Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengudurkan diri. Perdana menteri yang berusia 95 tahun ini menyerahkan surat pengunduran diri kepada Raja Malaysia.

Menurut berbagai laporan, partai Mahathir Mohamad keluar dari koalisi berkuasa. Mahathir menjabat perdana menteri keempat Malaysia dari tahun 1981-2003 dan pada 10 Mei 2018 kembali terpilih sebagai perdana menteri ketujuh negara ini.

Pengunduran diri mendadak Mahathir dari tampuk kekuasaan yang partainya memenangkan pemilu parlemen Malaysia tahun lalu sangat sulit bagi pendukungnya dan bahkan rakyat Malaysia. Khususnya perdana menteri sebelumnya terlibat skandal korupsi dan rakyat negara ini dengan memberikan suaranya kepada partai Mahathir serta pemilihan dirinya sebagai perdana menteri tengah bermimpi negaranya kembali ke era kejayaan.

Mahathir dikenal sebagai arsitek ekonomi kontemporer Malaysia dan di empat periode perdana menteri, berhasil mengubah Malaysia menjadi negara maju di Asia Tenggara di mana model kemajuannya menjadi teladan bagi negara-negara tertinggal khususnya dunia Islam.

Mahathir Mohamad yang memenangkan pemilu parlemen tahun 2018 melalui Aliansi Pakatan Harapan yang juga melibatkan Partai Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Anwar Ibrahim, mencapai kesepakatan dengan Anwar bahwa setelah dua tahun ia akan menyerahkan posisi perdana menteri kepada ketua PKR dan dengan demikian kekuasaan di koalisi berkuasa Malaysia akan berubah.

Sejak beberapa bulan lalu mulai beredar desas desus penyerahan posisi perdana menteri kepada anak Mahathir atau kepada wakil ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR) di sejumlah media Malaysia. Desas desus ini sontak membuat Anwar khawatir.

Di kondisi seperti ini, Anwar beberapa waktu lalu saat jumpa pers menuding pendukung dan simpatisan Mahathir serta sejumlah anggota Partai PKR yang ia pimpin melakukan kudeta.

Maksud dari kudeta insider menurut Anwar adalah dimulainya upaya terselubung untuk mencegah dirinya menerima posisi perdana menteri dan pelanggaran kesepakatan dengan Mahathir Mohamad untuk menyerahkan tanggung jawab dua tahun setelah berkuasa.

Langkah Mahathir mengundurkan diri dari posisi perdana menteri sebelum waktu yang dijanjikan pada 10 Mei 2020, dinilai sebagai sebuah keputusan cerdik untuk mempertahankan ketenangan di antara anggota koalisi berkuasa di Malaysia serta mencegah segala bentuk tensi serta friksi di antara koalisi ini.

Mahathir yang selama hampir dua tahun memangku posisi perdana menteri Malaysia telah melakukan langkah efektif di kebijakan dalam dan luar negeri. Dengan memenuhi janjinya untuk menyerahkan kekuasaan kepada ketua Partai PKR yang menjadi sekutunya di koalisi berkuasa, ia menunjukkan bahwa ketenangan dan stabilitas Malaysia sebagai penjamin utama pembangunan dan kemajuan lebih penting dari apapun untuk arsitek ekonomi kontemporer Malaysia. 

Pejabat tinggi salah satu organisasi non pemerintah Arab Saudi, Rabithah Al-Alam Al-Islami/World Moslem League (WML) atau Liga Islam Dunia mengunjungi Indonesia untuk mempelajari toleransi di negara Asia tenggara ini.

Sekjen Liga Islam Dunia, Sheikh Mohammed Abdulkarim Al-Essa, menyampaikan keinginan untuk belajar toleransi kepada saat melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/2).

"Satu hal yang kami observasi di Indonesia ada banyak keberagaman tapi tetap mampu untuk toleran dan bersatu. Kami negara-negara Islam lainnya ingin mencontoh dari Indonesia," ujar Abdulkarim dilansir CNN Indonesia kemarin.

Ia meminta agar pemerintah Indonesia bersedia menyampaikan nilai-nilai toleransi yang selama ini dijalankan. Menurutnya, Indonesia adalah negara moderat yang pantas dicontoh negara-negara lain.

