Seorang anggota Parlemen Irak dari aliansi Sunni, Al Quwa Al Wataniyah mengabarkan berkurangnya jumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Menurutnya, saat ini Amerika hanya memiliki 4 pangkalan militer di Irak.

Fars News (6/9/2020) melaporkan, Faisal Al Issawi dalam wawancara dengan stasiun televisi Al Ahed menuturkan, Amerika bisa melakukan pemboman dari lokasi manapun di dunia ini. Sejumlah pihak di Irak berusaha menjalankan konstitusi, padahal pemerintah yang berhak menentukan sikap, bukan kelompok politik.
 
Faisal Al Issawi menambahkan, Amerika dalam kondisinya sekarang ini tidak akan membuat masalah di kawasan, dan masih terbuka kesempatan untuk mengurangi kehadiran Amerika di Irak.
 
Di bagian lain statemennya, Al Issawi menjelaskan, sekutu-sekutu Amerika di Irak menganggap senjata kubu perlawanan melanggar aturan. Tapi masalah senjata bukan karena tanpa aturan, tapi penggunaannya. Orang yang bersekutu dengan Amerika menilai senjata perlawanan Islam melanggar konstitusi, dan tidak taat aturan. Masalah senjata tak beraturan akan selesai dengan rekonsiliasi nyata, dan pemaksaan kehendak tidak akan menyelesaikan masalah. 

Kepala Biro Politik Hamas dalam lawatannya ke Lebanon, bertemu dengan Sekjen Hizbullah, dan membicarakan perkembangan politik serta militer di Palestina, Lebanon dan kawasan.

Fars News (6/9/2020) melaporkan, Ismail Haniyeh yang saat ini tengah berada di Lebanon, menemui Sekjen Hizbullah Sayid Hassan Nasrullah.
 
Seperti ditulis situs berita El Nashra, dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh wakil Kepala Biro Politik Hamas Saleh Al Aouri itu juga dibicarakan tentang bahaya-bahaya yang mengancam Palestina seperti Kesepakatan Abad, normalisasi hubungan negara Arab dengan rezim Zionis Israel, juga tentang tanggung jawab umat Islam dalam hal ini, dan kokohnya sikap kubu perlawanan dalam melawan semua tekanan dan ancaman.
 
Dalam pertemuan itu juga disepakati upaya penguatan hubungan Hamas dan Hizbullah berlandaskan keimanan, persaudaraan, jihad, masa depan bersama, pengembangan mekanisme kerja sama, dan koordinasi dua pihak.
 
Ismail Haniyeh pada 1 September 2020 untuk pertama kalinya berkunjung ke Lebanon sejak tahun 1993 silam. 

Departemen Luar Negeri Palestina mengecam statemen Presiden AS Donald Trump terkait persetujuan Serbia dan Kosovo membuka kedubesnya di Quds pendudukan.

Seperti dilaporkan al-Alam, Deplu Palestina seraya merilis statemen menyatakan, pemerintah Trump memanfaatkan pengaruhnya untuk memeras berbagai negara sehingga memaksakan kebijakan luar negerinya yang mendukung penuh Zionis serta kebijakan rezim ini kepada negara lain.

Di statemen ini disebutkan, langkah Serbia dan Kosovo membuka kedubes di Quds pendudukan sama halnya dengan pelanggaran nyata dan tidak dapat dibenarkan terhadap hak bangsa Palestina.

Deplu Palestina menuntut penjelasan resmi pemerintah Serbia dan Kosovo terkait pembukaan kedubes di Quds pendudukan.

Presiden Donald Trump terus melanjutkan upaya anti Palestinanya dan hari Jumat (4/9/2020) mengumumkan normalisasi hubungan antara Kosovo dan Israel serta janji Serbia memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv ke Quds pendudukan. 

Sejumlah pemukim Zionis dilaporkan menyerang rumah-rumah warga Palestina di al-Khalil (Hebron), wilayah pendudukan yang terletak di selatan Tepi Barat Sungai Jordan.

Menurut laporan IRNA, pemukim Zionis hari Sabtu (5/9/2020) menyerang rumah warga Palestina di jalan as-Syuhada, al-Khalil tengah.

Masih menurut sumber ini, pemukim Zionis melempari rumah warga Palestina dengan batu dan salah satu zionis memukuli seorang perempuan Palestina di rumahnya.

Sementara itu, militer Israel malah mendukung aksi brutal pemukim Zionis dalam menyerang warga Palestina dan tidak menunjukkan respon atas also kekerasan warga Zionis tersebut.

Sekitar 400 pemukim Zionis tinggal di distrik-distrik ilegal di al-Khalil dan sekitar 1.500 tentara Israel melindungi mereka. 

Militer rezim Zionis Israel melancarkan beberapa kali serangan udara dan artileri ke Jalur Gaza selama beberapa pekan terakhir, terutama pada hari-hari akhir bulan Agustus 2020, seperti pada Senin pagi, 24 Agustus 2020.

Serangan tersebut menarget posisi-posisi Kelompok Perlawanan Islam Palestina (Hamas) di Gaza. Artileri militer Israel pada Minggu (30/8/2020) dini hari menyerang sebuah pangkalan milik pasukan kontrol lapangan di bawah Departemen Dalam Negeri Palestina di timur distrik al-Fakhari, timur Khan Yunis, selatan Gaza.

Militer Israel juga menyerang markas lain pasukan Departemen Dalam Negeri Palestina di timur kota Deir al-Balah, Gaza tengah. Menanggapi serangan ini, Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyah mengatakan, muqawama tidak akan diam dan penjajah harus menerima tanggung jawabnya atas kejahatan yang mereka lakukan terhadap masyarakat di Gaza.

Israel juga memblokade Gaza dari darat, laut dan udara sejak tahun 2006 dan melarang masuknya bahan-bahan pokok ke wilayah berpenduduk sekitar dua juta jiwa itu.

Juru Bicara Hamas Fauzi Barhoum hari Senin (24/08/2020) mengatakan, kelanjutan serangan Israel ke Gaza dan blokade atas wilayah ini adalah agresi berkelanjutan terhadap rakyat Palestina, di mana dampaknya akan menjadi tanggung jawab rezim penjajah.

Namun dia menegaskan, peningkatan blokade atas Gaza dan pencegahan masuknya bahan bakar, barang dan kebutuhan pokok ke wilayah ini tidak akan pernah mengurangi tekad rakyat Palestina dan perlawanannya.

Juru bicara Hamas itu meminta lembaga-lembaga hukum dan komunitas internasional untuk berusaha mencegah agresi Israel ke Gaza dan mengakhiri pengepungannya.

Sementara itu, Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyah mengatakan kini Jalur Gaza menghadapi tiga kendala bersamaan yang harus segera dihilangkan.

