Komandan pasukan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan, musuh tidak mentolerir kemajuan bangsa Iran.

Mayjen. Hossein Salami Kamis (4/2/2021) menambahkan, musuh khawatir munculnya harapan di hati rakyat dan ingin membuat rakyat kita lelah serta putus asa.

"Musuh Iran tidak menghendaki Iran yang kuat, maju, makmur dan Iran beriman, tapi mereka menghendaki Iran yang bergantung dan tunduk. Namun kita akan terusmelawan dan membangun negara kita sendiri," papar Salami.

Komandan IRGC seraya mengisyaratkan bahwa kemajuan Iran paling menakjubkan diraih di era sanksi, mengatakan, pencabutan sanksi dan membangun negara yang makmur lebih penting dari perang melawan musuh, dan oleh karena itu, pembangunan di negara ini tidak boleh terhenti.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidato perdananya di gedung kementerian luar negeri baru-baru ini berbicara mengenai kebijakan luar negeri negaranya. Dia mengabarkan kembalinya AS kepada jalur diplomasi.

Biden mengatakan, AS kembali lagi dan kami akan melawan sistem otoriter. Dia kemudian membahas berbagai masalah kebijakan luar negeri, dari perubahan iklim dan perang Yaman hingga kudeta di Myanmar serta hubungan dengan Rusia, China, dan Eropa.

Karena pemerintahan Biden baru berjalan kurang lebih dua minggu, maka tidak mungkin untuk menilai dan menghakimi kebijakan luar negeri pemerintahannya. Namun, dengan melihat sejarah diplomasi AS selama setidaknya setengah abad terakhir, jelas bahwa kebijakan luar negeri negara ini  mengikuti seperangkat prinsip dan kerangka kerja tetap yang tidak berubah meski pemerintahannya berubah.

Di antara prinsip-prinsip yang dimaksud adalah mempertahankan hegemoni atas sistem internasional, mengamankan kepentingan ekonomi perusahaan-perusahan AS, mempromosikan nilai-nilai Amerika, mendukung pemerintah-pemerintah sekutu, bersaing dengan negara-negara rival, dan berperang melawan pemerintahan-pemerintahan yang tidak sejalan dengan AS.

Penggunaan diplomasi dan perang secara bersamaan adalah prinsip lain dari kebijakan luar negeri pemerintah AS. Perbandingan dua pemerintahan Barack Obama dari Partai Demoktrat dan Donald Trump dari Partai Republik menunjukkan bahwa selama pemerintahan Obama, metode perang tidak ditinggalkan, dan selama kehadiran Trump di Gedung Putih, diplomasi juga tidak terpinggirkan. Oleh karena itu, pernyataan Biden bahwa "Amerika telah kembali ke diplomasi" tidak berarti bahwa pemerintahan AS saat ini telah meninggalkan metode perang.

Pengalaman masa lalu telah menunjukkan bahwa presiden-presiden AS membuat janji yang menarik pada hari-hari pertama pemerintahan mereka, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka melupakannya atau sistem dan struktural mencegah mereka untuk memenuhi janji-janji itu.

Contoh utama adalah janji Obama pada hari pertama dia menjabat sebagai Presiden AS untuk menutup penjara Guantanamo dalam waktu satu tahun. Tetapi ketika Obama meninggalkan Gedung Putih setelah delapan tahun berkuasa, penjara itu masih terbuka. Trump juga telah berulang kali berjanji untuk mengakhiri perang AS yang tak ada habisnya dan bahkan menandatangani dekrit untuk menarik pasukan AS dari Suriah dan Afghanistan. Namun janji tersebut belum dipenuhi hingga pemerintahannya berakhir.

Sekarang giliran Biden membuat janji dalam kebijakan luar negerinya, di mana di antara janji itu adalah janji untuk memperkuat kerja sama diplomatik dengan sekutu, keras terhadap rival dan musuh, dan mengupayakan perubahan di berbagai bidang seperti kebijakan terkait Arab Saudi dan Yaman. Namun, karena kompleksitas sistem internasional dan berkurangnya kemampuan nasional AS untuk memaksakan kehendaknya pada pihak lain, pencapaian tujuan-tujuan tersebut selama empat tahun kepresidenan AS, jauh dari harapan.