Abdulkarim didampingi Deputi Sekretaris Jenderal untuk Hubungan Internasional WML, Mohammed Saeed Almajdoui, dan Kepala Kantor Perwakilan WML di Jakarta, Fahad Mohammed Alharbi.

Sementara Jokowi didampingi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agama Fachrul Razi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Liga Islam Dunia merupakan lembaga Islam nonpemerintah Arab Saudi yang didirikan pada tahun 1962 dan memiliki kantor di berbagai negara dunia. 

Pemantau Hak Asasi Manusia Suriah, Syrian Observatory for Human Rights, SOHR, lembaga yang dekat dengan teroris mengabarkan, pasukan pemerintah Suriah, hari ini Kamis (27/2/2020) berhasil membebaskan seluruh wilayah selatan Provinsi Idlib.

Fars News (27/2) melaporkan, operasi militer Suriah untuk menumpas teroris dukungan Turki di selatan Provinsi Idlib, barat laut negara itu, terus berlanjut.

Menurut SOHR, pasukan pemerintah Suriah mengalami kemajuan pesat di garis selatan Rif, Idlib dan dataran tinggi Shashabu, dan Sahl Al Ghab di Rif, Hamma.

SOHR menegaskan, militer Suriah hari ini, Kamis (27/2) berhasil merebut kontrol dataran tinggi Shashabu secara penuh.

Menurut Pemantau HAM Suriah ini, militer Damaskus setelah membebaskan beberapa wilayah negara ini, hari ini, Kamis (27/2) berhasil merebut kontrol total wilayah selatan Idlib.

SOHR menandaskan, militer Suriah tiga hari lalu berhasil merebut kontrol 58 distrik dan desa di Idlib dari tangan teroris.

Juru bicara sayap militer Jihad Islam Palestina, Brigade Al Quds mengatakan, para pejuang Brigade Al Quds dalam pertempuran terbarunya telah mengubah distrik-distrik Zionis menjadi neraka jahanam, dan berhasil mengokohkan prinsip "pemboman dibalas pemboman", dan "darah dibalas darah".

Fars News (26/2/2020) melaporkan, minggu ini pertempuran sehari pecah antara Jihad Islam, dan rezim Zionis Israel setelah gugurnya seorang anggota Jihad Islam oleh militer Israel di perbatasan Gaza.

Jihad Islam menembakkan puluhan rudal ke wilayah pendudukan untuk membalas pembunuhan ini.

Jubir Brigade Al Quds, Abu Hamzah menambahkan, setiap langkah perlawanan, kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun adalah langkah sah yang didukung rakyat Palestina, dan kami bangga bisa menyumbangkan darah untuk bangsa dan umat.

Ia menegaskan, seperti disampaikan Sekjen Jihad Islam, Ziad Al Nakhala, para pejuang Jihad Islam siap perang seperti siap menunaikan shalat.

Kepada Israel, Abu Hamzah menegaskan, jika kalian kembali, kamipun akan kembali. 

Dua tentara Turki kembali tewas di Provinsi Idlib, Suriah.

Seperti dikutip kantor berita IRIB, Kementerian Pertahanan Turki pada Kamis (27/2/2020) menyatakan dua tentara Turki tewas dalam serangan udara di barat laut Suriah.

Namun, Kemenhan Turki tidak memberikan penjelasan detail tentang insiden tersebut.

Beberapa media pada Rabu kemarin, mengabarkan bahwa delapan tentara Turki terluka dalam serangan artileri militer Suriah di pinggiran wilayah Idlib. Pasukan Turki juga menyerang posisi tentara Suriah di daerah itu.

Dalam beberapa hari terakhir, sedikitnya 13 tentara Turki tewas dalam pertempuran dengan pasukan Suriah di Idlib.

Militer Suriah memulai operasi pembebasan Provinsi Idlib dari kelompok teroris sejak dua bulan lalu, tapi Turki menentang langkah ini dan menduduki wilayah Suriah dengan alasan memerangi terorisme. 

Para pemimpin kelompok teroris di Provinsi Idlib, Suriah mengakui kekalahan telak mereka di Idlib dan Aleppo, serta tewasnya ratusan anggota mereka dalam perang melawan pasukan pemerintah Suriah.

