Kenapa orang-orang soleh mengalami banyak kesulitan sementara para pendosa dan penjahat hidup dalam kesenangan?

Jawabannya adalah karena Tuhan mencintai kekasihnya. Karena itu jika mereka berbuat kesalahan segera menegurnya sehingga mereka sadar, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur’an: dan sekiranya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya:

لو تقوَل علینا بعضَ الاقاویل لاًخذنا منه بالیمین

(QS: Al-Haqqah, ayat 44-45)

Begitu juga jika orang mukmin jika berbuat kesalahan maka tidak beberapa lama akan mendapatkan peringatan. Namun jika orang yang biasa berbuat dosa maka Tuhan berlaku sebaliknya, Dia akan memberikan waktu tenggang kepada mereka dan ketika saatnya tiba maka mereka akan dihancurkan:

و جعلنا لمهلکهم مَوعد

(QS: Al-Kahfi, ayat 59)

Dan jika bukan karena supaya mereka memperbaiki diri mereka maka Allah akan mengakhirkan hisab mereka sampai hari kiamat dan akan memberi mereka tenggang waktu sampai peluang mereka penuh.

انما نُملی لهم لیزدادوا اثم

(QS:  Ali-Imran, ayat 178 )

Coba kita perhatikan permisalan ini: Jika kacamata kita terkena setetes air teh, maka anda akan segera membersihkannya. Namun jika air teh itu mengenai baju putih anda maka anda akan bersabar hingga tiba di rumah dan mengganti baju tersebut. Jika teh tersebut tumpah di karpet bawah kaki anda maka anda akan menunggu sampai mendekati hari raya dan membawanya ke laundry. Begitu juga dengan Allah, Allah akan berprilaku berbeda dengan setiap orang dan akan menunda azabnya  sesuai dengan keadaan jiwa manusia apakah bersih atau kotor.

Sumber: Soal Penting-Jawaban Pendek, Muhsin Qira’ati. Soal ke-4.

Calon dari Demokrat, Bernie Sanders kritik keras politik Donald Trump, Presiden AS, yang menggebu-gebu perang dengan Iran. Menurut Sanders, perang dengan Iran adalah tragedi buruk. Kritiknya telah memukul AIPAC.

Haaretz, surat kabar Israel, menyoroti penolakan lobi Israel terhadap Bernie Sanders, yang menjalankan skema dukungan terhadap Palestina dan membantah politik Donald Trump tentang Iran. Dan AIPAC-pun turun dengan penuh daya untuk menghentikan Bernie Sanders.

Bertolak belakang dengan gambaran umum, ternyata AIPAC bukanlah pendukung sayap Kanan ataupun Republik Amerika. Akan tetapi organisasi Zionis ini hanya berupaya berdiri di antara dua sayap (Demokrat dan Republik) dan memikat orang-orang dari dua belah pihak.

Jadi sebenarnya, AIPAC berusaha untuk menjalin hubungan dengan politikus manapun yang ada di Kongres. Adapun kritik Bernie Sanders telah memojokkan mereka dan memaksa mereka untuk berjalan membelakangi sunnah yang sudah mensejarah.

Deal of the Century yang Tertolak

Bernie Sanders dalam akun twiternya menulis, “Denah Benjamin Netanyahu telah mengangkangi hukum internasional karena akuisisi Palestina Pendudukan, bahkan menutup indikasi pembentukan dua negara merdeka. Semua pendukung perdamaian Israel-Palestina harus menantang rancangan ini”.

Bernie Sanders sendiri adalah seorang keturunan Yahudi, tetapi ia menolak politik Donald Trump yang dikenal deal of the century. “Rancangan ini akan mengabadikan konflik Israel versus Palestina”, kritiknya.

“Kesepakatan damai apapun harus sesuai dengan hak-hak internasional dan peraturan PBB. Setiap kesepakatan harus menghentikan kolonialisme Israel dan merealisasikan hak-hak warga Palestina yang telah disepakati dalam naungan pemerintahan merdeka di samping Israel. Rancangan buatan Donald Trump tidak memenuhi syarat ini. Itu hanya mengabadikan konflik antara Israel dan Palestina”, jelas Sanders.

Dalam konferensi ISNA (Sosial Islami Amerika Utara), salah satu organisasi muslim di Amerika Utara, Bernie Sanders menyindir nir-pamor kepemimpinan Amerika Serikat dalam masalah-masalah utama dunia.

“Salah satu titik yang sangat dibutuhkan adalah peran pelantara dalam membangun perdamaian antara Israel dan Palestina. Saya adalah pendukung keras hak Israel dalam eksistensi, kemerdekaan, perdamaian serta keamanannya. Tetapi saya yakin bahwa Amerika seharusnya mengambil langkah penengah dalam konflik lama ini. Kebijakan Amerika harus mengakhiri kolonialisme Israel dan memberikan hak kepada warga Palestina di dalam negara merdeka mereka. Saya yakin bahwa hal ini akan membuahkan keuntungan bagi Israel, Palestina, Amerika Serikat dan Kawasan semuanya”, jelasnya.

Perang Vs Iran adalah Tragedi

Setelah konferensi tertutup Senat dan Dewan mengenai Iran, Bernie Sanders langsung menghampiri awak media dan menjelaskan titik-titik penting perseteruan AS-Iran.

“Orang Amerika tahu akan kebohongan perang Vietnam. Kami pergi ke satu medan perang yang didasarkan pada satu kebohongan dan berakhir pada pembunuhan 59 ribu orang. Tahun 2003 telah tersebar kebohongan mengenai Irak yang ingin membangun senjata pembunuh massa. Di sana, kita kehilangan 4 ribu tentara. Ratusan ribu sipil terbunuh dan terpaksa imigrasi. Saya kira perang dengan Iran adalah bencana mutlak yang berakibat lebih buruk dari perang Irak. Kami harap warga Amerika kepada pemerintah mengatakan bahwa kami tidak akan pergi ke medan perang melawan Iran”, jelasnya.

Dalam wawancaranya dengan Washington Post, Bernie Sanders menyatakan bahwa dirinya siap berunding dengan Iran jika terpilih nanti.

“Kenapa tidak berunding langsung dengan Iran? Saya kira bernegosiasi dengan Iran adalah hal yang paling layak. Ini adalah satu kesempatan untuk menghilangkan keraguan mengenai dukungannya atas teroris dan pembangunan tenaga nuklir”, jelasnya.

Bersama dengan Ro Khanna, anggota Dewan AS, Bernie Sanders menulis proposal. Dalam proposal mereka menjelaskan bahwa Donald Trump ingin menjerumuskan Amerika ke dalam perang baru. Dan mereka menuntut akhir dukungan finansial atas operasi militer dalam bentuk apapun.

“Perang dengan Iran akan mengakibatkan kerugian besar dan penghamburan triliunan dolar. Konflik baru juga akan menambah imigran baru. Investasi triliuner Amerika untuk biaya kesejahteraan rakyat bukan perang tanpa batas”, tulis Sanders, Ro Khanna dan lainnya dalam proposal tersebut mengisyaratkan indikasi perang di Timur Tengah.

Pemerintahan Donald Trump mendukung rezim Zionis lebih dari periode siapapun. Keluarnya Trump dari JCPOA selangkah dengan kebijakan AIPAC dalam menghapus efek politik luar negeri Barack Obama. Kebijakan Donald Trump dalam mengesahkan Bait al-Muqaddas sebagai ibukota, meresmikan daratan tinggi Golan dan terakhir deal of the century, kesemuanya memihak Israel.

Dengan perbandingan ini, maka tidak heran AIPAC atau American Israel Public Affairs Committee (biasa disebut lobi Zionis) menolak Bernie Sanders dan mendorong penuh Donald Trump.

Qatar menjamu 70 delegasi berbagai negara untuk menjadi saksi penandatanganan resolusi damai Taliban-AS.

Untuk mencapai kesepakatan ini, diperlukan waktu tak sedikit. Melalui Mulla Abdul Ghani Baradar, Wakil Politik Taliban dan Zalmay Khalilzad, Wakil Amerika urusan Afganistan, resolusi damai menjadi kenyataan.

Resolusi damai Taliban-AS memiliki satu pendahuluan dan 3 bagian. Bagian pertama menjelaskan penarikan mundur pasukan Amerika dari Afganistan. Bagian kedua menegaskan tidak adanya manipulasi kedaulatan Afganistan untuk mengancam Amerika dan sekutunya.

Adapun bagian ketiga resolusi damai ini berisi tentang kebijakan lanjut yang akan diambil pasca resolusi.

Di bawah ini adalah isi resolusi damai Taliban-Amerika:

Pendahuluan: Resolusi umum perdamaian terdiri dari 4 bagian

Jaminan dan mekanisme kerja untuk tidak mengeksploitasi wilayah Afganistan untuk mengancam keamanan Amerika dan sekutu.
Mekanisme dan pengumuman waktu penarikan militer asing.
Setelah ditentukan waktu pasti penarikan militer AS dari Afganistan dan tidak ada eksploitasi kedaulatan Afganistan untuk mengancam Amerika beserta sekutu, akan diselenggarakan perundingan antar-Afganistan pada tanggal 10 Maret 2020, yaitu antara Taliban dan pihak-pihak dalam negeri Afganistan.
Gencatan senjata permanen adalah salah satu pembahasan negosiasi antara pihak dalam negeri Afganistan. Para negosiator dalam perundingan ini akan menentukan tanggal serta mekanisme gencatan senjata permanen. Daerah kuasa Taliban tidak akan disahkan Amerika selama pemerintah Afganistan tidak mengajak pada perundingan antar-Afganistan.
Bagian Pertama: Penarikan mundur militer asing dari Afganistan

Berdasarkan resolusi ini, AS beserta sekutunya sepakat dalam 135 hari ke depan untuk menjalankan:
Pertama: Amerika bersedia mengurangi pasukannya hingga 8600 prajurit.

Kedua: Semua pasukan di 5 markas militer utama di Afganistan akan segera dikosongkan.

Dalam 9 bulan setengah ke depan semua pasukan asing keluar dari Afganistan dan semua markas militer di Afganistan juga akan dikosongkan. AS juga menjanjikan bahwa mereka akan mengadakan pertukaran tahanan sebagai langkah meyakinkan semua pihak. Dan ditentukan 5 ribu tahanan Taliban dan 1000 pasukan pemerintah akan dibebaskan seiring waktu dimulainya perundingan antar-Afganistan.
Ditentukan pula bahwa Emirat Islami (Islamic Emirate of Afganistan), yang tidak diresmikan oleh Amerika sebagai satu kedaulatan, beserta Taliban harus berjanji untuk memastikan bahwa tahanan tidak akan melawan Amerika dan sekutunya.
Seiring dengan dimulainya perundingan antar-Afganistan, sanksi atas elemen-eleman Taliban akan dinonaktifkan.
Seiring dengan dimulainya perundingan antar-Afganistan, Amerika Serikat bersama anggota PBB akan segera mengadakan negosiasi tentang pengangkatan sanksi atas anggota Taliban.
AS berjanji tidak akan intervensi urusan dalam negeri Afganistan dan tidak akan mengoperasikan militer melawan politik pemerintah Afganistan.
Bagian Kedua: Ketentuan Taliban untuk tidak mengeksploitasi wilayah Afganistan untuk menyerang wilayah Amerika beserta sekutunya.

