Katakanlah, “Sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha Mengetahui segala yang ghaib.” (34: 48)

Katakanlah, “Kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak (pula) akan mengulangi.” (34: 49)

Kepala Pusat Rukyat Hilal Kantor Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran mengatakan, 120 tim rukyat hari Kamis (14/6) yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan telah berada di sejumlah daerah Iran untuk merukyat bulan tanggal 1 Syawal.

Hujjatul Islam Ahmad Marvi, Kepala Pusat Rukyat Hilal Kantor Rahbar hari Rabu (13/6) dalam konferensi pers menyatakan, diprediksikan hari Jumat (15/6) merupakan hari pertama bulan Syawal di Iran dan bila hasilnya nanti berbeda, maka akan diumumkan oleh Pusat Rukyat Hilal Kantor Rahbar.

Merukyat hilal
Sekaitan dengan hal ini, Seyed Bagher Pishnamazi, Ketua Panitia Penyelenggara Shalat Idul Fitri mengatakan, setelah penetapan dan pengumuman hari Idul Fitri oleh Kantor Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, shalat Idul Fitri akan dilaksanakan di Mosalla Imam Khomeini, Tehran dan akan diimami oleh Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei.

Dalam budaya Islam, hari pertama bulan Syawal ditetapkan sebagai Idul Fitri dan perayaan kembali kepada fitrah. Karena umat Islam selama bulan Ramadhan melaksanakan puasa dan ibadah, sehingga dapat mensucikan badan dan jiwanya dari kotoran dosa dan benar-benar kembali pada fitrahnya.

Majelis Ulama Indonesia ( MUI) mengajak seluruh umat Islam menjadikan hari raya Idul Fitri 1439 H sebagai momentum untuk menjaga perdamaian dan mengokohkan kembali ikatan persaudaraan. "Mengokohkan hubungan antar saudara seagama, saudara sebangsa dan saudara sesama manusia," kata Ketua MUI Maruf Amin ketika ditemui di kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (12/6/2018).

Apalagi Idul Fitri tahun ini dekat dengan agenda politik nasional seperti Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019. "Perbedaan pilihan politik jangan jadi permusuhan, perbedaan politik hal biasa-biasa saja, agenda 5 tahunan," kata Maruf.

Perbedaan politik semestinya dipandang sebagai rahmat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Bukan jadi penyebab terjadinya saling marah, salah paham, saling mencerca, mencaci-maki," ungkap Rais Aam Pengurus Besar Nahdhatul Ulama tersebut.

Karenanya, diharapkan semangat Idul Fitri dapat mendorong terbangunnya pemilu yang damai, saling memahami, dilandasi nilai-nilai keadilan, kejujuran, kesantunan dan keadaban.

"Kampanye diharapkan dilakukan dengan santun, jangan menjelekkan lawan politik. Itu yang perlu dihindari, cegah emosi menyerang kompetitor," ujarnya.

Dia menambahkan, harus bisa menerima menang atau kalah, kita harus siap dan ajak pendukungnya untuk bisa menerima. Tokoh masyarakat, para ulama ikut menjaga, jangan malah memanas-manasi.

Sebelumnya, Kementerian Agama akan menyelenggarakan sidang Isbat untuk menentukan awal bulan Syawal 1439H/2018M, atau Hari Raya Idul Fitri 1439H, di Auditorium Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (14/6/2018).

Proses sidang Isbat penentuan Idul Fitri 2018 dijadwalkan berlangsung selepas salat Maghrib, usai diterimanya laporan hasil rukyatul hilal dari lokasi pemantauan.

MUI sendiri berharap hari raya Idul Fitri 1439 H akan jatuh pada Jumat, (15/6/2018) mendatang.  Adapun Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan 1 Syawal 1439 H jatuh pada tanggal tersebut.

"Mudah-mudahan akan hari raya hari Idul Fitri (jatuh) pada Jumat tanggal 15 Juni 2018 dan Insya allah akan sama, tidak ada perbedaan 1 Syawal," kata Maruf.