Fars News (26/2/2020) melaporkan, sumber yang dekat dengan kelompok teroris di utara Suriah mengakui kekalahan mereka dari militer Suriah meski mendpat dukungan Turki, dan menyebut nasibnya akan seperti Daesh.

Surat kabar Al Quds Al Arabi menulis, para pengamat meyakini operasi militer Suriah di utara negara ini yang meliputi lebih dari 100 kota dan desa di Idlib dan Aleppo, telah menyebabkan kekalahan besar bagi kelompok-kelompok teroris terutama Tahrir Al Sham yang merupakan kelompok teroris paling terorganisir dari sisi militer dan logistik.

Salah satu pemimpin kelompok teroris, Qahtan Al Dimashqi menyinggung soal keruntuhan cepat Tahrir Al Sham, dan kelompok-kelompok teroris sekutunya di utara Suriah.

Menurutnya, kerja sama Rusia dan Iran dengan pasukan pemerintah Suriah dalam operasi militer di Idlib, dan terungkapnya taktik militer Tahrir Al Sham, termasuk faktor yang menyebabkan kekalahan teroris.

"Rusia mengetahui taktik yang digunakan kelompok bersenjata di Idlib, dan bagaimana cara mengalahkan mereka," pungkasnya. 

Wakil Sekjen Hizbullah menyinggung kemenangan kubu perlawanan dari Iran hingga Palesitna, Suriah sampai Lebanon, dan Irak hingga Yaman, dan terkait perekonomian Lebanon menuturkan, Hizbullah menentang ketergantungan Lebanon ke Dana Moneter Internasional, IMF.

Fars News (26/2/2020) melaporkan, Syeikh Naim Qassem mengatakan, hari ini banyak bantuan Ilahi yang kita saksikan dalam kemenangan-kemenangan yang diraih poros perlawanan. Kemenangan dari Palestina hingga Lebanon, Suriah, Irak, Yaman, Iran, dan seluruh kawasan.

Stasiun televisi Al Manar mengabarkan, Wakil Sekjen Hizbullah menjelaskan, Iran berhasil bertahan dalam perang mematikan melawan rezim Irak, dan sekarang Republik Islam Iran masih tetap berdiri kokoh, dan membangun untuk generasi mendatang.

Syeikh Naim Qassem menerangkan, Hizbullah di Lebanon berhasil meraih prestasi besar yang tidak pernah dicapai sejak pendudukan Israel di kawasan. Di tahun 2000 Israel keluar dari Lebanon secara memalukan, dan kemenangan besar diraih Lebanon. Setelah itu Israel kalah dalam perang tahun 2006, dan hari ini kekuatan senjata serta tekad Hizbullah telah menjadi instrumen pencegahan bagi Israel. 

Pemerintah Iran telah menyerukan keputusan Financial Action Task Force (FATF) untuk menempatkan Republik Islam Iran dalam kelompok negara-negara yang tidak bekerja sama (daftar hitam) dengan motif politik bagi beberapa negara yang menginginkan keburukan bagi Iran.

Pemerintah Iran mengeluarkan pernyataan pada hari Rabu, 26 Februari, mengatakan bahwa kebijakan anti-terorisme Iran didasarkan pada inti pencarian keadilan dan sifat damai dari rezim Republik Islam Iran dan ini sedang dilaksanakan di semua bidang, termasuk kontra-pendanaan terorisme.

Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) pada 21 Februari 2020 memasukkan Iran ke dalam daftar hitam dengan mengklaim bahwa tindakan Tehran tidak sesuai dengan norma-norma internasional terhadap pendanaan terorisme.

FATF memasukkan kembali Iran ke daftar hitam
Lembaga keuangan ini mengklaim sebagai anti-Iran dalam kondisi ketika Republik Islam Iran adalah satu-satunya negara yang secara faktual dan efektif memerangi berbagai kelompok teroris di wilayah Asia Barat.

Iran berkewajiban untuk mematuhi prinsip dan aturan nasional dan internasional sesuai risalah dan substansi perdamaian dan pencarian keadilan yang berdasarkan slam dan agama yang telah didefinisikan berasaskan keadilan.