Bonnie Kristian dalam The Washington Examiner menulis, Menteri Luar Negeri Anthony Blinken yakin AS harus mempertahankan peran kepemimpinannya dalam berbagai masalah internasional. Ini, lanjutnya, adalah kesalahan strategis mendasar yang telah menyebabkan kegagalan kebijakan luar negeri selama beberapa dekade. Pandangan ini bermula dari kesombongan atas kemampuan dan keterbatasan kekuatan AS. (

Harian rezim Zionis, Hayom mengklaim dalam artikelnya pada hari Kamis, 14 Januari 2021 bahwa militer Israel sedang menyusun rencana untuk menyerang program nuklir Iran jika Amerika Serikat bergabung kembali ke perjanjian nuklir JCPOA.

Seorang sekutu perdana menteri rezim Zionis Benjamin Netanyahu telah mengancam bahwa Israel dapat menyerang program nuklir Iran jika AS bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir internasional JCPOA.

Menteri Kerja Sama Regional rezim Zionis Tzachi Hanegbi baru-baru ini mengatakan, pemerintahan Presiden terpilih AS Joe Biden tidak boleh "memenuhi tuntutan" Iran dan memperingatkan bahwa Israel tidak akan mentolerir program rudal nuklir dan balistik Iran.

"Jika pemerintah AS bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir -dan itu tampaknya menjadi kebijakan yang dinyatakan saat ini- hasil praktisnya adalah bahwa Israel akan kembali sendirian melawan Iran, yang pada akhir kesepakatan akan menerima lampu hijau dari dunia, termasuk AS, untuk melanjutkan program senjata nuklirnya," kata Hanegbi dalam wawancara dengan jaringan berita Israel, Kan, seperti dilansir Press TV.

Ini, lanjutnya, tentu saja kami tidak akan mengizinkan; kami sudah dua kali melakukan apa yang perlu dilakukan, pada tahun 1981 melawan program nuklir Irak dan pada tahun 2007 melawan program nuklir Suriah.

Hanegbi lebih lanjut memperingatkan pemerintahan Biden yang akan datang agar tidak mengizinkan Iran melanjutkan program rudal nuklir dan balistiknya.

Dia mengatakan, yang paling penting adalah meyakinkan pemerintahan Amerika yang akan datang untuk tidak mengulangi kesalahan pemerintahan Obama.

Selama beberapa tahun terakhir, Israel telah berulang kali mengancam untuk melancarkan serangan militer terhadap fasilitas nuklir dan militer di Iran guna menghambat pertahanan dan pencapaian ilmiah negara ini.

Iran menyebut ancaman itu sebagai gertakan, namun juga memperingatkan bahwa setiap serangan akan menjadi yang pertama dan terakhir bagi Israel.

Menteri Luar Negeri Qatar meminta negara-negara Arab kawasan Teluk Persia untuk berunding dengan Republik Islam Iran.

"Pemerintah Doha sejak lama menghendaki digelarnya perundingan antar pemimpin negara-negara Arab Teluk Persia dan Republik Islam Iran, dan Qatar ingin menyaksikan kesepakatan ini," papar Sheikh Mohammad bin Abdulrahman Al Thani seperti dilaporkan IRNA Selasa (19/1/2021).

Menlu Qatar terkait tensi Doha dan Abu Dhabi mengatakan, sampai saat ini masih ada solusi untuk menyelesaikan friksi dengan Uni Emirat Arab (UEA).

Qatar baru-baru ini menyelesaikan friksi diplomatiknya dengan Arab Saudi, Bahrain, UEA dan Mesir yang berlangsung selama tiga tahun. 

Seorang anggota dewan legislatif Palestina menyebut rencana baru rezim Zionis untuk membangun permukiman ilegal di wilayah pendudukan sebagai kejahatan perang baru Israel.

Kantor berita Wafa hari Selasa (19/1/2021) melaporkan, Mohammad Shahab mengatakan bahwa perluasan permukiman Zionis bertentangan dengan resolusi internasional dan menunjukkan lebih banyak penjarahan atas tanah Palestina.

Rezim Zionis baru-baru ini menyiapkan rencana baru untuk perluasan pemukiman Zionis di Tepi Barat dan Baitul Maqdis.

Rencananya, lebih dari 8.000 unit permukiman baru Zionis akan dibangun di Tepi Barat. Rezim Zionis juga berencana untuk membangun apartemen, kawasan industri dan komersial, serta fasilitas rekreasi di Baitul Maqdis yang didudukinya.

Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB no.2334, aktivitas pemukiman Israel dinyatakan ilegal. Tapi, Israel mengabaikannya dengan tetap melanjutkan penghancuran rumah-rumah Palestina dan membangun pemukiman baru Zionis.

Komisi Pemilihan Umum Irak meminta penyelenggaraan pemilu parlemen negara itu ditangguhkan hingga empat bulan dari waktu yang sudah disepakati.

Rencananya pemilu parlemen Irak akan digelar pada 6 Juni 2021, dan sampai saat ini pemerintah Baghdad masih belum mengeluarkan keputusan final terkait rencana penundaan pemilu parlemen oleh KPU negara itu.

Sementara kelompok-kelompok politik di Irak juga belum mencapai kata sepakat soal penundaan atau pelaksanaan pemilu parlemen pada 6 Juni 2021. Akan tetapi aliansi Al Fath menolak usul penangguhan pemilu parlemen hingga Oktober 2021.

Alasannya, penundaan pemilu parlemen bertentangan dengan kesepakatan yang sudah dicapai pemerintah Irak dengan fraksi-fraksi parlemen yaitu penyelenggaraan pemilu parlemen dini setahun setelah pembentukan kabinet. Kenyataannya, salah satu syarat yang diterima oleh Mustafa Al Kadhimi saat sidang tanya-jawab di Parlemen adalah menyelenggarakan pemilu parlemen dini setahun pasca terbentuknya kabinet.

Ketua aliansi Al Hal poros Ahlu Sunnah Irak, Mohammed Al Hablousi yang juga Ketua Parlemen menentang penangguhan pemilu parlemen. Aliansi Al Hal beralasan pemerintah mengabaikan kesepakatan yang dicapai dengan fraksi-fraksi politik, ia khawatir pemilu tidak akan terlaksana sekalipun diundur hingga Oktober 2021.

Pada kenyataannya, aliansi pimpinan Mohammed Al Hablousi secara implisit mengatakan bahwa pemerintah sama sekali tidak punya itikad untuk menyelenggarakan pemilu parlemen dini.

Di sisi lain Gerakan Sadr Irak tidak menunjukkan sikap yang jelas terkait isu penundaan pemilu parlemen ini, dan Gerakan Hikmah pimpinan Ammar Hakim menyetujui penangguhan pemilu parlemen Irak.

Ada dua alasan mengapa Gerakan Hikmah menyetujui penangguhan pemilu parlemen Irak. Pertama, sepertinya Ammar Hakim dan kelompoknya akan berkoalisi dengan Mustafa Al Kadhimi dan sekutunya di pemilu parlemen mendatang. 

Maka dari itu sekarang ia menyetujui usul penangguhan yang disampaikan KPU Irak. Alasan kedua, Gerakan Hikmah percaya dalam setahun terakhir terbentuk sejumlah kelompok politik baru. Tidak banyak waktu untuk mengenal kelompok-kelompok baru tersebut, maka dari itu penundaan pemilu parlemen dapat menjadi peluang untuk mengenal mereka.

Poin yang sangat penting adalah kelompok-kelompok politik Irak sampai saat ini tidak menunjukkan sikap transparan terkait penundaan pemilu parlemen. Beberapa kelompok politik asli Ahlu Sunnah tidak berkomentar soal ini.

Oleh karena itu meski KPU Irak meminta penundaan pemilu parlemen hingga 4 bulan dari waktu yang disepakati, namun belum juga dicapai kata sepakat. Pertanyaannya mengapa arus transformasi yang ada menunjukkan kemungkinan pemerintah Irak menerima usul KPU tersebut ?

Pertama, dari sisi finansial dan teknis, penyelenggaraan pemilu parlemen Irak pada Juni 2021 sulit, pasalnya Irak sedang berhadapan dengan banyak masalah keuangan, masalah-masalah itu dalam beberapa hari terakhir kembali memicu demonstrasi anti-pemerintah.

Kedua, KPU Irak mengatakan, dengan memperhatikan berakhirnya batas waktu yang sudah ditetapkan untuk pendaftaran aliansi politik, hanya sedikit dari mereka yang mendaftar. Perpanjangan batas waktu pendaftaran bagi koalisi politik Irak yang akan berpartisipasi dalam pemilu parlemen mempengaruhi proses lain.