Rais Aam Pengurus Besar Nahdhatul Ulama tersebut juga berharap momentum Idul Fitri bisa mempererat tali silaturahmi, khususnya sesama umat Islam.

"Hari raya, hari kasih sayang diantara sesama umat Islam, kita salaman, peluk-memeluk, minta maaf. Juga menghilangkan adanya kesalahpahaman. Melalui memontum hari raya kita ajak agar tidak ada kesalahpahaman demi persatuan dan kesatuan bangsa," pungkasnya.

Ketua MUI mengimbau agar para Khatib salat Idul Fitri 1439 H menjauhi tema-tema khotbah yang bernuansa politik praktis. Sebab, Maruf khawatir khotbah tersebut justru akan semakin memecah belah umat Islam di tengah tahun politik.

"Jauhi tema khotbah politik praktis, jangan jadikan khotbah Idul Fitri sebagai ajang kampanye politik praktis," tegasnya. Maruf pun mengimbau kepada para Khatib untuk menyampaikan khotbah dengan pesan-pesan yang damai. 

Dilansir dari The Middle East Monitor, Rabu (30/5/18), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon mengatakan, kebijakan ini dibuat negaranya agar membuat Indonesia membatalkan keputusan penundaan visa bagi orang Israel.
Namun, upaya tersebut gagal dan mereka menerapkan larangan bagi para WNI.
Dalam sebuah pesan yang beredar luas, turis Indonesia yang telah dijadwalkan masuk Israel pada 9 Juni 2018 akan diperlakukan seperti biasanya dan diperkenankan masuk. Namun untuk turis Indonesia yang ingin masuk setelah tanggal tersebut, akan ditolak. Aturan ini berlaku bagi perorangan mau pun kelompok.
Kementerian Luar Negeri telah membenarkan larangan yang diterbitkan Israel tersebut. Namun belum memberikan keterangan lebih lanjut.
Aturan pelarangan masuk Israel bagi turis berpaspor Indonesia membuat biro perjalanan ziarah khawatir. Salah satu biro perjalanan ziarah, Christour, menyatakan sudah banyak tamu yang mempertanyakan hal tersebut.
“Beberapa tamu kami sudah ada yang bertanya dan khawatir tentang hal itu,” ujar petugas Christour, Franky, melalui sambungan telepon, Kamis, (31/5/18).
Franky menuturkan Christour sudah mengetahui mengenai aturan tersebut beberapa waktu lalu. Hal ini, ucap dia, membuat perjalanan beberapa tamu Christour ke Holyland (Yerusalem) kemungkinan ditunda.
“Kami beri penjelasan baik-baik kepada tamu supaya tak panik sambil menunggu info dari pemerintah,” katanya.
Franky berharap larangan turis berpaspor Indonesia masuk Israel hanya berlaku sementara. Saat ini, ucap dia, biro perjalanan ziarah masih menunggu informasi dan keputusan dari pemerintah.
“Semoga cepat sih. Kami juga menunggu update selanjutnya,” ujarnya.
Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomasi. Selama ini, turis Indonesia yang ingin berwisata rohani ke Israel umumnya melalui Mesir atau negara penghubung lain.
Meski Indonesia dan Israel tidak punya hubungan diplomatik, namun kedua negara sudah menjalin kerja sama dalam bidang ekonomi. Turis Israel bahkan bisa ke Indonesia dengan visa sementara atau visa bisnis.
Sebagai informasi, Setiap tahun tercatat, ada sekitar ribuan muslim, termasuk dari Indonesia yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa dengan visa khusus.
Sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyerukan agar Indonesia mau menjalin hubungan formal dengan Israel. Kementerian Luar Negeri Israel mengungkapkan, pada 2016 pejabat Israel sudah bertemu secara diam-diam dengan pejabat Indonesia untuk meningkatkan hubungan antar kedua negara.

Dilansir dari Sky News Arabia, untuk pertama kalinya Israel menerbangkan pesawat-pesawat tempurnya untuk mencegah penggunaan layang-layang api Palestina untuk menyerang Israel.