Taliban berjanji tidak akan mengeksploitasi wilayah Afganistan untuk mengancam AS beserta sekutunya, termasuk Al Qaeda.
Taliban akan mengirim pesan kepada kelompok yang menjadi ancaman bagi AS dan sekutunya bahwa Afganistan bukanlah tempat untuk mereka. Anggota kelompok tersebut tidak boleh menyerang AS.
Taliban tidak akan mengizinkan rekrutmen militan, pelatihan dan dukungan finansial di Afganistan untuk mengancam Amerika.
Taliban tidak akan mengeluarkan paspor kepada orang yang berbahaya bagi AS di dalam wilayah kontrolnya. AS akan menerima kedaulatan wilayah kontrol Taliban berdasarkan kesepakatan dalam perundingan antar-Afganistan.
Bagian ketiga: Langkah lanjut pasca resolusi

Amerika akan berupaya menarik tanda tangan Dewan Keamanan di atas resolusi damai Taliban-AS ini.
Taliban dan AS akan melanjutkan hubungan positif. Kedua belah pihak akan terus mengusahakan hubungan dalam jalan positif dan membangun berdasarkan kesepakatan antar-Afganistan.
Pemerintah Amerika akan berupaya menjalin hubungan ekonomi dengan pemerintahan yang didasarkan pada perundingan antar-Afganistan.

Arena penting lainnya dan sekaligus baru dalam konflik Rusia-Amerika adalah untuk melancarkan perang diplomatik melawan Rusia dengan mencegah atau tidak memberikan visa kepada diplomat Rusia yang menghadiri pertemuan dan komunitas PBB serta organisasi-organisasi internasional yang berbasis di AS.

Langkah Washington telah memicu protes keras dari Moskow. Amerika Serikat selalu menggunakan masalah visa untuk delegasi dan pejabat yang menghadiri sidang dan pertemuan sebagai sarana untuk menekan negara-negara yang berselisih sejak markas besar PBB di New York. Wakil Tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Vasily Nebenzya, 10 Februari 2020, menyinggung berlanjutnya upaya penjegalan Amerika Serikat dalam mengeluarkan visa diplomatik kepada para diplomat Rusia dan menyerukan penghentian perilaku AS ini. Nebenzya menuduh Amerika Serikat melanggar apa yang disebut "Markas Besar PBB" karena melanggar persyaratan visa untuk misi diplomatik dan mengancam akan membawa masalah ini agar ditengahi jika proses itu tidak dihentikan.

Wakil Tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Vasily Nebenzya
Watap Rusia Rusia untuk PBB dalam sebuah pernyataan mengatakan, "Ada kesepakatan bahwa Amerika Serikat sebagai tuan rumah harus mengikuti. Amerika melanggarnya. Menolak mengeluarkan visa karena alasan apa pun, bahkan untuk alasan keamanan yang ingin dirujuk Amerika Serikat, tidak dapat dibenarkan. Jika kondisi tidak berubah, kita harus menggunakan arbitrasi."

Padahal, pada awal Desember 2019, Nebenzya mengatakan bahwa ia telah mengangkat masalah hambatan bagi delegasi Rusia yang menghadiri pertemuan PBB dengan Presiden AS Donald Trump dan ia berjanji untuk mengatasi masalah tersebut. Sekarang jelas bahwa janji Trump termasuk dalm janji-janji bohongnya, dan bahwa pemerintah Trump telah dengan sengaja melakukan pendekatan meningkatkan tekanan pada diplomat Rusia dan negara-negara lain, seperti Iran, Venezuela dan Kuba. Menurut Vladimir Ermakov, Direktur Biro Non-Proliferasi dan Kontrol Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia, Amerika Serikat telah mengabaikan atau memblokir banyak delegasi perwakilan negara asing ke PBB, dengan demikian sebenarnya AS telah melanggar tanggung jawabnya sebagai negara tuan rumah PBB."

Tujuan pemerintah AS untuk menghalangi penerbitan visa adalah menciptakan kebingungan dan ketidakjelasan para delegasi dan pejabat negara asing tentang kemungkinan bepergian ke Amerika Serikat dan benar-benar mengobarkan perang psikologis. Tujuan Washington yang lain adalah untuk menunjukkan apa yang disebut otoritasnya dengan tidak memberikan jalan bagi para delegasi negara-negara asing ke Amerika Serikat untuk menghadiri pertemuan-pertemuan PBB. Pemerintahan Trump sebenarnya menolak untuk mengeluarkan visa kepada delegasi negara-negara asing untuk menghadiri pertemuan PBB demi mencegah mereka menyatakan atau menghalangi konsultasi diplomatik dengan negara-negara penentangnya, terutama Rusia dan Iran.

Dalam hal ini, pada Januari 2020, pemerintah AS menolak untuk mengeluarkan visa kepada Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, yang dijadwalkan untuk menghadiri pertemuan umum Dewan Keamanan. Ini telah menjadi kasus bagi para diplomat, dan juga untuk New York, yang telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap diplomat dan keluarga mereka. Menanggapi tindakan ilegal AS, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah berulang kali menyerukan kepatuhan penuh dengan perjanjian tentang markas besar PBB sebagai negara tuan rumah lembaga ini di New York.

Sejak awal dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesuai dengan persetujuan Amerika Serikat dan lembaga internasional ini, Washington telah diwajibkan untuk menyediakan fasilitas untuk penerbitan visa perjalanan bagi para pejabat dan delegasi dari negara-negara anggotanya, dan tidak boleh terhalang dalam hal ini. Namun, melihat catatan perilaku Amerika menunjukkan bahwa Washington telah berulang kali menolak untuk mengeluarkan visa kepada pejabat lembaga internasional serta negara-negara yang menentang kebijakan AS dan dominasi dalam kerangka kebijakan ganda.

Menolak untuk mengeluarkan visa kepada delegasi asing adalah tanda bahaya bagi komitmen AS untuk PBB, dan penolakan pemerintah Trump untuk melakukannya akan semakin mendiskreditkan Amerika Serikat secara internasional. Tentu saja perselisihan antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Washington mengenai interpretasi atau penerapan perjanjian ini harus diajukan ke arbitrase. Baik Sekretaris Jenderal dan Amerika Serikat dapat meminta Majelis Umum untuk mengajukan pendapat penasehat kepada Mahkamah Internasional mengenai masalah hukum apa pun di hadapan majelis arbitrase, dan majelis arbitrase akan membuat keputusan akhir berdasarkan pendapat majelis.

Masalah lain yang dihadapi konflik AS-Rusia adalah tindakan Washington yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Moskow. Selama masa jabatan Donald Trump, Amerika Serikat telah menempuh kebijakan untuk membangun kembali dan mengembangkan persenjataan nuklir, dan telah memulai rencana ambisius untuk senjata nuklir dan ancaman terhadap kekuatan nuklir lainnya, terutama Rusia.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov
Pendekatan ini telah memicu reaksi tajam dari para pejabat Moskow. Menanggapi simulasi serangan nuklir AS terhadap Rusia, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov, 22 Februari 2020, mengatakan, "AS dengan simulasi serangan nuklir terbatas ke Rusia, telah memulai sebuah permainan yang berbahaya." Ryabkov mengutuk berlanjutnya latihan simulasi terbatas penggunaan senjata nuklir, termasuk penggunaannya dalam menyerang Rusia dalam bentuk manuver markas besar dan menekankan, tindakan semacam itu menunjukkan kesiapan Washington untuk menghadapi dan bergerak ke tingkat pengurangan level yang kemudian dapat menggunakan senjata nuklir.

Seorang pejabat Pentagon mengakui bahwa pihaknya sedang melakukan latihan nuklir. “AS melakukan sebuah latihan kecil termasuk bagaimana cara memberikan balasan jika Rusia melancarkan serangan nuklir,” ujarnya. Pesawat pembom strategis B-52 AS tahun lalu juga melakukan latihan serangan nuklir untuk meningkatkan kesiapan jika terjadi perang dengan Rusia. Moskow berulang kali mengutuk pendekatan Washington dalam peningkatan kemampuan nuklir dan rencana penggunaan senjata nuklir jika pecahnya perang di masa depan. Moskow menganggap langkah itu akan meningkatkan instabilitas dan ketidakamanan di dunia.

Washington lebih memilih meninggalkan perjanjian internasional dan memperkuat sistem persenjataan nuklirnya ketimbang mengambil langkah-langkah di bidang pengendalian senjata. Pemerintahan Trump mengejar kebijakan ofensif dalam kerangka doktrin baru nuklir AS. Doktrin ini diumumkan dalam sebuah dokumen yang disebut Tinjauan Postur Nuklir pada Februari 2018. Dokumen ini menekankan penguatan persenjataan nuklir dalam strategi keamanan AS.

Trump mengambil kebijakan untuk memproduksi dan menyebarkan persenjataan nuklir kecil. Langkah ini merupakan ancaman nyata terhadap negara-negara lain khususnya kekuatan nuklir seperti Rusia dan Cina. AS bahkan mempercepat pengembangan serta penyebaran rudal dan senjata nuklir baru dengan alasan melawan ancaman, yang diklaim datangnya dari sisi Rusia dan Cina.

Rusia merupakan sebuah tantangan besar bagi strategi nuklir AS. Wakil Menteri Pertahanan AS waktu itu, John Rood pada Juli 2019 mengakui bahwa Pentagon memandang doktrin militer Rusia sebagai tantangan terhadap kemampuan nuklir Washington. “Rusia sedang memperkuat kemampuan nuklir taktisnya, sementara kita sudah puluhan tahun tidak memproduksi senjata nuklir baru,” katanya. Klaim ini jelas-jelas bertentangan dengan fakta.

Moskow akan menggunakan senjata nuklirnya hanya dalam dua kasus. Pertama, jika melibatkan penggunaan senjata pemusnah massal oleh pihak lain untuk menyerang Rusia. Kedua, jika terjadi serangan menggunakan senjata konvensional, namun skala serangan mengancam keberadaan Rusia. Moskow menekankan bahwa pihaknya sama sekali tidak punya skenario lain tentang penggunaan senjata nuklir dan klaim para pejabat Washington benar-benar tidak berdasar.

Donald Trump, Presiden Amerika Serikat
Tujuan pemerintah Trump adalah untuk memperbaiki, memberdayakan dan meningkatkan keunggulan nuklir Amerika atas Rusia. Di era pasca-Perang Dingin, stabilitas dan keamanan internasional di arena internasional didasarkan pada kesetaraan dan penyelarasan nuklir. Yaitu, antara dua kekuatan nuklir dunia yang mampu menghancurkan bumi beberapa kali, ada keseimbangan yang sangat luar biasa dan tepat, yang sebenarnya menjamin pencegahan setiap konflik nuklir.

Secara keseluruhan, upaya utama pemerintah Trump adalah untuk pertama-tama meninggalkan perjanjian kontrol senjata dan kemudian melemahkan aturan keseimbangan nuklir dengan merenovasi dan meningkatkan persenjataan nuklir AS, sambil mencoba mengurangi kemampuan nuklir para pesaingnya, Rusia dan Cina.

Hubungan Rusia dan Amerika Serikat khususnya pasca krisis Ukraina tahun 2014 senantiasa diwarnai dengan peningkatan friksi dan tensi. Pendekatan Washington terhadap Moskow sekedar bertumpu pada permusuhan yang terus meningkat dan penerapan represi total. Langkah anti Rusia Amerika selama beberapa bulan terakhir menemukan dimensi baru.

Washington bukan saja terlibat konfrontasi langsung dengan Moskow dalam bentuk penerapan beragam sanksi, bahkan dengan dalih tak langsung seperti hubungan Rusia dengan negara-negara anti hegemoni AS, juga aktif menerapkan tekanan terhadap Moskow.