Dalam kerangka kerja ini, Iran telah mengimplementasikan agenda nasional tentang pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Sebagai badan legislatif di Iran, Majelis Syura Islami telah menetapkan hukum dan peraturan domestik tentang pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang memiliki dampak tidak kalah dengan norma dan hukum internasional.

Mengingat bahwa mekanisme internasional memiliki kelebihan dan kekurangan dan lebih dipengaruhi oleh pandangan politik para kekuatan dunia, sementara tekanan pada negara-negara seperti Iran yang sensitif terkait implementasi aturan soal pencucian uang dan pendanaan terorisme itu hanya pendekatan politik, bukan masalah hukum dan undang-undang.

Selain itu, pada dasarnya tidak ada hubungan internasional antara sistem moneter dan perbankan Iran ketika Amerika Serikat menerapkan sanksi yang komprehensif terhadap Iran, dan dalam keadaan seperti itu, menerima dan melaksanakan peraturan keuangan FATF tidak bermanfaat bagi Iran.

Mengingat situasi saat ini, yang berarti bahwa penerapan sanksi AS yang ada dan sistem moneter dan keuangan Iran yang tidak memiliki hubungan dengan luar negeri, memasukan kembali Iran ke daftar hitam FATF tidak banyak berpengaruh pada ekonomi Republik Islam Iran.

Dalam hal ini, Abdolnaser Hemmati, Gubernur Bank Sentral Republik Islam Iran berpendapat bahwa, pada periode sanksi berat dan tekanan maksimum AS, sistem moneter dan keuangan Iran telah mampu membangun hubungan yang tidak dapat disanksi dengan sistem moneter dan keuangan dunia di luar kerangka FATF.

Abdolnaser Hemmati, Gubernur Bank Sentral Republik Islam Iran
Pergeseran prioritas perdagangan luar negeri Iran dari emas hitam (minyak) ke produk-produk turunan minyak bumi, jasa teknik dan barang-barang berbasis pengetahuan telah menyebabkan ancaman dan kendala yang berusaha diciptakan AS serta pendekatan politik terhadap mekanisme internasional seperti FATF tidak dapat mengganggu proses perdagangan Iran.

Bahkan adopsi dan persetujuan dari aturan FATFtidak akan berdampak pada sanksi AS terhadap negara Iran, dan Iran sampai pada kesimpulan saat ini bahwa kepatuhan terhadap aturan FATF bukanlah kebutuhan mendesak.

Rektor Universitas Ilmu Kedokteran Baqiatollah Iran mengatakan, pelaksanaan tiga proyek sains oleh para peneliti, dokter dan ilmuwan Iran untuk menciptakan obat ampuh Virus Corona sudah dimulai, dan kami berharap dalam waktu cepat proyek ini segera membuahkan hasil.

Fars News (27/2/2020) melaporkan, Dr. Alireza Jalali menuturkan, sejak minggu lalu komisi-komisi sains Universitas Ilmu Kedokteran Baqiatollah sudah diaktifkan untuk menciptakan obat ampuh Corona, dan metode terbaru penanganan pasien tertular virus ini.

Ia menambahkan, minggu lalu tiga proyek baru untuk menciptakan vaksin, dan obat ampuh Corona sudah dimulai, kami memperkirakan ketiga proyek ini akan membawa hasil yang serius.

Dr. Jalali juga menyinggung pengalaman sukses Iran memproduksi vaksin influenza, dan berharap kesuksesan yang sama akan terulang dalam produksi vaksin Corona.

"Saat ini kami belum bisa menjelaskan secara detail proyek-proyek penanganan Virus Corona ini, tapi proyek pertama terkait dengan produksi obat penyembuh infeksi Virus Corona berbasis ilmu genetika, yang tahap-tahap implementasinya dilakukan dengan kerja sama kementerian kesehatan, dan departemen riset-industri Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, di Pusat Genetika, Universitas Ilmu Kedokteran Baqiatollah," paparnya.

Menurutnya, proyek berikutnya adalah produksi obat herbal untuk menyembuhkan infeksi Virus Corona yang dilakukan oleh para peneliti Iran.