Dia menjelaskan, kendala pertama adalah blokade dan dampaknya bagi warga, kedua, kondisi pasien Virus Corona di luar wilayah karantina dan ketiga, melawan agresi berulang rezim Zionis.

"Rezim ini secepatnya harus mengakhiri blokade Gaza, menghentikan agresi dan mengizinkan masuknya peralatan medis untuk melawan Virus Corona," pungkasnya.

Gerakan Jihad Islam Palestina juga menekankan upaya untuk mematahkan blokade Gaza dan memperingatkan Israel terkait berlanjutnya sabotase dalam implementasi syarat yang berkaitan dengan diakhirinya blokade tersebut.

Rezim Zionis telah memblokade Jalur Gaza dari darat, laut dan udara sejak 2006 dan blokade ini telah menimbulkan beragam masalah besar bagi sekitar dua juta penduduk Palestina.

Di antara masalah serius yang muncul adalah kurangnya pasokan bahan bakar untuk tenaga listrik di Gaza sehingga terjadi krisis listrik yang berkepanjangan.

Israel melarang masuknya bahan-bahan dasar seperti bahan bakar, obat-obatan dan bahan bangunan ke Gaza, termasuk komponen penting untuk pembangkit listrik.

Krisis listrik juga mengancam penghentian operasi 90% pabrik di Gaza. Menurut Federasi Serikat Buruh Palestina, 500 pabrik di berbagai bidang terancam kandas jika generator listrik satu-satunya di Gaza berhenti. Dan jika ini terjadi, 50 ribu buruh terancam kehilangan pekerjaan dan produksi juga akan menurun drastis.

Blokade rezim Zionis terhadap Gaza yang telah berlangsung kurang lebih 14 tahun telah membuat peningkatan kemiskinan hingga 80%.

Menurut Muhammad Tsabut,  Penanggung Jawab Informasi Perusahaan Listrik Gaza, pusat generator listrik berhenti beroperasi akibat kehabisan bahan bakar setelah suplai bahan bakar dari wilayah Israel berhenti sejak ditutupnya terminal Karem Abu Salem pada pertengahan Agustus 2020.

Otoritas rezim Zionis menutup stasiun barang Karem Abu Salem di Gaza timur dan melarang masuknya bahan bakar solar yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik di Gaza.

Muhammad Tsabut mengatakan,  situasi ini mengakibatkan pasokan listrik ke rumah warga terhambat, dan Gaza hanya mampu memasok listrik 3-4 jam saja.

Lembaga-lembaga HAM Palestina memperingatkan bahaya jika  pasokan listrik ke Gaza mengalami masalah, terutama bahaya untuk sektor kesehatan, industri dan perdagangan.

Krisis listrik juga akan mempengaruhi suplai air bersih ke rumah warga, sebab, sumur Gaza membutuhkan pompa listrik. Operasional stasiun pengolahan limbah juga akan terganggu dengan kurangnya pasokan listrik sehinga Gaza akan mengalami pencemaran. 

Republik Islam Iran memperkenalkan dua rudal baru, masing-masing balistik dan jelajah buatan dalam negeri. Dua rudal baru ini dipamerkan pada peringatan – Hari Industri Pertahanan Nasional Iran, Kamis (20/8/2020).

Rudal balistik baru itu diberi nama "Syahid Haj Qassem Soleimani", nama jenderal legendaris Iran yang diteror pasukan Amerika Serikat di Baghdad, ibu kota Irak, pada awal Januari 2020.

Sedangkan rudal jelajahnya diberi nama "Syahid Abu Mahdi", nama mantan Wakil Komandan Pasukan Sukarelawan Irak Al-Hashd al-Shaabi yang juga terbunuh dalam serangan terhadap Letnan Jenderal Qassem Soleimani, Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Dalam pidato yang disiarkan televisi Iran, Menteri Pertahanan Republik Islam Iran Brigadir Jenderal Amir Hatami mengatakan, rudal darat ke darat ini bernama Syahid Qassem Soleimani, dan berjarak tempuh 1,400 kilometer, sementara rudal jelajah Syahid Abu Mahdi, memiliki jarak tempuh 1000 kilometer.

Peluncuran dua rudal baru Iran ini tak pelak merupakan pengabaian secara telak terhadap desakan Amerika Serikat yang belakangan ini kian intensif untuk menghentikan proyek rudal Iran.

Presiden Republik Islam Iran Hassan Rouhani mengatakan, rudal dan khususnya rudal jelajah sangat penting bagi kami. Fakta bahwa kami telah meningkatkan jangkauan dari 300 km menjadi 1.000 km dalam waktu kurang dari dua tahun merupakan pencapaian yang luar biasa.

Rouhani memastikan bahwa kemampuan negaranya di bidang alutsista semata-semata untuk pertahanan Dia menegaskan, apa yang dicapai Iran di bidang pertahanan adalah bersifat defensif, bukan ofensif. Kami, tegasnya, tidak ingin mengagresi negara manapun.

"Negara-negara tetangga Republik Islam Iran jiran hendaknya yakin bahwa kekuatan pertahanan kami juga akan menguntungkan mereka, dan kami tidak akan pernah menggunakannya untuk memulai perang di kawasan," pungkasnya. (

Tak lama setelah Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan secara resmi hubungan diplomatik dengan rezim Zionis Israel, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan meyakinkan bahwa pemerintah Islamabad tidak akan mengakui Israel hingga masalah Palestina diselesaikan.

Khan dalam wawancara menandai dua tahun kepemimpinanya pada tanggal 18 Agustus 2020 mengatakan,  posisi kami terhadap Israel sangat jelas, sama seperti yang dilakukan bapak pendiri negara kami Quaid I-Azam. Kami, lanjutnya,  tidak bisa mengakui Israel sampai Palestina mendapatkan hak-haknya, di mana sejalan dengan solusi dua negara.

Dia menambahkan, menerima Israel sebagai sebuah negara  seperti melepas posisi Pakistan terhadap wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal India.

Menurut Khan, kasus Palestina mirip dengan yang dihadapi masyarakat Kashmir dan hak-hak warga Palestina terenggut hingga mereka menderita atas kekejaman Israel.

UEA telah secara terbuka mengumumkan hubungan resminya dengan Israel pada Kamis, 13 Agustus 2020. Dalam pernyataan bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Pedana Menteri rezim Zionis Benjamin Netanyahu, dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed Al Nahyan, mengklaim bahwa normalisasi hubungan UEA dan Israel "diharapkan akan memajukan upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah."

Trump dalam tweetnya menyebut perjanjian untuk "normalisasi penuh hubungan" antara Israel dan UEA sebagai "terobosan diplomatik bersejarah."  UEA dan Israel berencana untuk bertukar kedutaan dan duta besar.