Contoh terbaru perilaku pemerintah Trump adalah sanksi terhadap perusahaan minyak raksasa Rusia, Rosneft dengan dalih memiliki hubungan dengan Venezuela. Amerika sebagai rival utama Rusia di suplai energi Eropa sebelumnya juga telah menjatuhkan sanksi kepada Rosneft terkait isu Ukraina dan menekan negara-negara Eropa untuk menghentikan impor minyak serta gas dari Rusia.

Amerika dengan beragam alasan termasuk krisis Ukraina sejak lama menjatuhkan berbagai sanksi dan masih tetap menekankan dilanjutkannya proses ini. Langkah terbaru Amerika di bidang ini adalah kebijakan Departemen Keuangan AS akhir Januari 2020 yang menyatakan, Amerika Serikat bersiap menerapkan sanksi baru kepada Rusia terkait aneksasi Crimea dan mensanksi delapan individu serta sebuah perusahaan kereta api di Moskow.

Amerika menjatuhkan beragam sanksi kepada Rusia di di tahun 2014 sebagai respon atas aneksasi Crimea. Departemen Keuangan Amerika di statemennya menyatakan, pejabat yang sanksi mencakup Perdana Menteri Crimea, Yury Gotsanyuk pasca pemilu 2019 dan enam orang lainnya.

Berdasarkan pernyataan Departemen Keuangan AS, nama-nama individu ini juga dimasukkan ke list hitam oleh Kanada. Sanksi ini diambil menyusul langkah Uni Eropa yang mensanksi individu ini termasuk Gostanyuk. Selain itu, perusahaan kereta api Grand Service Express yang berpusat di Moskow dan juga aktif di Crimea serta Alexander Ganov, CEO Grand Service Express juga dikenai sanksi.

Berdasarkan sanksi AS, aset individu-individu ini dan perusahaan tersebut dibekukan serta warga Amerika dan perusahaan negara ini tidak diijinkan berhubungan dengan individu serta perusahaan yang disanksi ini.

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, menteri keuangan AS di statemennya menyatakan, "Langkah Kemenkeu diambil melalui koordinasi penuh dengan sekutu dan mitra internasional kami serta serta refleksi kembali dukungan kami untuk menghidupkan proses politik, demokratis, bebas dan adil di Crimea."

Meski demikian pemerintah Trump saat ini tetap melapaui batasan ini dan tengah aktif mensanksi lembaga atau perusahaan Rusia dengan dalih memiliki hubungan dengan negara-negara ketiga yang menentang hegemoni Washington. Contoh terbaru kasus ini adalah sanksi salah satu anak perusahaan minyak pemerintah Rusia, yakni Rosneft oleh Kemenkeu Amerika dengan alasan melewati sanksi AS terhadap Venezuela.

Kemenkeu AS pada 18 Februari 2020 menjatuhkan sanksi kepada perusahaan Rosneft Trading S.A. dan Deputi perusahaan Rosneft, Didier Casimiro. Menurut pengumuman Kemenkeu AS, untuk selanjutnya setiap individu dan perusahaan yang melakukan transaksi keuangan dan finansial dengan perusahaan ini akan diancam dengan sanksi.

Pemerintah Amerika mengklaim bahwa perusahaan Rosneft sebagai pelaku utama yang melewati represi Amerika terhadap pemerintah Venezuela. Seorang petinggi Amerika saat menjustifikasi sanksi perusahaan Rosneft mengatakan, "Ini sebuah respon atas peran sentral yang terus meningkat perusahaan Rosneft terkait hubungan dengan Venezuela." Menurut klaimnya perusahaan Rusia ini masih melanjutkan impor minyak dari Venezuela dan secara aktif menjauhkan sanksi Amerika.

Sanksi terhadap perusahaan Rosneft dilakukan atas permintaan Presiden AS Donald Trump. Pemerintah Amerika sejak lama menjatuhkan sanksi untuk menggulingkan Presiden resmi Venezuela, Nicolas Maduro, serta menekan negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Caracas seperti Rusia dan Kuba.

Pada saat yang sama, Amerika Serikat mengintimidasi negara-negara yang berencana menggalang hubungan serta perdagangan dan kesepakatan senjata dengan Rusia dengan dalih undang-undang CATSA. Amerika Serikat bahkan mendorong Meksiko, yang juga merupakan salah satu mitra terdekatnya. Wakil Menteri Luar Negeri AS Hugo Rodriguez mengatakan pada pertengahan Februari 2020 bahwa negara itu akan diboikot jika tentara Meksiko dilengkapi dengan helikopter Rusia. Tentara Meksiko sekarang dilengkapi dengan armada helikopter MI-7 buatan Rusia, dan mengingat Meksiko puas dengan helikopter ini, negara tetangga Amerika ini  berencana untuk membeli lebih banyak dari mereka.

Berlanjutnya aksi-aksi penjatuhan sanksi Amerika menuai respon keras dari Moskow. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova menyatakan bahwa seluruh negara dunia tidak boleh acuh tak acuh atau netral terhadap sanksi Amerika, tapi mereka harus menolaknya dan melawan pendekatan sanksi Washington.

Rusia meyakini bahwa berbagai negara harus mengambil sikap satu untuk melawan aksi sanksi Amerika. Menurut perspektif Moskow, Washington tidak memiilki sarana lain kecuali represi sanksi kepada negara-negara independen dan ini anggapan salah bahwa Amerika hanya memanfaatkan sanksi kepada sejumlah negara.

Zakharova meyakini bahwa ini sebuah pendekatan keliru ketika elit politik negara lain berpikir jika masalah sanksi ini tidak akan melilit mereka, karena di sejarah contoh beragam dari kasus ini tidak sedikit. Sepertinya penyikapan seluruh negara sangat penting terhadap Amerika karena menggunakan sanksi sepihak dan penerapannya termasuk terhadap Rusia dan puluhan negara lain tanpa ijin Dewan Keamanan PBB sehingga Washington terpaksa akan merevisi masalah ini.

Salah satu dimensi penting represi terbaru Washington kepada Moskow adalah upaya berkesinambungan AS untuk melemahkan ekonomi Rusia dengan membatasi ekspor gas negara ini ke Eropa. Rusia tercatat sebagai eksportir terpenting gas ke negara-negara Uni Eropa. Meski ada penurunan ekspor gas Rusia sejak tahun 2014, negara ini masih menjadi penyuplai terbesar gas Uni Eropa di paruh pertama tahun 2019.

Jerman sangat bergantung kepada Rusia untuk impor gas alam dan sekitar seperempat dari gas alam yang dibutuhkannya dari Rusai disuplai melalui pipa gas Nord Stream-1. Rusia meski ada sanksi Amerika terhadap kontrak gasnya, berencana menyelesaikan proyak pipa gas baru bawah air Nord Stream-2 yang mengirim gas Rusia melalui laut Baltik ke Jerman yang kini tinggal 150 km di tahun 2020.

Proyek pipa gas Nord Stream-2 menjadi pusat tensi geopolitik AS dan Rusia. Meski ada dukungan sejumlah negara Eropa seperti Ukraina dan Polandia terhadap kebijakan anti Rusia Washington, namun negara-negara penting Uni Eropa seperti Jerman dan Austria menghendaki peningkatan ekspor gas Rusia ke Eropa.

Simbol friksi ini yang menjadi konflik Rusia dan Eropa dengan Amerika adalah isu penyelesaian dan pengoperasian jalur pipa Nord Stream-2 yang dijadwalkan setiap tahun 55 miliar meter kubik gas Rusia diekspor ke Jerman melalui Laut Baltik. Perusahaan Gazprom Rusia bersama konsorsium yang terdiri dari perusahaan Perancis, Austria, Belanda, Inggris dan Jerman, yakni perusahaan-perusahaan energi Engie, OMV, Shell, Uniper dan Wintershall bertanggung jawab atas pembangunan proyek pipa gas ini. Perusahaan diproyek Nord Stream-2 hingga Mei 2019 telah menginvestasikan lebih dari 6,3 miliar dolar di proyek ini.

Kian meluasnya hubungan energi Rusia dan Eropa menuai respon negatif dari Amerika Serikat. Washington memperingatkan bahwa pengoperasian pipa gas ini akan membuat Eropa semakin tergantung kepada energi Rusia. Oleh karena itu, baru-baru ini, dengan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan Eropa yang terlibat dengan proyek ini, secara praktis Amerika memulai langkahnyauntuk mencegah penyelesaian proyek Nord Stream-2.

Amerika Serikat dengan mensabotase masalah ini dan menurunkan ekspor gas Rusia ke Eropa berencana meningkatkan penjualan gas cairnya di pasar energi Eropa. Padahal harga gas alam Rusia lebih murah bagi Eropa membuat rencana Washington semakin sulit.

Meski demikian Washington untuk mencegah penyelesaian pipa gas Nord Stream-2 memanfaatkan beragam sarana dan metode. Dalam koridor ini, pemerintah Donald Trump di undang-undang bujet pertahanan 2020 mencantumkan sanksi terhadap pipa gas yang tengah dibangun Rusia di Eropa termasuk pipa gas Nord Stream-2.

Trump mengkritik Jerman karena memberi miliaran dolar kepada Rusia untuk gas dan juga memanfaatkan dukungan Amerika. Ia pada 20 Desember menandatangani bujet pertahanan Amerika tahun 2020 di mana di dalamnya dicantumkan sanksi kepada perusahaan yang berpartisipasi di proyek Nord Stream-2.

Deplu Amerika Serikat pada 27 Desember 2019 memperingatkan perusahaan dan kontraktor yang aktif di proyek pipa gas Nord Stream-2 jika tidak segera menghentikan aktivitasnya di proyek ini, maka mereka akan menjadi target sanksi Washington.

Juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov saat merespon masalah ini menyatakan, sanksi Amerika terhadap proyek pipa gas Nord Stream-2 melanggar hukum internasional dan contoh dari persaingan tak sehat. Amerika memanfaatkan sanksi untuk meningkatkan represi kepada Eropa dan mencegah tuntasnya proyek ini. Sejatinya Washington sejak lama memanfaatkan sanksi sebagai sarana tekanan langsung dan tidak langsung terhadap berbagai negara.

Kini sanksi tersebut mulai melilit Eropa. Sementara itu, pemerintah Jerman menyatakan bahwa mereka tidak membutuhkan suplai gas dari Amerika Serikat dan memperingatkan jika Washington tidak mengakhiri ulahnya untuk mencegah penyelesaian proyek gas Nord Stream-2, maka Berlin akan memberlakukan sanksi balasan.

Sikap terakhir Amerika di kasus ini adalah Menteri Energi AS, Dan Brouillette dalam sebuah statemennya mengungkapkan, "Saya yakin Rusia tidak akan mampu merampungkan proyek pipa gas Nord Stream-2 dan Washington akan melanjutkan penentangannya terhadap proyek ini."

Terkait upaya Rusia untuk menerobos sanksi AS terhadap proyek pipa gas Nord Stream-2 dan menyelesaikannya sendiri, Brouillette mengatakan, "Mereka tidak mampu dan klaim ini tertolak bahwa proyek ini akan diselesaikan oleh Gazprom dengan sedikit keterlambatan."