Berpijak pada alasan ini beberapa tokoh politik Irak percaya pemerintah Baghdad tidak punya itikad untuk menyelenggarakan pemilu parlemen. Salah satu anggota koalisi Al Fath, Mohammed Al Baldawi mengatakan pemerintah sama sekali tidak mengambil langkah supaya KPU Irak bisa menyelenggarakan pemilu parlemen pada Juni 2021.

Di dalam Parlemen Irak sendiri, ada beberapa kelompok yang menentang pembubaran parlemen dan penyelenggaraan pemilu pada Juni 2021 mendatang.

Manuver Eghtedar-e 99 (the power-99) angkatan darat Republik Islam Iran digelar di pantai Makran.

Menurut laporan Iran Press, manuver eghtedar-e 99 angkatan darat militer Iran digelar Selasa (19/1/2021) dengan partisipasi unit airborne, pasukan khusus, pasukan gerak cepat dan dengan dukungan unit udara khususnya unit penerbangan angkatan darat (IRIAA) di pantai Makran.

Manuver ini digelar untuk memahami tingkat kesiapan tempur unit angkatan darat militer Republik Islam Iran dalam menghadapi berbagai ancaman serta menerapkan operasi relokasi unit dari satu wilayah ke wilayah operasi sesuai yang diprediksikan.

Di manuver ini akan diterapkan taktik dalam negeri untuk mengkaji kemampuan terpisah setiap unit angkatan darat.

Sebelumnya juga digelar manuver laut eghtedar-e 99 oleh angkatan laut militer Iran Rabu pekan lalu di pantai Makran dan utara Samudra Hindia.

Sekjen Gerakan Jihad Islam Palestina mengatakan, "Kami akan melanjutkan muqawama hingga terealisasinya tujuan bangsa Palestina terkait pemulangan dan pembebasan Quds."

Seperti dilaporkan IRNA, Ziyad al-Nakhalah Senin (18/1/2021) di sidang virtual ketua komisi keamanan nasional dan kebijakan luar negeri parlemen negara-negara pendukung Palestina mengatakan, pasukan muqawama dengan segenap kekuatan dan fasilitas minim yang saat itu dimilikinya, gigih membela rakyat Palestina dan memaksa musuh mundur tanpa syarat.

Sekjen Jihad Islam Palestina menambahkan, sejak saat itu hingga kini, Zionis tidak pernah berhenti melancarkan agresinya dalam bentuk apapun baik blokade ekonomi, pemboman dan perusakan serta di tahun 2012 rezim ini melancarkan serangan lain ke Jalur Gaza dan saat itu pun pasukan muqawama dengan senjata yang dimilikinya kian gigih melawan dan mampu menyerang berbagai distrik Zionis, khususnya Tel Aviv.

"Meski ada perang besar dan berbagai perang lainnya antara Kami dan musuh (Zionis), Israel tidak mampu memaksakan syaratnya kepada muqawama dan para pejuang muqawama melanjutkan kemajuan peralatan mereka sehingga hari ini mereka mampu menciptakan ketakutan di tengah musuh," tambah al-Nakhalah.

Lebih lanjut sekjen Jihad Islam Palestina menambahkan, "Meski ada perjuangan dan perlawanan heroik rakyat Palestina, Amerika mampu mengganggu barisan negara-negara Arab serta melancarkan program normalisasi hubungan di mana mayoritas negara-negara Arab berpartisipasi untuk memblokade muqawama di kawasan, dan dengan perilakunya ini, mereka membuka tangan AS dan Israel untuk mengubah geografi serta merancang masa depan kawasan." 

Sebanyak 238 orang warga Turki ditangkap otoritas keamanan negara ini dengan tuduhan terlibat dalam gerakan Gulen dan aksi kudeta yang gagal lima tahun lalu.

Kantor Berita Anadolu melaporkan, operasi yang dilancarkan di 60 provinsi Turki ini dilakukan untuk memutus jaringan Gulen yang dianggap terlibat dalam kudeta tahun 2016. Tetapi Fethullah Gulen yang saat ini berada di Amerika Serikat membantah tuduhan tersebut.

Dilaporkan, lebih dari 250 orang tewas dalam kudeta yang gagal di Turki pada tahun 2016.

Selain itu, 160 orang telah ditangkap dalam operasi yang dilancarkan pihak kepolisian baru-baru ini   atas perintah  jaksa Izmir.