Dengan kesepakatan tersebut, UEA menjadi negara Arab ketiga yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel, setelah Mesir dan Yordania, masing-masing pada 1979 dan 1994. Hubungan resmi UEA dan Israel telah menuai kecaman luas di dunia Islam.  

Pada hari Minggu, 16 Agustus 2020, puluhan ribu warga Pakistan berunjuk rasa menolak penandatanganan normalisasi hubungan UEA dengan Israel. Kecaman keras atas normalisasi hubungan Abu Dhabi dan Tel Aviv juga dilontarkan Presiden Republik Islam Iran Hassan Rouhani dan para pejabat tinggi negara ini. 

Pada tanggal 23 Agustus 2020, hari pertama Pekan Pemerintah Iran, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar, Ayatullah Sayid Ali Khamenei mengadakan pertemuan dengan Presiden Iran dan jajaran kabinetnya melalui konferensi video, dan menyampaikan sejumlah poin penting.

Dalam setiap sistem politik, untuk memajukan tujuan sistem tersebut, dibentuklah pemerintahan. Pada sistem politik Islam, pemerintah harus menjadi pelaksana hukum dan ajaran Islam. Islam menganggap kebahagiaan manusia sebagai tujuan akhir. Oleh karena itu kewajiban pemerintahan Islam adalah mempersiapkan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut.
 
Dari sudut pandang Ayatullah Khamenei, sebuah bangsa dianggap berhasil mewujudkan kehidupan yang baik, dan kebahagiaan manusia, ketika dari sisi materi dan kehidupan sehari-hari mereka tercukupi, begitu juga dari sisi spiritual, manusia-manusia mukmin yang sarat akhlak luhur Ilahi hidup di tengahnya.  
 
Ayatullah Khamenei menilai tahun terakhir pemerintahan Iran periode ke-12 ini sebagai peluang yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang, dan dengan menjelaskan sejumlah poin penting ekonomi, ia menuturkan, semua penghambat produksi harus disingkirkan dengan keseriusan penuh, dan tekad berlipat ganda diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.
 
Salah satu indikator penting sebuah pemerintahan ideal menurut Rahbar adalah pelayanan terhadap masyarakat, dan ini adalah falsafah berdirinya pemerintahan Islam. Sehubungan dengan pelayanan kepada rakyat, Ayatullah Khamenei menggarisbawahi dua poin yang harus diperhatikan, pertama, terbatasnya masa pelayanan yang peluang-peluang tak terbatasnya harus dimanfaatkan, dan tahun akhir masa jabatan pemerintah Iran periode ke-12, tidak boleh dianggap sebagai waktu ekstra.
 
Poin kedua, bekerja keras dengan semangat jihad yang menurutnya berarti melewati berbagai rintangan, melakukan pekerjaan dengan semangat jihad, dan tidak melupakan cita-cita serta tujuan. Rahbar menuturkan, pekan pemerintah tahun ini bersamaan dengan bulan Muharam, dan Asyura yang menunjukkan puncak jihad dan kesyahidan, dapat dipastikan peristiwa Asyura adalah pemberi petunjuk tentang puncak jihad, pengorbanan, dan kesyahidan di jalan Tuhan.
 
Pekan ini bertepatan dengan pekan pemerintah, dan sejalan dengan jihad serta kesyahidan. Artinya dua syahid mulia kita yaitu Syahid Rajaei dan Bahonar, adalah orang-orang yang telah berjihad, dan karena jihad ini, Allah Swt menganugerahi kesyahidan kepada mereka.
 
Pelayanan kepada masyarakat terutama kalangan miskin, dan rentan yang telah bekerja keras untuk revolusi, pada dasarnya merupakan salah satu tujuan luhur Revolusi Islam yang ditekankan berulang kali oleh Rahbar kepada pejabat pemerintah. Beliau juga menekankan tidak ada masalah apapun yang boleh melalaikan pejabat pemerintah dari pelayanan kepada masyarakat.
 
Dalam pandangan Rahbar, pekan pemerintah adalah kesempatan yang baik untuk menjelaskan, dan menginformasikan pelayanan instansi pemerintah serta kritik seputar kekuatan dan kelemahan yang harus menjadi bahan kritik pemerintah dari dalam sebelum datang dari luar. Sehubungan dengan ini Ayatullah Khamenei menerangkan, sampaikanlah kepada masyarakat apa-apa yang kalian bisa, atau apa yang seharusnya kalian lakukan tapi tidak bisa dilakukan, dalam laporan-laporan komprehensif dan jujur, karena mereka senang dan mengharapkan laporan-laporan jujur semacam ini.
 
Dalam pandangan Rahbar, pemerintah layaknya sebuah keluarga yang bertanggung jawab atas kemajuan dan perkembangan materi, spiritual, serta pertumbuhan akhlak setiap anggotanya. Kerja keras dan upaya serius untuk menepati janji yang sudah diberikan termasuk proyek mingguan kementerian energi, kebijakan pembangunan kilang minyak untuk mencegah ekspor bahan mentah, penguatan perusahaan-perusahaan berbasis sains, berlanjutnya pekerjaan-pekerjaan baik di bidang ilmu pengetahuan, kesehatan dan medis yang sudah dilakukan dalam menghadapi wabah virus Corona, serta peningkatan produksi, di antara poin penting lain yang ditekankan Rahbar kepada pemerintah di tahun terakhir masa tugasnya.
 
Dalam hal ini Ayatullah Khamenei kepada pejabat pemerintah menyarankan agar di tahun terakhir masa jabatannya, mempercepat langkah bahkan untuk beberapa pekerjaan mendasar yang mungkin di masa pemerintahan sekarang tidak membuahkan hasil, supaya diserahkan ke pemerintahan selanjutnya. Rahbar mengatakan, jadilah sebagai pemerintahan yang dikenang dengan kebaikan dan rasa terimakasih.  
 
Ayatullah Khamenei menyebut produksi sebagai ibu, dan kunci berbagai permasalahan seperti pengangguran, kehidupan sehari-hari, inflasi dan penurunan nilai mata uang nasional, dan menyingkirkan penghambat produksi merupakan kewajiban mendasar pemerintah.
 
Ia menjelaskan, akan tetapi beberapa hambatan termasuk sanksi atau tidak dibayarnya uang penjualan minyak Iran, di luar kemampuan pemerintah, tapi banyak hambatan dalam negeri yang secara serius harus disingkirkan. Produksi adalah kunci utama untuk mengatasi pengangguran, masalah kehidupan sehari-hari masyarakat, menurunkan inflasi dan untuk meningkatkan nilai mata uang nasional.
 