Menteri energi AS dalam wawancaranya di sela-sela Konferensi Keamanan Munich mengatakan, "Ini akan menjadi keterlambatan yang sangat panjang, karena Rusia tidak memiliki teknologi untuk menyelesaikan proyek ini dan jika Moskow menyelesaikan sendiri proyek ini, kita tunggu saja apa yang akan mereka lakukan. Namun Saya tidak berpikir jika ini sangat sederhana di mana mereka mengatakan kami menyelesaikan sendiri proyek ini."

Bagaimanapun Amerika memutuskan untuk mengalokasikan dana besar-besaran untuk menggagalkan proyek Nord Stream-2. Washington berencana menyuntikkan dana satu miliar Euro kepada negara-negara Eropa timur dan tengah yang menurut anggapannya sebagai dukungan atas independensi energi Eropa terhadap Rusia dan melawan proyek Nord Stream-2.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo  saat berbicara di Konferensi Keamanan Munich seraya mengumumkan bantuan finansial di sektor energi Eropa Timur menekankan bahwa tujuan AS adalah menyebarkan investasi sektor swasta di bidang energi. Menurutnya inisiatif Amerika ini termasuk hal-hal yang harus didukung di kerja sama ekonomi.

Rezim Zionis Israel menggelar pemilu dini dan pertama pada 9 April 2019. Dalam pemilu ini, Partai Likud pimpinan Benjamin Netanyahu hanya meraih satu kursi lebih banyak dari rivalnya, koalisi Biru dan Putih yang dikomandoi Benny Gantz dan berhasil menguasai 36 kursi parlemen.

Netanyahu mendapat mandat untuk membentuk kabinet baru. Ia membutuhkan 61 suara dari 120 kursi di Knesset untuk menyusun kabinet. Kubu kanan Israel secara keseluruhan memperoleh 65 kursi pada pemilu April 2019, tapi Ketua Partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman menolak bekerjasama dengan Netanyahu, akhirnya parlemen membubarkan diri dan memutuskan penyelenggaraan pemilu kedua.

Pemilu kedua rezim Zionis diselenggarakan pada 17 September 2019, yang dimenangkan oleh koalisi Biru dan Putih pimpinan Benny Gantz. Kali ini Partai Likud memperoleh 32 kursi Knesset dan partai Benny Gantz 33 kursi. Namun, Netanyahu kembali menerima mandat untuk membentuk kabinet, karena kubu kanan secara total menguasai 55 kursi parlemen, sedangkan koalisi Biru dan Putih 54 kursi.

Netanyahu gagal menyusun kabinet selama periode 21 hari, dan presiden rezim Zionis menyerahkan mandat ini kepada Gantz, untuk partama kalinya dalam satu dekade terakhir di mana politisi selain Netanyahu menerima mandat pembentukan kabinet. Namun Gantz juga gagal mengumpulkan mayoritas 61 kursi untuk membentuk kabinet. Parlemen untuk kedua kalinya dibubarkan dan pemilu ketiga dijadwalkan digelar pada 2 Maret 2020.

Persoalan utama adalah bahwa pemenang pemilu tidak otomatis dapat leluasa membentuk kabinet, tapi koalisi yang mampu meraih dukungan 61 dari 120 anggota Knesset, dapat membentuk kabinet baru. Oleh karena itu, pemerintah di Israel adalah sebuah koalisi dan membentuk sebuah koalisi dalam situasi saat ini telah menjadi tantangan berat.

Pemilu ketiga Knesset dalam satu tahun terakhir dilaksanakan setelah Netanyahu dalam pemilu internal Partai Likud pada Desember 2019, dengan mudah menumbangkan rivalnya, Gideon Sa'ar dan kembali memimpin partai ini. Jika Partai Likud memenangi pemilu 2 Maret, Netanyahu akan kembali ditunjuk untuk membentuk kabinet baru Israel.

Netanyahu dan Partai Likud diunggulkan dalam beberapa jajak pendapat yang digelar menjelang pemilu. Padahal, jajak pendapat yang dilakukan jauh sebelum ini mengunggulkan koalisi Biru dan Putih, tapi survei terbaru memberikan kemenangan tipis kepada Likud dan Netanyahu.

Benny Gantz (kiri) dan Benjamin Netanyahu.
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan lembaga Direct Polls, Partai Likud akan meraih 33 kursi, dan koalisi Biru dan Putih 31 kursi dalam pemilu 2 Maret ini.

Analis politik, Hussam al-Dajani dalam sebuah ulasannya menulis, “Netanyahu memiliki lima daya tawar untuk memenangi pemilu 2 Maret yaitu peresmian Kesepakatan Abad, dimulainya penyelidikan pengadilan terhadap kasus korupsi Benny Gantz yang menjadi saingan utamanya dan ini sedikit banyak akan mengurangi perhatian publik pada kasus korupsi Netanyahu, kemajuan dalam proses normalisasi hubungan dengan dunia Arab yang ditandai dengan pertemuan Netanyahu dengan Ketua Dewan Transisi Sudan Abdul Fattah al-Burhan, yang kemudian diikuti dengan keluarnya izin melintasi zona udara Sudan untuk pesawat sipil Israel untuk pertama kalinya, pembunuhan Komandan Pasukan Quds Iran Letnan Jenderal Qasem Soleimani oleh pemerintah AS, dan yang terakhir terciptanya ketenangan di perbatasan selatan yang dimediasi oleh Mesir, Qatar, dan PBB.”

Meski demikian, kasus korupsi dan tidak adanya dukungan Lieberman akan menjadi dua tantangan berat Netanyahu untuk memenangi pemilu atau bahkan membentuk kabinet mendatang.

Kementerian Kehakiman Israel baru-baru ini menekankan bahwa sidang kasus korupsi Netanyahu akan dilaksanakan pada 17 Maret mendatang dan ia diharuskan hadir di pengadilan. Jika Netanyahu menang dalam pemilu dan sidang pengadilan tetap digelar, maka ia akan menjadi perdana menteri Zionis pertama yang menjalani sidang pengadilan saat menjabat.

Ketua Partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman menekankan bahwa era Netanyahu telah berakhir dan ia harus berpamitan dengan dunia politik setelah berlangsungnya pemilu Knesset pada Maret ini.

Statemen ini menunjukkan bahwa Lieberman tetap menjadi sebuah rintangan penting bagi Netanyahu dalam upayanya menyusun kabinet baru dan bahkan jika ia kembali menerima mandat, ada kemungkinan Netanyahu akan kembali menemui kegagalan dan berlanjutnya kebuntuan politik di tanah pendudukan.

Jenderal Benny Gantz berpeluang meraih setidaknya 31 kursi parlemen pada pemilu ini berdasarkan jajak pendapat terbaru. Namun, peluangnya untuk kembali memperoleh mandat pembentukan kabinet lebih kecil dibandingkan dengan situasi politik pasca pemilu kedua Knesset pada September 2019.

Lieberman dituding melakukan korupsi oleh Netanyahu dan para pendukungnya. Partai Likud, Netanyahu, dan Gantz juga dituduh melakukan penyelewengan dana. Disebutkan bahwa Benny Gantz memimpin sebuah perusahaan yang memanipulasi informasi demi memuluskan penjualan peralatan kepada polisi Israel senilai empat juta shekel. Peralatan ini tidak terpakai dan Gantz menjabat sebagai direktur eksekutif perusahaan ketika kasus penipuan ini terjadi.

Ilustrasi kejahatan rezim Zionis terhadap warga Palestina di Gaza.
Meskipun jaksa Israel menegaskan bahwa Gantz tidak terlibat dalam transaksi tersebut dan ia bukan terdakwa, namun Partai Likud dan Netanyahu memanfaatkan kasus ini untuk menyerang Gantz dan membuat publik Israel ragu-garu untuk mendukung mantan jenderal rezim Zionis ini.

Gantz juga tetap menjadi sasaran kritik dari Lieberman. Dalam sebuah pernyataan terbaru, dia menyebut Gantz sebagai pribadi yang lemah dan tidak memiliki sikap yang tegas dalam banyak masalah penting. Lieberman diperkirakan tidak akan bergabung jika Gantz menerima mandat untuk membentuk kabinet.

Setelah pelaksanaan pemilu September 2019, sebagian anggota Daftar Gabungan Arab menyatakan mendukung Benny Gantz sebagai perdana menteri, tapi kali ini kubu Arab di tanah pendudukan sepertinya tidak akan mendukung Gantz dan juga Netanyahu.

Anggota Arab Knesset dan Ketua Daftar Gabungan Arab, Ayman Odeh mengatakan partainya tidak akan bekerjasama dengan pemerintah yang melakukan serangan ke Gaza.

“Netanyahu tetap melancarkan serangan ke Jalur Gaza,  dan Gantz menyerukan aneksasi tanah Palestina ke dalam wilayah kekuasaan Israel. Oleh karena itu, Daftar Gabungan Arab tidak akan mendukung kandidat mana pun untuk pembentukan kabinet baru,” tegasnya.

Jadi, dapat dikatakan bahwa kebuntuan politik di tanah pendudukan tidak akan berakhir bahkan dengan penyelenggaraan pemilu ketiga Knesset sekali pun.

Media dan sinema Hollywood bersama kapal, pesawat tempur, dan layanan intelijen AS telah berhasil menjadikan negara ini kekuatan dominan global. Tidak salah jika Hollywood disebut sebagai bagian dari kepentingan politik AS.

Film terbaru Hillary dan skandal asusila yang menimpa produser terkemuka AS, Harvey Winstein menunjukkan wajah lain dari dunia hiburan dan politik negeri Paman Sam ini.

Hillary Clinton, yang menghadiri festival film internasional Berlin untuk pemutaran film "Hillary", menyikapi gugatan terhadap produsen terkemuka Hollywood Harvey Weinstein di pengadilan New York, dengan mengatakan, "Sangat jelas bahwa orang-orang mengikuti dengan cermat masalah skandal asusila Weinstein dan sedang menunggu vonis pengadilan. KIni, waktunya memberikan hukuman bagi dia, dan hakim sangat menyadari hal itu,". 

Harvey Weinstein Lahir pada tahun 1952 yang memproduksi banyak film, dan telah menerima puluhan penghargaan film. Pada Oktober 2017, ia dipecat dari perusahaannya dan The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) akibat kasus asusila yang dilakukannya. Lebih dari 80 wanita mengajukan tuduhan terhadap Weinstein, yang menyebabkan munculnya kampanye media sosial hashtag (#metoo) Pada 24 Februari 2020, dua dari lima tuduhan terhadap Weinstein diterima di pengadilan New York.

Harvey Weinstein menghadapi gugatan penjara 25 tahun penjara karena beberapa kali melakukan tindakan asusila dengan dua kali perkosaan tingkat pertama dan satu kali perkosaan tingkat tiga. Tentu saja, ia juga memiliki kasus lain di kota Los Angeles yang diajukan dua wanita lainnya dengan kejahatan yang sama dan putusan pengadilan akan diumumkan dalam waktu dekat.

Weinstein termasuk salah satu sponsor terbesar kampanye presiden dan Kongres AS. Ia menyumbangkan 1,4 juta dolar hanya untuk membantu Kampanye Hillary Clinton. Menanggapi pertanyaan media tentang mengapa dia memiliki hubungan finansial dengan Weinstein, Hillary Clinton berkata, "Ketika itu, saya tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Bagaimana saya tahu karena dia mengumpulkan uang untuk saya, untuk Obama, untuk Algor dan semua kandidat dari Demokrat. Dia juga berkolaborasi dengan banyak orang lain. Dia telah bekerja dengan semua kubu Demokrat,".

