Angota Biro Politik Gerakan Islam Palestina (PIJ) memprotes kebungkaman masyarakat internasional terhadap kejahatan rezim Zionis Israel terhadap tawanan Palestina.

Yusef al-Hasayneh seraya merilis statemen menyatakan, masyarakat internasional masih menutup matanya atas kejahatan Zionis terhadap hak tawanan Palestina.

Al-Hasayneh menilai kebungkaman berbagai lembaga internasional dan HAM atas berlanjutnya penangkapan tawanan Palestina dan ketidakpedulian lembaga ini terhadap isu kesehatan mereka mengingat maraknya wabah Corona di dunia adalah sebuah kejahatan terhadap peran kemanusiaan organisasai tersebut.

"Kelalaian ini sama halnya dengan mengabaikan nilai-nilai moral dan tidak mengindahkan tolok ukur keadilan, HAM dan kebenaran," paparnya.

Sementara itu, Juru bicara pusat riset tahanan Palestina, Riyad Al-Ashqar Sabtu (04/04/2020) menyatakan, kantor penjara Israel sepenuhnya sepenuhnya menutupi kondisi tawanan Palestina yang mendekam di penjara-penjara rezim ini.

Saat ini tercatat 5700 warga Palestina dijebloskan di penjara Israel dan di antara jumlah tersebut terdapat 250 anak-anak dan 47 perempuan. 

Friksi antara Departemen Peperangan Israel dan Departemen Kesehatan terkait mekanisme penanggulangan wabah Corona semakin sengit.

Seperti dilaporkan Times of Israel, Menteri Peperangan Israel Naftali Bennett seraya mengkritik kinerja Departemen Kesehatan rezim ini menuntut supaya mendapat kendali penanganan wabah ini.

"Saat ini kita tengah berada di medan pertempuaran biologis dan militer serta Departemen Keamanan memiliki pengetahuan tentang misi seperti ini," papar Bennett.

Di sisi lain, militer Israel mengumumkan, Nadav Padan, kepala komando pusat militer Israel tengah dikarantina karena melakukan kontak dengan pasien Corona.

Menurut pengumuman Depkes Israel, jumlah penderita Corona di bumi Palestina pendudukan mencapai 8.018 orang. 

Perdana menteri Pakistan telah memerintahkan dimulainya kembali kegiatan di sektor perumahan, pertanian dan industri dalam upaya untuk mengatasi kekurangan pangan dan mengurangi lonjakan angka kemiskinan di negara itu.

Menurut laporan IRIB dari Islamabad, Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan menekankan bahwa tantangan Corona di Pakistan lebih terfokus pada ekonomi dan kesehatan, dengancataan ini, bila kita menerapkan larangan bepergian di negara ini, mungkin saja jutaan orang akan meninggal dunia.

"Virus Corona telah berdampak negatif pada ekonomi di seluruh dunia, bahkan di negara-negara kaya seperti Amerika Serikat, sehingga tidak diperbolehkan untuk terus menghentikan kegiatan ekonomi, karena itu akan membahayakan kehidupan warga Pakistan," tambah Imran Khan.

Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan
Menurut PM Pakistan, konsekuensi dari penyebaran coronavirus di Pakistan bisa menjadi masalah serius, jadi penting untuk waspada.

Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan Pakistan mengumumkan, dengan mencatat 161 kasus baru coronavirus, jumlah orang yang terinfeksi virus di negara itu telah mencapai 2.748.

Menurut laporan ini, sebagian besar kota-kota Pakistan saat ini terinfeksi dengan virus Covid-19, dan sejauh ini 41 orang telah meninggal karena virus Corona.

Jumlah tertinggi pasien penyakit virus Corona di Pakistan adalah di negara bagian Punjab, dan 1.072 pasien virus Corona telah diidentifikasi, dimana 11 orang di antaranya telah meninggal.

Pemerintah Pakistan berusaha mencegah penyebaran coronavirus yang tidak terkendali melalui karantina menyeluruh dan memaksa orang untuk tinggal di rumah.

Sekalipun demikian, dengant terus meningkatnya Corona di Pakistan telah membuat partai-partai politik oposisi mengritik keras cara penanganan krisis ini oleh pemerintah.

Partai-partai politik oposisi mendesak pemerintah untuk segera mengumumkan darurat militer. Tetapi pemerintah dari partai Tehreek-e-Insaf (PTI) masih enggan memberlakukan darurat militer di negara itu karena standar ekonomi dan kehidupan yang rendah.