Produksi pada kenyataannya adalah ibu dari semua. Apapun yang bisa kita lakukan di bidang produksi harus kita lakukan. Di sisi lain Rahbar menganggap impor boros, penyelundupan barang, masalah produksi suku cadang, tidak adanya koordinasi, kerumitan birokrasi, dan ekspor bahan mentah, sebagai penghambat produksi, dan beliau mengusulkan untuk mengidentifikasi semua penghambat produksi, dan menyingkirkannya, dan agar dibentuk sebuah tim kerja oleh pemimpin tiga lembaga tinggi negara.
 
Poin lain yang dijelaskan Rahbar di bidang ekonomi adalah masalah investasi yang dalam pandangan beliau merupakan masalah yang sangat penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produksi dan menciptakan lompatan produksi. Investasi-investasi setengah jadi harus dihidupkan kembali, dan para investor harus diberi stimulasi.
 
Ayatullah Khamenei menilai upaya menghubungkan ekonomi dalam negeri dengan perkembangan di luar negeri sebagai sebuah kesahalan strategis dan ia mengatakan, perencanaan ekonomi negara tidak boleh menunggu pencabutan sanksi atau hasil pemilu negara tertentu. Artinya Anda sepenuhnya menggantungkan perencanaan ekonomi kepada pencabutan sanksi, atau pengurangannya. Tidak seperti itu, asumsinya adalah sanksi akan berlanjut 10 tahun ke depan. Perencanaan ekonomi harus berdasarkan pada kemampuan dalam negeri, dan sebagaima berulang kali saya sampaikan, bersandarlah pada potensi internal, dan kapasitas dalam negeri.
 
Dunia maya dan internet dewasa ini sudah menjadi bagian nyata dari kehidupan masyarakat, ia dikendalikan serta dikelola dari luar negeri. Faktor-faktor dominan global sangat aktif di dunia maya. Rahbar mengusulkan pemanfaatan optimal jaringan informasi nasional, dan pembentukan dewan tinggi serta pusat ruang siber, juga partisipasi pemimpin tiga lembaga tinggi negara.
 
Ayatullah Khamenei menerangkan, dunia maya bukanlah sesuatu yang bisa dimanfaatkan sesuai kehendak setiap orang seperti air mengalir, sebagian orang mengarahkan air ini ke arah tertentu yang diinginkannya, mereka sedang mengendalikan ruang siber ini, kita tidak bisa membiarkan masyarakat Iran terhubung begitu saja dengan dunia maya, meninggalkannyan tanpa perlindungan di bawah kendali yang sedang memainkan dunia maya di balik layar.
 
Menuntut independensi adalah karakteristik penting pemerintahan Islam, saking pentingnya sampai Ayatullah Khamenei di berbagai kesempatan kepada setiap pemerintahan berkuasa Iran, mengimbau mereka untuk menghindari Westernisasi, oksidentalisasi dan kepercayaan pada Barat. Rahbar dalam hal ini memusatkan perhatian pada dua masalah penting dan kunci.
 
Pertama, Iran dalam menghadapi berbagai permasalahan tidak pernah lemah, atau mundur serta tunduk pada tekanan. Dalam hal ini, rakyat Iran dengan percaya diri penuh berdiri menghadapi masalah, dan menemukan solusi masalah di dalam diri, dan kapasitas dalam negerinya. Kedua, Iran tidak pernah melupakan pengalaman masa lalu, dan mengenal dengan baik substansi tujuan Amerika.
 
Menurut Rahbar, model pemerintahan, sosial dan sistem politik Barat adalah model yang gagal. Ia menuturkan, puncak tertinggi model sistem kapitalis Barat ini adalah Amerika yang kondisinya sedang Anda saksikan sekarang ini, yang sebenar-benarnya model gagal. Saat ini nilai-nilai kemanusiaan seperti kesehatan, keadilan, dan keamanan lebih dari tempat manapun di dunia, sedang dinjak-injak di Amerika, kesenjangan sosial di sana mengerikan, jumlah orang kelaparan dan gelandangan di Amerika lebih banyak dari negara lainnya.
 
Berdasarkan pengumuman tegas rival-rival pemilu, satu dari lima anak Amerika kelaparan, dan selain tidak aman, angka kejahatan di Amerika juga sangat tinggi. Selain masalah dalam negeri dan administrasi, pembunuhan, perang dan ketidakamanan, merupakan sesuatu yang terus dilakukan Amerika sekarang ini di Suriah, Palestina dan Yaman, sebelumnya juga di Irak, Afghanistan dan wilayah lain seperti Vietnam dan Hiroshima.
 
Menurut Rahbar naiknya orang-orang yang justru mempermalukan negaranya sendiri di Amerika, adalah bukti lain kegagalan model politik buatan manusia, dan utopia kemakmuran Barat yang sedang runtuh.
 
Dalam pandangan Rahbar, model politik Islam merupakan model independen untuk membangun masyarakat, dan pemerintahan yang berada di garis depan perang kebenaran melawan kebatilan. Model politik Islam terdiri dari tiga unsur utama, keimanan, ilmu pengetahuan dan keadilan. Mau tidak mau kubu imperialis global akan menyadari dan mencemaskan model politik baru ini.
 
Pejabat pemerintah Iran dengan kinerja, dan pelayanan, sebenarnya tengah menampilkan citra Islam, dan model politik Islam. Sehubungan dengan hal ini, Rahbar mengutip nasihat Imam Ali as dalam khutbah ke-34 kitab Nahjul Balaghah, Imam Ali bersumpah jika umat Islam saling membantu, maka mereka tidak akan pernah kalah. Ayatullah Khamenei berkata, pernyataan ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat di masa itu, tapi kenyataannya untuk seluruh umat manusia.
 
Umat Islam harus saling membantu, Muslim juga harus menjadi pendukung Muslim yang lain, Muslim harus saling membela, membantu sesama. Beliau menambahkan, Anda lihat musuh sedang menyusun rencana melawan Anda, terus menerus menyusun rencana menyerang Anda, dalam menghadapi rencana musuh, Anda tidak boleh diam.
 
Di akhir paparannya, Rahbar berterimakasih kepada para penyelenggara acara duka Imam Hussein as di bulan Muharam yang sangat memperhatikan, dan mematuhi protokol kesehatan.

Salah satu isu penting yang muncul terkait kesepakatan Uni Emirat Arab (UEA) dan rezim Zionis Israel adalah apa dampak dari kesepakatan ini? Kami akan mencoba mengulas sebagian dampak penting dari kesepakatan ini, apakah itu strategis atau berjangka pendek?

Keluarnya Israel dari Keterkucilan Politik

Salah satu dampak penting kesepakatan Uni Emirat Arab dan Israel adalah meningkatnya jumlah negara-negara Arab yang menandatangani kesepakatan damai dengan rezim ini. Emirat merupakan negara Arab ketiga dan negara pertama Teluk Persia yang menandatangani kesepakatan damai dengan Israel dan terus berusaha untuk menjalin hubungan diplomatik resmi dengan penjajah Palestina ini.