Bagi banyak pengamat, pernyataan terbaru Hillary yang menyudutkan Weinstein tampak sedikit aneh dan bahkan naif. Karena produser ini selalu menjadi salah satu sponsor utama partai Demokrat dalam kampanyenya. Secara khusus, hubungan dekatnya dengan Hillary Clinton dan banyak undangannya untuk makan malam serta kolaborasi propaganda politik dengan partai Demokrat adalah bukti Weinstein dikenal oleh para politisi Demokrat.

Menariknya, di samping dukungan finansial, Weinstein juga menjalin hubungan baik dengan Obama dan putri mantan Presiden AS Barack Obama, Malia, menghabiskan masa magangnya di ruang kerja produser terkemuka AS itu. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika politisi semacam Hillary Clinton tidak memiliki pengetahuan tentang Weinstein. Misalnya, Donald Trump, presiden AS saat ini dalam sebuah konferensi pers di India, dia mengatakan kepada seorang wartawan, "Saya pikir itu sangat baik untuk wanita. Itu adalah kemenangan besar yang mengirim pesan yang kuat !!" Pada 2017, Trump diberi tahu kasus yang menimpa Weinstein dengan mengatakan, "Saya kenal Harvey Weinstein selama bertahun-tahun. Saya tidak terkejut sama sekali,". 

Gerakan Me_Too yang berarti "saya juga", tentang pengalaman selebriti yang mengalami pelecehan seksual telah mendorong para pesohor membuka tabir kehidupan pribadi mereka di balik latar belakang industri musik Hollywood. Penyanyi terkenal Amerika, Tina Turner, yang yang terkenal pada 1980-an dan 1990-an, baru saja menerbitkan kehidupan pribadinya di balik layar dalam memoarnya. Penyebaran ingatan itu telah menimbulkan banyak kontroversi.

Dia mengatakan dalam sebuah percakapan, "Sangat menegangkan bagi saya untuk hidup di ruang musik sehingga saya tidak ingin kembali ke posisi itu dan hanya bersikeras melakukan yang terbaik. Membersihkan toilet orang lain jauh lebih baik daripada bernyanyi di industri musik Amerika." Turner, 80 tahun, yang sekarang tinggal di Zurich, menulis dalam bukunya: Saya tidak merekomendasikan gadis Amerika dengan suara yang bagus untuk memasuki industri musik.

Statemen Tina Turner tampaknya masih valid hingga kini. Sosok seperti Weinstein dengan kekuatan dan kekayaannya yang besar, menjebak banyak wanita untuk kepentingannya. Tetapi hal yang menarik adalah bahwa selama bertahun-tahun perempuan bekerja untuknya, tidak ada yang dipublikasikan tentang pelecehan seksual yang dilakukan Weinstein terhadap mereka. Seolah-olah pria kaya yang menggunakan kekuasaan dan uangnya untuk mendominasi wanita adalah hal yang lumrah dan para korban sendiri mempercayainya.

Bekerja dengan media dan pers sebelum politik, menggunakannya untuk tujuan mereka sendiri dan memberikan mereka dengan dukungan keuangan. Mantan kepala editor majalah film Premiere, Peter Biskind pada tahun 1991 mencoba untuk memeriksa masa lalu Weinstein. Namun dia kemudian mengumumkan bahwa Miramax telah mengancam untuk berhenti beriklan jika mereka melanjutkannya. Dia berkata: Hal lain yang saya ketahui tentang ini adalah Harvey menulis untuk majalah Primeire dan saya adalah editornya saat itu. Selama bertahun-tahun, Weinstein mempertahankan media berita ini karena telah menguntungkan kedua belah pihak,".

Tentu saja, bukan tidak mungkin masalah kali ini akan diselesaikan dengan uang. Pengacaranya mengatakan mereka telah mampu mencapai penyelesaian sementara dengan imbalan $ 44 juta sebagai kompensasi bagi wanita yang telah menjadi korban kekerasan seksual. Adam Harris adalah salah satu pengacara yang memberi tahu hakim bahwa para pihak telah sepakat "pada prinsip-prinsip perjanjian ekonomi." 

Sejatinya, memasang patung Harvey Weinstein tepat sebelum Oscar 2018 di Hollywood Boulevard menunjukkan bahwa dunia sinema AS telah mengabaikan rasa tidak aman yang meluas di daerah itu. Meskipun ada kemarahan media, hubungan dalam sistem produksi film tidak banyak berubah. .! Banyak yang melihat peristiwa itu sebagai konsekuensi dari aktivitas Hollywood dan menganggapnya sebagai simbol dukungan sinema Amerika untuk kerusakan moral. Masalah asusila yang mengalir tidak hanya di belakang layar tetapi juga dalam isi produknya. Masalahnya, pemerintah AS dan bahkan pejabat tertingginya adalah mitra yang mendapat manfaat dari dukungan finansial Weinstein untuk propaganda pemilunya.

Bulan Rajab adalah momen istimewa untuk jalinan interaksi hamba dengan Tuhan dan bulan turunnya rahmat dan kasih sayang-Nya. Sebuah bulan di mana kedatangannya memberi kabar gembira dan kepergiannya menyisakan kesedihan.

Permulaan bulan itu mengingatkan kita pada hari kelahiran Imam Ali as, sementara penghabisannya memberi berita gembira tentang pengutusan Rasulullah Saw yang membebaskan umat manusia dari dunia kebodohan dan kejahilan.

Rajab adalah musim semi doa, penghambaan, dan munajat seorang hamba kepada Allah Swt. Mengenai keutamaan bulan Rajab, Rasul Saw bersabda, "Rajab adalah bulan yang diagungkan oleh Allah. Dengan demikian, tidak ada bulan yang lebih agung dari bulan ini. Masyarakat Jahiliyah menilai bulan Rajab sebagai bulan agung, kemudian Islam menambahkan keagungan bulan ini." Pada kesempatan lain, Rasulullah Saw pernah bersabda, "Ketahuilah, Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku dan Ramadhan adalah bulan umatku."

Bulan Rajab memiliki tempat istimewa dalam penanggalan Islam dan termasuk di antara bulan-bulan yang penuh keutamaan. Allah Swt dalam surat al-Taubah, ayat 36, berfirman, "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram." Menurut sejumlah riwayat, salah satu dari empat bulan haram itu adalah bulan Rajab. Masyarakat dilarang berperang dalam empat bulan haram dan keamanan publik juga harus ditegakkan.

Di bulan ini lahir pula manusia-manusia suci dan besar di sejarah umat Islam. Salah satunya adalah Imam Mohammad Jawad as. Tahun 195 H dunia disinari cahaya kelahiran manusia suci, Imam Mohammad Taqi atau Imam Jawad as, salah satu cucu baginda Rasulullah Saw. Imam Jawad lahir di kota Madinah. Imam Jawad as sejak kecil hingga menginjak usia remaja telah dikenal akan keilmuan, kefasihan, kesabaran dan ketakwaan. Beliau memiliki kecerdasan dan cara penyampaian yang lugas. Meskipun usianya masih muda belia, tapi dari sisi keilmuan dan keutamaan beliau telah disejajarkan dengan tokoh-tokoh masa itu.

Jawad adalah salah satu nama yang paling indah dari Allah Swt yang berarti pemberian tanpa berharap sedikitpun dan memberi sebelum diminta. Kedermawanan luar biasa dan senantiasa. Dia tidak menerima apa pun sebagai balasan atas pemberian dan setelah memberi. Dia tidak meminta apa pun, sementara Dia memberikan yang sama antara mereka yang taat atau berbuat dosa. Nama Ilahi ini telah sepenuhnya memanifestasikan dirinya dalam diri Imam Muhammad Taqi as dan mengungkap pemberian serta kedermawanan Allah Swt. Karena itu, siapa pun yang berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan memiliki berkah dalam harta dan kehidupan, jika dia menyebut nama beliau, tidak diragukan lagi akan membawa berkah bagi hidupnya.

Setelah kesyahidan Imam Ridha as, di usianya yang masih muda, Imam Jawad sudah harus mengembang tanggung jawab besar imamah untuk memimpin umat. Imam Ridha as di masa hidupnya kerap menjelaskan keimamahan anaknya tersebut dan selalu menyebutnya dengan penuh hormat. Imam Ridha as bersabda, “Abu Ja’far (Imam Jawad) adalah penggantiku di antara keluargaku.”

Suatu hari seseorang bertanya kepada Imam Ridha as, “Setelah Anda, jika ada masalah penting kepada siapa aku harus bertanya? Imam menjawab, kepada anakku Abu Ja’far (Imam Jawad). Namun maksud dari penanya adalah usia Imam Jawad masih sangat muda untuk memimpin dan memberi petunjuk masyarakat. Oleh karena itu, untuk Imam Ridha yang memahami maksud penanya kemudian menambahkan, “Allah Swt mengutus Isa as sebagai nabi dan memerintah syariat ketika ia lebih kecil usianya dari Abu Ja’far.”

Poin penting dari kehidupan Imam Jawad adalah realita ini bahwa beliau di usia kanak-kanak unggul di bidang ilmu, kefasihan serta seluruh nilai-nilai akhlak mulia lainnya. Kecerdasan luar biasa dan penjelasannya yang mudah diterima serta upayanya yang mengembangkan masalah keilmuan dan agama. Tabarsi sejarawan terkenal di bukunya A’lamul Wara menulis, “Imam Jawad di kehidupannya meski di usia muda telah mencapai derajat keutamaan dan ilmu serta hikmah di mana tidak ada ulama dan ilmuwan besar yang mampu menandinginya.”

Imam Jawad hidup di era pemerintahan Bani Abbasiyah yang menerapkan pendekatan khusus untuk melawan Ahlul Bait Nabi. Pendekatan ini bertumpu pada teror dan sifat munafik. Ma’mun, salah satu khalifah Abbasiyah dengan menunjukkan citra bersahabat dengan Imam, menempatkan beliau di sisinya dan mengawasinya. Tapi sikap yang diambil Imam telah menguak rencana Ma’mun. Dengan demikian meski ada desakan keras dari Ma’mun, Imam tidak bersedia hidup di Baghdad, pusat pemerintahan saat itu.

Imam Jawad selain di bidang keilmuan dan pendidikan, juga aktif di bidang politik. Mengingat sensitifitas kondisi, aktivitas Imam Jawad terkadang dilakukan rahasia dan sembunyi-sembunyi. Pencerahan Imam Jawad mendorong khalifa Mu’tasim memaksa beliau pindah dari Madinah ke Baghdad dan berada dalam pengawasan langsung penguasa. Namun kehadiran Imam Jawad di Baghdad tidak menghalangi aktivitas politik, budaya dan pencerahannya.

Para Imam Maksum as seluruhnya teladan ketakwaan di mana mereka dalam kondisi apapun berserah diri kepada Allah Swt. Mereka hanya meyakini Tuhan sebagai pengatur segala urusannya. Malalui sikap ini, para Imam memberi pelajaran tawakkal kepada para pengikutnya. Oleh karena itu, musuh dan penentang kebenaran meski berusaha menghancurkan posisi spiritualitas dan posisinya yang tinggi serta tidak pernah segan-segan melakukan beragam usaha, tapi mereka tetap tidak berhasil. Yang mereka dapatkan hanya citra buruk.

Imam Jawad tumbuh di era ketika beragam aliran Islam dan non Islam marak berkembang serta ilmu pengetahuan di seluruh bangsa mengalami kemajuan dan berbagai buku diterjemahkan ke dalam bahasa Arab serta diakses luas masyarakat. Di usia belia Imam Jawad telah terlibat pembahasan ilmiah. Kemampuan ilmiah Imam Jawad meski usianya yang belia telah mencengangkan para ulama dan ilmuwan besar dari berbagai agama serta ulama terkemuka saat itu.