Delegasi perwakilan PBB di Libya menuntut dihentikannya segera konflik dan bentrokan serta diterapkannya gencatan senjata di negara ini oleh semua pihak demi melawan wabah Corona.

Kantor Berita Xinhua melaporkan, delegasi perwakilan PBB di Libya Sabtu (04/04/2020) di statemennya bertepatan dengan peringatan satu tahun serangan Tentara Nasional Libya (LNA) pimpinan Khalifa Haftar ke Tripoli menyatakan, hasil dari serangan ini adalah bentrokan yang tidak perlu antara pasukan pemerintah rekonsiliasi nasional Libya dan pasukan Haftar serta rasa putus asa masyarakat atas masa tenang politik.

Masih menurut statemen delegasi ini, ribuan orang di Tripoli dan wilayah sekitarnya kehilangan tempat tinggal.

"Konflik dan bentrokan di Tripoli juga menghancurkan rumah warga, rumah sakit dan sekolah," tambah statemen tersebut.

Delegasi perwakilan PBB di Libya di statemennya juga memprotes berlanjutnya intervensi asing di krisis negara ini yang berujung pada eskalasi bentrokan.

Meski ada penyebaran wabah Corona dan tuntutan masyarakat internasional untuk menghentikan perang di berbagai negara, pihak-pihak yang bertikai di Libya masih melanjutkan serangannya  pihak masing-masing.

Tentara Nasional Libya (LNA) pimpinan Khalifa Haftar dengan dukungan Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab dan sejumlah negara Barat melancarkan serangan ke Tripoli yang dikuasai pemerintah rekonsiliasi nasional Libya. 

Pasukan relawan rakyat Irak, Hashd Al Shaabi di Provinsi Diyala menggagalkan upaya kelompok teroris Daesh untuk merebut sumur-sumur minyak di provinsi ini.

IRNA (4/4/2020) melaporkan, Hashd Al Shaabi, Sabtu (4/4) mengumumkan, sekelompok anasir teroris Daesh di malam hari berusaha menduduki fasilitas minyak Naft Khana di Provinsi Diyala, namun kami berhasil memukul mundur mereka.

Hashd Al Shaabi juga mengabarkan dimulainya operasi pengejaran teroris Daesh di wilayah Naft Khana, timur Diyala.

Komandan Operasi Hashd Al Shaabi di Provinsi Diyala, Talib Al Mousawi menuturkan, operasi penjagaan dan pemeriksaan di utara Al Miqdadiya, Provinsi Diyala oleh pasukan Hashd Al Shaabi bersama militer dan polisi Irak untuk membersihkan wilayah ini serta pemulangan pengungsi, sudah dimulai beberapa hari lalu. 

Anggota Komisi Hubungan Luar Negeri Parlemen Irak mengatakan, norma diplomatik tidak mengizinkan Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya dari Baghdad.

Fars News (4/4/2020) melaporkan, Amer Al Fayez mereaksi keras rencana pemindahan kedubes Amerika dari Baghdad ke pangkalan militer Ain Al Assad.

Kepada situs berita Al Malooma, Amer Al Fayez menuturkan, salah satu prinsip dalam aturan internasional, dan bagian dari norma diplomatik, kedubes negara asing tidak boleh berada di luar ibukota.

Ia menegaskan, menurut aturan tersebut, hanya konsulat jernderal milik kedutaan, dan perwakilan PBB dengan misi kemanusiaan yang bisa bermarkas di luar ibukota.

Menurut Al Fayez, informasi soal rencana Amerika untuk meyakinkan negara lain agar memindahkan kedubesnya ke pangkalan udara Ain Al Assad di Provinsi Al Anbar, tidak akurat, bahkan jika benar sekalipun, pemerintah Irak, berdasarkan hukum internasional, tidak akan mengizinkannya. (

Pasukan pemerintah Suriah bersama warga desa Hamou, Provinsi Hasakah, timur laut negara ini, berhasil memaksa konvoi militer Amerika Serikat mundur.

Mehr News (26/3/2020) melaporkan, militer dan warga Suriah di desa Hamou berhasil menghentikan laju konvoi militer Amerika yang terdiri dari enam kendaraan lapis baja.
 
Ini adalah kali keempat dalam sebulan, pergerakan konvoi militer Amerika di timur laut Suriah dihentikan oleh militer dan warga negara ini, dan terpaksa mundur.
 