Sejak perang Arab dan Israel tahun 1967 hingga kini, hanya Mesir yang menandatangani perjanjian Camp David tahun 1978 dan Yordania di tahun 1994 menandatangani perjanjian Wadi Arabah dengan Israel. Kini Emirat melalui kesepakatan "Abraham" menjadi negara Arab ketiga yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel.

Poin penting lain adalah bukan saja antara Emirat dan Israel, bahkan antara rezim ini dengan sejumlah negara Arab lain sejak tiga dekade lalu juga memiliki hubungan rahasia. Kondisi ini semakin meningkat setelah Raja Salman bin Abdulaziz naik tahta di Arab Saudi. Laman kanal 2 televisi Israel Mei 2016 menulis, "Sejumlah investor Uni Emirat Arab terlibat di sektor konstruksi dan properti, bahkan di proyek Yahudisasi Quds."

Miri Regev, menteri olahraga rezim Zionis Oktober 2018 dengan dalih pengiriman kontingen tim judo rezim ini, berkunjung ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Israel Katz, menlu Israel Juli 2019 untuk pertama kalinya berkunjung ke Abu Dhabi dan berunding dengan petinggi Emirat.

Mengingat kondisi ini dapat dikatakan bahwa dampak strategis kesepakatan Uni Emirat Arab dan Israel adalah bukan keluarnya rezim ini dari keterkucilan politik di kawasan Asia Barat, karena rezim ini sejak lama, di bahwa pengkhianatan sejumlah negara Arab terhadap Palestina telah keluar dari keterkucilan politik ini. Oleh karena itu, bahkan jika kesepakatan Abraham secara domino menyebar ke negara Arab lain seperti Bahrain dan Oman, tetap saja dampak strategisnya tidak akan berpengaruh pada isu Palestina dan juga kawasan Asia Barat.

Kehadiran Israel di Teluk Persia

Sejumlah pihak meyakini bahwa salah satu dampak penting kesepakatan Abraham adalah kehadiran Israel di kawasan Teluk Persia, karena Emirat merupakan negara Teluk Persia pertama yang menandatangani kesepakatan damai dengan Tel Aviv. Meski demikian sepertinya kehadiran Israel di Teluk Persia bukan kehadiran keamanan, tapi cenderung ke sisi ekonomi sama seperti Camp David dan Wadi Arabah juga tidak berujung pada hubungan keamanan antara Tel Aviv dan Kairo serta Amman.

Sepertinya kesepakatan Abraham masih jauh dengan dampak kehadiran keamanan Israel di Teluk Persia. Sebelumnya telah terjalin hubungan intelijen dan keamanan antara negara-negara seperti Bahrain, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi dengan Israel, namun hubungan ini cenderung di sektor keamanan dalam negeri negara-negara Arab.

Mengingat respon yang ditunjukkan Republik Islam Iran terhadap kesepakatan Emirat dan Israel, kecil kemungkinan kesepakatan ini akan berujung pada kehadiran keamanan Tel Aviv di Teluk Persia dan di dekat perbatasan geografi Republik Islam Iran.  Mayjen. Mohammad Bagheri, kepala staf angkatan bersenjata Iran terkait hal ini memperingatkan, "Pastinya, sikap rakyat Iran terhadap negara tetangga ini akan berubah secara fundamental, dan angkatan bersenjata Republik Islam akan memandang negara ini dengan kalkulasi yang berbeda. Jika ada peristiwa di Teluk Persia dan keamanan Iran terancam meski sedikit, Kami memandangnya dari mata Uni Emirat Arab dan Kami tidak akan membiarkannya."

Dampak Jangka Pendek Dalam Negeri dari Kesepakatan ini

Sepertinya kesepakatan Abraham bagi ketiga pihak yang terlibat yakni UEA, Israel dan AS memiliki dampak internal jangka pendek dan dampak ini sepertinya juga untuk para pemimpin ketiga pihak. Ayesh Mohammad, dalam sebuah analisanya di al-Quds al-Arabi cetakan London terkait keuntungan UEA dari kesepakatan ini menulis, “Banyak yang bertanya mengenai alasan persaingan negara-negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dan keuntungannya bagi negara tersebut. Faktanya negara-negara tersebut tidak akan mendapat untung dari normalisasi tersebut dan pembicaraan mengenai kepentingan bersama dan investasi sekedar kebohongan belaka. Jika memang demikian, maka negara-negara seperti Yordania dan Mesir yang sebelumnya telah menormalkan hubungannya dengan Israel seharusnya memiliki kondisi yang lebih baik. Padahal data menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan investasi di kedua negara ini sangat buruk. Alasan sejati dari persaingan negara-negara ini adalah sistem pemerintahan yang ada di negara tersebut, bukan kepentingan ekonomi mereka. Negara-negara ini yang memiliki pemerintahan despotik tidak mendapat dukungan dan kerelaan serta juga tidak diterima rakyatnya. Oleh karena itu, mereka terpaksa meminta jamina legalitasnya dari luar. Artinya merapat ke Israel hanya menguntungkan para pemimpin negara-negara Arab ini, karena mereka nantinya akan mendapat dukungan dari Tel Aviv dan Washington.”

Dengan demikian kepentingan pribadi Mohammad bin Zayed, putra mahkota UEA dan pola pikir Emirat untuk memainkan peran lebih besar di transformasi Asia Barat dengan meraih dukungan AS dan Lobi Zionis, merupakan penggerak utama Abu Dhabi untuk menormalisasikan hubungannya dengan Tel Aviv. Masalah yang membuktikan validitas analisis dan pandangan ini adalah perbedaan yang muncul antara Abu Dhabi dan Tel Aviv setelah kesepakatan transfer pesawat tempur F-35 ke UEA. Sementara UEA ingin membeli pesawat tempur F-35 dari Amerika Serikat, pejabat Zionis, terutama Menteri Perang Benny Gantz, secara resmi menentang masalah tersebut, dengan alasan bahwa kesepakatan apa pun tidak harus merusak keamanan Zionis dan, menurut Gantz, superioritas militer rezim di kawasan.

Benjamin Netanyahu dan Donald Trump juga sedang mencari kesepakatan dengan UEA untuk kepentingan pribadi mereka. Netanyahu menghadapi tekanan terkuat di dalam wilayah pendudukan dari rakyat dan kelompok politik. Mengumumkan Maret lalu bahwa lebih dari 600.000 orang telah kehilangan pekerjaan mereka di Wilayah Pendudukan karena wabah Corona, Rami Graver, direktur Layanan Ketenagakerjaan Israel, telah memperkirakan bahwa jumlah pengangguran Israel akan mencapai 800.000. Sementara itu, menurut prediksi kementerian ekonomi Israel, seiring dengan pandemi Corona jumlah pengangguran di Israel akan mencapai satu juta orang.