Para pemuka agama ketika bersentuhan dengan ketinggian ilmu dan pengetahuan Imam Jawad mengakui bahwa sumber ilmu beliau adalah sumber Ilahi. Keluasan ilmu Imam Jawad dalam tempo singkat telah menyinari Madihan hingga Khorasan, Mesir serta seluruh wilayah masyarakat Islam saat itu. Debat dan dialog Imam Jawad memuaskan ulama non muslim dan sebagain dari mereka pun bersedia memeluk Islam.

Salah satu sisi gemilang kehidupan para Imam Syiah adalah tarbiyah dan pendidikan murid-murid unggul sebagai wakil mereka dan aktif di berbagai daerah. Ali bin Mahziyar, salah satu murid dan sahabat terkemuka Imam Jawad as termasuk sosok yang mencapai kemulian dan makrifat tinggi melalui berbagai dialog dengan Imam.

Imam al-Jawad memiliki kecerdasan dan cara penyampaian yang lugas. Meskipun usianya masih muda belia, tapi dari sisi keilmuan dan keutamaan beliau telah disejajarkan dengan tokoh-tokoh masa itu. Dalam sejarah disebutkan, saat musim haji sekitar 80 orang ahli fikih dari Baghdad dan kota-kota lain menuju Madinah untuk bertemu dengan Imam Jawad as. Mereka mencecar Imam dengan pelbagai pertanyaan ilmiah, namun Imam Jawad as dengan tenang dan mantap menjawab semua yang ditanyakan. Kejadian ini memupuskan segala keraguan yang selama ini menggelayut benak mereka.

Ucapan Imam Jawad di berbagai masalah seperti cahaya yang menerangi jalannya manusia. Ucapan dan hadis ini memberi semangat baru di kehidupan kita. Imam Jawad dalam salah satu pesan kepada para sahabatnya mengungkapkan, "Setiap kali Allah Swt menambah dan memperbanyak nikmat-Nya kepada seseorang, maka kebutuhan masyarakat terhadap Zat Yang Maha Kuasa ini juga semakin besar. Apabila manusia tidak mau menanggung jerih payah ini, yakni apabila manusia tidak mau berusaha untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, maka nikmat-nikmat tersebut akan dicabut."

Imam Jawad berusia cukup pendek. Pada hari terakhir bulan Dzulqaidah 220 H, Imam Jawad syahid akibat racun yang disuguhkan oleh isterinya, Ummu Al-Fadhl atas perintah khalifah Bani Abbas. Makam suci beliau di samping makam suci kakeknya yang mulia, Imam Musa Ibn Ja`far, di kota Kadzimain yang menjadi tempat ziarah para pecinta Ahlul Bait as.

Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang mulia serta sarat dengan keutamaan dan berkah. Ia adalah musim semi penghambaan kepada Allah Swt, dan hembusan rahmat dan ampunan Ilahi di bulan ini ibarat kasturi yang menyegarkan jiwa. Rajab adalah bulan penyucian hati dan jiwa dari dosa dan kelalaian, bulan menghapus semua noda dan bergerak mendekatkan diri kepada Tuhan.

Di bulan mulia ini, manusia harus memanfaatkan kesempatan untuk beribadah dan menghambakan diri kepada Allah serta tidak lupa melaksanakan amal-ibadah seperti, berpuasa, berzikir, dan berdoa sehingga bisa merasakan pengaruh spiritual bulan ini.

Di antara amalan bulan Rajab adalah memperbanyak bacaan,  أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَیهِ dan لا اله الا الله serta membaca surat al-Ikhlas. Bacaan-bacaan ini akan mendatangkan ampunan, rahmat, dan kebaikan.

Diriwayatkan dari Imam Jakfar Shadiq as bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Rajab adalah bulan istighfar umatku, oleh karena itu mintalah ampunan di bulan ini karena Allah Maha Yang Pengampun dan Maha Pengasih.”

Imam Musa al-Kazim as berkata, “Rajab adalah bulan yang agung di mana Allah melipatgandakan amal kebajikan di dalamnya dan menghapus dosa-dosa. Oleh karena itu, barang siapa berpuasa satu hari di bulan Rajab, niscaya neraka menjauh darinya sejauh jarak perjalanan satu tahun. Barang siapa berpuasa tiga hari, maka ia berhak mendapatkan surga.”

Orang yang ingin memperoleh rahmat Tuhan, ia akan menaruh perhatian khusus pada hari-hari dan momen-momen istimewa bulan Rajab demi mengumpulkan berkah bulan ini. Sebenarnya semua hari di bulan Rajab memiliki keutamaan di mata para auliya Allah, tapi momen tertentu di dalamnya punya keutamaan khusus.

Malam Jumat pertama di bulan Rajab memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasulullah Saw bersabda, “Janganlah kalian lalai dari malam Jumat pertama bulan Rajab yang dinamakan Lailatu al-Raghaib (malam pemberian yang sangat banyak atau malam yang diharapkan) oleh para malaikat. Karena ketika sepertiga dari malam ini berlalu, tidak akan tersisa malaikat di langit dan di bumi kecuali mereka berkumpul di sekitar Ka’bah. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, ‘Mintalah dari-Ku apa yang kalian inginkan.’ Mereka berkata, ‘Keinginan kami adalah pemberian ampunan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab.’ Allah menjawab, ‘Aku akan mengambulkannya.’”

Momen tersebut merupakan kesempatan terbaik untuk bertaubat, memperbanyak ibadah, dan kembali kepada Allah Swt.

Keutamaan lain bulan Rajab yang sangat dimuliakan dan terbukanya pintu-pintu rahmat kepada manusia pada hari itu adalah Ayyamul Bidh (hari-hari putih). Momen istimewa ini jatuh pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan Rajab. Sangat dianjurkan untuk berpuasa dan memperbanyak ibadah pada hari-hari tersebut.

Orang-orang ‘arif menghabiskan waktunya di masjid untuk beribadah. Para pesuluk mendatangi masjid-masjid – sebagai rumah Tuhan di muka bumi – untuk melakukan i’tikaf. I'tikaf adalah sebuah ibadah yang istimewa dan ibadah ini tidak dianjurkan untuk dilakukan di setiap masjid. I'tikaf biasanya dilaksanakan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Kufah, dan jika tidak berkesempatan melakukan di tempat-tempat tersebut, maka ia bisa dikerjakan di Masjid Jami' di setiap daerah.

I'tikaf merupakan salah satu ritual ibadah yang paling komplit dan indah, di mana dilakukan pada kondisi dan tempat khusus. Hukum i'tikaf adalah sunnah dan seseorang boleh memilih antara melakukannya atau tidak, namun statusnya bisa berubah menjadi wajib setelah seseorang memulai dan melanjutkan i'tikaf, di mana ia tidak bisa meninggalkannya di tengah jalan.

Selama tiga hari itu, para pesuluk memulai perjalanan menuju Allah Swt dan terbang ke alam malakut. Mereka memakai pakaian yang bersih dan suci serta menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Alangkah indahnya jika kita meninggalkan dunia ini untuk beberapa hari dan secara tulus menyeru Tuhan dan meminta ampunan-Nya.

Rasulullah Saw bersabda, “Barang siapa yang berpuasa tiga hari pada pertengahan bulan Rajab dan menghidupkan malam-malamnya dengan shalat tahajud, niscaya tidak akan meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan taubat nasuha.”

Amalan-amalan Ayyamul Bidh antara lain: mendirikan shalat dua rakaat, di mana pada setiap rakaatnya membaca surah al-Fatihah, Yasin, al-Mulk, dan al-Ikhlas, berpuasa, dan menghidupkan malam tersebut dengan ibadah.

Malam 15 Rajab memiliki keutamaan yang sangat besar dibandingkan malam-malam lain di bulan itu. Di antara amalan malam 15 Rajab adalah mandi, menghidupkan malam dengan ibadah, membaca doa ziarah Imam Husein as, mendirikan shalat 30 rakaat di mana setiap rakaatnya membaca surah al-Fatihah sekali dan 10 kali membaca surah al-Ikhlas, serta memperbanyak istighfar dan amalan sunnah lainnya.

Mengenai keangungan bulan Rajab, Rasulullah Saw bersabda, “Allah Swt menempatkan seorang malaikat bernama “Penyeru” di langit ketujuh. Setiap tiba bulan Rajab, malaikat penyeru ini setiap malam hingga pagi berkata, ‘Alangkah beruntungnya orang yang sibuk berzikir kepada Allah, alangkah beruntungnya orang yang bergegas menuju Tuhan dengan penuh semangat,’ Allah kemudian berfirman, ‘Aku akan bersama dengan orang yang ia juga bersama dengan-Ku… Aku akan mengampuni orang yang memohon ampunan. Bulan Rajab adalah bulan rahmat-Ku. Barang siapa yang menyeruku di bulan ini, niscaya Aku kabulkan permintaannya, barang siapa yang meminta sesuatu kepada-Ku, niscaya Aku akan memberinya, dan barang siapa yang meminta petunjuk kepada-Ku, niscaya Aku akan memberinya petunjuk. Aku jadikan bulan ini sebagai tali penghubung antara-Ku dan hamba-Ku, barang siapa yang memegang tali itu, niscaya ia akan sampai kepada-Ku.’”

Orang-orang yang memuliakan dan menghidupkan bulan Rajab dengan ibadah dinamakan “Rajabiyyun.” Dalam riwayat dari Rasulullah Saw dan para imam maksum as disebutkan, “Sesungguhnya pada hari kiamat, seorang malaikat berseru, ‘Dimana Rajabiyyun?’ Dari lautan manusia itu, bangkitlah sekelompok orang yang cahaya wajahnya menerangi Padang Mahsyar dan mahkota yang dihiasi dengan batu yakut berada di atas kepala mereka. Di sisi kanan Rajabiyyun ada seribu malaikat dan juga seribu malaikat di sisi kiri mereka yang mengucapkan selamat kepada mereka.

Lalu terdengar seruan dari Allah, ‘Wahai hamba-Ku, Aku bersumpah dengan kemuliaan dan keagungan-Ku, Aku akan memberikan kalian kedudukan yang mulia dan anugerah yang banyak dan menempatkan kalian di tempat yang mengalir sungai di bawahnya, kalian akan kekal di dalamnya, karena kalian secara sukarela berpuasa dan beribadah untuk-Ku di bulan yang Aku muliakan. Allah kemudian berfirman kepada para malaikat, ‘Para malaikat-Ku, bawalah hamba-hamba Ku ini ke surga.’”

Rajabiyyun adalah orang-orang yang ikhlas dan memanfaatkan bulan Rajab untuk membersihkan dirinya dari segala noda sehingga rahmat Allah Swt turun kepada mereka.

Imam Khomeini ra mengenai bulan Rajab berkata, “Kemuliaan bulan Rajab tidak bisa dijelaskan dengan lisan dan tidak bisa dipahami oleh akal. Rajab adalah bulan doa dan istighfar, dan ada banyak anjuran untuk memohon ampunan di bulan ini.” 

Sebagai pengagum Tun Mahathir Mohammad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim baik sebagai pemikir (keduanya masing-masing menulis buku The Malay Dilemma dan Gelombang Kebangkitan Asia) maupun sebagai politisi, saya mengikuti betul kisah dan perjalanan hidup kedua tokoh politik kawakan Malaysia tersebut, termasuk berita-berita seputar perpolitikan negara jiran tersebut.