Virus Corona dilaporkan telah menyebar ke lebiih dari 40 negara dunia termasuk negara-negara Arab Asia Barat, namun sejumlah negara berusaha memanfaatkan virus ini sebagai alat balas dendam politik kepada Republik Islam Iran.

Virus Corona pertama kali ditemukan di Cina dan mengambil korban jiwa. Salah satu indeks penting virus ini adalah kekuatan penyebarannya. Dengan kata lain, virus Corona cepat menular melalui interaksi dengan penderita virus ini.

Oleh karena itu, virus Corona dengan cepat menyebar ke negara-negara lain di dunia. Musuh dan rival Iran, tanpa mengindahkan karakteristik virus Corona dan bahwa lebih dari 40 negara lain juga tertular virus ini, memanfaatkan virus Corona sebagai sarana balas dendam politik dengan Tehran.

Tudingan pertama musuh dan rival Iran adalah Iran sengaja menyembunyikan kasus ini. Meski setiap negara termasuk Iran berusaha mencegah penyebaran kekhawatiran dan ketakutan ke masyarakatnya melalui manajemen media, namun tudingan bahwa Iran sengaja merahasiakan kasus ini ketika pejabat Tehran bahkan mengetahui kasus penyebaran virus ini di Iran menjelang peristiwa penting seperti pemilu parlemen.

Corona di Iran
Sejatinya bahkan penyelenggaraan pemilu parlemen tidak mendorong pejabat Iran menyembunyikan kasus Corona dan sebelum pemilu mereka telah menginformasikan kasus ini.

Ketika Iran menginformasikan kasus virus Corona sebelum penyelenggaraan pemilu parlemen, Arab Saudi yang melancarkan propaganda besar-besaran anti Iran melalui Iranphobia, karena menjadi tuan rumah pertemuan menteri keuangan dan Bank Sentral kelompok G20 menolak memberi informasi terkait virus ini dan menepis penyebarannya di Saudi.

Padahal di antara negara-negara kawasan Asia Barat, desas desus penyebaran pertama kali virus Corona terjadi Arab Saudi.

Departemen Kesehatan Arab Saudi setelah ratusan orang di negara ini terinfeksi virus Corona, terpaksa mengumumkan jumlah penderita Corona dan korban meninggal akibat virus ini.

Tudingan lain musuh anti Iran adalah Tehran memberi informasi tak benar mengenai jumlah warganya yang terinfeksi virus ini.

Tudingan ini disebarkan ketika Departemen Kesehatan Iran mengumumkan data yang dimilikinya. Di antara karakteristik virus ini adalah mayoritas penderita virus Corona tidak memiliki informasi mengeni penyakit ini dan bahkan mereka tidak merujuk ke balai kesehatan dan rumah sakit selama kondisi fisik mereka belum parah.

Sekaitan dengan ini tudingan anti Iran dirilis ketika Presiden AS Donald Trump menolak memberi informasi sejati penderita virus Corona di negaranya dan mengumumkan data seminimal mungkin.

Sepertinya musuh dan rival Ian berusaha memanfaatkan Corona sebagai alat strategi untuk menekan Tehran secara maksimum.

Negara-negara ini dengan membesar-besarkan kasus Corona berusaha merusak perekonomian Iran dan meningkatkan represi politik kepada Tehran.

Poin penting adalah negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) ketika menuding Iran sebagai pentransfer virus Corona ke negara-negara kawasan, justru mayoritas penduduk negara-negara tersebut adalah warga asing khususnya warga negara-negara Asia Timur.

Buruh dan pekerja berkewarganegaraan Asia Timur merupakan mayoritas penduduk Uni Emirat Arab (UEA), Qatar dan Bahrain serta mayoritas buruh di Arab Saudi. Negara-negara ini juga memiliki hubungan perdagangan yang besar dengan Asia Timur.

Poin penting lain adalah berbeda dengan mayoritas negara kawasan di mana kapasitas dan kemampuan kedokteranya adalah impor, Iran termasuk kutub kedokteran di kawasan dan bahkan di tingkat dunia.

Sekaitan dengan ini, utusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di pertemuannya yang digelar hari Rabu (26/02) di Tehran menyebut kemampuan dan kinerja Iran di bidang kesehatan dan kedokteran sebuah contoh sukses dan unggul di dunia dan kawasan.