Sejak dua bulan lalu sampai kini, setiap hari Minggu digelar demonstrasi anti Netanyahu ribuan orang di berbagai wilayah Palestina pendudukan dan demonstran di aksinya menuntut pengunduran diri Netanyah karena dinilai gagal menanggulangai pandemi Corona, meningkatnya krisis ekonomi dan empat berkas skandal Netanyahu. Mengingat kondisi internal ini, Netanyahu berusaha menanfaatkan kesepakatan dengan Emirat serta secara umum kebijakan luar negeri sebagai kartu utama untuk keluar dari tekanan rakyat dan faksi politik.

Sementara itu, Donald Trump sejak awal tahun 2020 yang merasa pasti menang di pilpres November mendatang, seiring dengan pandemi Corona dan ketidakmampuannya menanggulangi virus ini, berada di kondisi terburuk untuk pemilu mendatang. Seperempat penderita Corona dan kasus kematian akibat pandemi ini ada di Amerika. Trump selama empat tahun lalu termasuk presiden paling loyal dan taat kepada Israel. Melalui kesepakatan UEA dan Israel, Trump ingin menunjukkan dirinya tidak gagal total di kebijakan luar negerinya.

Sejatinya pemerintah Trump selama empat tahun lalu di kebijakan luar negerinya bukan saja mengubah slogan American First menjadi American Alone. Pengumuman kesepakatan antara UEA dan Israel oleh Donald Trump cenderung upayanya untuk menunjukkan pencapaian prestasi kebijakan luar negeri.

Mengingat masalah tersebut, dapat dikatakan bahwa kesepakatan Abraham baik baik UEA, Israel maupun Amerika tidak memiliki manfaat strategis, karena tidak ada isu baru, tapi hubungan Abu Dhabi dan Tel Aviv sudah terjalin lama bahkan sejak dekade 1990 an dan kini sekedar pengumuman kepada publik. Sama seperti hubungan antara Bahrain dan Arab Saudi dengan Israel juga telah terjalin sejak tahun 1990 dan kesepakatan potensial negara ini dengan Israel juga sebuah permaian domino normalisasi.

Kuatnya Dua Kutub Politik dan Kekuatan di Asia Barat

Sejumlah pihak meyakini bahwa kesepakatan Abraham akan membuat Palestina semakin lemah di hadapan Israel. Ada pertanyaan bahwa sampai saat ini apa posisi Palestina di kebijakan luar negeri UEA dan apa yang telah dilakukan Abu Dhabi untuk mendukung Palestina?

Hossein Amir Abdollahian, pengamat senior isu internasional terkait hal ini mengatakan, sampai saat ini Uni Emirat tidak melakukan langkah apapun bagi Palestina, di mana kesepakatan ini membuat Palestina semakin lemah di hadapan rezim Zionis.

Geografi Palestina semakin kecul, namun mayoritas negara-negara Arab khususnya Uni Emirat Arab dan Arab Saudi tidak memberi dukungan apapun dan sekedar merilis statemen berisi kecaman.

Mengingat kondisi ini, faktanya adalah kesepakatan Abraham tidak akan membuat posisi Palestina semakin lemah, namun akan memiliki sebuah dampak strategis penting. Kesepakatan ini akan membuat dualisme kutub politik dan kekuatan di kawasan Asia Barat muncul dan semakin kuat. Kesepakatan ini telah menguak wajah kompromi bagi Palestina dan poros muqawama di kawasan dan bahkan berbagai faksi meyakini perlunya berunding dan berdamai di dalam negeri Palestina untuk membela keamanan dan kedaulatan wilayah Palestina. Untuk itu, opsi tunggalnya adalah muqawama dan bersandar kepada diri sendiri.

Bahkan Otorita Palestina menyebut kesepakatan ini sebuah pengkhianatan dan memanggil dubesnya dari Abu Dhabi. Faksi muqawama di kawasan Asia Barat termasuk Ansarullah Yaman, Hizbullah Lebanon dan faksi muqawama di Irak juga mengecam langkah UEA dan menekankan pentingnya solidaritas menghadapi Israel dan mendukung Palestina. Di statemen Kemenlu Iran dijelaskan, “Sejarah akan menunjukkan bahwa bagaiman kesalahan strategis oleh Israel dan tikaman dari belakan Emirat terhadap rakyat Palestina dan terhadap seluruh umat Muslim ini akan berbalik memperkuat poros muqawama dan persatuan serta solidaritas anti Zionis serta negara reaksioner di kawasan.”

Jason Pack, pendiri lembaga Libya-Analysis menulis, “Untuk beberapa dekade, perang Arab-Israel menjadi retakan geopolitik tutama di Timur Tengah, namun selama beberapa tahun terakhir, mengingat kian dekatnya negara-negara Arab Teluk Persia dengan Israel, masalah ini tidak penting lagi. Kesepakatan terbaru normalisasi hubungan antara Israel dan UEA hanya meresmikan perubahan kecenderungan ini. Meski kesepakatan ini tidak memiliki efek besar dalam menyelesaikan sengketa Israel-Palestina, namun memiliki dampak besar di bidang lain dan membuat perang dingin kontemporer semakin meningkat sejak kawasan dirundung musim semi Arab.” Oleh karena itu, penguatan dualisme kutub di Asia Barat termasuk dampak strategis dari kesepakatan antara UEA dan Israel.

Perdamaian dihadapan Nihilisme

Salah satu dampak penting kesepakatan Abraham adalah esensi kesepakatan itu sendiri. Di masa lalu, kesepakatan antara Israel dan Mesir serta Yordania sebagai imbalan dari sejumlah konsesi termasuk penarikan Israel dari sebagian wilayah yang diduduki. Namun kesepakatan UEA dengan Zionis adalah perdamaian vs perdamaian. Meski Emirat mengklaim bahwa Israel sebagai imbalan dari kesepakatan ini bersedia mencabut rencana aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat, namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara transparan menyatakan bahwa rencanan aneksasi Tepi Barat hanya ditangguhkan sementara, bukannya dibatalkan.

Jika proses ini diulang oleh negara Arab lain termasuk Bahrain dan Oman, dapat dikatakan bahwa salah satu dampak dari kesepakatan Abraham adalah esensi kesepakatan dengan Israel adalah dari perdamaian sebagai imbalan dari wilayah menjadi perdamaian vs perdamaian. Dengan kata lain, negara-negara Arab melaluai kesepakatan seperti ini selain membuat wilayah geografi Arab semakin kecil, juga mendukung kejahatan Israel. Dan ini adalah dampak strategis dari kesepakatan UEA dan Israel.