Dulu, ketika Dr. M (sebutan akrab untuk Tun Mahathir Mohammad) dan Anwar Ibrahim bersanding sebagai Perdana Menteri (PM) dan Timbalan (Wakil) Perdana Menteri pada era jelang krisis moneter Asia pada 1996-an, saya menaruh harapan besar akan perpaduan keduanya sebagai contoh dwitunggal pemimpin sebagai cahaya Malaysia dan Asia Tenggara.

Tatkala keduanya berseteru selama belasan tahun, konon penyebab awalnya adalah perbedaan visi pemerintahan dalam penanggulangan krisis moneter, saya turut kecewa.

Dan harapan saya kembali terbit saat mereka bersatu kembali dan membentuk koalisi Pakatan Harapan pada 2018 untuk menggulung rezim Barisan Nasional.

Namun, asa itu pupus di akhir Februari ini. Jelaslah ini pelajaran pertama bahwa tak boleh baperan (terbawa perasaan) atau kelewat melankolis dalam berpolitik.

Apa yang terjadi di pentas politik Malaysia dalam sepekan terakhir di akhir Februari 2020 dapatlah disebut sebagai "kudeta konstitusional".

Penunjukan Datuk Seri Muhyiddin Yasin yang juga wakil ketua Partai Bumiputera Bersatu Malaysia (Bersatu) (yang didirikan Mahathir) sebagai Perdana Menteri Malaysia oleh Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung Sultan Abdullah (ex officio Sultan Pahang) dituding oleh Mahathir Mohammad, mantan  pada 24 Februari 2020, sebagai "melanggar hukum dan pengkhianatan" (illegal and betrayal), demikian yang dikutip oleh situs Malaysiakini dan berbagai media asing di luar Malaysia, salah satunya situs BBC Inggris.

"Saya dikhianati oleh Muhyiddin. Dia telah menyusun rencana ini dan sekarang dia sukses," demikian keterangan pers yang disampaikan Mahathir jelang pelantikan PM Malaysia yang baru pada Ahad, 1 Maret 2020.

Uniknya, tuduhan yang sama juga dilayangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mitra koalisi Dr. M dalam Pakatan Harapan, kepada Mahathir sendiri selepas pengunduran diri Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia hasil Pemilu ("Undian Raya" dalam istilah Melayu Malaysia) 2018 yang terkesan mendadak dan sepihak.

Padahal Mahathir dan Anwar, kendati sempat berseteru sejak 1998 saat berduet sebagai Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Malaysia, telah mengikat ikrar politik sebagai syarat bergabungnya partai bentukan Mahathir (sempalan dari UMNO) yakni Partai Bumiputera Bersatu Malaysia (Bersatu) dengan Pakatan Harapan yang merupakan koalisi oposisi Malaysia yang terdiri dari Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang didirikan oleh Anwar Ibrahim.

Partai Amanah yang merupakan partai pecahan PAS, dan partai berbasis etnis Tionghoa seperti Democratic Action Party (DAP)demi menggusur dominasi koalisi Barisan Nasional yang beranggotakan UMNO (United Malays National Organization), Partai Islam Se-Malaysia (Pan-Malaysian Islamic Party/PAS),  Malaysian Chinese Association (MCA), dan Malaysian Indian Congress (MIC) selama enam puluh satu tahun (1957-2018).

Klausul kesepakatan ikrar yang mengemuka adalah Dr. M diajukan sebagai calon perdana menteri Malaysia demi menantang sang perdana menteri petahana Najib Razak, yang nota bene adalah murid politik Dr. M, sama seperti Anwar Ibrahim sendiri, dan, jika menang, paling lambat dua setengah tahun sejak hari pertama masa jabatannya, Mahathir harus menyerahkan tampuk kepemimpinan sebagai PM kepada Anwar Ibrahim.

Juga termasuk dalam kesepakatan tersebut adalah amnesti dari Yang Dipertuan Agung bagi Anwar Ibrahim yang saat itu tengah mendekam di penjara atas tuduhan kasus sodomi untuk kedua kalinya di era PM Najib Razak.

Sehingga mantan tokoh pergerakan mahasiswa ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) tersebut tak perlu kehilangan hak politiknya selama lima tahun sebagaimana yang diatur dalam hukum Malaysia.

Anwar pun langsung dapat berlaga di Pemilu 2018 sebagai kandidat anggota parlemen dan memenangi satu kursi anggota parlemen untuk wilayah pemilihan Port Dickson di Negara Bagian Negeri Sembilan, Malaysia.

Filosofi dasar kesepakatan tersebut adalah peran sentral dan kontribusi Anwar Ibrahim sebagai tokoh oposisi ("pembangkang" dalam istilah Melayu Malaysia) selama dua dekade terakhir termasuk dalam membangun koalisi oposan Pakatan Rakyat yang kemudian bertransformasi menjadi Pakatan Harapan jelang GE 14 (General Election 14) atau Pemilu ke-14 pada 2018.

Namun, ibarat klub sepak bola, koalisi oposan tersebut tak cukup bermodal Anwar sebagai gelandang pengatur serangan (playmaker), mereka juga butuh penyerang tengah (striker) andal, sebagai pendobrak pertahanan dan penjebol gawang lawan.

Alhasil, berdasarkan kualifikasi pengalaman dan kepiawaian politik sebagai mantan PM terlama dalam sejarah politik Malaysia (berkuasa selama 22 tahun dalam periode 1981-2003), Mahathir dianggap sangat layak sebagai ujung tombak kalangan oposan.

Di samping itu, faktor Mahathir effect juga dianggap sangat berpengaruh untuk menyedot suara bumiputera (pribumi) Malaysia yang selama ini menjadi lumbung suara utama UMNO yang menjunjung prinsip Malay First (Melayu Terutama).

Singkat cerita, dengan mengusung isu keberagaman Malaysia dan isu anti-korupsi, Pakatan Harapan yang terdiri dari koalisi multi-warna (menyatukan tiga etnis utama di Malaysia, yakni Melayu, Tionghoa, dan India serta bersifat lintas agama dalam satu payung besar) berjaya mengalahkan Barisan Nasional yang terbelit permasalahan konflik antar-etnis dan agama dan megaskandal korupsi 1 MDB (1Malaysian Development Berhad) sebesar US$700 juta (RM2,67 miliar) dengan perolehan suara sekitar 60 persen.

Akhir ceritanya, Mahathir Mohammad berkuasa sebagai Perdana Menteri dan Wan Azizah Wan Ismail (ketua PKR yang juga istri Anwar Ibrahim) didapuk sebagai Wakil Perdana Menteri. Sementara Barisan Nasional (BN) yang kalah telak lantas bubar, dan sang pemimpin yakni Najib Razak pun digelandang masuk bui sebagai terdakwa kasus megaskandal korupsi 1 MDB.

Termasuk juga deretan pejabat UMNO dan BN yang tersangkut berbagai dakwaan korupsi massal dalam investigasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), yakni KPK-nya Malaysia.

Seperti dalam adagium klasik, history is written by the winner. Sejarah ditulis oleh sang pemenang. Sang pecundang hanya pasrah, terima nasib saja.

Walakin, ternyata kisahnya belum tamat. Itu tadi baru akhir babak pertama. Seperti halnya pasca-gerakan Musim Semi Arab (Arab Spring) di Timur Tengah dan juga selepas Reformasi 1998 di Indonesia, selalu terjadi perlawanan balik dari kubu kekuatan lama dengan segala cara,  terutama dengan memanfaatkan konsolidasi kekuatan kaum demokrat dan reformis yang belum solid dan tuntas.

Berawal dari ketidakpastian waktu pengalihan jabatan PM yang terkesan diulur-ulur oleh Mahathir Muhamad, yang berkali-kali memundurkan waktu peralihan jabatan.

Dari pernyataan awal yang bahkan "hanya akan menjabat setahun saja" kemudian menjadi "dua tahun", dan lantas menjadi "saya yang akan memutuskan kapan persisnya".

Hal inilah yang kemudian memicu ketidaksabaran kubu Anwar Ibrahim, yang tercermin dengan berbagai pernyataan para politisi Pakatan Harapan terutama dari PKR yang menyerang Dr. M dengan mengungkit kebengisan Mahathir Mohammad di masa lalu (baca: ketika menjerumuskan Anwar ke bui dengan tuduhan kasus sodomi dan menyingkirkannya dari jabatan Wakil Perdana Menteri).

Termasuk mengultimatum Mahathir agar lekas meletakkan jabatan PM dan mengalihkannya kepada Anwar Ibrahim paling lambat pada Oktober 2020, agar Anwar Ibrahim tak lagi sekadar sebagai Prime Minister in Waiting (perdana menteri dalam penantian) sebagaimana diistilahkan oleh media Barat.

Sementara jelang pengunduran dirinya pada 24 Februari 2020, Mahathir sempat menyatakan berencana mengundurkan diri sebagai PM Malaysia dan melakukan transisi kepemimpinan kepada Anwar Ibrahim pada November 2020 selepas KTT APEC.

Nah, momen "kapal retak" inilah yang dimanfaatkan oleh UMNO dengan mengeksploitasi isu perseteruan masa lalu kedua tokoh tersebut.

Terlebih lagi banyak politisi dan pendukung Mahathir Mohammad yang tergabung dalam Partai Bersatu yang mayoritas pribumi Melayu sebetulnya tak ikhlas bergabung dengan kubu Pakatan Harapan yang juga mengakomodasi salah satu partai Tionghoa terbesar di Malaysia, yakni Democratic Action Party (DAP), yang sejak lama dicurigai hendak merongrong supremasi pribumi Malaysia.

Riwayat kelam tragedi kerusuhan rasialis berdarah pada 13 Mei 1969 di Kuala Lumpur antara etnis Melayu dan etnis Tionghoa yang menewaskan 184 orang dan berbuntut dikeluarkannya Singapura (yang berpenduduk mayoritas etnis Tionghoa dan saat itu dipimpin PM Lee Kuan Yew) dari Persekutuan Tanah Melayu (nama lama Malaysia, yang beranggotakan Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam) memang masih menjadi momok di negara serumpun itu dan tak bisa dihapus dengan sekadar satu momen kemenangan pemilu saja.

Persatuan mereka, yang laksana air dan minyak, tampaknya hanya berlandaskan kemuakan akan borok korupsi Barisan Nasional dan figur Najib Razak (putera Tun Abdul Razak, tokoh pendiri negara Malaysia) yang korup dan arogan. Itu jelas persatuan temporer dan berbasis kepentingan yang rentan infliltrasi dan hasutan serta agitasi seteru politik dan pihak luar.

Diperparah lagi dengan perseteruan internal di tubuh PKR yang didirikan oleh Anwar Ibrahim (antara Anwar Ibrahim dan Azmin Ali, salah satu orang kepercayaan Anwar yang juga wakil ketua PKR) yang konon disebabkan munculnya skandal video hubungan sesama jenis yang melibatkan Azmin dan seorang asisten pribadinya di PKR.

Rekaman video mesum yang ditolak mentah-mentah kebenarannya oleh Azmin tersebut beredar luas, dan merusak citra serta integritas PKR sebagai motor koalisi Pakatan Harapan. Puncaknya, Azmin Ali, yang dipecat dari PKR, beserta sekitar sepuluh anggota parlemen dari PKR mengundurkan diri dari parlemen Malaysia.