Operasi ini juga menyasar para tentara di Siprus utara, tempat basis militer Turki. Dari 238 orang yang ditangkap terdapat 218 personel angkatan darat, termasuk enam kolonel, tiga letnan kolonel, dan sembilan mayor.

Sekitar 80.000 orang telah ditahan sejak terjadi kudeta yang gagal di Turki, dan sekitar 150.000 orang pegawai negeri sipil, dan kepolisian serta militer dipecat dari jabatannya.

Lebih dari 20.000 lainnya juga telah diberhentikan dari angkatan bersenjata Turki.(

Ayatullah Mohammad Taqi Misbah Yazdi, anggota Dewan Ahli Kepemimpinan Iran dan Ketua Institut Pendidikan dan Penelitian Imam Khomeini ra, meninggal dunia pada Jumat (1/1/2021) sore pada usia 86 tahun.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah Sayid Ali Khamenei pada Sabtu pagi memimpin shalat jenazah Ayatullah Misbah Yazdi. Jenazah ulama dan filsuf kontemporer ini dibawa ke kediaman Rahbar pada Sabtu dini hari, dan shalat jenazah digelar di sana.

Rahbar Ayatullah Khamenei Pimpin Shalat Jenazah Ayatullah Misbah Yazdi

Ayatullah Sayid Ali Khamenei menyampaikan pesan belasungkawa atas wafatnya Ayatullah Mohammad Taqi Misbah Yazdi. Rahbar pada hari Sabtu mengungkapkan pesan duka cita kepada keluarga, dan murid-murid Ayatullah Misbah Yazdi.

Ayatullah Khamenei mengatakan, beliau seorang pemikir terkemuka, dan pemimpin kredibel yang mengungkapkan kebenaran dengan cara yang baik dan konsisten dalam menempuh jalan kebenaran.

"Ayatullah Misbah Yazdi berjasa besar dalam melahirkan pemikiran religius dengan menulis buku-buku solusional, dan mendidik para murid terkemuka dan berpengaruh, serta kehadiran revolusionernya di segala bidang yang diperlukan tiada bandingannya," kata Ayatullah Khamenei dalam pesannya.

Rahbar menegaskan, kesalehan dan ketakwaannya selalu menjadi karakteristik beliau sejak masa muda hingga akhir hidupnya, dan keberhasilannya menempuh jalan marifat tauhid sebagai pahala ilahi yang besar dan jangka panjang dari perjuangan beliau.

Ayatullah Misbah Yazdi menuntut ilmu-ilmu agama dan filsafat, fiqih dan usul fiqih di bawah didikan ulama besar Hauzah Ilmiah seperti Imam Khomeini, Ayatullah Boroujerdi, Araki, Allamah Sayid Mohammad Hosein Tabatabai dan Ayatullah Behjat.

Sejarah kontemporer Iran khususnya sejak meletusnya Revolusi Islam pimpinan Imam Khomeini, menjadi sumber transformasi besar di dalam dan luar Iran. Sekaitan dengan ini, tak diragukan lagi peran ulama dan tokoh revolusioner memiliki pengaruh abadi bagi perkembangan dan keagungan Revolusi, bahkan membuat Revolusi Islam menjadi teladan bagi seluruh penuntut keadilan dan mereka yang menuntut kebebasan di seluruh dunia.

Oleh karena itu, banyak musuh yang berusaha merusak citra tokoh-tokoh berpengaruh revolusi. Di antara pergerakan yang dilancarkan musuh revolusi Islam adalah mendistorsi dan mendiktekan syubhat terkait peran tokoh dan ulama serta pilar revolusi. Allamah Mohammad Taqi Misbah Yazdi juga tidak terkecuali dari target musuh.

Frasa kehidupan Allamah Misbah Yazdi telah menunjukkan kepekaannya terhadap arus yang menyimpang. Setiap kali arus mencoba untuk mendistorsi Islam atau Revolusi Islam, ia dengan tegas membela prinsip-prinsip Islam dan Revolusi.