Nama UEA kian Buruk dan Meningkatnya Ancaman terhadap Abu Dhabi

Salah satu dampak strategis lain dari kesepakatan UEA dan Israel adalah buruknya nama pemerintah UEA dan ini akan menjadi ancaman seirus bagi negara ini. UEA selama beberapa tahun terakhir telah berubah menjadi pemain intervensif di urusan internal negara Arab termasuk intervensi di Libya, Yaman, Lebanon, Suriah dan bahkan Mesir.

Intervensi di urusan internal negara lain bukan saja tidak membuahkan prestasi bagi Abu Dhabi, bahkan meningkatkan tensi dengan kekuatan regional termasuk Turki dan Republik Islam Iran. Di sisi lain, Uni Emirat Arab juga terlibat ketegangan dengan sesama anggota Dewan Kerja Sama Teluk Persia (P-GCC) yang juga tetangganya sendiri, Qatar. Hubungan Abu Dhabi dan Doha sejak Juni 2017 hingga kini terputus.

Selama beberapa bulan terakhir tensi antara Abu Dhabi dan Ankara mengingat kebijakan luar negeri UEA juga mengalami kenaikan dan bahkan potensi konfrontasi kedua pihak semakin tinggi. Mengingat UEA sampai saat ini menolak memiliki hubungan diplomatik dengan Iran dan Qatar, pembukaan Kedubes Israel di Abu Dhabi yang bertentangan dengan kepentingan dan cita-cita Palestina, akan membuat citra UEA semakin buruk karena mengabaikan identitas Islam dan Arab serta represi regional terhadap negara ini akan meningkat tajam.

Sekaitan dengan ini demonstran di berbagai negara Arab selain menggelar aksi konsentrasi anti UEA, juga membakar gambar Mohammad bin Zayed Al Nahyan, putra mahkota Abu Dhabi. Hossein Amir Abdollahian terkait hal ini di akun Twitternya menulis, “UEA dengan membuka pintu bagi kaki Israel ke kawasan Teluk Persia, secara pengecut tengah melanggar keamanan bersama regional. Sejak saat ini setiap peristiwa yang terjadi di kawasan Teluk Persia oleh tangan tersembunyi dan nyata Israel, dampak pasti dan kerasnya selain mengarah kepada Zionis juga akan menyasar Abu Dhabi.”

Kian Kuatnya Identitas Islami Palestina dan Friksi Internal di Negara Arab

Dampak penting lain dari kesepakatan Abraham adalah isu Palestina selain identitas Arabnya semakin pudar, kini citra Islaminya akan meningkat. UEA setelah Mesir dan Yordania, merupakan negara Arab ketiga yang membangun hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Hal ini sama halnya dengan menurunnya dukungan negara Arab terhadap isu Palestina.

Masalah ini dapat membuat isu Palestina keluar dari “reduksionisme etnis” dan meningkat menjadi isu “lintas etnis” di dunia Islam. Masalah ini akan membuat Palestina semakin dekat dengan negara-negara seperti Iran atau Turki. Di sisi lain langkah Emirat akan meningkatkan friksi di tubuh negara-negara Arab, karena rakya dan mayoritas faksi politik di negara Arab selain mengecam langkah Abu Dhabi, juga menolak sikap mendukung pemerintah mereka.

Rakyat dan berbagai faksi politik di negara-negara seperti Bahrain, Yaman, Mesir, Kuwait, Irak, Maroko, Tunisia, Aljazair, Lebanon dan Yordania menentang kesepakatan UEA dengan Israel melalui aksi demo mereka dan menuntut pengecaman kesepakatan ini oleh pemerintah mereka. Sikap pasif pemerintah negara-negara ini terhadap tuntutan rakyatnya akan membuka peluang meningkatnya jurang antara rakyat dan pemerintah.

Melemahnya Posisi Organisasi Arab

Berbagai organisasi Arab termasuk Liga Arab dan Dewan Kerja Sama Teluk Persia (P-GCC) selama satu dekade terakhir secara praktis menjadi lembaga mandul dan sekedar alat. Meski wilayah Arab di Asia Barat selama satu dekade terakhir mencicipi beragam perang dan konfrontasi serta instabilitas jika dibanding dengan wilayah dunia lain, namun organisasi seperti Liga Arab dan P-GCC menjadi alat bagi kepentingan dan tujuan negara-negara seperti Arab Saudi serta tidak berubah menjadi lembaga yang mampu mengelola krisis di dunia Arab.

Kini kesepakatan UEA dan Israel samakin menguak kemandulan organisasi ini di dunia Arab. Palestina dari sisi bahasa adalah negara Arab yang terlibat konfrontasi dan perang dengan Israel. Meski memiliki identitas Arab, Palestina dan keanggotaannya di Liga Arab, namun organisasi ini tidak pernah menggelar sidang membahas kesepakatan Abu Dhabi-Tel Aviv. Bahkan Liga Arab menolak permintaan Otorita Ramallah untuk menggelar sidang istimewa terkait masalah ini.

Alasan hal ini adalah friksi di Dunia Arab terkait kesepakatan UEA dan Israel. Di saat negara-negara seperti Mesir, Oman dan Bahrain secara transparan mendukung kesepakatan ini, Arab Saudi dan sejumlah negara Arab kecil lainnya memilih bungkam dan negara seperti Kuwait justru yang berani mengecam kesepakatan ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan dampak strategis UEA di kesapakatan dengan Israel adalah semakin lemahnya posisi organisasi Arab di berbagai isu dunia Arab. Dengan demikian, bahkan institusionalisme di dunia Arab membutuhkan definisi ulang yang mendasar.

Keilmuwan Abu Raihan al-Biruni tidak hanya dikenal di dunia Islam, tapi juga di seluruh dunia. Profesor Eduard Sachau, ilmuwan Jerman memuji Abu Raihan dengan mengatakan, “Abu Raihan al-Biruni ilmuwan terbesar yang pernah dikenal sejarah.”

Abu Raihan al-Biruni dilahirkan pada 3 Dzulhijjah 362 yang bertepatan dengan tanggal 4 September. Ia seperti ilmuwan besar dunia Islam lainnya memulai pendidikannya dengan al-Quran. Pada prinsipnya, seluruh ilmuwan negara-negara Islam mengawali pendidikannya dengan menguasai al-Quran. Setelah itu mereka baru mempelajari pengantar sastra dan ilmu-ilmu.

Setelah menguasai ilmu-ilmu pengantar, mereka kemudian mendalami disiplin ilmu yang disukainya dan ini biasanya menghabiskan waktu bertahun-tahun. Satu hal penting yang perlu diketahui mengenai para ilmuwan terdahulu adalah kecenderungan mereka akan satu cabang ilmu pengetahuan tidak membuat mereka melupakan disiplin ilmu yang lain. Itulah mengapa kebanyakan dari mereka memiliki karya tulis ilmiah di sejumlah bidang dan sastra. Abu Raihan al-Biruni termasuk ilmuwan yang menguasai multi disiplin ilmu.

