afghanistan menderita kerawanan pangan dan sangat membutuhkan bantuan.

Menurut diplomat senior Republik Islam Iran ini, pada awal 2022, kerawanan pangan akut di Yaman memburuk dengan peningkatan 8% dalam jumlah orang yang terkena dampak krisis dibandingkan dengan awal 2021.

Duta Besar Iran untuk PBB menekankan, "Situasi kemanusiaan di Palestina sama pentingnya dengan yang telah terjadi selama beberapa dekade pendudukan dan kebijakan apartheid rezim Zionis Israel. Blokade ilegal Gaza, yang sangat membatasi hak rakyat Palestina atas makanan, harus dicabut sesegera mungkin."

"Pendudukan yang berkelanjutan, terorisme dan sanksi sepihak telah membuat jutaan orang mengungsi di negara itu, menghancurkan mata pencaharian masyarakat, mengganggu perdagangan, pangan dan pertanian, serta merusak infrastruktur dan akses," pungkas Majid Takht-e-Ravanchi, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk PBB.

Khatib shalat Jumat Tehran mengatakan, "Hendaknya mereformasi ide-ide non-revolusioner, anasir penyusup dan penyangga para koruptor serta struktur yang cacat dalam ekonomi Iran."

Merujuk pada pembayaran subsidi pemerintah yang lebih berorientasi rakyat, Hujjatul Islam Mohammad Javad Haj Ali Akbari dalam khotbah Jumat hari ini, Jumat (20/05/2022) mengatakan, "Terkait sebagian komoditas dasar, masalah ini sudah menjadi konsensus para ahli dan semua yakin bahwa reformasi perlu dilakukan.

Khatib shalat Jumat Tehran menjelaskan bahwa ada banyak faktor seperti kondisi ekonomi dunia, kekeringan, perang di Ukraina dan isu-isu lain menuntut subsidi dengan orientasi kerakyatan.

Hujjatul Islam Mohammad Javad Haj Ali Akbari, khatib shalat Jumat Tehran
"Saat ini, negara-negara besar yang sebelumnya merupakan eksportir telah menjadi importir, dan bahkan sebagian negara telah menjatah barang-barang kebutuhan primer dalam agenda mereka," kata Hujjatul Islam Ali Akbari.

Mengacu pada perlunya kemauan nasional dan publik untuk pelaksanaan operasi ekonomi untuk pembayaran subsidi yang berorientasi rakyat, khatib shalat Jumat Tehran mengatakan, "Pemerintah harus berdialog secara teratur dan jujur ​​dengan rakyat dan mencari bantuan mereka. Pembayaran subsidi juga harus tepat waktu dan melakukan koreksi yang diperlukan dalam sistem."

Pembayaran subsidi berorientasi rakyat dan pemerataan subsidi merupakan proyek ekonomi penting yang diluncurkan oleh pemerintah Iran dengan tujuan meningkatkan daya beli kelompok rentan dan menangkal arus keluar modal nasional dari negara melalui penyelundupan.

Pasokan penuh barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh rakyat dan pembayaran bantuan kepada keluarga selama dua bulan adalah dua langkah segera dari pemerintah Iran untuk mengimplementasikan rencana ekonomi penting ini dengan lebih baik.

Media mengabarkan masuknya sebuah konvoi kendaraan militer Amerika Serikat secara mencurigakan ke kota A'zaz Suriah, untuk menerima seorang pemimpin senior Daesh dari Turki.

Hari ini, Rabu (18/5/2022), konvoi kendaraan tempur Amerika Serikat memasuki sebuah pangkalan militer Turki di kota A'zaz, Suriah.
 
Seluruh kendaraan militer yang masuk ke pangkalan Turki tersebut berbendera AS, dan tiba di Rif Utara, Aleppo, disertai oleh dinas intelijen Turki.
 
Pada saat yang sama, sejumlah helikopter dan drone yang disebut-sebut milik pasukan koalisi internasional, terbang rendah di sepanjang perbatasan Suriah-Turki, melalui kota A'zaz.
 
Media-media lokal Suriah mengabarkan, Turki menyerahkan salah satu pemimpin senior kelompok teroris Daesh kepada pasukan Amerika Serikat.
 
Minggu ini, pasukan Turki dan milisi bersenjata dukungannya di Suriah, melancarkan serangan ke wilayah-wilayah aman di utara Suriah.

Mantan Ketua Dewan Keamanan Internal Rezim Zionis Israel mengatakan, sebagian besar orang Israel tahu Tel Aviv seorang diri, tidak akan mampu menghancurkan program nuklir Iran.

Eran Etzion, Rabu (18/5/2022) di akun Twitternya menulis, "Sebagian besar orang Israel mengetahui bahwa Israel tidak akan mampu menghancurkan kemampuan nuklir Iran."
 
Ia menambahkan, "Kebijakan yang dipakai sekarang keliru, dan perlu untuk ditinjau ulang. Israel harus berada di samping Amerika Serikat, dan mendukung Washington dalam perundingan nuklir."
 
Sebelumnya Danny Strinovich, mantan Ketua Departemen Riset Dinas Intelijen Militer Israel, Aman, mengatakan, orang-orang Iran tahu bagaimana merekonstruksi program nuklirnya.
 
Ia menambahkan, "Bahkan jika kita asumsikan bahwa Israel memilih opsi serangan militer, tetap akan terbuka kemungkinan reaksi cepat dari Iran, yang dapat berujung dengan memburuknya situasi kawasan, bahkan menyulut perang."
 
Konstantin Sivkov, Deputi Ketua Akademi Ilmu Rudal Rusia menuturkan, Iran punya rudal-rudal jarak menengah, dan persenjataan konvensional yang memiliki jarak tempuh dan akurasi tinggi, ini terbukti saat rudal-rudal tersebut ditembakan ke pangkalan militer AS.

Kepala Biro Politik Hamas menyampaikan pesan kepada para pemimpin negara kawasan terkait dimulainya kebijakan teror oleh Rezim Zionis Israel.

Ismail Haniyeh, Rabu (18/5/2022) seperti dikutip Shehabnews memperingatkan dimulainya kebijakan teror terhadap para pemimpin kelompok perlawanan Palestina, dan dampak-dampaknya.
 
Sehubungan dengan ini penasihat media Kepala Biro Politik Hamas, Taher Al Nounou menuturkan, "Haniyeh menyampaikan pesan-pesan lugas kepada banyak pemimpin negara kawasan, dan ia memberikan peringatan dalam pesan itu."
 
Dalam pesannya, Haniyeh menulis, "Mari bersama kami mengamati statemen-statemen Rezim Zionis, dan meningkatnya retorika mereka terkait teror para pemimpin Hamas terutama Yahya Sinwar, Saleh Al Aroui, Mohammed Deif dan Zaher Jabarin."
 
Haniyeh kemudian memperingatkan reaksi luas atas upaya teror Israel tersebut, dan kemungkinan pecahnya perang luas. Menurutnya, Zionis akan membayar biaya yang tak diduga atas aksinya.
 
Kepala Biro Politik Hamas meminta para pemimpin negara kawasan untuk menyampaikan pesan ini kepada Rezim Zionis, dan memperingatkan dampak rencana teror tersebut kepada para pemimpin rezim ini.