Senyampang itu, Muhyiddin Yasin (wakil ketua Partai Bersatu pimpinan Mahathir) menarik sejumlah anggota parlemen dari partainya untuk mundur dari parlemen dan membentuk kaukus politik baru dengan UMNO dan sempalan PKR (Azmin Ali cs).

Awalnya, Muhyiddin yang jengkel dengan serangan terhadap Dr. M dari kubu PKR, meminta Mahathir bekerja sama dengan UMNO untuk membentuk pemerintahan baru, dan menyingkirkan Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan dari kekuasaan agar dapat berkuasa penuh selama lima tahun (2018-2023).

Namun Dr. M menolak karena menganggap UMNO adalah sarang kleptokrat dan koruptor yang menggerogoti Malaysia selama ini.

Muhyiddin yang merasa Mahathir, yang nota bene guru politiknya, tak lagi sejalan, kemudian menggandeng kubu barisan sakit hati dari PKR, Azmin Ali cs, untuk mengadakan pembicaraan dengan kubu UMNO guna menggulingkan koalisi Pakatan Harapan sebagai pemenang sah Pemilu 2018 dan membentuk koalisi pemerintahan baru dengan nama Perikatan Nasional.

Termasuk mengajak kelompok perkongsian Perikatan Nasional beraudiensi dengan Yang Dipertuan Agung Malaysia selepas pengunduran diri PM Mahathir untuk berdiskusi tentang masa depan pemerintahan Malaysia.

Alhasil, sesuai sistem demokrasi parlementer yang dianut Malaysia, sebagai konsekuensi hilangnya dukungan mayoritas di parlemen bagi Pakatan Harapan karena pembelotan kubu Muhyiddin Yasin dan Azmin Ali, maka pengunduran diri Mahathir Mohammad sebagai PM Malaysia merupakan langkah logis dan konstitusional.

Namun, Anwar Ibrahim yang merasa tak diajak bicara, justru menuduh langkah pengunduran diri Dr. M itu sebagai upaya untuk kembali menjegalnya menjadi PM. Anwar menduga Mahathir mundur untuk menjadikan koalisi Pakatan Harapan kehilangan mandat dukungan dan bubar, dan Mahathir dapat kembali mencalonkan diri sebagai PM untuk masa jabatan penuh dengan menggandeng UMNO dan beberapa partai pro-bumiputera lainnya.

Namun ternyata Mahathir dan Anwar sama-sama korban adu domba dan pengkhianatan orang-orang kepercayaan mereka sendiri.

Kendati pada akhirnya Anwar dan Mahathir rujuk, dan kembali mengajukan Mahathir sebagai kandidat Perdana Menteri dari kubu Pakatan Harapan pada persidangan parlemen selepas pengunduran diri Mahathir sebagai PM (dan kemudian ditunjuk kembali oleh Yang Dipertuan Agung sebagai PM Sementara sampai terpilihnya PM baru), namun taktik kubu Muhyiddin jauh lebih digjaya.

Dengan mengklaim sebagai ketua Partai Bumiputera Bersatu Malaysia yang baru, karena Dr. M dianggap juga kehilangan jabatan ketua partai selepas melepas jabatan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin berhasil meraih dukungan politik dari parlemen dan restu dari Yang Dipertuan Agung untuk dilantik sebagai Perdana Menteri kedelapan Malaysia pada 1 Maret 2020, yang waktunya bahkan lebih cepat daripada jadwal sidang parlemen yang disepakati pada awalnya untuk menetapkan kandidat PM yang baru pada 2 Maret 2020.

Memang terkesan seperti fetakompli (fait accompli). Tetapi, dalam hal ini, sebagai negara yang berlandaskan sistem monarki konstitusional, titah atau restu raja Malaysia merupakan kata akhir untuk persoalan urgen dan vital seperti pergantian tampuk kepemimpinan.

Namun ada beberapa isu yang mengganjal dan berpotensi menjadi bom waktu. Antara lain, sebagaimana dipersoalkan kubu Pakatan Harapan dan kalangan media serta aktivis prodemokrasi Malaysia, berapa jumlah pasti dukungan mayoritas parlemen untuk penentu kemenangan Muhyiddin tersebut masih misterius dan terkesan dirahasiakan.

Demikian juga restu dari Yang Dipertuan Agung yang merupakan putusan final dan penentu dalam sistem monarki konstitusional Malaysia dianggap cenderung bias kepentingan karena raja Malaysia tersebut dianggap punya interes politik sendiri dan lebih suka melihat tampilnya tokoh bumiputera yang dianggap lebih menjunjung supremasi pribumi Malaysia seperti Muhyiddin Yasin alih-alih Dr. M atau Anwar Ibrahim yang dianggap lebih dekat dan akomodatif dengan kalangan non-Melayu, seperti India dan Tionghoa.

Selain itu, juga meluasnya kekhawatiran di kalangan rakyat Malaysia yang multi-etnis akan pudarnya warna pemerintahan Malaysia yang ramah akan keberagaman etnis dan agama yang selama ini dijunjung oleh pemerintahan Pakatan Harapan.

Membayang ketakutan akan kembalinya warna dominan supremasi pribumi yang cenderung intoleran terhadap keberagaman Malaysia (sebagaimana di era rezim Barisan Nasional) di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yasin yang diusung koalisi Perikatan Nasional, yang nota bene adalah reinkarnasi dari Barisan Nasional.

Namun, bagaimanapun lika-likunya, di akhir cerita babak kedua ini, Muhyiddin Yasin, yang pernah menjabat Menteri Dalam Negeri di era pemerintahan Pakatan Harapan (2018-2020) dan Wakil Perdana Menteri di era PM Najib Razak dari Barisan Nasional (2009-2015), adalah figur politisi ulung yang tercatat sebagai pemenang pertarungan politik terkini di Malaysia dan telah resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia untuk periode 2020-2025.

Sejarah telah mencatatnya. Dan tentu sejarah juga akan mencatat kelak bagaimana akhir cerita babak selanjutnya karena kabarnya Mahathir Mohammad dan Anwar Ibrahim dengan gerbong koalisi Pakatan Harapan yang tersisa (termasuk faksi Muhriz Mahathir yang juga putera Dr. M di tubuh Partai Bersatu yang kini dipimpin Muhyiddin Yasin) bersiap-siap akan melakukan perlawanan konstitusional parlementer.

Dalam hal ini, minimnya upaya penggunaan kekuatan massa ekstra-parlementer dalam perpolitikan Malaysia, tentu layak diapresiasi dan patut ditiru.

Berbeda dengan Indonesia di mana mobocracy (demokrasi berbasis kekuatan massa), yang cenderung lebih berdampak luas pada sektor perekonomian dan berdampak risiko kerusakan dan korban jiwa lebih besar, kerap dianggap sebagai jalan penentu keberhasilan negosiasi politik ketimbang adu kelihaian taktik politik, kecanggihan argumentasi debat dan kegesitan diplomasi.

Tentunya dengan mengesampingkan faktor politik uang yang bersifat transaksional yang menyuburkan praktik pencari rente yang membahayakan kualitas demokrasi yang sehat dan beradab.

Dalam konteks perpolitikan Indonesia, ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari drama "kudeta konstitusional" di negara jiran tersebut. Antara lain, betapa politik itu sangat cair dan dinamis. Terbukti betul adagium klasik bahwa "dalam politik tak ada seteru atau sekutu abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi".

Kita lihat betapa legowonya Anwar Ibrahim, yang pernah dipenjarakan Mahathir dengan tuduhan kasus sodomi (liwath) dengan asisten pribadinya selama belasan tahun tanpa peradilan yang adil dengan perlakuan yang kerap diskriminatif bahkan membahayakan fisik dan jiwanya, bersedia bersekutu dan mengikat janji dengan bekas mentor sekaligus bekas seterunya itu demi suatu tujuan, menggulingkan Barisan Nasional.

Demikian juga sebaliknya dengan Mahathir Mohammad, yang dapat digolongkan sebagai pendiri UMNO dan Barisan Nasional pada 1980-an, yang rela turun gunung dari rehat panjangnya di dunia politik guna melawan entitas politik dan para murid binaannya sendiri.

Ini jelas bukan perkara mudah, terutama secara fisik dan emosional, bagi seorang politisi berusia 92 tahun saat itu yang semasa mudanya dijuluki The Little Soekarno oleh pers Barat.

Alhasil, dalam hal itu, agak aneh sebetulnya terkait fenomena kebaperan para politisi Indonesia yang sampai enggan untuk sekadar berjabat tangan dengan lawan politiknya atau sekelompok politisi medioker lokal yang getol mengejek secara personal seorang pejabat publik yang dianggap oposan dengan sebutan "idiot", "onta", dan "wanabud" atau sebutan rasialis lainnya.

Bukankah sewaktu-waktu mereka justru akan memerlukan berkoalisi dengan lawan politik atau oposan tersebut pada suatu momen tertentu dan untuk kepentingan tertentu, seperti pilkada atau pilpres, misalnya?

Karena sejatinya politik adalah seni kemungkinan (politics is the art of possibilities), dan para politisi harus mumpuni merajutnya dengan tekun dan sabar seiring waktu dan tak bisa secara instan atau sekonyong-konyong.

Dalam hal inilah para politisi milenial perlu belajar dari ketangkasan dan kesabaran mantan wapres Jusuf Kalla (JK) dan almarhum Taufiek Kiemas (politisi senior PDIP yang juga suami Megawati Soekarnoputri) dalam menjaga hubungan perkawanan dan silaturahmi sehingga bisa diterima kawan maupun lawan politik untuk memecahkan kebuntuan masalah politik melalui jalan damai tanpa serangan personal apalagi gontok-gontokan fisik.

Back to laptop, di sisi lain, kita lihat juga betapa tak terduganya seorang Muhyiddin Yasin, yang dikenal selama bertahun-tahun sebagai figur politisi pemalu yang tak banyak bicara serta lebih banyak sebagai tokoh di belakang layar yang juga murid serta orang kepercayaan Mahathir, tega berlaku bagai Brutus terhadap guru politik sekaligus mantan bosnya sendiri, Mahatir Mohammad, juga demi suatu tujuan yakni kekuasaan. Ternyata diam-diam tak hanya menghanyutkan, tetapi juga membinasakan.

Inilah drama Game of Throne (GoT) versi dunia nyata!

Sebetulnya di dunia politik Indonesia, dalam skala kedinamisan dan tingkat "ketegaan" yang berbeda, kita juga punya banyak contoh serupa. Silakan Anda susun sendiri daftarnya.

Last but not least, satu pelajaran terakhir yang patut diperhatikan adalah kita perlu menyusun barisan alih-alih kerumunan. Kita memerlukan adanya konsolidasi kekuatan demokrasi dan reformasi yang kuat dan tertata rapi dengan agenda tepat sasaran dan sistematis untuk menghadang bangkitnya anasir anti-perubahan untuk melakukan perlawanan balik.

Dalam konteks kekinian di Indonesia, "keberhasilan" direvisinya UU KPK yang berakibat pelemahan institusi dan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di tanah air adalah contoh terang benderang lemahnya kubu kekuatan reformis menghadapi serangan balik (fight back) dari kubu koruptor dan para komponen pendukungnya yang tersebar di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Kebaikan yang tercerai berai akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisasi dengan baik," demikian pesan Khalifah Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat dekat sekaligus menantu Nabi Muhammad, yang, semasa menjabat sebagai khalifah, syahid (gugur) terbunuh karena pengkhianatan bekas pengikutnya.