Militer Israel dalam sebuah pernyataan resminya mengumumkan pihaknya telah menemukan sekelompok warga Palestina yang berusaha membuat balon-balon yang dilengkapi dengan bahan-bahan pemicu kebakaran. Setelah itu pihaknya telah menyerang sekeliling tempat berkumpulnya mereka dengan pesawat tempur.

Selanjutnya dalam pernyataan tersebut disebutkan, “Salah satu pesawat tempur Israel telah menembakkan pelurunya ke arah mereka sebagai peringatan atas apa yang sedang mereka lakukan.”

Beberapa waktu yang lalu sekelompok warga Palestina di Jalur Gaza membuat layang-layang dan balon yang kemudian dilengkapi dengan bahan-bahan peledak. Alat tersebut digunakan untuk menghadapi tentara dan warga Israel.

Belum lama ini rakyat Gaza melakukan aksi demo damai yang mereka sebut dengan Great Return untuk menentang rezim Israel. Setidaknya ada 129 warga yang tewas dalam aksi tersebut.

Avigdor Lieberman, Menteri Pertahanan Israel mengklaim, sejak dimulainya aksi demo rakyat Palestina tersebut meraka telah berhasil menjatuhkan sebanyak 400 dari 600 layang-layang maupun balon yang telah berhasil diterbangkan ke pemukiman-pemukiman Israel.

Warga Palestina di Jalur Gaza menggelar unjuk rasa untuk menuntut Otorita Ramallah menghentikan kebijakan hukuman terhadap penduduk Gaza.

Penduduk Palestina pada hari Senin (11/6/2018) menggelar demonstrasi di pusat kota Gaza dan menuntut Otorita Ramallah untuk membayar gaji para pegawai di wilayah ini.

Mereka juga menuntut Otorita Ramallah melaksanakan tanggung jawabnya untuk mencegah terjadinya tragedi kemanusiaan di Gaza yang diblokade.

Sejak bulan April lalu, Pemimpin Otorita Ramallah Mahmoud Abbas telah memberlakukan serangkaian "hukuman" finansial dan hukum terhadap Gaza yang meliputi pengurangan gaji para pegawai di Gaza, pemutusan hubungan kerja pegawai dan pengurangan pasokan listrik serta penghentian pengiriman obat-obatan.

Anggota Front Demokratik untuk Biro Politik Pembebasan Palestina, Talal Abu Zarifa mengatakan, kemiskinan dan krisis pengangguran telah menyebabkan penduduk Gaza menderita, dan warga Palestina menuntut Otorita Ramallah melaksanakan keputusan Dewan Nasional Palestina mengenai keharusan menghentikan langkah-langkah hukuman terhadap Gaza. 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qassemi menuntut pengambilan keputusan cepat Uni Eropa soal mekanisme melanjutkan kesepakatan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA).

Qassemi dalam konferensi persnya Senin (11/6/2018) mengatakan, mengingat keluarnya AS secara ilegal dari kesepakatan internasional itu, maka Uni Eropa harus memberikan jaminan yang diperlukan demi menjamin kepentingan Iran.

Ditambahkannya, uni Eropa adalah sebuah kelompok besar dan memiliki birokrasi tersendiri, akan tetapi jika Eropa ingin Iran tetap berada dalam JCPOA maka harus lebih cepat mengambil dan tegas mengambil keputusan.

Terkait kekhawatiran Eropa soal program rudal Iran dan masalah regional, Qassemi mengatakan, "Republik Islam Iran selalu mengupayakan keamanan dan perdamaian di kawasan yang akan terwujud dengan kemufakatan dan partisipasi semua negara."

Menjawab pertanyaan soal pemberitaan simpang-siur terkait pengumuman keluarnya pasukan asing dari Suriah, Qassemi mengatakan, kehadiran para penasehat militer Iran akan tetapi berada di Suriah selama pemerintah Damaskus menginginkannya, dan tujuan mereka adalah pemberantasan terorisme.

Menurutnya dalam pertemuan terbaru antara para pejabat Iran dan Rusia, tidak ada pembahasan soal penarikan mundur para penasehat militr Iran dari Suriah.

Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Yong-ho saat merespon inisiatif Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi teknologi manajeman air kepada Iran mengatakan, Netanyahu seorang kriminal bermulut besar.

Ri Yong-ho Senin (11/6) di akun twitternya menulis, Netanyahu ketika mengusulkan untuk memberi tekonologi manajemen air kepada Iran, ia belum pernah memberi bantuan kepada negara lain dan selama ini ia hanya melakukan kejahatan.

Menlu Korut seraya mengisyaratkan krisis air di Jalur Gaza akibat blokade Israel menjelaskan, Netanyahu lebih suka mengambil nyawa warga Gaza ketimbang menyelamatkan mereka dari kehausan.
Perdana menteri Israel hari Ahad di pesannya mengklaim, Israel akan merilis sebuah informasi terkait teknologi manajemen air bagi Iran dengan bahasa Persia di sebuah laman internet. 

Sekretaris Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia di Lembaga Kehakiman Republik Islam Iran Mohammad Javad Larijani mengatakan rezim Zionis Israel tidak akan mampu menghapus identitas Palestina, sebab, tekad generasi baru Palestina lebih kuat daripada generasi sebelumnya.

Javad Larijani mengatakan hal itu dalam wawancara dengan jaringan 2 televisi Iran pada Senin (11/6/2018) malam ketika menyinggung perlawanan rakyat Palestina terhadap berbagai kejahatan Zionis.
"Rezim Zionis dan Barat berpikir bahwa identitas Palestina akan lenyap dalam jangka waktu 10 tahun, namun identitas ini tetap ada. Rakyat Palestina sendiri yang harus memutuskan untuk masa depan pemerintahan dan nasib mereka," kata Javad Larijani.
Dia lebih lanjut menyinggung penyelenggaraan pawai Hari al-Quds Sedunia. Menurutnya, pawai al-Quds tahun ini adalah khusus.
"Adalah memalukan bagi rezim Zionis bahwa perdana menteri rezim ini (Benjamin Netanyahu) pergi ke berbagai negara dan meminta negara-negara itu untuk melarang penyelenggaraan Hari al-Quds Sedunia," ujarnya.
Sekretaris Dewan Tinggi HAM di Lembaga Kehakiman Iran juga menyinggung strategi Muqawama yang menemukan banyak mobolitas dan gerakan untuk melawan rezim Zionis.
"Rezim Zionis harus lenyap seperti halnya rezim Apartheid di Afrika Selatan," tegasnya.
Di bagian akhir pernyataannya, Javad Larijani menyinggung gerakan kelompok teroris MKO. Dia mengatakan, kelompok teroris ini telah membunuh ribuan warga tak berdosa Iran, namun Barat membersihkan nama mereka.
Di menambahkan, sumber-sumber finansial kelompok ini berasal dari Arab Saudi, Amerika Serikat dan rezim Zionis.
"Barat mengklaim sebagai pembela HAM dan penumpas terorisme, namun ibu kota-ibu kota mereka menggelar karpet merah untuk menyambut anggota kelompok teroris MKO dan memberikan fasilitas kepada mereka," pungkasnya. 

Anggota senior Gerakan Muqawama Islam Palestina (Hamas) mengatakan, upaya rezim Zionis Israel untuk menculik dan membebaskan tentaranya yang ditahan Hamas gagal.

"Rezim Zionis (Israel) hingga sekarang telah berulang kali berusaha untuk menemukan petunjuk tentang keberadaan tentaranya yang ditahan di Gaza dan menculiknya, namun upaya tersebut gagal," kata Mahmoud al-Zahar seperti dilansir Pusat Informasi Palestina.

Pernyataan al-Zahar tersebut dilontarkan ketika media Israel baru-baru ini mengabarkan upaya luas untuk mencapai kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas di bawah pengawasan Mesir.

Khaled Meshal, mantan Ketua Biro Politik Hamas pada bulan April lalu mengatakan, sebelum pembebasan tahanan Palestina –yang ditahan kembali Israel pasca pertukaran 1.000 tawanan Palestina dengan Gilad Shalit– Hamas tidak akan pernah masuk ke perundingan baru dengan rezim Zionis.