Di sisi lain, milisi bersenjata dukungan Turki kembali menutup aliran air minum yang dikonsumsi setengah juta warga kota Hasakah.
 
Menurut keterangan direktur perusahaan air minum Hasakah, pasukan Turki dan bayarannya mengusir para pekerja perusahaan air minum Hasakah, dan melarang mereka bekerja. 

Brigade Hizbullah Irak yang merupakan bagian dari Hashd Al Shaabi, Rabu (25/3/2020) malam memperingatkan kemungkinan skenario baru berbahaya Amerika Serikat di Irak, dan meminta seluruh pejuang kubu perlawanan Irak untuk bersiap menghadapi serangan Amerika.

Brigade Hizbullah Irak menyinggung skenario baru Amerika untuk menyerang markas militer dan kelompok perlawanan Irak di tengah merebaknya virus Corona di negara ini.
 
"Skenario ini mencakup operasi udara di pangkalan militer Irak, dan Hashd Al Shaabi dengan dukungan angkatan darat dan udara," imbuhnya.
 
Menurut Brigade Hizbullah Irak, rencana Amerika itu mengancam fondasi dan stabilitas Irak, dan seluruh kelompok perlawanan Irak tidak mengenal garis merah lagi jika sampai Amerika menyerang, dan semua fasilitas militer, keamanan dan ekonomi Amerika tanpa kecuali akan menjadi sasaran serangan. 

Ketua Dewan Ekskutif Hizbullah Lebanon mengabarkan pengerahan 25.000 dokter dan perawat Hizbullah untuk membantu pemerintah Beirut memerangi penyebaran virus Corona di negara ini.

Sayid Hashem Safieddine dalam wawancara dengan televisi Al Manar (26/3/2020) mengatakan, tujuan dari langkah Hizbullah ini adalah untuk membantu pemerintah dan kementerian kesehatan Lebanon dalam mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 dan memberantasnya.

Menurut Sayid Hashem, 1500 dokter, 3000 perawat, 5000 petugas kesehatan, dan 15.000 petugas lapangan dikerahkan Hizbullah ke sejumlah kota Lebanon untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, kata Safieddine, Hizbullah juga menyerahkan fasilitas dan rumah sakitnya kepada kemenkes Lebanon untuk membantu memerangi Corona.

"Bantuan dana Hizbullah juga akan segera dibagikan kepada warga miskin Lebanon," imbuhnya.

Kemenkes Lebanon hari Rabu (25/3) mengumumkan, 333 warga negara ini diketahui terinfeksi virus Corona. 

Perwakilan Iran, Rusia, Cina, Kuba, Korea Utara, Irak, Venezuela, dan Nikaragua melayangkan surat untuk Sekjen PBB dan menegaskan bahwa virus Corona adalah musuh bersama. Mereka juga memperingatkan bahwa sanksi memberikan dampak negatif pada upaya penanganan wabah Covid-19.

IRNA (26/3/2020) melaporkan, perwakilan delapan negara PBB menyurati Antonio Guterres dan mengatakan, negara-negara yang saat ini tengah menghadapi perilaku ilegal, sepihak dan melanggar aturan internasional, serta Piagam PBB, kesulitan melawan penyebaran virus Corona.

Surat itu juga mengutip laporan sejumlah pakar independen PBB terkait dampak aksi permusuhan sepihak terhadap lebih dari sepertiga umat manusia.

"Jangan biarkan kalkulasi politik menjadi penghalang bagi upaya penyelamatan jiwa manusia," imbuhnya. 

8 negara PBB dalam suratnya menekankan bahwa untuk menghadapi penyebaran Covid-19 dibutuhkan solidaritas, kerja sama dan saling bantu yang lebih besar.

"Sanksi-sanksi telah melemahkan upaya berkesinambungan setiap negara untuk melawan virus Corona, terutama dalam penyediaan segera peralatan medis termasuk kit tes, dan obat yang sangat diperlukan untuk menyembuhkan pasien," ujarnya.

Perwakilan Iran, Rusia, Cina, Kuba, Korea Utara, Irak, Venezuela, dan Nikaragua juga menuntut Sekjen PBB membantu mencabut total dan segera seluruh langkah ilegal, pemaksaan dan tekanan ekonomi sepihak yang dilakukan sejumlah negara adidaya dunia.