Itulah sebabnya Ayatullah Misbah Yazdi memiliki kepribadian yang efektif di seminar dan memiliki wawasan yang mendalam tentang perkembangan dan masa depan revolusi dalam debat ilmiah dan diskusi serta penulisan artikel. Sebelum kemenangan Revolusi Islam, sebagian besar pejuang percaya bahwa perjuangan politik harus dilakukan terlebih dahulu, dan setelah kemenangan Revolusi, perbaikan budaya masyarakat harus ditangani. Sementara itu, para pemikir seperti Ayatullah Muthahhari dan Ayatullah Misbah Yazdi percaya bahwa akar penyimpangan harus dikeringkan dalam periode perjuangan yang sama dan bahwa Islam yang murni dan benar harus diperkenalkan kepada orang Iran dan dunia.

Di arena politik; Ayatullah Misbah Yazdi, selama periode rezim yang menindas, melakukan perjuangan ekstensif melawan rezim tersebut dan agen-agennya, dan mengambil bagian aktif dalam "asosiasi negara bagian dan provinsi" dan "gerakan ulama" yang dipimpin oleh Imam Khomeini. Sebelum Revolusi Islam, dia memperingatkan bahaya pengaruh Marxisme, dan menyingkap pemikiran buruk musuh Islam dan revolusi dengan menyingkap pidato beberapa intelektual, serta mengkritik tesis "Islam tanpa ulama."

Kepekaan dan keteguhan Ayatullah Misbah Yazdi dalam menghadapi isu-isu ini sedemikian rupa sehingga terkadang beberapa teman revolusi juga mengkritiknya dan merekomendasikannya untuk bersikap lembut dalam menghadapi isu yang muncul; namun beliau dengan tegas mempertahankan agama suci Islam dan prinsip-prinsipnya, dan dalam hal ini ia menggunakan ceramah, debat, buku, artikel, dan alat propaganda lainnya, dan tidak takut akan penghinaan, fitnah dan serangan.

Ayatullah Misbah Yazdi menyaksikan konspirasi ideologi musuh di awal Revolusi dan menyadari untuk menjaga dan melestarikan tunas-tunas Revolusi, ia mengirim para santri dan pelajar agama ke berbagai penjuru tanah air. Tak hanya itu, beliau juga menutup pelajaran agamanya dan aktif di berbagai lembaga menyampaikan pidato dan menjawab berbagai syubhat demi menjaga prestasi Revolusi.

Selain itu, mengingat pentingnya masalah universitas dan pendidikan tinggi di tahun-tahun sensitif teresbut, Ayatullah Misbah Yazdi dalam sebuah program dan rencana, mendirikan lembaga “Kantor Kerja Sama Hauzah Ilmiah dan Universitas” serta disetujui oleh Lembaga Revolusi Budaya.

Rahbar menilai salah satu prestasi besar Ayatullah Misbah Yazdi adalah mendidik murid yang dihasilkan di Institut Pendidikan dan Penelitian Imam Khomeini ra.

Ayatullah Misbah Yazdi dan Rahbar
 

Ayatullah Misbah Yazdi dalam bidang ilmu dan kebudayaan memberikan pelayanan yang berharga sejak lama dan memulai gerakan budaya yang sesuai di setiap periode sesuai dengan persyaratan periode itu. Keseriusannya, serta disiplin dan realismenya yang sangat baik, menyebabkan sebagian besar gerakan budayanya membuahkan hasil yang positif. Hasil dari upaya kolektif ini adalah pembinaan para sarjana terpelajar yang saat ini bekerja di berbagai institusi Republik Islam.

Beliau telah menulis banyak buku dalam berbagai bidang, beberapa di antaranya berkaitan dengan sebelum revolusi dan beberapa setelah revolusi. Teologi, antropologi, Quranology, etika dalam al-Quran, masyarakat dan sejarah dari perspektif al-Quran, hukum dan politik dalam al-Quran. Sekilas teori Velayat-e-Faqih dan puluhan kitab lainnya merupakan karya-karyanya yang diajarkan di berbagai pusat kebudayaan dan bidang keilmuan.

Upaya melestarikan dan memperkuat nilai-nilai revolusi disertai pencerahan dan ungkapan yang terus terang dalam kritik terhadap isu-isu dan ungkapan terbuka tentang kerugian-kerugian yang dapat merusak pencapaian revolusi; dua kriteria menonjol ada dalam kehidupan Ayatullah Misbah.

Seperti yang ditegaskan dalam pesan belasungkawa dari Pemimpin Tertinggi Revolusi, jasanya efektif dalam mendidik siswa yang berprestasi dan di hadapan revolusi di segala bidang di mana ia merasa perlu kehadirannya, sungguh dan cukup unik.