Abu Raihan al-Biruni merupakan pelopor di bidang matematika dan astronomi. Ia merupakan peneliti utama di bidang sejarah dan geografi. Ilmu kedokteran, alam dan litologi mengenalnya sebagai ilmuwan besar di masanya. Ia juga merupakan pakar di bidang sastra dan filsafat. Namun yang membuatnya berbeda dari ilmuwan lain adalah perhatian besarnya akan metode ilmu dan penelitian mendalam. Tanpa fasilitas modern, hasil penelitiannya termasuk yang terbaik di kalangan ilmuwan terdahulu.

Abu Raihan al-Biruni termasuk ilmuwan yang produktif menulis. Penguasaannya terhadap sejumlah bahasa memberikannya banyak referensi yang menghasilkan banyak karya di pelbagai disiplin ilmu. Karya tulisnya mencapai 180 judul. Ia sendiri dalam sebuah risalah bernama “Fihrist” yang ditulisnya pada 427 HQ menyebut 113 karya tulisnya baik buku maupun risalah. Perlu diketahui bahwa Abu Raihan dalam semua karyanya tidak pernah mengutip pendapat, menyebut contoh atau mempermudah pembahasan yang mengurangi kedalamannya.

Kelebihan dari karya tulis Abu Raihan adalah tidak ditemukannya ungkapan yang berlebihan. Karena ia berkeyakinan pembaca bukunya harus orang yang berusaha keras. Seluruh karyanya memang ditulis bukan untuk pembaca umum, tapi dikhususkan kepada para ilmuwan.

Salah satu karya monumentalnya adalah buku Atsar al-Baqiyah An al-Qurun al-Khaliyah. Buku ini berbicara tentang chronometry dan kronologi bangsa-bangsa kuno. Namun Biruni tidak lupa menjelaskan poin-poin penting terkait masalah astronomi, peringatan dan hari-hari besar, acara keagamaan. Bahkan ia juga menyebutkan tentang orang-orang yang mengaku nabi. Ia membawakan fakta-fakta baru tentang sejarah Iran, Babel, Romawi dan warisan suci agama Yahudi, Zoroaster dan lain-lain.

Buku Atsar al-Baqiyah tidak ketinggalan membahas masalah matematika, perhitungan, bentuk dan tabel. Abu Raihan berhasil menyelesaikan penulisan buku ini dari tahun 390 hingga 391 HQ. Buku ini merupakan deretan karya pertamanya yang ditulis saat ia berusia sekitar 20 tahun. Buku ini kemudian dikoleksi oleh Qabus bin Vashmgir, Raja Gorgan. Buku Atsar al-Baqiyah untuk pertama kalinya diberi pengantar oleh Profesor Eduard Sachau dan dicetak di Jerman pada 1878. Setahun setelahnya, Sachau menerjemahkan buku ini ke bahasa Inggris dengan judul “Chronology of Archient Nations”.

Abu Raihan al-Biruni senantiasa ingin mengetahui pemikiran dan peradaban bangsa-bangsa lain. Namun ia berusaha menghindari mengutip berita dari orang lain. Oleh karenanya, ia mempelajari bahasa yang dibutuhkan untuk mengeksplorasi sumber-sumber asli tanpa perantara. Untuk itu al-Biruni mempelajari bahasa Suryani, Ibrani dan Sansekerta. Karya penting lainnya al-Biruni adalah Tahqiq Ma Lil Hind.

Abu Rayhan Biruni dalam karyanya "Tahqiq Ma Lil Hind" membahas mengenai keyakinan dan filsafat orang-orang India, astronomi, ajaran agama, masyarakat, antropologi, sejarah, literatur dan geografi India. Berkat karya ini, Biruni disebut-sebut sebagai Muslim pertama yang menulis buku tentang peradaban dan budaya India. Buku ini menjadi referensi utama bagi para peneliti yang ingin mengetahui sejarah budaya dan peradaban India.

Demi melengkapi buku Tahqiq Ma Lil Hind, al-Biruni mengkaji pelbagai buku India dan berdialog dengan ilmuwan dan tokoh India. Dalam interaksinya dengan para tokoh India banyak informasi yang tidak dimiliki orang lain berhasil diketahui oleh al-Biruni. Karena para tokoh ini menilai ilmu hanya milik mereka dan menganggap masyarakat sebagai orang bodoh. Abu Raihan al-Biruni dengan keberanian menampilkan dirinya sebagai seorang murid yang patuh dan akhirnya berhasil mendapat banyak informasi.

Buku Qanun Masoudi merupakan karya Abu Raihan al-Biruni. Buku ini termasuk buku peradaban Islam yang terbaik. Banyak ilmuwan yang menyebut buku ini sebagai karya terbaik al-Biruni. Buku ini semacam ensiklopedia lengkap tentang ilmu matematika dan astronomi. Dalam buku Qanun Masoudi, Abu Raihan berusaha membahas gerakan bintang-bintang yang sangat kompleks. Menariknya, buku ini tergolong buku paling mudah dari seluruh karya ilmiahnya.

Al-Biruni menulis buku ini atas permintaan Soltan Masoud, anak Soltan Mahmoud Gaznawi pada 421 HQ. Dalam sejarah disebutkan, ketika Soltan Masoud melihat buku ini, ia begitu takjub dan memberikan hadiah perak yang banyak kepada al-Biruni. Namun ia mengembalikan hadiah Soltan Masoud ke bendahara istana dan mengatakan, “Aku tidak membutuhkannya. Selama hidupku aku hidup dengan qana’ah dan tidak rela mengubah kebiasaan ini.”

At-Tafhim merupakan buku Abu Raihan al-Biruni yang ditulis dengan bahasa Persia. Menurut kutipan sejarah, buku ini ditulis al-Biruni pada 420 HQ di Ghaznawi menuruti permintaan Raihanah, putri Hossein Kharazmi. Buku ini membahas tentang matematika dan astronomi dengan bahasa yang sederhana, bila dibandingkan dengan karyanya yang lain. Pembaca buku ini ditujukan kepada para remaja yang baru ingin mengenal matematika dan astronomi.

Buku at-Tafhim berupa tanya jawab dan memuat 530 pertanyaan dan jawaban. Buku ini terdiri dari empat bagian; geometri, hitungan, astronomi dan kaedahnya. Setahun setelah penulisan buku ini, Abu Raihan menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Arab. Naskah bahasa Arab dari buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh R. Ramsay Wright pada 1934. Buku ini telah tercatat dalam daftar perlindungan warisan dunia UNESCO.